News

PEWARTANUSANTARA.COM - Salamuddin Daeng, Peneliti Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia (AEPI), menyatakan; orang-orang terkaya di Indonesia adalah orang-orang dari perusahaan swasta batubara.

“Mereka sangat kaya. Kekayaan ini adalah hasil jor-joran mega proyek listrik 35 ribu megawatt. Walaupun belum 1/3 nya terealisi tapi mega proyek ini telah menyebabkan harga batubara meroket. Satu perusahaan bisa mendapatkan untung Rp 100 triliun karena jual batu bara dal proyek 35 ribu megawatt,” ungkap Daeng.

Lalu siapa yang jatuh miskin?, tanya Daeng. Sudah tentu rakyat Indonesia yang harus membeli listrik pada tingkat harga di atas India, China dan USA.

“Setelah sebagian besar subsidi dicabut oleh pemerintah rakyat harus membayar sesuai harga pasar yang ditentukan oleh inflasi, nilai tukar dan harga energi primer terutama batubara,” paparnya.

Disamping itu, menurut dia, orang-orang miskin ialah perusahaan listrik negara (PLN). Meraka digolongkan miskin, sebab dijebak membangun sebagian besar pembangkit batubara.

Tak hanya itu, bahkan kontrak pembangunan pembangkit dengan swasta biayanya sangat mahal. Padahal, kabarnya pembangkit adalah barang bekas dari tiongkok. Selain itu, PLN diwajibkan membeli listrik swasta berapapun produksinya dan berapapun biayanya. Walaupun produksi tersebut melebihi kebutuhan PLN, namun tetap saja harus dibeli.

“Akibatny 40% listrik yang dibeli PLN dibuang percuma namun dibayar dengan uang PLN hasil utang dan hasil mengeruk tarif dari rakyat,” tuturnya.

“Hasil dari proyek listrik ini adalah sinarmas group dan kawan kawannya penambang batu bara kaya raya. Tapi PLN dan rakyat indonesia jatuh miskin hingga sekarat,” pungkasnya.

PEWARTANUSANTARA.COM - KPK menjadwalkan pemeriksaan terhadap Dorodjatun Kuntjoro Jakti (mantan Menteri Koordinator Perekonomian RI), terkait kasus dugaan korupsi penerbitan Surat Keterangan Lunas (SKL) Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) kepada Bank Dagang Nasional Indonesia (BDNI).

Menurut Febri Diansyah, Kabiro Humas KPK, Kuntjoro akan diperiksa dalam kapasitasnya sebagai saksi untuk Syafruddin Arsyad Tumenggung yang telah menjadi tersangka pada kasus ini.

“Yang bersangkutan (Dorodjatun Kuntjoro Jati) diperiksa sebagai saksi dalam ksus BLBI untuk tersangka SAT,” ujar Febri, Selasa, (2/1/2018).

Kuntjoro diketahui menjabat sebagai Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia di bawah kepemimpinan Megawati Soekarnoputri periode 9 Agustus 2001–20 Oktober 2004.

Selain itu, ia juga diketahui pernah menjabat sebagai Ketua Komite Kebijakan Sektor Keuangan (KKSK).

Adapun salah satu kewenangan KKSK adalah memberikan pertimbangan dan persetujuan tentang rencana induk penyehatan perbankan yang disusun oleh BPPN. Kerja KKSK itu pun dikuatkan dengan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 8 tahun 2002.

KPK baru menetapkan satu orang tersangka untuk diketahui dalam kasus BLBI, yakni Syafruddin Arsyad Tumenggung.

Menurut Syafruddin, penerbitan SKL BLBI yang dikeluarkan untuk BDNI telah mendapat persetujuan dari. Persetujuan KKSK tersebut berdasarkan Keputusan KKSK Nomor 01/K.KKSK/03/2004 tertanggal 17 Maret 2004.

Disamping itu, KPK menyebutkan terkait kerugian negara mencapai Rp 4,58 triliun, sebagaimana hasil audit investigatif yang dilakukan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

PEWARTANUSANTARA.COM - Antonio Guterres, Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), menegaskan masyarakat global untuk bersatu dalam menanggulangi tantangan besar dan mempertahankan nilai-nilai bersama.

“Pada Hari Tahun Baru 2018, saya tidak mengeluarkan seruan. Saya mengeluarkan peringatan, peringatan merah buat dunia kita,” ujar Antonio dalam ucapan Tahun Baru, dikutip dari Xinhua, Minggu (31/12/2017).
“Saat kita memulai 2018, saya menyerukan persatuan. Kita bisa menyelesaikan konflik, mengatasi kebencian dan mempertahankan nilai-nilai bersama. Tapi kita hanya bisa melakukan itu bersama-sama,” lanjutnya.

Antonio menyangka akan jadi tahun perdamaian pada 2017, pernyataan tersebut diungkapkannya pada akhir tahun 2016, namun dalam praktiknya justru sebaliknya. Konflik bertambah parah dan keprihatinan global tentang senjata nuklir mencapai tingkat tertinggi sejak Perang Dingin.

Disamping itu, dampak dari perubahan iklim bertambah buruk dengan tingkat yang mengkhawatirkan, pertumbuhan yang tidak stabil dan pelanggaran mengerikan terhadap hak asasi manusia. “Nasionalisme dan rasa takut kepada orang asing meningkat,” tuturnya.

Antonio juga menekankan bahwa persatuan sangat diperlukan agar dunia dapat dibuat lebih aman dan terjamin, konflik dapat diselesaikan, kebencian dapat diatasi dan nilai bersama dapat dipertahankan, “Persatuan adalah jalan. Masa depan kita tergantung atasnya,” ujarnya.

Antonio pun mendesak para pemimpin supaya menjalin persatuan dan kepercayaan pada Tahun Baru ini. “Persempit jurang pemisah. Jembatani perpecahan. Bangunan kembali kepercayaan dengan mempersatukan rakyat guna mencapai sasaran bersama,” tegas Sekjen PPB itu.

PEWARTANUSANTARA.COM - Isnawa Adji, Kepala Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta mengatakan, perayaan pergantian tahun yang diselenggarakan di beberapa lokasi menyisakan sampah, akan tetapi Dinas Lingkungan Hidup tidak begitu sulit membersihkannya, bahkan sebelum pukul 06.00 WIB, seluruh Jakarta telah kembali bersih.

Menurutnya, sampah yang terkumpul hasil perayaan pergantian tahun 2018 di seluruh Ibukota mencapai 780 ton. Jumlah ini lebih banyak dibanding tahun lalu yang hanya 700 ton.

“Sedikit meningkat dibandingkan tahun lalu, karena Jalan Sudirman-Thamrin dibuka dan Kawasan Ancol dibuka,” ungkap Adji, Senin (1/1/2018).

Adji yang memimpin langsung proses pembersihan di Jl. Sudirman–Thamrin, Jl. Gajah Mada–Hayam Wuruk, Kawasan Kota Tua, Monas hingga Patung Tani.

“Kami tugaskan seluruh pejabat eselon 4, eselon 3, bahkan Kepala dan Wakil Kepala Dinas untuk turun ke lapangan. Malamnya kami pantau seluruh titik keramaian di Jakarta, begitu acara selesai dan massa mencair, proses pembersihan langsung dimulai,” tegasnya.

Menurut Adji, proses pembersihan tahun ini cukup terbantu. Sebab, sebelumnya petugas telah membagikan 10.000 kantong sampah kepada para pedagang dan pengunjung yang berada di lokasi tersebut.

“Sampah banyak yang sudah terkumpul, jadi proses pembersihan relatif mudah. Sedangkan untuk jalan, kami menggunakan 30 unit Road Sweeper, pembersihan pun cepat,” ujarnya.

Adji juga mengapresiasi Warga Jakarta dan para Pengusaha Kecil Mandiri (PKM) yang tertib membuang sampah pada tempatnya, sehingga Jakarta bersih dengan cepat.

“Ini telah sesuai harapan Pak Gubernur, bahwa pengelolaan sampah harus dilaksanakan sebagai gerakan seluruh warga Jakarta. Kita bersama ikut turun tangan,” pungkasnya.

PEWARTANUSANTARA.COM -  Sejahtera Alam Energi (SAE) melakukan eksplorasi mega proyek Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) di Baturraden. Proyek tersebut dikhawatirkan memicu bahaya kekeringan yang mengancam para petani di lingkungan Gunung Slamet.

“Dalam proses eksplorasi saja kita sudah dapat melihat dampak yang diterima oleh masyarakat. Bagaimana banjir yang selama ini belum pernah terjadi, dalam tahun ini dirasakan oleh warga Banyumas. Pengeboran juga mengakibatkan kualitas air sebagai sumber air minum menurun, logam-logam berat juga keluar dari sungai yang menjadi sumber irigasi bagi petani yang berada di tujuh kabupaten lereng Gunung Slamet,” ungkap Koord. Aliansi Petani Indonesia (API), Syukur Fahrudin (Zhondhey) dalam keterangan tertulisnya, Senin (1/1/2017).

Tujuh kabupaten yang terkena dampak dari proyek ini yaitu, Kab. Pekalongan, Kab. Pemalang, Kab. Purbalingga, Kab. Tegal, Kab. Brebes, Kab. Cilacap dan Kab. Banyumas.

Menurut Fahrudin, pembangunan PLTP tersebut sangat disayangkan, sebab tidak memberi dampak positif bagi kesejahteraan masyarakat lereng Gunung Slamet. Disamping itu, biaya yang dikeluarkan untuk investasi sebesar tujuh triliun tidak sebanding dengan biaya kerusakan lingkungan dan dampak yang diterima oleh masyarakat yang diakibatkan oleh eksplorasi PT. SAE.

“Proses eksplorasi PLTP Baturaden yang membutuhkan air tidak sedikit, tentu akan mempengaruhi sumber mata air Gunung Slamet,” imbuhnya.

Koordinator API DPD cabang Jawa Tengah, juga menjelaskan informasi yang tersirat dalam Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) PT SAE. Dalam UKL dan UPL tersebut, menyebutkan kebutuhan air untuk eksplorasi PLTP Baturaden sebanyak 40 liter /detik, sehingga dalam sehari semalam kebutuhan air untuk pengeboran sejumlah 3,456,000 liter.

“Kita bisa bayangkan kebutuhan air perbulan maupun pertahun. Dari situ artinya, proses eksplorasi PLTP Baturaden diduga akan menggunakan air dari sumber mata air yang selama ini digunakan oleh masyarakat sekitar gunung slamet,” pungkasnya.

PEWARTANUSANTARA.COM - Ada beberapa catatan ekonomi Indonesia yang penting untuk direfleksikan sebagai bahan evaluasi di tahun depan. Berdasarakan catatan sepanjang tahun 2017, terdapat hal fundamental yang dirasakan masyarakat. Yakni terkait daya beli menurun, susahnya lapangan pekerjaan, serta harga kebutuhan pokok yang makin mahal.

Hal ini sejalan dengan kondisi ekonomi Indonesia di ASEAN. Indonesia, saat ini tertinggal jauh di bawah Filipina yang meningkat hingga 6,9 persen dan Vietnam 6,4 persen. Data ini disebutkan dalam catatan Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia (AEPI) 2017.

AEPI menyebutkan, pertumbuhan ekonomi Indonesia di subregional ASEAN diperkirakan hanya 5,0% pada 2017 dan 5,1% pada 2018. Pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 5,06 persen pada 2017 dipastikan berada di bawah rata-rata ASEAN.

Salamuddin Daeng, Peneliti AEPI,  menyebut hal tak terbantahkan bahwa Indonesia tengah kalah dalam berdagang di ASEAN.

Menurut Daeng, ekspor Indonesia ke negara ASEAN lainnya mencapai US$ 15,65 miliar dalam enam bulan pertama 2017. Sementara, impor mencapai US$ 16,3 miliar, sehingga terjadi defisit US$ 656 juta.

“Ini adalah fakta bahwa Indonesia bertekuk lutut dan kalah bersaing dengan negara di kawasan ASEAN,” ujar Daeng.

Sementara surplus perdagangan Indonesia hingga Oktober 2017, menurutnya sebesar 11.78 miliar dolar yang diperoleh dari selisih ekspor sebesar 138.46 miliar dolar dan impor sebesar 126.68 miliar dolar. Surplus perdagangan mengalami anomali, karena faktanya ekspor menurun tapi juga terjadi penurunan impor dalam jumlah besar.

Penurunan impor merupakan suatu keadaan pelemahan dari industri nasional. Mengingat sebagian besar impor adalah bahan baku yang digunakan oleh industri nasional. Sehingga, pelemahan impor bahan baku berarti pelemahan yang dalam dari industri nasional.

Menurut Daeng, neraca perdagangan Indonesia-China mengalami defisit pada enam bulan pertama 2017. Tercatat, defisit perdagangan Indonesia-China dalam setahun mencapai USD 6,628 miliar atau sekitar 12-13 miliar dolar.

“Data from the Trade Ministry shows that Indonesia posted a trade deficit of US$8.4 billion with China during the period from January to August this year, slightly better than $9.9 billion deficit recorded in the same period last year,” ujarnya  dalam keterangan tertulis.

Kondisi neraca eksternal Indonesia di kawasan, menggambarkan bahwa secara keseluruhan Indonesia dalam kondisi ekonomi yang kacau. Kondisi ini semakin diperparah oleh perdagangan bebas ASEAN, sebab Indonesia mengalami defisit besar dalam berdagangan dengan negara anggota ASEAN.

Selain itu di saat yang sama, ujar Daeng, seluruh surplus perdagangan Indonesia dengan seluruh belahan dunia, disapu bersih oleh perdagangan bebas antara ASEAN dengan China yang sudah tentu melibatkan Indonesia.

Indonesia merupakan satu-satunya negara dengan defisit transaksi berjalan di ASEAN. Sementara negara ASEAN yang lain surplus, Indonesia mengalami defisit. Adapun defisit transaksi berjalan Indonesia adalah (-) USD 27.5 miliar pada tahun 2014, (-) 17.5 miliar USD tahun 2015 dan (-) 16.8 miliar USD tahun 2016. Keterangan tersebut dilansir dari Bank Indonesia, tahun 2017.

Indonesia adalah negara dengan laju inflasi tertinggi di ASEAN. Pada tahun 2014 laju inflasi di Indonesia mencapai 8.4%, tahun 2015 sebesar 3.4% dan tahun 2016 sebesar 3% dan tahun 2017 diperkirakan 5%.

PEWARTANUSANTARA.COM - Ketua DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mardani Ali Sera, mengatakan bahwa PKS sepakat mendukung Sudirman Said, mantan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral sebagai calon Gubernur Jawa Tengah di Pilkada serentak 2018 nanti. Dukungan itu diberikan usai mendapat kajian dari internal Partai.

Disamping itu, PKS dan PAN nampaknya sedang mencari bakal calon wakil Sudirman untuk maju dalam Pilkada tersebut.

Presiden PKS, Sohibul Iman berharap Gerindra dan PAN dapat terus mempertahankan koalisi hingga pemilihan presiden tahun 2019, dinyatakan dalam pertemuan di Kantor DPP PKS, Minggu (24/12/2017).

Dari hasil pertemuan tersebut tampaknya telah menjadi indikasi yang kuat bahwa Gerindra, PKS dan PAN akan berkoalisi jangka panjang hingga Pilpres 2019 mendatang. Bahkan, ketiga partai telah sepakat untuk berkoalisi di lima daerah dalam menghadapi Pilkada tahun 2018.

Terbentuknya ketiga koalisi itu merupakan kelanjutan yang dari hasil Pilkada DKI Jakarta yang berhasil memenangkan pasangan Anies-Sandi menjadi Gubernur.

Pertemuan koalisi tersebut dihadiri oleh Sohibul Iman (Presiden PKS), Prabowo Subianto (Ketua Umum Partai Gerindra), Zulkifli Hasan (Ketua Umum PAN) dan Eddy Suparno (Sekjen PAN).

“Ketiga partai sepakat untuk meneruskan kebersamaan di event-event politik, khususnya Pilkada Gubernur di beberapa provinsi,” kata Sohibul Iman usai pertemuan itu.

Menurutnya, sejumlah Pilkada yang akan dihadapi bersama oleh tiga partai ini, di antaranya Pilkada Jawa Barat, Jawa Tengah, Sumatera Utara, Maluku Utara dan Kalimantan Timur.

Disamping itu, terkait nama-nama calon gubernur dan wakil gubernur yang akan diusung ketiga koalisi tiga partai, akan diumumkan setelah Tahun Baru 2018 nanti.

Menurut Sohibul, terlepas dari keinginan PKS mempertahankan koalisi dengan Gerindra dan PAN hingga 2019, partainya tidak menutup kemungkinan berkoalisi dengan partai lain.

Selain itu, Sohibul mengaku sempat bertemu dengan Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono untuk membahas kemungkinan berkoalisi terkait Pilkada.

Gerindra bersama PKS dan PAN tampaknya akan lebih menguatkan strategi koalisi ke depan dengan membangun kesamaan platform guna menghadapi tahun-tahun politik yang akan datang.

MUI (Majelis Ulama Indonesia) menyatakan tidak melarang umat muslim untuk mengucapkan "Selamat Natal". Ucapan tersebut, menurut MUI merupakan penghormatan atas dasar hubungan kekerabatan, bertetangga, teman sekerja atau relasi antar umat manusia.

MUI juga menyerukan supaya umat muslim lebih bijaksana menyikapi perbedaan pendapat terkait ucapan "Selamat Natal" kepada umat Kristiani.

Zainut Tauhid Sa’adi, Wakil ketua umum MUI, menjelaskan bahwa "perbedaan pendapat juga terjadi di kalangan ulama tentang pengucapan "Selamat Natal". Sehingga MUI mempersilakan kepada umat muslim untuk memilih pendapat mana yang menurutnya paling sesuai dengan keyakinan hatinya. MUI sendiri belum pernah mengeluarkan fatwa tentang hal ini,” tegas Zainut dalam keterangan resmi.

Problem tersebut sekaligus menjawab kejadian adanya toko kue yang enggan menuliskan ucapan "Selamat Natal" sebab menurutnya itu haram.

Terkait hal tersebut, MUI tidak bisa melarangnya. Hak melayani pembeli untuk menuliskan ucapan "Selamat Natal" diharapkan tidak menjadi polemik yang mengganggu hubungan antar umat beragama yang berkelanjutan nantinya.

Sudah menjadi hal umum ucapan "Selamat Natal" oleh umat Muslim kepada umat Kristiani kerap menjadi kontroversi setiap tahun. Menurut anggota komisi Fatwa MUI, Arwani Faishal, hal tersebut tampaknya memang sengaja dibuat kontroversial oleh kelompok tertentu untuk memecah kerukunan umat.

“…orang-orang radikal yang menyatakan pokoknya tidak boleh lebih banyak merupakan provokasi dari kelompok mereka… sengaja dikontroversialkan oleh pihak tertentu supaya memanas,” ungkap Arwani.

Selain itu, menurut Arwani "ucapan Selamat Natal bukanlah doa, kalau orang Islam mendoakan semoga damai kan bagus, mendoakan agama lain semoga mendapat hidayah, kan bagus."

Sebelumnya Ma’ruf Amin, ketua MUI, juga menjelaskan kepada media, mengucapkan Selamat Natal “silahkan saja” dan ia juga meminta agar “menghormati Natal dan Tahun Baru, bagi seluruh, terutama saudara-saudara kita dari agama Kristen.”

Tidak beda dengan Ketua MUI, Menteri Agama juga menyatakan, “Yang dilarang itu melakukan ritual keagamaannya, peribadatannya. Tapi kalau ucapan ‘Selamat Natal’ itu terjadi keragaman dan dengan adanya keragaman ini mudah-mudahan kita bisa saling memahami,” ungkap Lukman.

PEWARTANUSANTARA.COM - Majelis Umum PBB melakukan voting menolak akui Yerusalem sebagai ibukota Israel. Hasil pemungutan suara menunjukkan mayoritas suara (128 negara) tetap mendukung resolusi PBB yang menolak untuk mengakui Yerusalem sebagai ibukota Israel, meski berada di bawah tekanan Amerika Serikat (AS). Sedangkan 9 negara tidak menyetujui dan 35 negara lainnya abstain dalam voting tersebut. Voting ini dilaksanakan di New York, AS, Kamis (21/12/2017).

Presiden Trump menyerukan bahwa Yerusalem adalah ibu kota Israel, hal ini menimbulkan reaksi dunia internasional bahkan belakangan telah memicu aksi unjuk rasa di sejumlah negara.

Ironisnya Presiden Trump malah mengancam pemutusan bantuan keuangan kepada negara-negara yang mendukung resolusi PBB untuk menentang Yerusalem sebagai ibu kota Israel.

Status Yerusalem merupakan problem utama dalam konflik Israel-Palestina. Israel menduduki kawasan timur kota itu saat Perang Timur Tengah tahun 1967 dan menganggap seluruhnya sebagai ibu kota yang tidak bisa dipisahkan. Namun Palestina mengklaim Yerusalem Timur sebagai ibu kota dari negara masa depan mereka.

Setelah AS melakukan veto resolusi Dewan Keamanan PBB yang menegaskan bahwa setiap keputusan mengenai status Yerusalem tidak berlaku dan ditiadakan, Palestina kemudian mendesak agar diadakan pertemuan khusus.

Turki dan Yaman yang didukung oleh negara-negara Islam, kemudian membawa resolusi yang mencerminkan rancangan DK PBB tersebut ke forum Majelis Umum yang dihadiri oleh 193 negara anggotanya.

Riyad al-Maliki, Menteri Luar Negeri Palestina dan rekannya dari Turki, Mevlut Cavusoglu menuduh AS melakukan intimidasi, menjelang pengambilan keputusan di Majelis Umum tersebut.

Sebelumnya, sebuah pernyataan resmi dari kantor PM Israel juga menyatakan penolakan terhadap resolusi tersebut. Bahkan Netanyahu mengklaim bahwa Yerusalem adalah ibu kota Israel sejak dulu, seperti disebutkan di Reuters, (21/12/2017)

PEWARTANUSANTARA.COM - Gofur Jamaludin, Aktivis Gerakan Untuk DPR Bersih (GERAK DPR) menilai, Lembaga Legislatif DPR-RI telah kehilangan kepercayaan masyarakat akhir-akhir ini. Dikarenakan terlibatnya anggota DPR, bahkan pimpinan DPR RI dalam kasus korupsi seperti e-KTP.

“Kasus yang menjerat Ketua DPR RI lalu Setya Novanto menjadi pembenaran publik bahwa ada yang tidak beres dengan DPR,” kata Gofur kepada, Kamis (21/12/2017).

Menurut Gofur, masyarakat membutuhkan sosok yang tepat untuk mengembalikan kepercayaan mereka terhadap DPR. Misalnya sosok yang dapat bekerja memimpin DPR dengan transparan, jujur dan dapat diterima semua pihak.

“Ketua DPR sangatlah sentral dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Jangan sampai menimbulkan masalah seperti Ketua DPR sebelumnya (setnov),” ujarnya.

Terpilihnya Airlangga, lanjut Gofur, sebagai Ketua Umum Partai Golkar menjadi angin segar perubahaan, bukan hanya di Internal Partai Golkar saja, tapi juga di DPR.

“Airlangga Hartarto sebagai Ketua Umum Partai Golkar jangan sampai salah memilih Kader Partai Golkar untuk menduduki posisi Ketua DPR menggantikan Setya Novanto,” ujarnya.

Oleh sebab itu, Gerak DPR menilai sosok yang tepat dari Partai Golkar untuk diberikan kepercayaan sebagai Ketua DPR adalah Fadel Muhammad, Politisi Senior Partai Golkar yang sangat berpengalaman, lurus dan dapat diterima semuanya, baik di Fraksi-Fraksi DPR maupun Pemerintah. Fadel Muhammad dapat dikatakan bisa menjadikan DPR yang jauh lebih baik nantinya.

“Tidaklah salah bila nantinya Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto Menunjuk Fadel Muhammad Sebagai Ketua DPR-RI,” pungkasnya.