Pewarta Nusantara, Nasional - Survei yang dilakukan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA) mengungkapkan bahwa sekitar 26,1 persen perempuan di Indonesia pernah mengalami kekerasan sepanjang hidupnya.
Jumlah ini setara dengan sekitar 24 juta perempuan jika dibandingkan dengan total populasi perempuan di Indonesia.
Ratna Susianawati, Deputi Bidang Perlindungan Hak Perempuan KPPPA, menjelaskan bahwa banyak korban kekerasan yang memilih untuk tidak melaporkan kasus tersebut.
Hal ini disebabkan oleh adanya pandangan masyarakat, norma, dan budaya patriarki yang masih kuat di Indonesia.
Laporan terhadap kekerasan seksual masih dianggap tabu dan pelaporan seringkali dihadapi dengan rasa takut akan sanksi sosial.
Baca Juga; Kejagung Gelar Penggeledahan dan Penyitaan Terkait Kasus Ekspor CPO
Ratna mendorong para korban kekerasan untuk berani melaporkan kasus yang dialami, terutama setelah disahkannya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS).
Undang-undang ini memberikan perlindungan menyeluruh bagi korban, termasuk dalam hal penanganan, perlindungan, pemulihan, dan penegakan hukum.
UU TPKS juga mengakomodir keterangan korban sebagai alat bukti, yang memberikan dukungan lebih lanjut bagi korban dalam menghadapi proses hukum.
KPPPA saat ini sedang menyusun aturan turunan dari UU TPKS dan tahap harmonisasi telah dimulai. Ratna menekankan bahwa meskipun aturan turunan masih dalam proses, UU TPKS sudah berlaku dan aparat penegak hukum dapat mengacu padanya saat menerima laporan kasus kekerasan seksual.
Selain penindakan, pentingnya upaya pencegahan juga ditekankan oleh Ratna. Kerja sama dan kolaborasi yang erat antara pemerintah pusat, daerah, lembaga masyarakat, dunia usaha, dan media dianggap penting dalam melakukan sosialisasi mengenai isu kekerasan seksual, termasuk sosialisasi UU TPKS.
Dengan upaya bersama ini, diharapkan dapat mengurangi jumlah korban kekerasan seksual dan memberikan perlindungan yang lebih baik bagi mereka yang telah menjadi korban. (*Ibs)
Pewarta Nusantara, Nasional - Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK, Pahala Nainggolan, mengungkapkan rencana KPK untuk memanggil sejumlah pejabat Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan guna menjalani klarifikasi terkait laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN).
Meskipun Pahala tidak mengungkapkan identitas pejabat yang akan dipanggil, ia mengindikasikan bahwa mereka memiliki kedudukan serupa dengan mantan Kepala Bea Cukai Makassar, Andhi Pramono, yang saat ini menjadi tersangka kasus dugaan penerimaan gratifikasi dan pencucian uang.
Klarifikasi LHKPN ini dilakukan untuk menelusuri kemungkinan adanya kejanggalan dalam kepemilikan harta mereka.
Pahala menekankan bahwa KPK akan memeriksa rekening dan mendengarkan informasi dari lapangan.
Jika terdapat harta yang belum terungkap, asal-usulnya akan dianalisis untuk memastikan keabsahannya.
Fokus klarifikasi ini terutama pada Pejabat Bea Cukai yang bertugas di daerah pelabuhan. KPK sedang mempersiapkan tim untuk menjalankan proses klarifikasi tersebut sambil menunggu informasi rekening bank dari para pejabat yang akan dipanggil.
Selain itu, Pahala juga menyebut bahwa KPK telah belajar dari kasus Andhi Pramono dan menemukan cara untuk melakukan pembenahan di lingkungan Bea Cukai.
Kegiatan klarifikasi LHKPN ini dianggap sebagai salah satu metode yang efektif untuk mempercepat kinerja Bea Cukai di pelabuhan.
Dengan mengundang pejabat untuk menjelaskan LHKPN mereka, diharapkan transparansi dan akuntabilitas dalam kepemilikan harta akan terjaga dengan baik. (*Ibs)
Pewarta Nusantara, Nasional - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Panjaitan, mengungkapkan rasa kesalnya terhadap Bank Dunia yang menurunkan peringkat Indeks Kinerja Logistik (LPI) Indonesia hingga 17 peringkat pada tahun 2023.
Menurut laporan Bank Dunia, LPI Indonesia saat ini berada di peringkat 63 dengan skor 3, sedangkan sebelumnya berada di peringkat 46 dengan skor 3,15.
Luhut merasa perlu mengonfirmasi langsung kepada Bank Dunia mengenai alasan di balik penurunan peringkat logistik yang drastis tersebut.
Ia berencana untuk meminta penjelasan yang transparan dan ingin memahami di mana kekurangan yang dimaksud sehingga perbaikan dapat dilakukan.
Selain merasa kecewa terhadap Bank Dunia, Luhut juga mengekspresikan kegeramannya atas penilaian banyak pihak terhadap kondisi logistik di Indonesia.
Ia menegaskan bahwa perbandingan kualitas pelabuhan Indonesia dengan negara-negara seperti Singapura dan Malaysia tidak dapat dilakukan secara sebanding.
Luhut mengklaim bahwa pemerintah telah berhasil menekan biaya logistik di pelabuhan Indonesia sejak tahun 2019.
Terbukti dari penurunan total biaya yang dikeluarkan oleh masyarakat di pelabuhan, dari 23,9 persen menjadi sekitar 16 persen.
Menurut Luhut, angka penurunan tersebut sebesar hampir 8 persen adalah prestasi yang baik bagi Indonesia dan telah menghemat triliunan rupiah melalui transformasi tersebut. (*Ibs)
Pewarta Nusantara, Nasional - Kecelakaan antara KA 112 (KA Brantas) dengan truk tronton di JPL 6 Km 1+523 pada jalur KA Jerakah-Semarang Poncol pada Selasa (18/7) pukul 19.32 WIB.
Menyebabkan lokomotif KA Brantas mengalami kebakaran dan dua jalur KA Jerakah-Semarang Poncol tidak dapat dilalui.
Untungnya, tidak ada korban jiwa dalam kejadian ini, semua masinis, asisten masinis, dan penumpang dinyatakan selamat. Namun, perjalanan kereta api mengalami keterlambatan akibat kerusakan pada sarana dan prasarana.
Petugas KAI saat ini sedang melakukan evakuasi kereta api dan truk yang terjebak di jembatan dekat perlintasan sebidang. Mereka dibantu oleh pihak terkait untuk memulihkan jalur kereta api yang terganggu.
Joni Martinus, VP Public Relations KAI, mengingatkan masyarakat untuk patuh terhadap aturan melintas di perlintasan sebidang, seperti berhenti di rambu tanda STOP, memastikan aman sebelum melintas, dan mengikuti rambu-rambu lalu lintas yang ada.
Hal ini bertujuan agar masyarakat dapat melintas dengan aman dan selamat. Menurut UU No. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan, pengemudi diwajibkan untuk berhenti ketika sinyal sudah berbunyi, palang pintu kereta api sudah mulai ditutup, dan/atau ada isyarat lain.
Pengemudi juga diharapkan memberikan prioritas kepada kereta api dan kendaraan yang telah melintas rel terlebih dahulu.
Akibat kecelakaan ini, enam perjalanan KA penumpang mengalami keterlambatan, yaitu: KA 112 Brantas, KA 178 Kamandaka, KA 199F Kaligung, KA 111 Brantas, KA 129 Gumarang, dan KA 220 Kertajaya.
Namun, KAI bergerak cepat untuk menormalisasi jalur kereta. Pada pukul 22.19 WIB, jalur hilir sudah dapat dilalui, sementara jalur hulu masih dalam proses evakuasi dan sterilisasi oleh unit terkait.
KA Brantas (KA 112) berhasil diberangkatkan kembali pada pukul 22.31 WIB. Sebagai kompensasi atas keterlambatan perjalanan, KAI memberikan service recovery kepada penumpang sesuai dengan ketentuan yang berlaku. (*Ibs)
Pewarta Nusantara, Nasional - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) memastikan bahwa sebanyak 47 Proyek Strategis Nasional (PSN) akan selesai hingga tahun 2024.
Dalam jumlah tersebut, 23 proyek di antaranya diharapkan dapat selesai pada tahun 2023, sedangkan 24 proyek lainnya direncanakan rampung pada tahun 2024.
Proyek pembangunan ini merupakan bagian dari program unggulan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang bertujuan untuk meningkatkan daya saing bangsa dan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional serta regional demi mencapai kesejahteraan masyarakat yang berkelanjutan.
Menteri PUPR, Basuki Hadimuljono, menjelaskan bahwa pembangunan infrastruktur tidak hanya bertujuan untuk memperkuat perekonomian, menciptakan lapangan kerja, dan meningkatkan daya saing bangsa, tetapi juga untuk meningkatkan pemerataan pembangunan dan mengurangi disparitas antarwilayah.
Rincian proyek PSN yang ditargetkan selesai pada tahun 2023 meliputi pembangunan 15 bendungan, seperti Bendungan Keureuto dan Rukoh di Aceh, Lausimeme di Sumatera Utara, Margatiga di Lampung, Karian di Banten, serta Cipanas dan Leuwikeris di Jawa Barat.
Selain itu, terdapat juga proyek pembangunan jaringan irigasi untuk Daerah Irigasi (DI) Lempuing di Sumatera Selatan.
Di sektor jalan tol, terdapat 5 proyek yang sedang berjalan, antara lain Tol Sigli-Banda Aceh, Tol Pasuruan-Probolinggo, Tol Cimanggis-Cibitung, Tol Cibitung-Cilincing, dan Tol Cinere-Jagorawi.
Selain itu, ada juga proyek pembangunan Rusun Lanud Halim Perdana Kusuma dan program BSPS (Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya) sebagai dukungan untuk penyelenggaraan Asean Summit di Tana Mori dan Labuan Bajo, serta pembangunan infrastruktur untuk pengembangan Kawasan Industri Terpadu (KIT) Batang di Jawa Tengah.
Untuk tahun 2024, Kementerian PUPR menargetkan penyelesaian sebanyak 23 proyek PSN. Proyek-proyek ini mencakup pembangunan 10 bendungan, seperti Bendungan Tigadihaji di Sumatera Selatan, Bener dan Jragung di Jawa Tengah, serta Marangkayu di Kalimantan Timur.
Selain itu, terdapat juga pembangunan jaringan irigasi dan infrastruktur konektivitas, seperti Jalan Tol Kayu Agung-Palembang-Betung dan Tol Bogor Ring Road 3.
Baca Juga; Kejagung Gelar Penggeledahan dan Penyitaan Terkait Kasus Ekspor CPO
Terakhir, Kementerian PUPR juga menyelesaikan pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Regional Jatiluhur I yang akan memanfaatkan air baku dari Bendungan Jatiluhur untuk memenuhi kebutuhan air minum di wilayah DKI Jakarta, Kota Bekasi, Kabupaten Bekasi, dan Karawang.
Dengan progres yang telah dicapai, Kementerian PUPR percaya diri bahwa target penyelesaian proyek PSN dapat tercapai sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan.
Hal ini menunjukkan komitmen pemerintah dalam mempercepat pembangunan infrastruktur guna mendorong pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat secara merata di berbagai wilayah di Indonesia. (*Ibs)
Pewarta Nusantara, Nasional - Kejaksaan Agung (Kejagung) telah melakukan penggeledahan pada tujuh lokasi terkait dengan kasus ekspor Crude Palm Oil (CPO) atau bahan baku minyak goreng.
Hal ini diungkapkan oleh Kapuspenkum Kejagung, Ketut Sumedana, dalam sebuah jumpa pers. Penggeledahan ini merupakan tindakan tambahan dari penggeledahan sebelumnya yang telah memiliki kekuatan hukum tetap.
Tujuh lokasi yang digeledah oleh Kejagung antara lain adalah kantor PT WNI & PT MNA di Gedung B & G Tower, kantor PHG di Jalan Iskandar Muda, kantor PT MM di Jalan K.L. Yos Sudarso, kantor PT PAS di Jalan Platina IIIA, kantor PT ABP di Jalan Veteran, kantor PHG di Jalan Iskandar Muda, dan kantor Bank BCA Cabang Utama Medan.
Melalui penggeledahan ini, Kejagung berharap dapat mengumpulkan bukti terkait dengan kasus ekspor CPO yang sedang ditangani.
Selain penggeledahan, Kejagung juga telah melakukan penyitaan terhadap sejumlah kapal dan helikopter yang terkait dengan kasus tersebut. Sebanyak 56 unit kapal dan pesawat dari berbagai perusahaan telah disita oleh Kejagung.
Kapal-kapal tersebut merupakan milik PT PPK, PT PSLS, dan PT BBI, sedangkan helikopter yang disita adalah satu unit Bell 429 dan satu unit EC 130 T2 yang dimiliki oleh PT MAN. Selain itu, Kejagung juga melakukan pemblokiran pelayanan penerbangan terhadap dua helikopter tersebut.
Dalam kasus ini, Kejagung juga telah memeriksa 17 saksi dan menetapkan tiga tersangka korporasi, yaitu Wilmar Group, Permata Hijau Group, dan Musim Mas Group.
Baca Juga; Kejagung Sita Kapal dan Helikopter Terkait Kasus Ekspor CPO
Ketut Sumedana menyebutkan bahwa kerugian negara akibat kasus ini mencapai Rp 6,47 triliun, dan kerugian tersebut sudah inkrah berdasarkan vonis terhadap para pelaku sebelumnya.
Tindakan penggeledahan, penyitaan, dan pemeriksaan saksi yang dilakukan oleh Kejagung merupakan upaya yang serius dalam mengungkap dan menindak tindak pidana terkait ekspor CPO.
Kejagung bertekad untuk menegakkan keadilan dan melindungi kepentingan negara serta masyarakat dalam kasus ini. (*Ibs)
Pewarta Nusantara, Nasional - Kejaksaan Agung (Kejagung) telah melakukan penyitaan terhadap sejumlah kapal dan helikopter yang terkait dengan kasus ekspor crude palm oil (CPO) atau bahan baku minyak goreng.
Menurut Kapuspenkum Kejagung Ketut Sumedana, sebanyak 56 unit kapal dan pesawat dari berbagai perusahaan telah disita oleh Kejagung.
Kapal-kapal yang disita tersebut termasuk milik PT PPK, PT PSLS, dan PT BBI, sedangkan helikopter yang disita adalah satu unit helikopter jenis Bell 429 dan satu unit helikopter jenis EC 130 T2 yang dimiliki oleh PT MAN.
Selain itu, Kejagung juga melakukan pemblokiran terhadap pelayanan penerbangan dua helikopter tersebut. Selain penyitaan kapal dan helikopter, Kejagung juga telah melakukan pemblokiran terhadap beberapa tempat terkait dengan kasus minyak goreng tersebut.
Tujuh tempat, termasuk kantor-kantor perusahaan dan bank, telah digeledah oleh Kejagung dalam upaya mengumpulkan bukti terkait dengan kasus ini.
Baca Juga; Serangan Rusia Terhadap Infrastruktur Bahan Bakar di Ukraina Memicu Ketegangan
Dalam kasus ini, Kejagung juga telah memeriksa 17 saksi dan menetapkan tiga tersangka korporasi, yaitu Wilmar Group, Permata Hijau Group, dan Musim Mas Group.
Kerugian negara akibat kasus ini mencapai Rp 6,47 triliun, yang sudah dinyatakan inkrah berdasarkan vonis terhadap para pelaku sebelumnya.
Tindakan penyitaan kapal, helikopter, dan penggeledahan tempat merupakan bagian dari upaya Kejagung dalam mengungkap dan menindak tindak pidana terkait ekspor CPO.
Hal ini menunjukkan komitmen Kejagung untuk memberantas praktik ilegal yang merugikan negara dan masyarakat. (*Ibs)
Pewarta Nusantara, Internasional - Dmitry Peskov, Sekretaris Pers Presiden Rusia, mengumumkan bahwa Rusia secara de facto telah menangguhkan kesepakatan biji-bijian dengan negara-negara Eropa.
Meskipun Rusia telah memperpanjang kesepakatan tersebut beberapa kali, peserta lainnya tidak melaksanakan ketentuan yang disepakati.
Menanggapi pernyataan Menteri Luar Negeri AS, Antony Blinken, yang menuduh Rusia sebagai penyebab kenaikan harga biji-bijian, Peskov menyatakan bahwa posisi negara-negara Eropa mungkin harus disebut tidak bermoral.
Peskov juga menekankan bahwa negara-negara yang paling membutuhkan kesepakatan biji-bijian menerima manfaat yang paling sedikit.
Rusia saat ini sedang menjalin hubungan dengan mitra dari Afrika untuk membahas masalah ini dan akan melanjutkan diskusi selama KTT Rusia-Afrika di St. Petersburg pada akhir bulan ini.
Meskipun Rusia menangguhkan kesepakatan biji-bijian, Peskov menegaskan bahwa itu bukan kesalahan dari Sekretaris Jenderal PBB, Antonio Guterres, dan Rusia menghargai upayanya.
Dalam konteks ini, juru bicara Kremlin juga menyoroti adanya risiko keamanan jika kesepakatan biji-bijian dilanjutkan tanpa partisipasi Rusia, yang perlu diperhatikan. (*Ibs)
Pewarta Nusantara, Internasional - Angkatan Udara Bela Diri Jepang (JASDF) mengumumkan bahwa mereka akan melakukan pelatihan militer gabungan dengan Angkatan Udara dan Luar Angkasa Prancis (FASF) pada tanggal 26-29 Juli.
Tujuan dari pelatihan ini adalah untuk meningkatkan keterampilan taktis JASDF dan memperdalam kerja sama pertahanan antara Jepang dan Prancis dalam rangka mewujudkan visi "Indo-Pasifik yang Bebas dan Terbuka".
Pelatihan tersebut akan dilakukan di pangkalan udara Nyutabaru di prefektur Miyazaki, Jepang Selatan, serta di wilayah udara di sekitar wilayah Kanto.
Jepang akan menyediakan tujuh pesawat untuk latihan ini, termasuk tiga jet tempur F-15, sedangkan Prancis akan mengirim dua jet Dassault Rafale, satu pesawat tanker, dan satu pesawat kargo Airbus A400M Atlas.
Mereka menuduh pejabat Ukraina, militer, serta intelijen. Kolaborasi ini akan memungkinkan kedua negara untuk saling belajar dan berbagi pengalaman dalam taktik militer serta memperkuat kerja sama pertahanan mereka.
Latihan militer gabungan ini merupakan bagian dari upaya Jepang untuk memperkuat kehadirannya di kawasan Indo-Pasifik dan menjaga stabilitas di wilayah tersebut.
Kerja sama pertahanan dengan Prancis juga merupakan langkah penting dalam menjaga keamanan dan kestabilan regional. (*Ibs)
Pewarta Nusantara, Internasional - Kementerian Pertahanan mengumumkan bahwa pasukan Rusia telah melancarkan serangan terhadap infrastruktur Bahan Bakar di Wilayah Odessa, Ukraina, sebagai pembalasan atas serangan teror baru-baru ini oleh Kiev.
Pasukan Rusia menggunakan senjata berbasis angkatan laut untuk menghancurkan fasilitas penyimpanan bahan bakar di daerah Odessa dan Nikolaev, yang merupakan sumber bahan bakar bagi militer Ukraina. Serangan ini menyebabkan kobaran api dan ledakan yang merusak fasilitas tersebut.
Dalam serangan teroris sebelumnya, Ukraina juga menggunakan drone untuk menargetkan objek di semenanjung Krimea.
Namun, upaya mereka digagalkan oleh sistem pertahanan udara Rusia. Sebanyak 17 drone Ukraina berhasil dihancurkan oleh sistem pertahanan udara Moskow, sedangkan 11 drone lainnya jatuh setelah ditekan dengan alat peperangan elektronik.
Meskipun tidak ada korban jiwa atau kerusakan signifikan, serangan tersebut meningkatkan ketegangan antara kedua negara.
Kementerian Luar Negeri Rusia juga mengeluarkan pernyataan mengutuk serangan terhadap Jembatan Krimea oleh Kiev.
Mereka menuduh pejabat Ukraina, militer, serta intelijen Amerika dan Inggris terlibat dalam keputusan untuk menargetkan infrastruktur tersebut.
Serangkaian serangan ini memperburuk situasi yang sudah tegang antara Rusia dan Ukraina, dan membutuhkan upaya diplomatik yang lebih besar untuk meredakan ketegangan dan mencegah eskalasi lebih lanjut. (*Ibs)