Pewarta Nusantara, Internasional - Taiwan dan Amerika Serikat telah menandatangani Kesepakatan Perdagangan yang dianggap sebagai kesepakatan paling komprehensif sejak AS beralih mengakui Beijing pada tahun 1979.
Kesepakatan ini diharapkan membantu Taiwan mengatasi isolasi diplomatiknya dari China. Negosiator perdagangan teratas Taiwan, John Deng, menyatakan bahwa perjanjian ini akan membuka jalan bagi kesepakatan perdagangan dengan negara-negara maju lainnya di masa depan.
Namun, China menganggapnya sebagai sinyal yang salah dan menentang kesepakatan tersebut. Pulau Taiwan menghadapi tantangan besar dalam mendapatkan pengakuan internasional karena tekanan dari China dan upaya untuk bergabung dengan Comprehensive and Progressive Agreement for Trans-Pacific Partnership (CPTPP).
Kesepakatan perdagangan dengan AS diharapkan membantu Taiwan dalam prosesnya untuk bergabung dengan CPTPP.
Namun China bisa menggunakan pengaruh ekonominya untuk menghalangi negara-negara anggota CPTPP untuk mempertimbangkan aplikasi Taiwan.
Situasi ini membuat Taiwan berusaha membuktikan dirinya sebagai mitra perdagangan yang andal, mengikuti aturan internasional, dan menghormati hak kekayaan intelektual. (*Ibs)
Pewarta Nusantara, Pyongyang - Tegangnya hubungan antara Korea Utara dengan Korea Selatan dan Amerika Serikat semakin tampak saat Korea Utara langsung menembakkan rudal-rudal hanya beberapa jam setelah kapal selam Amerika Serikat tiba di Korea Selatan.
Aksi provokatif ini menjadi perhatian serius bagi pemerintah Jepang dan Korea Selatan, terutama karena peluncuran rudal telah terjadi beberapa kali dalam waktu singkat.
Rudal-rudal tersebut diluncurkan secara berurutan pada Senin malam dari dekat ibu kota Korea Utara, Pyongyang, dan terbang sekitar 400 km sebelum mendarat di perairan lepas pantai timur Semenanjung Korea.
Peluncuran rudal ini dianggap sebagai "provokasi serius" oleh militer Korea Selatan dan dianggap mengancam perdamaian dan stabilitas regional.
Baca Juga; Rencana Pemindahan PT Pindad Menuai Sorotan: Strategi Ekonomi atau Kalkulasi Politik?
Sementara itu, kedatangan kapal selam bertenaga nuklir USS Annapolis dari Amerika Serikat di Pulau Jeju menjadi sorotan lainnya.
Meskipun kapal selam ini memiliki misi utama menghancurkan kapal dan kapal selam musuh dengan dilengkapi reaktor nuklir, namun persediaan senjata yang dimuat merupakan senjata konvensional.
Hal ini membuat Korea Utara merasa terancam dan menanggapi dengan marah atas kehadiran kapal selam bertenaga nuklir AS di wilayah tersebut.
Tegangan semakin memuncak ketika Korea Utara juga melakukan uji coba rudal balistik dan rudal jelajah sebagai bentuk demonstrasi bahwa mereka dapat melakukan serangan nuklir terhadap kapal-kapal angkatan laut Korea Selatan dan Amerika Serikat.
Situasi semakin kompleks dengan adanya percakapan antara AS dan Korea Utara mengenai seorang prajurit Amerika yang melarikan diri ke Korea Utara melintasi perbatasan yang paling terfortifikasi di dunia. (*Ibs)
Pewarta Nusantara, Nasional - Menteri Perdagangan, Zulkifli Hasan, melakukan aksi tegas dengan memusnahkan produk Impor senilai Rp12 miliar yang melanggar aturan di Komplek Pergudangan Surya Terang, Sidoarjo, Jawa Timur.
Kolaborasi antara Ditjen Bea Cukai, kejaksaan tinggi, dan kepolisian menjadi langkah konkret dalam memberantas produk ilegal yang menyerbu pasar dalam negeri tanpa dilengkapi dokumen yang sah.
Hal ini menimbulkan dampak serius terhadap industri dan ekonomi Indonesia, karena kompetisi yang ketat di tingkat global menuntut langkah cepat dan tegas dalam menangani masalah ini.
Pemusnahan dilakukan terhadap 12 jenis produk yang ditemukan melanggar aturan dalam proses impor, mencakup produk hewan olahan, kehutanan, keramik, alas kaki, elektronik, kosmetik, makanan dan minuman, mainan anak, tekstil produk tertentu, serta alat ukur air.
Dalam keterangannya, Mendag Zulkifli Hasan menegaskan pentingnya perlindungan terhadap ekonomi Indonesia karena pemusnahan ini sebagai terapi kejut (shock therapy) untuk melindungi industri dalam negeri dari produk ilegal yang merugikan.
Ia mengapresiasi kerja sama dari berbagai pihak yang turut berperan aktif dalam memerangi produk ilegal guna mendorong pertumbuhan ekonomi, mengembangkan UMKM, dan meningkatkan daya saing produk Indonesia.
Langkah pemusnahan ini merupakan tindak lanjut dari pemeriksaan dan pengawasan di luar pabean (post border) selama tahun 2023 oleh Balai Pengawasan Tertib Niaga (BPTN) Surabaya.
Baca Juga; KPK Mendalami Pungli di Rutan KPK: 70 Orang Saksi Diperiksa
Pemeriksaan dan pengawasan ini mengacu pada peraturan yang mengatur tata niaga impor setelah melalui kawasan pabean (post border) dalam upaya untuk menjamin ketaatan importir terhadap peraturan-peraturan yang berlaku.
Selama periode Januari-Juni 2023, BPTN Surabaya telah melakukan pengawasan terhadap 98 perusahaan dan 186 Dokumen Pemberitahuan Impor Barang (PIB).
Dari pengawasan ini, ditemukan 33 pelanggaran yang mengakibatkan sanksi peringatan, pemusnahan barang, dan pemblokiran akses kepabeanan.
Acara pemusnahan produk ilegal tersebut dihadiri oleh berbagai pihak, termasuk Anggota DPR RI Zainudin Maliki, Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea Cukai Jawa Timur I Untung Basuki, dan Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Jawa Timur, Iwan, serta para pejabat dari kejaksaan tinggi dan kepolisian daerah. (*Ibs)
Pewarta Nusantara, Nasional - Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, menyampaikan laporan mengenai kinerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) hingga akhir Juni 2023 yang tetap menunjukkan kestabilan dan kinerja yang baik.
Total pendapatan negara hingga saat itu mencapai Rp1.407,9 triliun atau 57,2 persen dari total target pendapatan negara tahun ini.
Meskipun pertumbuhan pendapatan negara sebesar 5,4 persen mengalami penurunan dari angka double digit pada tahun sebelumnya, Menkeu menilai kondisi ini masih relatif normal.
Dari sisi belanja negara, hingga semester pertama tahun 2023, capaian telah mencapai Rp1.255,7 triliun atau 41,0 persen dari target APBN tahun ini.
Hasilnya, posisi APBN pada periode tersebut tercatat surplus sebesar Rp152,3 triliun atau 0,71 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB).
Hal ini memberikan keyakinan bahwa defisit tahun ini masih dapat dijaga bahkan diturunkan, serta keseimbangan primer juga menunjukkan peningkatan signifikan dibandingkan tahun sebelumnya.
Baca Juga; KPK Mendalami Pungli di Rutan KPK: 70 Orang Saksi Diperiksa
Meskipun APBN dalam kondisi solid, tetap ada beberapa aspek yang perlu diwaspadai, terutama dari sisi perekonomian global yang mengalami perlemahan.
Negara-negara seperti Amerika, Eropa, Jerman, Prancis, Inggris, Jepang, dan Korea, yang sebelumnya memiliki pengaruh besar terhadap perekonomian dan perdagangan dunia, mengalami perlambatan.
Namun, beberapa negara termasuk Indonesia, masih dapat bertahan pada posisi ekspansi akselerasi. Meski begitu, penurunan permintaan terhadap barang ekspor dan harga komoditas yang mengalami koreksi berdampak pada nilai ekspor dan impor Indonesia.
Menkeu juga menyampaikan beberapa indikator kinerja APBN lainnya yang menunjukkan optimisme dalam perekonomian Indonesia, seperti faktor permintaan dalam negeri, indeks penjualan ritel yang tumbuh tinggi, dan kinerja pasar surat berharga negara yang tetap terjaga berkat likuiditas domestik yang baik.
Meskipun terdapat tantangan di tingkat global, Indonesia masih berada dalam posisi yang menguntungkan dan tetap berupaya menjaga kestabilan dan pertumbuhan ekonomi. (*Ibs)
Pewarta Nusantara, Nasional - Pemerintah mengupayakan pendekatan edukatif yang masif untuk menangani permasalahan Obesitas di Indonesia dengan target angka obesitas hanya tiga persen pada tahun 2030.
Wakil Menteri Kesehatan, Dante Saksono Harbuwono, menyampaikan komitmen pemerintah terhadap Sustainable Development Goals (SDGs) dalam diskusi yang diselenggarakan dalam rangka memperingati Hari Anak Nasional.
Dante menekankan pentingnya edukasi yang merata di tengah masyarakat sebagai kunci untuk mencapai target tersebut.
Salah satu langkah konkret yang sedang diupayakan pemerintah adalah penerapan ketentuan pajak pada makanan yang mengandung bahan olahan gula, garam, dan lemak (GGL) dengan kadar yang berlebihan.
Hal ini diharapkan dapat menjadi salah satu cara untuk menekan angka obesitas dan berkontribusi pada pencapaian angka SDGs tiga persen pada tahun 2030.
Data dari Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) menunjukkan bahwa angka obesitas di Indonesia mengalami peningkatan yang drastis dari 15,3 persen pada tahun 2013 menjadi 21,8 persen pada tahun 2018.
Dante menganggap angka ini sebagai hal yang mengkhawatirkan dan perlu menjadi perhatian serius. Dalam konteks ini, obesitas pada anak menjadi perhatian khusus karena dapat menjadi beban ganda malnutrisi.
Selain masalah kekurangan gizi (stunting), obesitas pada anak juga menjadi masalah serius yang perlu ditangani dengan baik.
Baca Juga; KPK Mendalami Pungli di Rutan KPK: 70 Orang Saksi Diperiksa
Dante menyatakan pentingnya mengedukasi masyarakat tentang pentingnya pola asuh anak yang sehat dan mengajarkan anak untuk menjadi smart eater atau cerdas dalam memilih makanan yang sehat dan bergizi.
Pola makan yang baik dan pemahaman tentang kalori serta registrasi produk makanan di sektor industri UMKM juga menjadi perhatian penting untuk menurunkan angka obesitas pada anak.
Perlu adanya sinergi dari berbagai pihak, termasuk pemerintah, keluarga, dan masyarakat secara luas, dalam menghadapi tantangan obesitas di Indonesia.
Upaya pencegahan dan edukasi harus terus diperkuat agar angka obesitas dapat ditekan dan kesehatan masyarakat tetap terjaga dengan baik. (*Ibs)
Pewarta Nusantara, Nasional - Komitmen Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap transparansi dan akuntabilitas dalam pemerintahan menjadi sorotan.
Saat mereka mengungkapkan fakta yang mengkhawatirkan tentang enam Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dengan tingkat kepatuhan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) di bawah 60 persen.
Dalam keterangan yang dirilis, KPK mengungkapkan keenam perusahaan plat merah tersebut, seperti PT Pengembangan Pariwisata Indonesia, PT Dok dan Perkapalan Surabaya, serta PT Boma Bisma Indra, memiliki tingkat kepatuhan yang sangat rendah, masing-masing berada di bawah 40 persen.
Selain itu, PT Dirgantara Indonesia, PT Aviasi Pariwisata Indonesia, dan PT Indah Karya juga tergolong dalam enam BUMN terburuk dengan tingkat kepatuhan LHKPN di bawah 60 persen.
Informasi ini disampaikan oleh Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK, Pahala Nainggolan, kepada Menteri Badan Usaha Milik Negara, Erick Thohir, sebagai langkah mendesak untuk menangani permasalahan ini.
Meskipun secara keseluruhan kepatuhan BUMN telah mencapai 99,5 persen dari 35.055 wajib lapor, kenyataan bahwa masih ada 155 orang pejabat dan penyelenggara negara yang belum melaporkan LHKPN menjadi perhatian serius.
Baca Juga; KPK Mendalami Pungli di Rutan KPK: 70 Orang Saksi Diperiksa
Namun, bukan hanya BUMN yang menunjukkan kepatuhan yang kurang maksimal, Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) juga terlihat belum sepenuhnya mematuhi kewajiban ini.
Dari 307 instansi BUMD dengan total 7.552 orang wajib lapor, hanya 7.358 orang yang telah melaporkan LHKPN kepada KPK, meninggalkan 194 orang lainnya yang belum mematuhi kewajibannya untuk melaporkan harta kekayaan mereka.
Data yang diambil per tanggal 24 Juli 2023 ini memperlihatkan pentingnya langkah-langkah lebih lanjut dalam meningkatkan kepatuhan terhadap pelaporan LHKPN di kalangan pejabat publik dan penyelenggara negara, baik dari BUMN maupun BUMD.
KPK menjelaskan bahwa upaya ini menjadi bagian dari tanggung jawab mereka untuk terus mengawasi dan memastikan pelaksanaan integritas dan akuntabilitas dalam pemerintahan.
Transparansi yang diperlukan dalam melaporkan harta kekayaan adalah salah satu pilar penting dalam memerangi korupsi dan menciptakan pemerintahan yang bersih dan amanah. (*Ibs)
Pewarta Nusantara, Nasional - Kejaksaan Agung (Kejagung) telah menambah dua tersangka baru dalam kasus dugaan korupsi pertambangan nikel ilegal di Sulawesi Tenggara pada hari ini, Senin (24/7/2023).
Dalam perkembangan terbaru ini, Kejagung menetapkan status tersangka atas SM, yang merupakan Kepala Geologi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), sekaligus Mantan Direktur Pembinaan Pengusahaan Mineral Direktorat Jenderal Mineral, serta EPT, seorang Evaluator Rencana Kerja Anggaran Biaya (RKAB) pada Kementerian ESDM.
Dalam konferensi pers pada Senin malam, Ketut Sumedana selaku Kapuspenkum Kejagung mengungkapkan, "Ada 2 tahanan baru dari proses penyidikan perkara di Sultra." Dengan ditetapkannya dua tersangka baru ini, jumlah total tersangka dalam kasus ini mencapai 7 orang, dan dari jumlah tersebut, 2 di antaranya berasal dari Kementerian ESDM.
Kasus dugaan Korupsi Tambang Nikel ilegal ini telah menjadi perhatian Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tenggara sejak Februari 2023.
Baca Juga; KPK Mendalami Pungli di Rutan KPK: 70 Orang Saksi Diperiksa
Perjanjian Kerja Sama Operasi (KSO) antara PT LAM dan PT Antam seharusnya memastikan bahwa ore nikel dijual ke PT Antam.
Namun, investigasi mengungkap fakta bahwa sebagian besar ore nikel hasil tambang di wilayah konsesi tersebut justru disalurkan ke smelter Morowali dan Morosi, dan yang lebih mengkhawatirkan adalah penjualan ini dilakukan dengan menggunakan dokumen terbang milik PT KKP.
Keputusan Kejagung untuk menambah dua tersangka baru ini menunjukkan komitmen mereka untuk mengusut tuntas kasus ini dan menegakkan hukum secara adil.
Kasus korupsi pertambangan nikel ilegal ini telah menimbulkan dampak serius bagi industri pertambangan dan mengancam keberlanjutan lingkungan di Sulawesi Tenggara.
Semoga proses penyidikan dan pengadilan berjalan transparan serta membawa keadilan bagi masyarakat yang merasakan dampak negatif dari praktik korupsi tersebut. (*Ibs)
Pewarta Nusantara, Nasional - Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Abdul Halim Iskandar berencana melakukan kolaborasi dengan Menteri Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) yang saat ini dijabat oleh mantan Wakil Menteri Desa, Budi Arie.
Kolaborasi ini bertujuan untuk mempercepat digitalisasi, khususnya dalam pembangunan infrastruktur digital hingga ke pelosok desa.
Digitalisasi di wilayah pedesaan menjadi fokus perhatian pemerintah dalam upaya mencapai inklusivitas teknologi dan memperkuat konektivitas di seluruh Indonesia.
Gus Halim, sapaan akrab dari Abdul Halim Iskandar, mengungkapkan bahwa pihaknya tidak terburu-buru dalam menjalin kerja sama dengan Kemenkominfo setelah Budi Arie menjabat sebagai Menteri.
Hal ini dilakukan untuk menguji komitmen Budi Arie terhadap pembangunan desa dan transmigrasi. Namun, Gus Halim menyatakan bahwa Budi Arie telah menunjukkan keseriusannya dalam memahami tantangan digitalisasi di desa, terbukti dengan keprihatinannya atas 12 ribu desa yang belum memiliki akses internet.
Kerja sama antara Kemendes PDTT dan Kemenkominfo menjadi penting dalam upaya bersama mengatasi masalah ini.
Gus Halim juga mengingatkan Budi Arie untuk menetapkan tolak ukur yang jelas mengenai kategori desa yang memiliki akses internet.
Hal ini penting untuk menghindari asumsi bahwa seluruh desa sudah memiliki akses internet hanya karena satu titik di balai desa sudah terdapat sinyal.
Perlunya penentuan tolak ukur yang tepat akan membantu memastikan bahwa upaya digitalisasi di setiap desa berjalan dengan tepat sasaran dan efisien.
Budi Arie menegaskan bahwa digitalisasi adalah suatu keharusan dan harus terus didorong hingga ke pelosok desa.
Dia menjanjikan dukungan penuh bagi program-program Kemendes PDTT yang berfokus pada pembangunan desa dan transmigrasi.
Sementara itu, Paiman Raharjo, yang menggantikan Budi Arie sebagai Wakil Menteri Desa, menyatakan kesiapannya untuk membantu tugas dan tanggung jawab yang diberikan oleh Presiden Joko Widodo kepada Gus Halim dalam mempercepat pembangunan desa di seluruh Indonesia.
Dia menekankan bahwa kerja sama akan berlandaskan kinerja dan berorientasi pada hasil yang nyata guna mencapai kemajuan yang signifikan di wilayah pedesaan.
Kolaborasi antara Kemendes PDTT dan Kemenkominfo dalam upaya mempercepat digitalisasi merupakan langkah penting untuk mengatasi kesenjangan teknologi antara perkotaan dan pedesaan.
Memastikan seluruh desa memiliki akses internet akan membuka akses ke informasi, pendidikan, dan peluang ekonomi yang lebih luas bagi masyarakat pedesaan.
Upaya bersama ini harus diteruskan dengan komitmen dan sinergi dari berbagai pihak terkait guna mencapai visi pemerintah dalam membangun desa yang modern, mandiri, dan berdaya saing. (*Ibs)
Pewarta Nusantara, Nasional - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mengusut tindakan pungutan liar atau Pungli yang terjadi di rumah tahanan (rutan) KPK.
Direktur Penyidikan KPK, Asep Guntur, mengungkapkan bahwa hingga saat ini sudah ada sekitar 70 orang saksi yang telah diperiksa terkait kasus ini.
Dari hasil penelusuran KPK, terungkap bahwa kegiatan pungli di Rutan KPK melibatkan lebih dari satu orang, menunjukkan adanya keterlibatan banyak pihak dalam praktik ilegal tersebut.
Asep menegaskan bahwa KPK berkomitmen untuk membersihkan institusi mereka dari praktik-praktik pungli ini dan menjadikan penyidikan kasus ini sebagai momen bersih-bersih di KPK.
Pungli di Rutan KPK Dibayar Setiap Bulan oleh Para Tahanan
KPK masih mendalami kasus pungutan liar atau pungli yang terjadi di rumah tahanan (rutan) KPK. Dalam penelusuran KPK, terungkap bahwa tindakan pungli tersebut dibayar setiap bulan oleh para tahanan.
Wakil Ketua KPK, Nurul Ghufron, mengungkapkan bahwa setoran pungli tersebut berkisar antara dua juta hingga puluhan juta rupiah per bulannya dan dikirim melalui rekening yang terkait dengan oknum pegawai rutan KPK.
Pelaku juga menggunakan tiga lapis rekening agar transaksi tersebut sulit terlacak. Setoran pungli ini memberikan fasilitas tambahan bagi para tahanan, seperti akses untuk memegang handphone, mendapatkan makanan dan minuman tambahan dari keluarga, serta keringanan dalam kegiatan rutin di rutan.
Ghufron juga menekankan bahwa pihak yang membayar pungli tidak diperintahkan untuk melakukan tugas-tugas tertentu, seperti membersihkan kloset, menunjukkan bahwa praktik tersebut dilakukan secara sukarela oleh pihak-pihak terlibat.
Kasus pungli di Rutan KPK menimbulkan keprihatinan dan perlu ditindaklanjuti secara tegas oleh KPK sebagai lembaga anti-korupsi yang bertugas memberantas korupsi di Indonesia.
Praktik pungli semacam ini merusak integritas dan citra lembaga yang berperan dalam penegakan hukum, sehingga penegakan aturan dan keadilan menjadi terancam.
Pemeriksaan terhadap 70 orang saksi merupakan langkah awal dalam proses pengungkapan kebenaran dan menegakkan keadilan dalam kasus ini.
Semoga upaya KPK dalam membersihkan praktik pungli di Rutan KPK dapat menjadi contoh nyata bagi lembaga pemerintahan lainnya dalam menghadapi tantangan korupsi dan memastikan integritas dalam pelayanan publik. (*Ibs)
Pewarta Nusantara, Nasional - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengumumkan rencana penting terkait PT Pindad Persero yang saat ini berlokasi di Bandung, Jawa Barat.
Pengumuman tersebut dilakukan usai rapat bersama Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, Menteri BUMN Erick Thohir, Direktur Utama, dan Komisaris Utama PT Pindad di Turen, Malang, Jawa Timur, pada hari Senin (24/7/2023).
Presiden Jokowi menyatakan niat untuk secara bertahap memindahkan PT Pindad ke Kawasan Industri di Subang, Jawa Barat, yang dimiliki oleh Kementerian BUMN.
Beliau menegaskan bahwa kawasan industri tersebut menyediakan lahan yang luas dan potensial untuk mendukung pengembangan PT Pindad yang memiliki prospek yang sangat baik.
Meskipun ada rencana untuk memindahkan PT Pindad ke Subang, Presiden juga menjelaskan bahwa fasilitas produksi amunisi PT Pindad yang berada di Turen masih belum dijadwalkan untuk dipindahkan.
Namun, beliau menegaskan bahwa kemungkinan pemindahan tersebut tetap terbuka jika permintaan produksi terus meningkat.
Sebagai perusahaan di sektor pertahanan, PT Pindad memiliki prospek yang cerah dan memerlukan pengembangan lebih lanjut untuk memenuhi permintaan dan mendukung industri pertahanan negara.
Sebagai bentuk dukungan sebelumnya, Pemerintah telah memberikan penyertaan modal negara (PMN) sebesar Rp700 miliar kepada PT Pindad pada tahun 2015.
Dukungan PMN ini telah membantu PT Pindad dalam meningkatkan kapasitas dan fasilitas produksi amunisi.
Sebelumnya, produksi peluru PT Pindad mencapai 275 juta, namun setelah mendapatkan PMN, angka produksi meningkat hampir dua kali lipat menjadi 415 juta peluru.
Dukungan ini menjadi bukti nyata komitmen pemerintah untuk memperkuat industri pertahanan dalam negeri.
Presiden juga menekankan pentingnya mencari mitra dalam mendukung pengembangan industri PT Pindad. Kolaborasi dengan mitra diharapkan dapat memberikan kontribusi positif dalam percepatan pengembangan perusahaan.
Langkah bermitra ini diyakini akan mempercepat pertumbuhan dan memperluas jangkauan PT Pindad di pasar nasional maupun internasional.
Keputusan mengenai langkah selanjutnya terkait pemindahan PT Pindad akan diambil setelah melalui proses rapat intern yang melibatkan pihak terkait.
Input-input yang relevan dari berbagai pihak akan menjadi pertimbangan penting dalam proses pengambilan keputusan tersebut.
Hal ini menunjukkan komitmen pemerintah untuk membuat keputusan yang matang dan berbasis pada pertimbangan yang baik demi kelancaran dan kesuksesan pemindahan PT Pindad. (*Ibs)