Pewarta Nusantara
Menu CV Maker Menu

Kritik Tegas terhadap Reshuffle Kabinet Jokowi: Peragaan Politik yang Buruk di Akhir Masa Jabatan

Kritik Tegas terhadap Reshuffle Kabinet Jokowi: Peragaan Politik yang Buruk di Akhir Masa Jabatan

Pewarta Nusantara, Nasional - Hendardi, Ketua Dewan Nasional Setara Institute, mengeluarkan kritik pedas terhadap perombakan kabinet yang dilakukan oleh Presiden Joko Widodo atau Jokowi.

Menurut Hendardi, perombakan ini dianggap sebagai salah satu reshuffle dan peragaan Politik terburuk di ujung masa jabatannya.

Dalam keterangannya kepada pers pada Selasa (18/7/2023), Hendardi menyatakan bahwa Jokowi tidak mencari sosok menteri yang kompeten dan berintegritas sebagai lawan dari pejabat sebelumnya.

Sebaliknya, Jokowi justru menunjuk orang-orang yang tidak memiliki kapasitas dan rekam jejak di bidang yang dibutuhkan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo).

Hendardi melihat bahwa reshuffle ini dilakukan oleh Jokowi untuk memperpanjang pengaruhnya dalam mewujudkan kehendak-kehendak pribadi dan kelompoknya.

Menurutnya, sosok-sosok yang menduduki jabatan baru ini adalah orang-orang yang memiliki hubungan dengan Jokowi, bukan merupakan representasi dari partai koalisi yang seharusnya didiskusikan secara sehat.

Dalam pandangan Hendardi, tujuan utama Jokowi dalam reshuffle ini adalah membentuk konsolidasi kekuatan politik dan infrastruktur untuk Pemilu di akhir masa jabatannya.

Baca Juga; Pemerintah Tingkat Daerah Diharapkan Berperan Aktif dalam Menyelesaikan Masalah Pembangunan Desa

Namun, Hendardi melihat bahwa tujuan ini tidak bertujuan untuk memanfaatkan sisa waktu yang ada untuk membangun keadilan dan kesejahteraan bagi rakyat, melainkan lebih seperti pembentukan jembatan kekuasaan bagi kelompok yang terkait dengan Jokowi, termasuk melindungi kepentingan politik keluarga Jokowi.

Dalam kritiknya, Hendardi juga menyoroti bahwa Jokowi menggunakan hak prerogatifnya tanpa memberikan manfaat yang signifikan bagi negara, meskipun prosesnya dilakukan secara prosedural.

Menurutnya, hak prerogatif ini seharusnya didapatkan melalui suara publik dalam Pemilu, tetapi dalam reshuffle ini, dampak positif yang signifikan tidak terlihat.

Hendardi juga menyoroti bahwa selain sedang menyiapkan anak-anaknya untuk melanjutkan kehendak kekuasaan, Jokowi juga terlibat dalam persiapan kelompok yang terkait dengan partai politik lintas partai politik yang dapat melindunginya setelah masa jabatannya berakhir.

Hal ini menunjukkan bahwa Jokowi merasa menjadi pusat dalam kontestasi politik tahun 2024, meskipun kepemimpinannya semakin tergoyahkan dan melampaui norma-norma politik yang ada.

Dengan kritik tajam ini, Hendardi menyoroti keputusan Jokowi dalam melakukan Reshuffle Kabinet dan menggambarkannya sebagai peragaan politik yang buruk di akhir masa jabatannya. (*Ibs)

127