Pewarta Nusantara, Nasional - Menurut hasil Survei Terbaru yang dilakukan oleh Indikator Politik Indonesia, kepercayaan publik terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) masih belum pulih setelah mengalami penurunan pada tahun 2020.
Data dari survei tersebut menunjukkan bahwa tingkat kepercayaan publik terhadap KPK pada tahun tersebut hanya mencapai 73,5 persen, yang menandai penurunan dari angka di atas 80 persen pada tahun-tahun sebelumnya hingga 2019.
Survei pada tahun 2021 menunjukkan penurunan yang lebih tajam, dengan tingkat kepercayaan publik terhadap KPK hanya mencapai 65,1 persen.
Sejak saat itu, kepercayaan publik terhadap KPK tidak pernah lagi mencapai angka 80 persen. Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia, Burhanuddin Muhtadi, menjelaskan bahwa hasil survei terbaru pada Juni 2023 menunjukkan tingkat kepercayaan publik terhadap KPK hanya sebesar 75,6 persen.
Hal ini menunjukkan bahwa kepercayaan publik terhadap KPK masih tertinggal dibandingkan dengan kepercayaan publik terhadap Polri dan Kejaksaan.
Tingkat kepercayaan publik terhadap Kejaksaan Agung pada Juni 2023 mencapai 81,2 persen, sedangkan kepolisian mencapai 76,4 persen.
Burhan juga menambahkan bahwa hasil survei menunjukkan bahwa TNI masih menduduki posisi teratas dalam kepercayaan publik dengan angka 95,8 persen.
Di posisi kedua, ada lembaga Presiden dengan tingkat kepercayaan 92,8 persen, diikuti oleh Kejaksaan Agung (81,2 persen), Polri (76,4 persen), KPK (75,6 persen), DPD (73,3 persen), DPR (68,5 persen), dan Partai Politik (65,2 persen).
Survei Indikator Politik dilakukan pada 20-24 Juni 2023 dengan melibatkan 1.220 responden. Metode survei yang digunakan adalah wawancara tatap muka oleh pewawancara yang terlatih.
Sampel dipilih menggunakan metode multistage random sampling. Margin of error survei ini adalah +/- 2,9 persen dengan tingkat kepercayaan 95 persen.
Dengan demikian, hasil survei tersebut memberikan gambaran tentang tingkat kepercayaan publik terhadap lembaga-lembaga negara di Indonesia saat ini. (*Ibs)
Pewarta Nusantara, Nasional - Survei terbaru dari Indikator Politik Indonesia mengungkapkan bahwa Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan partai politik menempati posisi terbawah dalam tingkat kepercayaan publik dibandingkan dengan tujuh lembaga negara lainnya.
Hasil survei yang dilakukan pada 20-24 Juni 2023 menunjukkan bahwa Tentara Nasional Indonesia (TNI) masih memimpin dengan tingkat kepercayaan publik sebesar 95,8 persen.
Kepercayaan tersebut terdiri dari 23,5 persen sangat percaya dan 72,3 persen cukup percaya, sementara yang kurang percaya dan tidak percaya sama sekali hanya mencapai 3,5 persen dan 0,5 persen.
Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia, Burhanuddin, menyatakan bahwa kepercayaan publik yang tinggi terhadap TNI disebabkan oleh fakta bahwa institusi tersebut tidak terlibat dalam politik praktis.
Burhanuddin menjelaskan bahwa "TNI berhasil menarik diri dari urusan politik praktis. Itulah yang menyebabkan TNI tetap dipercaya, setelah awal-awal reformasi TNI yang sulit, reformasi militer belakangan ini memberikan insentif dipercaya publik, karena mereka tak lagi terlibat dalam urusan politik sehari-hari."
Di posisi kedua, Presiden mendapatkan tingkat kepercayaan publik sebesar 92,8 persen, diikuti oleh Kejaksaan Agung (Kejagung) dengan 81,2 persen.
Menariknya, ini adalah pertama kalinya Kejagung mendapatkan kepercayaan publik di atas 80 persen sejak survei dilakukan pada tahun 1999.
"Menurut kami, ini adalah kali pertama Kejaksaan Agung menduduki peringkat tertinggi dalam sejarah. Biasanya mereka berada di kisaran 60-an persen, tetapi dalam setahun terakhir mereka konsisten berada di peringkat ketiga. Namun, ini adalah kali pertama mereka mencapai angka 80 persen, yakni 81,2 persen," ungkap Burhanuddin.
Posisi keempat diduduki oleh Polri dengan tingkat kepercayaan publik sebesar 76,4 persen, diikuti oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dengan 75,4 persen, Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) dengan 73,8 persen, dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dengan 73,3 persen.
Sementara itu, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan partai politik mendapatkan tingkat kepercayaan publik yang lebih rendah, masing-masing sebesar 68,5 persen dan 65,3 persen.
Angka ini relatif stabil dan menempatkan kedua lembaga tersebut di peringkat terendah dibandingkan dengan lembaga-lembaga lainnya.
Survei ini dilakukan dengan metode multistage random sampling dan melibatkan 1.220 responden dari seluruh provinsi yang terdistribusi secara proporsional.
Dengan tingkat kepercayaan 95 persen, ukuran sampel ini memiliki toleransi kesalahan atau margin of error sekitar 2,9 persen. (*Ibs)
Pewarta Nusantara, Nasional - Menteri Agama Yaqut Cholil Quomas melaporkan sejumlah masalah terkait layanan di Arafah, Muzdalifah, dan Mina kepada Menteri Haji dan Umrah Arab Saudi Taufiq F Al Rabiah.
Pertemuan khusus antara keduanya dilakukan sebelum menghadiri Hafl al-Haj al-Khitamy 1444 Hijriah, acara perayaan puncak haji di Kantor Kementerian Haji dan Umrah di Makkah.
Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU) Kementerian Agama, Hilman Latief, menjelaskan bahwa layanan di Arafah, Muzdalifah, dan Mina sepenuhnya menjadi tanggung jawab mashariq dan pihak Saudi.
Dalam laporan pers, Hilman menyampaikan bahwa Menteri Agama telah mengungkapkan sejumlah masalah yang timbul kepada Menhaj Saudi terkait keterlambatan pemberangkatan jemaah dari Muzdalifah ke Mina.
Salah satu masalah yang dihadapi oleh jemaah haji Indonesia adalah keterlambatan pemberangkatan dari Muzdalifah ke Mina, yang menyebabkan jemaah merasa kepanasan.
Mashariq, yang bertanggung jawab dalam mobilisasi jemaah, tidak dapat memenuhi target untuk segera membawa jemaah haji Indonesia dari Muzdalifah ke Mina.
Masalah lainnya terjadi di Mina, di mana sanitasi di beberapa maktab yang ditempati oleh jemaah haji Indonesia sangat buruk.
Terdapat keluhan mengenai air bersih yang tidak keluar di dapur, menyebabkan keterlambatan dalam penyiapan dan distribusi makanan.
Hilman menegaskan bahwa semua masalah yang terjadi di Muzdalifah dan Mina telah disampaikan kepada Menhaj Saudi, dan Menhaj Taufiq telah mendengar sejumlah persoalan yang dialami oleh jemaah haji Indonesia.
Menteri Haji akan melakukan perbaikan dan berkomitmen untuk mencegah terulangnya masalah tersebut. Acara Hafl al-Haj al-Khitamy 1444 H, yang juga dihadiri oleh Sekjen Kemenag Nizar Ali, Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah Hilman Latief, dan Irjen Kemenag Faisal AH, merupakan momen penting dalam menyampaikan laporan dan diskusi terkait pelayanan haji kepada para pejabat terkait dari Arab Saudi. (*Ibs)
Baca Juga: Israel Setuju Beli 25 Jet Tempur F-35 Baru dari Amerika
Pewarta Nusantara, Internasional - Jaringan 5G baru yang diaktifkan di dekat bandara utama AS telah menimbulkan kekhawatiran serius bagi maskapai penerbangan karena kemungkinan gangguan pada sistem pesawat.
Pengaktifan Jaringan 5G tersebut memicu kekacauan di cakrawala sejak Sabtu (01/7) lalu, menyebabkan maskapai melaporkan lambatnya peningkatan armada mereka, yang berpotensi menyebabkan gangguan lalu lintas udara.
Pakar penerbangan telah lama khawatirkan kemungkinan interferensi antara jaringan 5G dan sistem pesawat, terutama pada instrumen yang memanfaatkan gelombang radio untuk menilai ketinggian selama pendaratan, terutama dalam kondisi jarak pandang yang buruk.
Kapten Dennis Tajer, pilot American Airlines, dan Allied Pilot Association, mengungkapkan kekhawatiran tersebut dalam wawancara, menyatakan bahwa layanan 5G ini merupakan transaksi bisnis, dan keamanan penumpang harus menjadi prioritas utama.
Sebagai tindakan pencegahan, Administrasi Penerbangan Federal (FAA) bersama maskapai penerbangan berhasil membujuk perusahaan telekomunikasi untuk menunda peluncuran layanan 5G di sekitar 50 bandara tersibuk di negara itu hingga 1 Juli tahun ini.
Presiden Joe Biden juga turut campur tangan dan memediasi kompromi dengan pemimpin industri telekomunikasi untuk memastikan bahwa penundaan ini memberi maskapai waktu tambahan untuk melakukan peningkatan armada yang diperlukan guna menghindari gangguan lalu lintas udara yang berpotensi berdampak negatif pada perjalanan udara.
Maskapai penerbangan seperti Alaska, American, Frontier, Southwest, dan United telah melengkapi seluruh armada pesawat mereka dengan altimeter radio yang kritis untuk mengukur ketinggian, sehingga mampu menahan gangguan dari jaringan 5G.
Namun, Delta Air Lines menjadi kasus unik dengan 190 pesawat, sebagian besar pesawat yang lebih kecil, yang masih memerlukan peningkatan altimeter karena keterlambatan pemasok.
Delta telah menyatakan bahwa tidak ada pembatalan penerbangan yang terjadi karena masalah tersebut, namun tetap melakukan pengalihan dengan hati-hati untuk meminimalkan gangguan atau penundaan.
Meskipun banyak pesawat AS telah ditingkatkan, Menteri Transportasi AS Pete Buttigieg mengingatkan bahwa sebagian kecil dari armada nasional tetap tidak ditingkatkan dan rentan terhadap gangguan radio.
Hal ini dapat menyebabkan peningkatan penundaan dan pembatalan, terutama pada hari-hari dengan jarak pandang rendah atau cuaca buruk.
Buttigieg menekankan bahwa penumpang tidak boleh menanggung risiko ketidakmampuan maskapai untuk melengkapi pesawat dengan perangkat yang memungkinkan operasi yang aman di lingkungan 5G C-band.
Pada akhirnya, situasi ini memunculkan kekhawatiran dalam industri penerbangan dan mengundang kritik terhadap penerbitan lisensi 5G FCC tanpa melibatkan pemangku kepentingan penerbangan.
Para ahli industri menegaskan bahwa keselamatan penerbangan harus menjadi prioritas utama, dan langkah-langkah yang diperlukan harus diambil untuk memastikan transisi yang lancar dan tanpa gangguan saat menggunakan jaringan 5G yang baru. (*Ibs)
Baca Juga: Hampir 720 Orang Ditangkap dalam Kekerasan Nasional di Prancis
Pewarta Nusantara, Internasional - Korps Pengawal Revolusi Islam (IRGC) dilaporkan telah membangun pangkalan rudal bawah tanah yang besar di luar kota Kermanshah, Iran barat.
Berdasarkan analisis dari sebuah think tank keamanan Israel, pangkalan ini memiliki sekitar 61 bunker rudal yang tersembunyi dari pengintaian satelit.
Selain itu, terdapat 80 bunker rudal lainnya di dekat lokasi Panj Pelleh, dilengkapi dengan sistem pertahanan udara untuk melindungi area tersebut dari serangan udara.
Pangkalan tersebut dilaporkan menyimpan berbagai jenis rudal, termasuk Fateh-110 dengan jangkauan operasional 300 km dan Qiam-1 dengan jangkauan hingga 800 km.
Iran telah lama mengembangkan kemampuan rudalnya sebagai perisai utama melawan ancaman dari musuh-musuhnya.
Dan mereka telah memperingatkan bahwa mereka tidak akan ragu menggunakan persenjataan mereka untuk melindungi diri jika terjadi serangan terhadap situs militer atau nuklir mereka.
Israel, yang telah lama mencurigai program nuklir Iran, menganggap persenjataan tersebut sebagai ancaman serius.
Namun, Iran telah membantah kepemilikan senjata nuklir dan mengklaim bahwa itu tidak sesuai dengan keyakinan Islam.
Mereka juga menyoroti dugaan stok Senjata Nuklir Israel sendiri sebagai bukti ketidakadilan. Sementara Tel Aviv tidak memberikan konfirmasi atau penyangkalan mengenai kepemilikan senjata nuklir.
Ketegangan antara Iran dan Israel telah berlangsung selama bertahun-tahun, dengan masing-masing pihak saling menuduh dan mengawasi kegiatan militer satu sama lain.
Kehadiran pangkalan rudal bawah tanah Iran di dekat Kermanshah dapat menjadi elemen yang meningkatkan ketegangan di wilayah tersebut.
Sebagai akibatnya, perkembangan ini memperkuat kekhawatiran dan ketidakpastian di kawasan tersebut. (*Ibs)
Baca Juga: India dan Pakistan Bertukar Daftar Tahanan Sipil dalam Upaya Diplomatik
Pewarta Nusantara, Internasional - Qu Dongyu telah terpilih kembali sebagai direktur jenderal Organisasi Pangan dan Pertanian PBB (FAO) dalam sesi ke-43 Konferensi FAO yang sedang berlangsung.
Qu, yang merupakan warga negara Tiongkok, pertama kali terpilih sebagai direktur Jenderal FAO pada Juni 2019, menjadikannya warga negara Tiongkok pertama yang menduduki posisi tersebut.
Melalui kepemimpinannya yang aktif, Qu telah memimpin FAO dalam menghadapi berbagai tantangan terkait ketahanan pangan global dan berkontribusi pada pembangunan pangan dan pertanian di semua negara, terutama negara-negara berkembang.
Usahanya yang gigih dan hasil yang dicapai telah diakui secara luas oleh negara-negara anggota FAO. Sebagai badan khusus PBB yang didirikan pada tahun 1945 dan berkantor pusat di Roma, Italia, FAO memiliki peran yang penting dalam kerja sama global di bidang pangan dan pertanian.
Organisasi ini bertanggung jawab untuk memfasilitasi pertukaran kebijakan, penetapan standar, pengumpulan informasi, dan statistik terkait pangan dan pertanian di tingkat global.
Dalam upaya untuk mencapai keamanan pangan dan pertanian yang berkelanjutan, FAO bekerja sama dengan negara-negara anggota dan mitra lainnya untuk mempromosikan inovasi, keberlanjutan, dan keadilan dalam sistem pangan global.
Dengan Qu Dongyu yang kembali terpilih sebagai direktur jenderal, FAO dapat melanjutkan upayanya dalam menghadapi tantangan kompleks terkait pangan dan pertanian di era yang terus berubah.
Tantangan seperti perubahan iklim, kelaparan, ketimpangan pangan, dan kerentanan sistem pangan menjadi fokus utama FAO dalam upaya untuk mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan PBB.
Keberlanjutan dan keadilan dalam produksi pangan, pengelolaan sumber daya alam, serta penguatan sistem pertanian menjadi bagian dari visi FAO di bawah kepemimpinan Qu. (*Ibs)
Baca Juga: Generasi Milenial Mendominasi Pemilih Pemilu 2024: KPU RI R
Pewarta Nusantara, Internasional - Pada Sabtu (01/6), terjadi pertukaran daftar Tahanan Sipil antara India dan Pakistan melalui saluran diplomatik di New Delhi dan Islamabad.
Menurut keterangan dari pejabat kementerian luar negeri India, India telah menyampaikan daftar yang berisi 343 tahanan sipil dan 74 nelayan yang saat ini berada dalam tahanan mereka, dan orang-orang ini diyakini sebagai warga Pakistan.
Sebaliknya, Pakistan juga menyampaikan daftar yang berisi 42 tahanan sipil dan 266 nelayan yang saat ini berada dalam tahanan mereka, dan orang-orang ini diyakini sebagai warga India.
Pertukaran daftar ini dilakukan sesuai dengan ketentuan perjanjian tahun 2008, di mana daftar tersebut secara rutin dipertukarkan setiap tahun pada tanggal 1 Januari dan 1 Juli.
Pertukaran daftar tahanan sipil ini merupakan bagian dari upaya diplomatis antara kedua negara untuk mengurangi ketegangan dan meningkatkan hubungan bilateral.
Meskipun India dan Pakistan telah memiliki sejarah panjang perselisihan dan ketegangan politik, langkah-langkah seperti ini diharapkan dapat membangun saling percaya dan mengurangi dampak buruk atas kehidupan warga yang tak terlibat dalam konflik tersebut.
Sejak tahun 2014, setidaknya 2.559 nelayan India dan 63 tahanan sipil India telah dipulangkan dari Pakistan berdasarkan perkiraan resmi.
Pertukaran tahanan ini memberikan harapan bagi keluarga tahanan sipil yang telah lama menantikan pembebasan anggota keluarga mereka.
Namun, permasalahan tahanan sipil dan nelayan masih menjadi salah satu isu yang kompleks dan sensitif di antara kedua negara, dan upaya lebih lanjut diperlukan untuk mencari solusi jangka panjang yang berkelanjutan bagi permasalahan ini.
Melalui dialog dan diplomasi yang terus-menerus, kedua negara berharap dapat mengatasi perbedaan mereka dan mencapai hubungan yang lebih stabil dan saling menguntungkan di masa depan. (*Ibs)
Baca Juga: Generasi Milenial Mendominasi Pemilih Pemilu 2024: KPU RI R
Pewarta Nusantara, Internasional - Setidaknya 719 orang ditangkap pada periode Sabtu hingga Minggu di Prancis, dalam rangkaian Kekerasan Nasional yang telah berlangsung selama lima malam sejak terjadinya pembunuhan seorang remaja oleh seorang polisi.
Hal ini diumumkan oleh Kementerian Dalam Negeri Prancis pada hari Minggu (02/6). Menurut kementerian, dalam kerusuhan tersebut, 45 petugas polisi terluka, 577 kendaraan terbakar, dan 74 bangunan dirusak.
Menteri Dalam Negeri Prancis, Gerald Darmanin, menyatakan bahwa malam Sabtu relatif lebih tenang dibandingkan dengan malam Jumat ketika terjadi 1.311 penangkapan dan 1.350 kendaraan terbakar.
Untuk menghadapi kerusuhan dan penjarahan tersebut, sekitar 45.000 pasukan keamanan dikerahkan di seluruh negeri, dengan 7.000 di antaranya di wilayah Paris dan sekitarnya.
Selain itu, pada Sabtu malam, para perusuh juga menyerang rumah walikota Hay-les-Roses, sebuah kota di pinggiran selatan Paris.
Dalam serangan tersebut, istri walikota dan salah satu anaknya mengalami luka. Kepala polisi Paris, Laurent Nunez, mengungkapkan bahwa para perusuh telah melampaui batas dengan menyerang rumah walikota, dan petugas polisi khusus akan melakukan penyelidikan untuk menangkap pelaku.
Pemerintah Prancis terus berupaya mengatasi situasi ini dengan meningkatkan kehadiran polisi di wilayah Paris yang lebih luas pada malam hari.
Presiden Emmanuel Macron telah menjadwalkan pertemuan pada hari Minggu dengan Perdana Menteri Elisabeth Borne, Menteri Dalam Negeri Gerald Darmanin, dan Menteri Kehakiman Eric Dupond-Moretti untuk membahas langkah-langkah yang akan diambil dalam menangani kekerasan dan meredakan ketegangan.
Pembunuhan remaja yang terjadi pada Selasa pekan lalu telah memicu protes yang meluas dan kerusuhan di seluruh Prancis, dengan ribuan orang ditangkap di berbagai kota besar.Kejadian ini menjadi sorotan publik dan menimbulkan kekhawatiran tentang hubungan antara polisi dan masyarakat di negara tersebut. (*Ibs)
Baca Juga: Generasi Milenial Mendominasi Pemilih Pemilu 2024: KPU RI R
Pewarta Nusantara, Internasional - Israel telah menyetujui pembelian 25 jet tempur siluman F-35 baru dari Amerika Serikat, demikian diumumkan oleh Kementerian Pertahanan dalam pernyataan resmi pada hari Minggu (02/7).
Kesepakatan ini memiliki nilai sekitar 3 miliar dolar AS dan akan didanai melalui paket bantuan pertahanan yang diterima oleh Israel dari AS.
Sebagai bagian dari perjanjian awal antara Amerika Serikat dan Israel, pabrikan pesawat Lockheed Martin dan pabrikan mesin Pratt & Whitney telah sepakat untuk melibatkan industri pertahanan Israel dalam produksi komponen pesawat tersebut.
Dengan pembelian ini, jumlah total jet F-35 yang dioperasikan oleh Angkatan Udara Israel akan mencapai 75. Keputusan untuk memperoleh Jet Tempur F-35 baru ini diambil setelah rekomendasi dari beberapa pejabat tinggi, termasuk Menteri Pertahanan Israel Yoav Gallant, Panglima Militer Herzi Halevi, Direktur Jenderal Kementerian Pertahanan Eyal Zamir, dan Komandan Angkatan Udara Israel Tomer Bar.
Israel menjadi negara pertama di luar Amerika Serikat yang memperoleh pesawat F-35. Angkatan Udara Israel menggunakan varian khusus pesawat ini yang dikenal sebagai "Adir," yang berarti "Perkasa" dalam bahasa Ibrani.
Pada Desember 2017, sembilan jet F-35 pertama mulai beroperasi di Israel, dan pada Mei 2018, pesawat pertama tersebut digunakan dalam pertempuran.
Pembelian jet tempur F-35 baru ini menunjukkan komitmen Israel dalam memperkuat kemampuan pertahanan mereka dan menjaga keseimbangan militer di kawasan tersebut.
Pesawat ini akan memberikan keunggulan teknologi dan kekuatan udara yang lebih tinggi bagi Angkatan Udara Israel dalam menjalankan tugas-tugas pertahanan dan keamanan negara. (*Ibs)
Baca Juga: Generasi Milenial Mendominasi Pemilih Pemilu 2024: KPU RI R
Pewarta Nusantara, Internasional - Jumlah kasus Demam Berdarah di Laos terus meningkat, dengan adanya laporan satu kematian baru yang dilaporkan oleh Kementerian Kesehatan.
Kematian baru tersebut terjadi di ibu kota Laos, Vientiane, sehingga jumlah kematian akibat demam berdarah di negara tersebut menjadi 2 pada tahun 2023, seperti yang disampaikan oleh Pusat Informasi dan Pendidikan Kesehatan di bawah Kementerian Kesehatan Laos pada hari Sabtu (01/7).
Dalam kurun waktu 24 jam terakhir, negara Asia Tenggara ini melaporkan 175 kasus infeksi baru. Jumlah kasus demam berdarah tertinggi tercatat di Provinsi Oudomxay dengan 1.621 kasus, diikuti oleh Provinsi Khammuan dengan 1.192 kasus, dan Provinsi Xayaboury dengan 636 kasus.
Kementerian Kesehatan Laos mengimbau seluruh masyarakat di negara tersebut untuk tetap waspada, terutama selama musim hujan ketika nyamuk penyebar demam berdarah menjadi lebih banyak karena adanya genangan air di sekitar lingkungan.
Kementerian juga menyatakan bahwa mereka akan terus bekerja sama dengan departemen kesehatan pusat dan provinsi untuk mengikuti tren penyebaran demam berdarah dan mendorong upaya pembersihan tempat-tempat perkembangbiakan nyamuk.
Upaya pencegahan dan pengendalian demam berdarah di Laos tetap menjadi fokus utama pemerintah dan lembaga kesehatan.
Masyarakat diimbau untuk menjaga kebersihan lingkungan, menghindari genangan air yang menjadi tempat berkembang biak nyamuk, menggunakan kelambu atau insektisida untuk melindungi diri dari gigitan nyamuk, serta mencari perawatan medis segera jika mengalami gejala demam berdarah.
Dengan tindakan yang tepat dan kesadaran bersama, diharapkan penyebaran demam berdarah dapat dikendalikan dan jumlah kasus dapat dikurangi. (*Ibs)
Baca Juga: Generasi Milenial Mendominasi Pemilih Pemilu 2024: KPU RI R