Pewarta Nusantara, Nasional - Gubernur Papua nonaktif, Lukas Enembe, saat ini sedang dirawat di Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat (RSPAD), demikian disampaikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Kepala Bagian Pemberitaan KPK, Ali Fikri, menjelaskan bahwa kondisi kesehatan Lukas Enembe menurun karena ia menolak makan dan minum obat.
Ali Fikri mengungkapkan bahwa tim dokter KPK telah merekomendasikan agar Lukas Enembe dirujuk ke RSPAD sejak Sabtu, namun awalnya Lukas menolak untuk melakukan rujukan.
Namun, pada akhirnya Lukas setuju untuk dirujuk ke RSPAD dan mulai berobat pada hari Minggu.
KPK berharap bahwa Lukas Enembe dapat bersikap kooperatif dengan mengikuti saran dari tim dokter demi menjaga kesehatannya dan kelancaran proses hukum yang sedang berlangsung.
Baca Juga; Proyek Strategis Nasional di Jawa Tengah Capai Rp258 Triliun, Ciptakan 66 Ribu Lapangan Kerja
Lukas Enembe saat ini sedang menghadapi dakwaan atas tuduhan menerima suap dan gratifikasi senilai total lebih dari Rp45 miliar dari sejumlah rekanan.
Selain itu, KPK juga telah menyita sejumlah aset terkait perkara ini dengan nilai total lebih dari Rp200 miliar.
Kondisi kesehatan Lukas Enembe menjadi perhatian serius karena kesejahteraan dan pemulihan kesehatan terdakwa merupakan hal yang penting dalam proses hukum yang berlangsung.
KPK berharap agar Lukas Enembe dapat mematuhi saran dan instruksi dari tim dokter agar dapat menjaga kesehatannya dengan baik. (*Ibs)
Pewarta Nusantara, Nasional - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, dan Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo, telah melakukan pertemuan untuk membahas pelaksanaan proyek strategis Nasional (PSN) di Jawa Tengah.
Airlangga mengungkapkan bahwa telah ada 37 proyek PSN yang telah berjalan di Jawa Tengah dengan total investasi sebesar Rp258,76 triliun dan menciptakan 66 ribu lapangan kerja.
Beberapa proyek yang telah dilakukan di Jawa Tengah meliputi Jalan Tol Trans Jawa, Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Batang, Waduk Kitaban, Bendungan Randu Gunting, dan pengembangan Bandara Cilacap.
Airlangga juga menyebut bahwa Tol Semarang-Demak, selain sebagai jalan tol, juga berperan sebagai tanggul penangkal banjir rob. Hal ini penting mengingat tingginya ketinggian banjir rob yang telah mencapai 200 cm di wilayah tersebut.
Dalam mengatasi permasalahan banjir rob, Kementerian PPN/Bappenas telah melakukan kajian untuk mengembangkan proyek giant sea wall sepanjang Tol Semarang-Demak.
Hal ini diharapkan dapat membantu dalam mengatasi banjir rob yang sering terjadi di wilayah tersebut. Meskipun demikian, Airlangga menekankan bahwa prioritas utama saat ini adalah menyelesaikan pembangunan Tol Semarang-Demak sebelum melanjutkan proyek giant sea wall.
Baca Juga; Susi Pudjiastuti Bantah Jadi Cawapres Prabowo: ‘Prabowo Tidak Cukup Gila untuk Memilih Orang Gila’
Ganjar Pranowo, sebagai Gubernur Jawa Tengah, juga mengungkapkan beberapa kendala yang dihadapinya dalam menyelesaikan proyek PSN, terutama terkait masalah ganti rugi lahan kepada warga yang terdampak.
Ganjar menjelaskan bahwa sebagai pejabat daerah, tugas utamanya adalah terkait perizinan dan eksekusi proyek, termasuk pembebasan lahan.
Saat ini, pihaknya tengah melakukan sosialisasi kepada masyarakat terkait proses ganti rugi agar masyarakat terlindungi dengan baik.
Airlangga menjelaskan bahwa pertemuan ini diadakan dengan Ganjar Pranowo karena masa jabatannya sebagai gubernur Jawa Tengah akan berakhir dalam waktu dekat.
Hal ini membuat Airlangga ingin memastikan bahwa tidak ada tugas yang terbengkalai dan menjaga kelancaran proyek PSN di Jawa Tengah.
Selain itu, Airlangga menekankan bahwa Jawa Tengah termasuk salah satu daerah yang memiliki Peraturan Presiden (perpres) terkait PSN, bersama dengan Jawa Timur dan Jawa Barat.
Evaluasi proyek-proyek yang akan berakhir pada tahun 2024 dan penentuan proyek-proyek yang diperlukan ke depan juga menjadi fokus dalam pertemuan ini. (*Ibs)
Pewarta Nusantara, Pangandaran - Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) sebelumnya di Kabinet Kerja (2014-2019), Susi Pudjiastuti, menjadi pendamping Menteri Pertahanan, Prabowo Subianto, dalam kunjungan kerja di Pangandaran, Jawa Barat.
Ketika ditanya oleh awak media mengenai isu kemungkinan menjadi Calon Wakil Presiden (Cawapres) Prabowo, Susi Pudjiastuti dengan tegas membantahnya. Dia menyatakan bahwa Prabowo tidak akan memilih seseorang yang "gila" untuk posisi tersebut.
Prabowo, yang berada di sampingnya, merespons dengan tawa dan meminta agar pembicaraan mengenai Politik tidak terlalu banyak.
Susi juga menegaskan bahwa dia bukanlah seorang politikus dan tidak memiliki keterlibatan politis dalam kunjungan Menhan ke Pangandaran. Dia menjelaskan bahwa dia dan Prabowo sudah berteman lama.
Setelah kunjungan di Pangandaran, Prabowo langsung kembali ke Jakarta untuk melanjutkan sejumlah kegiatan. Prabowo menegaskan bahwa kunjungannya hanya sebatas kunjungan biasa.
Setelah kunjungan di Pangandaran, Prabowo Subianto kembali ke Jakarta untuk melanjutkan berbagai kegiatan yang menanti.
Meskipun isu mengenai Calon Wakil Presiden (Cawapres) Prabowo sempat mencuat, Susi Pudjiastuti dengan tegas membantah kemungkinan tersebut.
Dalam pernyataannya, Susi menegaskan bahwa Prabowo tidak akan memilih seseorang yang dianggap "gila" untuk mendampinginya.
Meskipun begitu, suasana keakraban terlihat antara Susi dan Prabowo, dengan Prabowo merespons jawaban Susi dengan tawa.
Kunjungan ini juga menjadi bukti bahwa hubungan antara Susi Pudjiastuti dan Prabowo Subianto sudah terjalin lama dan bukan semata-mata terkait politik.
Susi menekankan bahwa dirinya bukanlah seorang politikus, dan kunjungan Menhan ke Pangandaran bukanlah tentang urusan politik.
Keduanya terlihat saling mendukung dalam menjaga suasana santai dan tidak terlalu banyak membahas politik.
Dalam perjalanan politik yang kompleks, pertemuan antara Susi Pudjiastuti dan Prabowo Subianto di Pangandaran memberikan gambaran tentang hubungan personal yang erat di antara mereka.
Meskipun isu politik terus bergulir, kunjungan ini menunjukkan bahwa ada hubungan yang lebih dalam di antara mereka, yang dibangun atas dasar persahabatan dan pengertian satu sama lain. (*Ibs)
Pewarta Nusantara, Nasional - Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD DKI Jakarta, Gembong Warsono, mengungkapkan bahwa partainya sedang mempertimbangkan nama-nama yang berpotensi menjadi calon gubernur (cagub) DKI Jakarta.
Salah satu nama yang mendapat perhatian adalah Wali Kota Solo, Gibran Rakabuming Raka. Gembong menyatakan bahwa PDIP mengakui kemampuan Gibran dalam memimpin kota Solo.
PDIP melakukan evaluasi terhadap sejumlah kepala daerah yang dianggap sukses dan mampu membawa kemajuan bagi wilayah yang dipimpinnya.
Menurut Gembong, Gibran adalah salah satu kepala daerah yang berhasil menyinergikan pemerintahan sebelumnya dengan kepemimpinannya saat ini.
Gembong menyampaikan, "Salah satunya yang menonjol bagi kami adalah Gibran mampu membangun kesinambungan pemerintahan, dari pemerintah sebelumnya dengan sekarang yang dijalankan Gibran dengan memodifikasi kekurangan-kekurangan yang dilakukan oleh sebelumnya,".
Selain Gibran, Hendrar Prihadi, Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Republik Indonesia, juga masuk dalam radar Cagub DKI Jakarta dari PDIP. Gembong menyebut bahwa Hendi mampu membawa kota Semarang menjadi lebih maju, dengan memasang CCTV di setiap RT.
Gembong juga menyebutkan Hasto Wardoro, Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), yang dinilai berhasil membawa perubahan saat menjabat sebagai Bupati Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta.
Menurut Gembong, Hasto Wardoro berhasil meningkatkan kualitas pelayanan air minum di Kulon Progo dengan memperkenalkan PAM yang mampu bersaing dengan perusahaan terkenal. Gembong menjelaskan, "Warga masyarakat Kulon Progo justru diharuskan menggunakan produk air minum yang diproduksi PAM Jaya,".
Selain itu, Gembong juga menyebut bahwa PDIP sedang membahas kemungkinan mencalonkan Tri Rismaharini (Risma), mantan Wali Kota Surabaya, sebagai cagub DKI Jakarta.
Sementara itu, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi (PANRB), Abdullah Azwar Anas, yang sebelumnya menjabat sebagai Bupati Banyuwangi, Jawa Timur, juga menjadi salah satu nama yang dibahas oleh PDIP.
Terkait nama Risma, Gembong mengungkapkan bahwa PDIP telah membahas kemungkinan pencalonannya sebagai cagub DKI Jakarta.
Hal ini menunjukkan bahwa partai tersebut sedang melakukan proses seleksi yang cermat untuk menentukan calon terbaik yang dapat mewakili dan memimpin DKI Jakarta dengan baik.
Selain itu, Abdullah Azwar Anas, yang sebelumnya menjabat sebagai Bupati Banyuwangi, Jawa Timur, juga menjadi perbincangan dalam diskusi internal PDIP.
Dengan membahas beberapa nama yang memiliki catatan prestasi dan kontribusi positif di wilayah yang mereka pimpin, PDIP ingin memastikan bahwa calon cagub yang diusung memiliki rekam jejak yang kuat dan terpercaya.
Partai ini secara jelas mengutamakan kemampuan kepemimpinan dan kemajuan yang telah dicapai oleh kandidat-kandidat yang mereka pertimbangkan.
Proses pemilihan calon cagub DKI Jakarta oleh PDIP ini menunjukkan bahwa partai tersebut serius dalam memilih pemimpin yang dapat mewujudkan visi dan misi partai untuk memajukan DKI Jakarta.
Seluruh kandidat yang masuk dalam radar partai ini memiliki prestasi yang mengesankan di bidang kepemimpinan dan berhasil membawa perubahan positif dalam wilayah yang mereka pimpin.
Namun, keputusan akhir mengenai calon cagub DKI Jakarta dari PDIP masih akan ditentukan melalui tahapan seleksi yang lebih lanjut. (*Ibs)
Pewarta Nusantara, Nasional - Menko Polhukam Mahfud MD Bersyukur Menyelesaikan Tugas sebagai Plt. Menkominfo: Pengalaman Mengurus Surat-Surat di Kementerian Raksasa.
Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD mengungkapkan rasa syukurnya.
Setelah menyelesaikan tugas sebagai Pelaksana Tugas Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) setelah Presiden Joko Widodo (Jokowi) melantik Budi Arie Setiadi sebagai Menkominfo menggantikan Johnny G Plate.
Meskipun dalam jangka waktu yang singkat, Mahfud MD mengakui bahwa tugasnya sebagai Plt. Menkominfo sangatlah melelahkan. Pada acara serah terima jabatan di Kantor Kementerian Kominfo, ia membagikan pengalamannya selama dua bulan bertugas.
"Bagi saya pribadi, saya bersyukur bisa mencapai acara hari ini, selama dua bulan di sini, sangatlah sibuk," ujar Mahfud pada Senin (17/7).
Menurut Mahfud MD, saat menjabat, meja kerjanya dipenuhi dengan surat-surat yang masuk secara terus-menerus. Dari pengalaman tersebut, ia menyebut Kementerian Kominfo sebagai salah satu kementerian yang memiliki tugas yang sangat besar.
"Saya ingin menyampaikan bahwa surat-surat yang masuk ke kantor ini sangatlah banyak. Salah satu kantor besar di kementerian adalah Kominfo," ungkapnya.
Mahfud juga mengungkapkan bahwa setiap harinya diawali dengan menangani surat-surat untuk Kominfo dan diakhiri dengan surat-surat dari Kominfo. "Keesokan harinya, saat bangun tidur, sudah ada lagi. Datang lagi dari kantor, harus dibaca," tambahnya.
"Hari ini, Presiden telah melantik Bapak Budi Arie dan Nezar sebagai Menteri dan Wakil Menteri Kominfo untuk menyelesaikan sisa masa jabatan. Masing-masing akan menjabat sebagai Menteri dan Wakil Menteri," jelas Mahfud.
Baca Juga; Video Viral di Tiktok: Seseorang Klaim Anies Baswedan Sebagai Imam Mahdi, Mendapat Ribuan Respon
Tercatat, Kementerian Kominfo telah mengalami perombakan menyeluruh setelah terlibat dalam kasus korupsi BTS 4G. Presiden Jokowi tidak hanya menunjuk menteri baru sebagai pengganti Johnny G. Plate, tetapi juga menugaskan seorang wakil menteri sebagai pendamping.
Pada hari ini, Senin (17/7), Presiden Jokowi secara resmi melantik Budi Arie Setiadi sebagai Menteri Komunikasi dan Informatika di Istana Negara. Budi akan mengisi posisi yang sebelumnya dijabat sementara oleh Menko Polhukam Mahfud MD setelah kekosongan akibat kasus Johnny G. Plate.
Johnny bersama dengan beberapa pejabat Kemenkominfo lainnya, termasuk mantan Direktur Utama Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi Anang Latif, saat ini tengah menjalani persidangan atas kasus korupsi BTS 4G di pengadilan.
Pada saat yang sama, Presiden juga menunjuk Nezar Patria sebagai Wakil Menteri Komunikasi dan Informatika. Kursi Wakil Menteri Kominfo sebelumnya tidak pernah diisi sejak berdirinya kementerian tersebut. (*Ibs)
Pewarta Nusantara, Nasional - Sebuah video ceramah viral di media sosial Tiktok menampilkan seseorang yang mengklaim bahwa Anies Baswedan adalah sosok Imam Mahdi yang diyakini oleh umat Islam sebagai penyelamat manusia di akhir zaman.
Video berdurasi 59 detik ini diunggah oleh akun @portalnews007 pada Senin (17/7/2023). Dalam video tersebut, terlihat seorang pria yang mengaku sebagai 'abah' mengenakan jas merah, baju putih, dan songkok merah putih.
Pada video tersebut, seseorang tersebut dengan bersemangat mengatakan, "Lawan Dajjal itu Imam Mahdi. Itulah sudah deklarasi di 2024 memenangkan Anies Baswedan sebagai Presiden," yang disambut dengan riuh oleh para pendengarnya.
Bahkan, pria tersebut menyatakan bahwa siapa pun di dunia ini dianggap haram jika tidak mendukung Anies Baswedan, dan menurutnya mereka dianggap sebagai dajjal.
"Semua sedunia haram kalau tidak mendukung Presiden Indonesia di 2024. Dajjal! Imam (Masjid) Nabawi, Imam (Masjid) Aqsa, (dan) imam-imam seluruh (dunia) Dajjal," tegasnya. Dia juga menambahkan, "Karena Imam Mahdi, Profesor Doktor Anies Rasyid Baswedan itu Imam Mahdi."
Hingga Selasa (18/7/2023), postingan tersebut telah mendapatkan 1963 suka dan 4670 komentar, namun juga diabaikan sebanyak 797 kali.
Sampai saat tulisan ini dibuat, belum ada verifikasi mengenai identitas sebenarnya dari orang yang mengaku sebagai 'abah' tersebut. (*Ibs)
Pewarta Nusantara, Nasional - Mahkamah Konstitusi (MK) telah menyatakan kesiapannya untuk menerima permohonan uji materi terhadap Undang-Undang Kesehatan yang baru disahkan oleh DPR RI.
Ketua Hakim MK, Anwar Usman, menyampaikan bahwa hal ini merupakan kewajiban hukum bagi lembaga tersebut.
Meskipun belum ada komentar resmi mengenai pengesahan UU Kesehatan, MK akan menerima, memeriksa, dan mengambil keputusan sesuai dengan kewenangannya jika ada pihak yang mengajukan permohonan pengujian.
Pada tanggal 11 Juli, Rapat Paripurna DPR RI menyetujui pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) Kesehatan menjadi UU dalam rapat di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.
Menteri Kesehatan, Budi Gunadi Sadikin, menyatakan bahwa pemerintah telah melibatkan partisipasi publik dalam pembahasan RUU tersebut melalui 115 kegiatan yang melibatkan 27.000 peserta dan menghasilkan 6.011 masukan terkait RUU Kesehatan.
Baca Juga; Rekor Ekspor Singkong: Pendapatan Lebih dari 408 Juta Dolar AS dalam 5 Bulan Pertama 2023
Menanggapi pengesahan UU Kesehatan, Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (PB IDI) bersama empat organisasi profesi tenaga kesehatan telah memutuskan untuk mengambil langkah hukum dengan mengajukan uji materi (judicial review) ke MK.
Ketua Umum PB IDI, Adib Khumaidi, menyatakan bahwa mereka akan melakukan tindakan hukum ini sebagai bentuk ketaatan terhadap hukum dan untuk mengajukan judicial review karena dianggap UU Kesehatan memiliki kecacatan secara hukum, seperti disusun dengan terburu-buru, tidak transparan, dan tidak memperhatikan aspirasi dari berbagai kelompok, termasuk tenaga kesehatan.
PB IDI bersama dengan Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI), Ikatan Bidan Indonesia (IBI), Persatuan Dokter Gigi Indonesia (PDGI), dan Ikatan Apoteker Indonesia (IAI) sedang mempersiapkan proses judicial review terhadap UU Kesehatan tersebut. (*Ibs)
Pewarta Nusantara, Nasional - Kementerian Kesehatan (Kemenkes) sedang mempersiapkan aturan yang tegas untuk mengatasi perundungan (bullying) terhadap dokter residen di rumah sakit.
Menteri Kesehatan, Budi Gunadi Sadikin, menegaskan hal ini dalam sebuah konferensi pers bersama RSCM di Jakarta.
Budi menyatakan bahwa pihaknya akan bertindak tegas terhadap perundungan yang telah terjadi selama puluhan tahun, yang dianggap setara dengan sulitnya dokter muda mendapatkan surat rekomendasi untuk pendidikan berkualitas.
Menurut Menkes Budi, kasus perundungan terhadap dokter muda sering kali ditemukan di berbagai rumah sakit.
Dia menyebutkan bahwa perundungan ini sering kali terkait dengan kesulitan dokter muda dalam mendapatkan surat rekomendasi untuk pendidikan mereka.
Budi juga menyoroti kasus perundungan terhadap dokter muda yang mengikuti Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS), di mana mereka dipaksa untuk membayar jumlah uang yang besar kepada senior mereka untuk keperluan pribadi yang tidak pantas.
Baca Juga; Rekor Ekspor Singkong: Pendapatan Lebih dari 408 Juta Dolar AS dalam 5 Bulan Pertama 2023
Menkes Budi menyatakan bahwa perundungan telah menjadi masalah yang terus ada di satuan pendidikan kesehatan, karena dokter muda sering kali takut melaporkan kasus-kasus tersebut karena khawatir akan mempersulit kelulusan mereka.
Selain itu, mereka juga takut akan tindakan perundungan yang semakin meningkat oleh para senior jika mereka melapor kepada pihak terkait.
Oleh karena itu, Budi berharap bahwa aturan yang akan segera dikeluarkan akan memberikan perlindungan kepada semua dokter tanpa terkecuali, menghilangkan perundungan dalam pendidikan kesehatan, dan menciptakan lingkungan belajar dan kerja yang nyaman bagi tenaga kesehatan.
Budi juga menegaskan bahwa bagi senior atau guru yang melakukan perundungan, mereka akan ditindak tegas dan akan memberikan perlindungan yang cukup bagi mahasiswa kedokteran.
Dia menegaskan bahwa jika ada kasus perundungan di rumah sakit pendidikan seperti RSCM, pihaknya akan mengambil tindakan yang tegas. (*Ibs)
Pewarta Nusantara, Semarang - Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) berpartisipasi dalam Pekan Olahraga Nasional (Pornas) KORPRI ke XVI yang diselenggarakan di Semarang, Jawa Tengah, pada tanggal 13-21 Juli 2023.
Ketua Kontingen Kemendes PDTT, Agus Kuncoro, hadir dalam acara Welcome Dinner yang diadakan di Kawasan Museum Lawang Sewu pada malam Kamis (13/7).
Agus Kuncoro, yang juga menjabat sebagai Kepala Pusat Pengembangan Kebijakan (Pusbanjak) Badan Pengembangan Informasi, menyatakan bahwa Pornas KORPRI merupakan momen yang ditunggu-tunggu oleh Aparatur Sipil Negara (ASN).
Menurutnya, acara ini menjadi salah satu kesempatan untuk menjalin komunikasi dan silaturahmi antara anggota KORPRI. Hal ini dikutip dari keterangan pers Kemendes PDTT.
Selain itu, Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah, Sumarno, mewakili Gubernur Ganjar Pranowo, menyampaikan sambutan selamat datang kepada peserta Pornas di Semarang.
Sumarno juga menyampaikan rasa terima kasih atas penunjukan Provinsi Jawa Tengah sebagai tuan rumah acara tersebut.
Ia menekankan bahwa KORPRI memiliki peran penting sebagai pemersatu bangsa dan menjadi contoh bagi masyarakat.
Baca Juga; Rekor Ekspor Singkong: Pendapatan Lebih dari 408 Juta Dolar AS dalam 5 Bulan Pertama 2023
Sumarno berharap agar para kontingen, yang merupakan anggota KORPRI, dapat menjunjung tinggi semangat sportivitas dan menikmati kebersamaan di Semarang.
Ketua DPN KORPRI, Zudan Arif Fakrulloh, menyatakan bahwa minat untuk berpartisipasi dalam Pornas semakin meningkat.
Ia percaya bahwa acara olahraga ini akan memberikan dampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi di Kota Semarang dan Jawa Tengah secara keseluruhan.
Zudan juga memberikan pesan kepada anggota KORPRI dalam menghadapi Tahun Politik menjelang Pemilu 2024.
Ia mengungkapkan kesepakatan KORPRI untuk tetap menjaga persatuan dan kesatuan NKRI serta menjaga netralitas ASN dalam konteks tahun politik, dengan tegaskan agar menghindari gratifikasi politik.
Acara tersebut juga dihadiri oleh Wali Kota Semarang, Hevearita Gunaryanti Rahayu, dan perwakilan kontingen Pornas.
Pornas ke XVI ini melibatkan 6.000 peserta yang akan bersaing dalam 179 nomor pertandingan untuk memperebutkan medali.
Cabang olahraga yang dipertandingkan antara lain Balap Sepeda, Bola Voli, Bola Basket, Bulutangkis, Catur, Futsal, Gateball, Senam KORPRI, Tenis Meja, dan Tenis Lapangan. (*Ibs)
Pewarta Nusantara, Nasional - Mendikbud Ristek Nadiem Anwar Makarim telah mengeluarkan Surat Keputusan (SK) yang mencopot gelar guru besar dua mantan Wakil Ketua Majelis Wali Amanat (MWA) Universitas Sebelas Maret (UNS), yakni Hasan Fauzi dan Tri Atmojo.
Keputusan ini didasarkan pada SK Nomor 29985/RHS/M/08/2023 dan Nomor 29986/RHS/M/08 Tahun 2023 yang dikeluarkan pada 26 Juni 2023.
Surat tersebut menyatakan hukuman disiplin berupa pembebasan dari jabatan menjadi jabatan pelaksana selama 12 bulan berdasarkan pelanggaran ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021.
elaksana Tugas (Plt) Wakil Rektor II Bidang Umum dan Sumber Daya Manusia (SDM) UNS, Muhtar, menjelaskan bahwa keputusan tersebut berasal dari Kemendikbudristek dan akan berlaku efektif mulai tanggal 1 Agustus 2023.
Hasan Fauzi, yang sebelumnya menjabat sebagai dosen dengan gelar profesor, akan menjadi jabatan pelaksana yang merupakan jabatan tenaga kependidikan.
Menanggapi tuduhan penyalahgunaan wewenang, Muhtar menyebut bahwa MWA telah mengirim surat ke Kemendikbudristek terkait hasil pemilihan rektor UNS dan memberikan laporan serta usulan solusi kepada menteri.
Baca Juga; Rekor Ekspor Singkong: Pendapatan Lebih dari 408 Juta Dolar AS dalam 5 Bulan Pertama 2023
Hasan Fauzi menyatakan keberatan terhadap keputusan tersebut dan berencana untuk menggugat pencopotan gelar guru besar melalui Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).
Sementara itu, terdapat ketidaksepakatan antara Kemendikbudristek dan MWA terkait pemilihan rektor UNS. Meskipun hasil penjaringan MWA menghasilkan Sajidan sebagai pemenang pemilihan rektor, tetapi adanya ketidaksepakatan dan dugaan kecurangan dalam penyelenggaraan pemilihan tersebut membuat jabatan rektor masih dipegang oleh Jamal Wiwoho.
Kontroversi ini menunjukkan adanya perselisihan dan ketegangan antara pihak-pihak terkait dalam hal pengambilan keputusan terkait jabatan akademik dan pemilihan rektor.
Dalam hal ini, proses hukum yang melibatkan PTUN akan menjadi arena untuk menyelesaikan sengketa dan memperoleh kejelasan mengenai keabsahan keputusan pencopotan gelar guru besar yang dikeluarkan oleh Kemendikbudristek. (*Ibs)