Fadli Zon: Konsep Revolusi Mental Pemerintah Tak Jelas Hingga Kini

PEWARTANUSANTARA.COM - Fadli Zon, wakil ketua DPR menilai, sepanjang tahun 2017 perekonomian Indonesia banyak dipenuhi kabar murung. Hal tersebut berkaitan dengan strategi pembangunan pemerintah yang tak jelas hingga kini.

"Ini bisa kita lihat dari jargon yang dibangun. Saat naik, pemerintah mengusung jargon Revolusi Mental, seolah itu akan jadi blue print kerja selama lima tahun. Tapi kemudian mereka bangun ternyata adalah infrastruktur fisik. Jadi, antara wacana yang diproduksi dengan praktek yang dikerjakan tidak nyambung," ujar Fadli dalam keterangan tertulisnya, Minggu (31/12/2017).

Fadli mengira Revolusi Mental itu akan jadi sejenis gagasan untuk pembangunan sumber daya manusia dari David Korten. Gagasan itu adalah kritik terhadap ide pembangunan ekonomi yang berorientasi mengejar pertumbuhan dengan mengabaikan aspek pembangunan manusia dan lingkungan.

"Tapi dugaan itu ternyata keliru. Pemerintah sendiri kini bahkan tak pernah menyebut lagi jargon Revolusi Mental tersebut," kata Fadli.

Menurut Fadli, tindakan pemerintah yang tidak konsisten juga bisa dilihat dari jargon pembangunan maritim. Ia melihat, pemerintah justru lebih fokus membangun infrastruktur di darat.

"Mau mengembalikan kejayaan ekonomi maritim tapi kok yang dibangun adalah jalan tol di darat? Lebih aneh lagi, pemerintah malah hendak melepas pengelolaan 20 pelabuhan ke pihak swasta," tuturnya.

Ujar Fadli, ketidakkonsistenan serta paradoks-paradoks itu menunjukkan pembangunan ekonomi yang dilakukan oleh pemerintah selama ini sebenarnya memang tak punya rancangan. Wajar saja jika sepanjang tahun 2017 ini rapor ekonomi pemerintah cukup buruk.

Persentase ekonomi tahun ini diperkirakan akan bertahan di angka 5,05%. Tak jauh berbeda dengan tahun 2016 yakni 5,02%.

"Jadi, perekonomian kita sepanjang tahun ini sebenarnya stagnan. Konsumsi rumah tangga, yang biasanya jadi motor pertumbuhan, karena sepanjang tahun ini dihantam oleh pelemahan daya beli, kini turun kontribusinya," ujar Fadli.

Fadli juga menjelaskan, tutupnya sejumlah supermarket dan gerai ritel, menunjukkan bahwa daya beli masyarakat memang benar-benar sedang tertekan. Menurutnya, pemerintah harus menyadari kebijakan fiskal yang ketat dalam tiga tahun terakhir tak bagus untuk pemulihan ekonomi dan daya beli masyarakat.

Seharusnya anggaran negara lebih diprioritaskan untuk merangsang kegiatan ekonomi masyarakat dan memecahkan problem mendesak jangka pendek ini. Sebab, bagaimanapun jika hal ini tidak segera ditindaklanjuti, justru akan menjadi persoalan yang serius. Disamping itu, tidak semestinya di tengah-tengah keterbatasan anggaran dan penerimaan negara, pemerintah hanya memprioritaskan anggaran untuk infrastruktur saja.

“Selain itu, di tengah kelesuan ekonomi, pemerintah seharusnya tak menambah beban masyarakat dengan kenaikan berbagai tarif, pungutan, serta pajak," ungkapnya.

Dalam kondisi ini, Fadli meminta Jokowi mengevaluasi para menteri dan penasihat ekonominya. Pemerintah harus mengevaluasi kembali cara mereka menggunakan anggaran dalam tiga tahun terakhir ini.

"Jika tidak, Jokowinomics akan dikenang sebagai kegagalan", pungkas Fadli.