Pewarta Nusantara, Internasional - Ketua parlemen Singapura, Tan Chuan-Jin, mengumumkan pengunduran dirinya pada Senin (17/7) setelah mendapat kecaman atas komentarnya dalam sidang parlemen.
Dilansir oleh Xinhua News, Chuan-Jin mengundurkan diri dari posisinya sebagai pembicara, anggota parlemen, dan anggota Partai Aksi Rakyat (PAP) yang berkuasa.
Cheng Li Hui, anggota Konstituensi Perwakilan Kelompok Tampines di Singapura, juga mengikuti langkah Chuan-Jin dan mengundurkan diri.
Pernyataan dari Kantor Perdana Menteri mengungkapkan bahwa pengunduran diri keduanya diperlukan untuk menjaga standar tinggi kesopanan dan perilaku pribadi yang telah dijunjung oleh PAP selama ini.
Dalam konferensi pers pada Senin sore, Perdana Menteri Singapura Lee Hsien Loong menjelaskan bahwa wakil pembicara Jessica Tan akan mengisi posisi pembicara sementara, dan dia berencana untuk mencalonkan seorang pembicara baru pada sidang parlemen berikutnya yang akan berlangsung pada 1 Agustus.
Lee juga menegaskan bahwa tidak ada rencana untuk mengadakan pemilihan umum segera, yang sejatinya dijadwalkan pada tahun 2025.
Hal ini menunjukkan bahwa meskipun ada perubahan dalam kepemimpinan parlemen, pemilihan umum yang dijadwalkan tetap akan berlangsung sesuai jadwal yang telah ditetapkan. (*Ibs)
Pewarta Nusantara, Internasional - India dan Uni Emirat Arab (UEA) mencapai kesepakatan terkait penggunaan Mata Uang Lokal dalam Transaksi Antarnegara, mengikuti kebijakan Perdana Menteri Narendra Modi untuk memperkuat peran rupee secara global.
Bank Sentral India mengumumkan bahwa kesepakatan ini akan memfasilitasi transaksi dan pembayaran antara kedua negara, serta mendorong kerja sama ekonomi yang lebih luas.
Perjanjian ini ditandatangani oleh Perdana Menteri Modi, Gubernur Bank Sentral India Shaktikanta Das, dan Presiden UEA Sheikh Mohammed Bin Zayed Al Nahyan di Abu Dhabi.
Dalam kerangka kesepakatan ini, India dan UEA akan membangun kerangka kerja untuk menggunakan rupee dan dirham dalam transaksi, dengan melibatkan perusahaan switching masing-masing negara, yaitu RuPay dan UEASWITCH.
Langkah ini merupakan bagian dari upaya India untuk menguatkan peran rupee di tingkat global dan menjadi alternatif bagi China dalam sektor manufaktur.
Namun, meskipun kampanye ini telah berlangsung selama setahun, kemajuannya masih terbatas, seperti yang dilaporkan oleh Bloomberg News awal bulan ini.
Diharapkan bahwa kesepakatan baru ini akan mempermudah aliran keuangan antara kedua negara. UEA merupakan sumber lapangan kerja penting bagi warga India di luar negeri dan menyumbang 18 persen dari total pengiriman uang ke Asia Selatan pada tahun 2020-2021, berada di urutan kedua setelah Amerika Serikat.
Menurut perkiraan Bank Dunia, total pengiriman uang ke India pada tahun 2022 mencapai US$111,2 miliar. Dengan adanya kesepakatan ini, diharapkan aliran keuangan antara India dan UEA dapat berjalan lebih lancar, memberikan manfaat ekonomi yang lebih besar bagi kedua negara. (*Ibs)
Pewarta Nusantara, Internasional - Laos berhasil meraih pendapatan lebih dari 408 juta dolar AS pada lima bulan pertama tahun 2023 setelah berhasil mengekspor Singkong secara besar-besaran.
Singkong telah menjadi tanaman yang sangat menguntungkan di negara tersebut sepanjang tahun ini. Menurut Menteri Perencanaan Dan Investasi Laos, Khamjane Vongphosy, dalam sidang kelima Majelis Nasional pada hari Senin (17/7), pasar utama bagi Ekspor singkong adalah China, Vietnam, dan Italia.
Dilansir dari Xinhua News, budidaya singkong di Laos mengalami peningkatan yang signifikan seiring dengan meningkatnya permintaan dari negara-negara lain, terutama dari tetangga-tetangga dekat Laos.
Laos memiliki potensi besar untuk menjadi produsen utama singkong karena sebagian besar perekonomiannya masih bergantung pada sektor pertanian.
Pada tahun 2022, Laos berhasil mencatatkan pendapatan sebesar 1.733 juta dolar dari ekspor hasil pertanian secara keseluruhan.
Selain itu, diharapkan bahwa pada tahun 2023, pendapatan dari sektor ini akan meningkat menjadi sekitar 2 miliar dolar.
Pada lima bulan pertama tahun ini saja, nilai ekspor hasil pertanian mencapai 901 juta dolar atau sekitar 75,14 persen dari target yang telah ditetapkan untuk tahun 2023. Komoditas utama ekspor Laos meliputi ubi kayu, kopi, pisang, jagung, dan tebu.
Pemerintah Laos juga telah melakukan upaya meningkatkan infrastruktur dan metode produksi pertanian. Mereka telah menyediakan peralatan analisis produk untuk laboratorium, peralatan pemisahan gabah, serta fasilitas pengeringan atau pembekuan tanaman.
Selain itu, pemerintah juga tengah mencari pasar-pasar baru untuk memperluas jangkauan ekspor Pertanian Laos. (*Ibs)
Pewarta Nusantara, Nasional - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengungkapkan bahwa kondisi Perekonomian Global saat ini masih sulit, dengan 96 negara atau setengah dari total negara di dunia menjadi 'pasien' Dana Moneter Internasional (IMF).
Hal ini disampaikan oleh Presiden Jokowi dalam Pidato Politiknya di Rakernas Relawan Arus Bawah di Bogor. Jokowi membandingkan dengan krisis ekonomi pada tahun 1997/1998, di mana saat itu hanya ada 10 negara yang menjadi 'pasien' IMF, termasuk Indonesia yang mengalami kehancuran di sektor ekonomi dan pemerintahan.
Meskipun demikian, Jokowi merasa bersyukur bahwa Indonesia masih berada dalam posisi yang baik, dengan pertumbuhan ekonomi yang solid. Pertumbuhan ekonomi tahun lalu mencapai 5,3 persen dan pada kuartal I 2023 mencapai 5,03 persen.
Tingkat inflasi domestik juga terjaga dengan baik, dengan penurunan dari 5 persen menjadi 3,5 persen pada akhir bulan lalu. Jokowi menyampaikan harapannya bahwa dengan mempertahankan kondisi ini, Indonesia dapat menjadi yang terbaik di seluruh dunia dan saat ini sudah menjadi yang terbaik di dalam G20.
Jokowi juga mengingatkan bahwa tidak banyak negara yang dapat bertahan seperti Indonesia dalam menghadapi kondisi sulit. Beberapa negara lain harus menghadapi inflasi tinggi dan lonjakan harga barang yang tidak wajar.
Baca Juga; Gus Yusuf Apresiasi Pondok Pesantren Kreatif Baitul Kilmah Adakan Halaqah Pendidikan Politik Santri
Presiden juga mengungkapkan betapa pentingnya stabilitas harga barang-barang kebutuhan masyarakat, seperti bahan bakar minyak dan pangan, dan menjelaskan bahwa kenaikan harga yang signifikan dapat memicu ketidakpuasan dan aksi demonstrasi.
Oleh karena itu, Jokowi menegaskan bahwa pemerintah fokus bekerja keras untuk menjaga kondisi ekonomi Indonesia agar tetap baik dan tidak tergolong sebagai negara yang mengalami kesulitan ekonomi.
Dalam kesimpulannya, Jokowi menekankan bahwa kondisi di mana 96 negara menjadi 'pasien' IMF, hampir setengah dari jumlah negara di dunia, adalah sesuatu yang sangat mengerikan. Hal ini menjadi motivasi bagi pemerintah untuk terus berupaya menjaga stabilitas ekonomi dan memperkuat posisi Indonesia di kancah global. (*Ibs)
Pewarta Nusantara, Nasional - Program pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) yang diselenggarakan oleh Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Jawa Timur telah resmi berakhir, demikian diumumkan oleh Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa.
Program ini berlangsung selama 120 hari, mulai dari 14 April 2023 hingga 14 Juli 2023, dan berhasil menarik partisipasi sebanyak 1.223.138 wajib pajak baik kendaraan roda dua maupun roda empat.
Selama pelaksanaan program pemutihan, Pemerintah Provinsi Jawa Timur memberikan insentif berupa pembebasan denda keterlambatan pembayaran PKB dengan total mencapai Rp101,8 miliar. Total penerimaan dari program ini mencapai Rp738,54 miliar, dengan surplus sekitar Rp636,7 miliar.
Khofifah mengucapkan apresiasi dan terima kasih kepada seluruh masyarakat Jawa Timur, khususnya wajib pajak, yang telah memanfaatkan program ini dan memenuhi kewajiban mereka sebagai warga negara yang membayar pajak.
Baca Juga; Gus Yusuf Apresiasi Pondok Pesantren Kreatif Baitul Kilmah Adakan Halaqah Pendidikan Politik Santri
Menurutnya, program pemutihan ini merupakan upaya untuk meringankan beban masyarakat dan memberikan stimulus agar masyarakat semakin bersemangat dalam membayar pajak.
Meskipun periode program ini telah berakhir, Khofifah menyampaikan bahwa pemerintah akan segera membuka periode pemutihan selanjutnya pada bulan kemerdekaan dan Hari Ulang Tahun (HUT) Pemerintah Provinsi Jawa Timur.
Mayoritas pemanfaat program ini adalah kendaraan roda dua, mencapai 80 persen berdasarkan data dari Bapenda, dengan 985.176 wajib pajak roda dua dan 237.962 wajib pajak kendaraan roda empat.
Dengan berakhirnya program pemutihan PKB ini, diharapkan mampu memberikan berkah bagi pembangunan Jawa Timur serta mendorong kesejahteraan yang lebih merata bagi masyarakat. (*Ibs)
Pewarta Nusantara, Nasional - Banjir yang terjadi dalam sepekan terakhir di beberapa wilayah di Indonesia menjadi perhatian Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG).
Meskipun saat ini sedang memasuki Musim Kemarau, tercatat tiga kejadian banjir signifikan di Bengkulu, Jawa Timur, dan Bali.
Menurut Prakirawan BMKG, Efa Septiani, kejadian banjir pertama terjadi di Bengkulu Utara pada tanggal 5 Juli dengan curah hujan tertinggi mencapai 200 mm.
Sementara itu, banjir kedua terjadi di Lumajang, Jawa Timur pada tanggal 7 Juli dengan curah hujan mencapai 160 mm.
Kejadian banjir ketiga terjadi di tujuh kabupaten di Bali pada tanggal 7 Juli dengan curah hujan tertinggi mencapai 260 mm.
Namun, mengapa hujan lebat pada musim kemarau dapat memicu banjir di tiga wilayah tersebut?. Efa menjelaskan bahwa meskipun bulan Juli memiliki jumlah kejadian banjir terendah dalam setahun, peluang terjadinya banjir di wilayah Indonesia tetap ada pada periode musim kemarau.
Faktor dinamika atmosfer harian menjadi penentu penting dalam proses pertumbuhan awan hujan di wilayah Indonesia dalam sepekan terakhir.
Baca Juga; Gus Yusuf Apresiasi Pondok Pesantren Kreatif Baitul Kilmah Adakan Halaqah Pendidikan Politik Santri
"Dalam kejadian banjir di tiga wilayah Indonesia dalam seminggu terakhir, kondisi dinamika atmosfer yang signifikan mempengaruhi pertumbuhan awan hujan dalam skala regional dan lokal, seperti aktifnya MJO atau Medan Julian oscillation," jelasnya.
Selain itu, pertumbuhan sistem tekanan atau pola siklonik di Samudra Hindia juga memengaruhi arah angin. Di Bali, adanya intrusi udara kering menyebabkan pengangkatan massa udara di depan batas intrusi menjadi lebih hangat dan lembap, yang berkontribusi pada terjadinya banjir.
Ketiga dinamika atmosfer tersebut menjadi faktor penyebab terjadinya banjir di Bengkulu, Jawa Timur, dan Bali.
Hal ini menunjukkan bahwa meskipun musim kemarau, fenomena cuaca yang tidak biasa dapat mempengaruhi kondisi hujan dan menyebabkan banjir di beberapa wilayah Indonesia.
Transformasi Sukses: Wapres Ma'ruf Amin Tinjau Program Peremajaan Kelapa Sawit Rakyat di Papua Barat
Pewarta Nusantara, Nasional - Wapres Ma'ruf Amin melaksanakan kunjungan penting ke Kampung Wasegi Indah, Distrik Prafi, Kabupaten Manokwari, Papua Barat untuk mengawasi dan mengevaluasi Program Peremajaan Kelapa Sawit Rakyat yang berhasil mengubah lahan seluas 2.044 hektar menjadi kebun kelapa sawit yang produktif.
Program ini merupakan Program Strategis Nasional yang bertujuan untuk meningkatkan produktivitas perkebunan kelapa sawit di seluruh Indonesia.
Dalam kunjungannya, Wapres mengungkapkan bahwa Program PSR memiliki misi penting untuk mengembalikan produktivitas kebun kelapa sawit yang telah mengalami penurunan produktivitas akibat usia yang tua.
Dalam keterangannya, Wapres menjelaskan, "Sawit di daerah ini seluas 9.000 hektar sudah mulai tidak produktif karena usia tua. Dengan adanya Program PSR sejak tahun 2021, diharapkan dapat mengubahnya menjadi produktif lagi dan menghasilkan hasil yang lebih besar."
Selain itu, Wapres juga memberikan dukungan penuh terhadap percepatan pembangunan pabrik kelapa sawit di Papua, dengan harapan hasil panen dapat diolah secara mandiri. Wapres menegaskan, "Saya memerintahkan agar pembangunannya dipercepat dan tidak ditunda-tunda lagi."
Dalam acara tersebut, Wapres juga menyaksikan momen penting seperti Pencanangan dan Penyerahan Rekomendasi Teknis (Rekomtek) Pabrik Kelapa Sawit Rakyat dari Direktur Tanaman Kelapa Sawit dan Aneka Palma Kementerian Pertanian, Ardi Praptono, kepada Ketua Koperasi Produsen Sawit Arfak Sejahtera, Dorteus Paiki.
Baca Juga; Gus Yusuf Apresiasi Pondok Pesantren Kreatif Baitul Kilmah Adakan Halaqah Pendidikan Politik Santri
Wapres juga secara langsung terlibat dalam penanaman bibit kelapa sawit sebagai bentuk dukungan nyata terhadap Program Peremajaan Sawit Rakyat.
Selain itu, dalam kunjungan tersebut, Wapres juga memberikan bantuan dari Program Sosial Bank Indonesia kepada kelompok tani di Kabupaten Manokwari.
Bantuan tersebut meliputi Bantuan Sarana dan Prasarana Kandang Komunal Sapi di Lahan Replanting Sawit kepada Kelompok Tani Sumber Rejeki Kabupaten Manokwari, Bantuan Replikasi Best Practices Metode Sungkup pada Lahan Pertanian Bawang Merah kepada Kelompok Tani Sinar Tani Manokwari, serta Bantuan Sarana dan Prasarana Pendukung Ibadah kepada Masjid Al Muttaqin dan Masjid An Nur Manokwari.
Turut hadir dalam acara tersebut adalah Pj. Gubernur Papua Barat, Paulus Waterpauw, para kepala desa, dan petani kelapa sawit di Kabupaten Manokwari, Papua Barat.
Kunjungan ini menjadi bukti komitmen pemerintah dalam memajukan sektor perkebunan kelapa sawit, serta memberikan dukungan dan bantuan langsung kepada masyarakat lokal. (*Ibs)
Pewarta Nusantara, Nasional - Menko Polhukam, Mahfud MD, mengungkapkan keprihatinannya terkait dugaan penodaan Agama yang dilakukan oleh Panji Gumilang, yang dikaitkan dengan rasa nyaman yang dirasakannya di pesantren Al Zaytun.
Mahfud menjelaskan bahwa Panji merasa sangat nyaman sejak pesantren tersebut didirikan pada tahun 1996 dan telah berhasil menarik banyak donatur dengan menjadi entitas yang berlawanan dengan gerakan Negara Islam Indonesia (NII).
Menurut Mahfud, pada masa itu, mantan Presiden RI ke-2, B.J. Habibie, berencana menyumbangkan Rp1,2 triliun untuk membangun Al Zaytun.
Rencana ini didukung oleh Menteri Agama Malik Fajar dan Badan Intelijen Negara (BIN). Pesantren Al Zaytun yang didirikan oleh Panji sebenarnya merupakan strategi untuk memecah sisa gerakan Darul Islam atau NII.
Mahfud menjelaskan bahwa Panji memiliki keterikatan dengan Komandemen Wilayah (KW) 9 yang dibentuk pada tahun 1985 sebagai upaya pemerintah untuk memecah belah NII dari dalam.
Strategi ini berhasil, NII pecah dan Al Zaytun berdiri. Namun, banyak anggota NII yang kemudian melarikan diri dan mengungkapkan bahwa Al Zaytun sebenarnya terkait dengan NII.
Baca Juga; Gus Yusuf Apresiasi Pondok Pesantren Kreatif Baitul Kilmah Adakan Halaqah Pendidikan Politik Santri
Pesantren Al Zaytun terus berkembang dan mendapatkan dukungan kuat dari pemerintah. Dengan nuansa nasionalis, pesantren ini menampilkan atribut kebangsaan seperti penamaan gedung dengan nama tokoh Nasional, penerapan kurikulum kewarganegaraan, dan penanaman ideologi Pancasila.
Mahfud melihat Al Zaytun sebagai kota santri modern. Namun, belakangan ini pesantren ini menjadi sorotan publik karena dugaan penodaan agama yang terkait dengan Panji Gumilang.
Bareskrim Polri sedang menyelidiki dugaan tindak pidana penistaan agama, ujaran kebencian, dan penyebaran berita bohong yang dilakukan oleh Panji Gumilang.
Selain itu, Panji juga diduga terlibat dalam kasus pencucian uang (TPPU), yang saat ini sedang diselidiki oleh penyidik setelah menerima laporan hasil analisis rekening atas nama Panji Gumilang.
Kuasa hukum Panji Gumilang, Hendra Effendi, merespons tuduhan dugaan TPPU kliennya dengan meminta pemerintah untuk lebih bijak dalam menanggapi polemik yang melibatkan Al Zaytun. (*Ibs)
Pewartanusantara.com, Yogyakarta - Pondok Pesantren Baitul Kilmah mengadakan Halaqah Pendidikan Politik Santri dengan tema Revitalisasi Fiqih Siyasi-Turost untuk Membangun Ideologi politik Praktis 2024.
KH Muhammad Yusuf Chudlori atau lebih sering dikenal dengan sapaan Gus Yusuf, turut hadir dalam acara tersebut sebagai salah satu narasumber.
Gus Yusuf mengatakan bahwa suatu hal yang paling dasar yang terdapat dalam Al-Quran disebutkan bahwa Allah SWT tidak menjadikan manusia kecuali hanya untuk ibadah, ibadah dan ibadah.
"Ketika kita bisa beribadah dengan baik, benar, khusyuk, dan tenang, kita membutuhkan suatu perangkat," ungkap Gua Yusuf, di Pondok Pesantren Kreatif Baitul Kilmah, Sendangsari, Pajangan, Bantul, DIY, Sabtu (15/07)
Gus Yusuf mengungkapkan bahwa tujuan Santri-santri ketika mengaji adalah untuk beribadah. Dapat disimpulkan bahwa mengaji dapat menjadi penyempurna ibadah. Selain itu, ibadah juga membutuhkan asupan makanan.
"Jika tidak makan, maka kita akan menjadi lemas, tidak bisa untuk beribadah. Makan dan mencari makanan, bisa menjadi penyempurna ibadah. Ketika beribadah, kita membutuhkan situasi dan kondisi tenang, aman," kata pengasuh Asrama Perguruan Islam Pondok Pesantren Salaf Tegalrejo, Magelang itu.
Ketua Dewan Pimpinan Wilayah Partai Kebangkitan Bangsa Jawa Tengah itu menyatakan bahwa menciptakan pemerintahan yang mampu menjamin pelaksanaan ibadah dengan tenang dan mendukung proses ibadah akan menjadi penyempurna dalam beribadah.
Maka dari itu, kata Gus Yusuf, melibatkan diri dalam proses pemerintahan, sesuai dengan konstitusi Republik Indonesia yang telah disepakati bersama, dapat dilakukan melalui jalur politik. Proses politik yang konstitusional dapat diwujudkan melalui Pemilihan Umum (Pemilu).
“Ikut hadir dan mencoblos di pemilu hukumnya wajib,” kata Gus Yusuf.
Menurut Gus Yusuf, dari segi hukum, berpolitik bagi santri merupakan kewajiban Fardhu Kifayah. Fardhu Kifayah dalam konteks ini dapat diartikan bahwa cukup satu santri yang menjadi Bupati dalam suatu daerah, karena tidak mungkin ada 2-3 Bupati di daerah yang sama.
Namun, dalam proses pencalonan, berpolitik menjadi kewajiban Fardhu 'Ain. Penting untuk tidak salah memahami bahwa Fardhu Kifayah yang dimaksud berlaku setelah seseorang menjadi Bupati, bukan saat masih menjadi calon Bupati.
Menurut Gus Yusuf, kegiatan Halaqah Pendidikan Politik Santri harus diadakan pula oleh beberapa pesantren yang ada di Indonesia, agar santri bisa melek politik.
Gus Yusuf memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada Pondok Pesantren Kreatif Baitul Kilmah, karena menurutnya pesantren ini luar biasa dan memiliki komitmen yang kuat untuk mencerdaskan santri-santrinya dalam berbagai aspek, tidak hanya terbatas pada pemahaman agama dan budaya.
Hal ini, menurut Gus Yusuf terbukti dengan adanya upaya dari Baitul Kilmah untuk memberikan kesadaran dan pencerahan di bidang politik melalui kegiatan Halaqah Pendidikan Politik dan Santri.
“Saya sungguh sangat mengapresiasi Pondok Pesantren Kreatif Baitul Kilmah karena menurut saya, pesantren ini luar biasa dan memiliki kesadaran penuh untuk mencerdaskan santri-santrinya di semua lini, tidak hanya dari sisi pemahaman agama, dan budaya," katanya.
"Semoga pesantren lain bisa mengikuti jejak kegiatan ini yang diadakan oleh Pondok Pesantren Kreatif Baitul Kilmah,” sambung Gus Yusuf. (Riz)
Pewarta Nusantara, Nasional - Pada Jumat (14/7), Universitas Paramadina di Jakarta bekerja sama dengan Lembaga Penelitian, Pendidikan, dan Penerangan Ekonomi dan Sosial (LP3ES) mengadakan seminar dan peluncuran buku berjudul 'Kehampaan Hak Rakyat di Hadapan Oligarki Menjelang Pemilu 2024'.
Acara tersebut menghadirkan beberapa pembicara, antara lain Prof. Ward Barenschott dari KITLV Leiden/Universitas Amsterdam, Prof. Afrizal dari Universitas Andalas, dan Bvitri Susanti dari STIH Jentera.
Dalam acara tersebut, Prof. Ward Barenschott menjelaskan bahwa dalam buku tersebut terdapat tiga argumen pokok yang dihasilkan dari penelitian tentang 150 kasus konflik antara perusahaan kelapa sawit dan masyarakat.
Salah satu argumen penting adalah adanya kehampaan hak warga dalam mengimplementasikan hak-hak mereka. Warga menghadapi kesulitan dalam melaksanakan hak-hak tersebut, dan sebagai respons, mereka memilih strategi perlawanan terhadap kehampaan hak tersebut.
Prof. Barenschott juga mencatat bahwa dalam banyak kasus, warga lebih memilih kompensasi finansial daripada upaya hukum dan perlawanan terhadap kehampaan hak.
Buku tersebut juga mengungkapkan bahwa mekanisme resolusi konflik yang ada tidak efektif, sehingga sebagian besar kasus tidak terselesaikan.
Prof. Barenschott menyoroti pentingnya perlindungan hak-hak warga dan peran perusahaan dalam memperoleh perizinan dan mematuhi aturan yang berlaku. Selain itu, warga juga memiliki hak untuk mengorganisasi diri dan memprotes.
Konflik antara perusahaan kelapa sawit dan masyarakat memberikan wawasan tentang kewarganegaraan dan hak-hak warga negara di Indonesia.
Prof. Afrizal menambahkan bahwa buku ini mengupas berbagai kasus konflik lahan antara masyarakat dan perusahaan kelapa sawit di berbagai provinsi, termasuk Kalimantan Barat, Riau, Sumatera Barat, dan Kalimantan Tengah.
Masalah konflik lahan kelapa sawit bukan hanya menjadi isu komunitas pedesaan, tetapi juga menjadi masalah yang mendesak untuk pemerintah dan perusahaan kelapa sawit.
Bvitri Susanti menyambungkan dengan mengatakan bahwa buku ini merupakan kontribusi yang pertama dalam membahas masalah kehampaan hak warga atas lahan yang dirampas oleh perusahaan kelapa sawit.
Pembahasan dalam seminar ini menyoroti berbagai aspek yang terkait dengan konflik lahan di Indonesia, termasuk akar masalahnya yang berkaitan dengan sejarah kolonialisme dan perlunya penyelesaian yang adil dan berkelanjutan.
Para pembicara menekankan perlunya intervensi pemerintah untuk memediasi hubungan yang tidak seimbang antara perusahaan dan masyarakat serta pentingnya transparansi dalam proses perizinan dan pengelolaan lahan.
Selain itu, perlu juga tindakan tegas terhadap perusahaan yang melanggar kewajiban dan menolak penyelesaian konflik.
Seminar dan peluncuran buku ini memberikan wawasan yang penting tentang isu kehampaan hak rakyat dalam konteks konflik lahan di Indonesia.
Masalah ini melibatkan berbagai pihak, termasuk pemerintah, perusahaan, dan masyarakat, dan perlu adanya upaya kolaboratif untuk menemukan solusi yang adil dan berkelanjutan. (*Ibs)