Pewarta Nusantara, Yogyakarta - Jaringan GUSDURian, bekerja sama dengan International NGO Forum on Indonesian Development (INFID), mengadakan pelatihan bertajuk "Menjadi Fasilitator Keberagaman" di Yogyakarta pada tanggal 1 hingga 3 Juli 2023.
Pelatihan ini bertujuan untuk mempersiapkan peserta agar memiliki pemahaman yang komprehensif tentang keberagaman dan mampu menjadi fasilitator yang dapat mempromosikan keberagaman di komunitas mereka.
Peserta diharapkan dapat berkontribusi dalam menciptakan perdamaian yang adil dan lingkungan yang toleran. Direktur Eksekutif INFID, Iwan Misthohizzaman atau Cak Iwan, menyampaikan pentingnya pembelajaran tentang keberagaman sejak dini untuk menumbuhkan rasa menghargai perbedaan.
Menurutnya, nilai-nilai tersebut dapat ditanamkan sejak dini dan berkelanjutan hingga masa dewasa. Ia berharap bahwa peserta pelatihan ini dapat menjadi fasilitator yang berperan penting dalam menciptakan lingkungan yang toleran dan damai, dengan melibatkan generasi muda yang menjadi sasaran para fasilitator.
Koordinator Sekretariat Nasional Jaringan GUSDURian, Jay Ahmad, menyoroti peran penting fasilitator dalam pelatihan ini.
Jay Ahmad berharap agar peserta pelatihan dapat menjadi fasilitator keberagaman di komunitas mereka dan memiliki peran kuat dalam menjaga tradisi perdamaian dan keadilan di tengah tantangan yang dihadapi oleh keberagaman Indonesia.
Pelatihan ini menggunakan Modul Youth Camp "Muda Toleran" yang membahas topik-topik yang spesifik, seperti keberagaman sosial, kesadaran lingkungan, menghindari prasangka, memahami keadilan sosial dengan pandangan almarhum Gus Dur, serta kemampuan dalam menganalisis fenomena sosial menggunakan teori U-Process.
Pelatihan ini juga menekankan nilai-nilai toleransi, empati, dan kesetaraan, serta mengedepankan prinsip-prinsip penting dalam proses fasilitasi, seperti penolakan terhadap diskriminasi, pelecehan seksual, kekerasan berbasis gender, dan kekerasan seksual.
Diharapkan bahwa pelatihan ini dapat memberikan kontribusi positif dalam membentuk generasi muda yang memahami dan menghargai keberagaman, serta mampu memainkan peran penting dalam membangun masyarakat yang harmonis dan inklusif. (*Ibs)
Baca Juga: KPU Tetapkan Jumlah TPS untuk Pemilu 2024:
Pewarta Nusantara, Nasional - Komisi Pemilihan Umum (KPU) menggelar rapat pleno terbuka untuk merangkum daftar pemilih tetap (DPT) Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.
Hasil rekapitulasi menunjukkan bahwa jumlah total pemilih dalam pemilu 2024 mencapai 204.807.222 orang. Betty Epsilon Idroos, Komisioner KPU RI, mengumumkan hasil tersebut, mengungkapkan bahwa pemilih laki-laki berjumlah 102.218.503 orang, sedangkan pemilih perempuan sebanyak 102.588.719 orang.
Jumlah pemilih dari dalam negeri mencapai 203.056.748 orang, sementara pemilih yang berada di luar negeri mencapai 1.750.474 orang yang tersebar di 128 negara.
Rapat pleno tersebut dihadiri oleh perwakilan pemerintah, parlemen, serta peserta pemilu. Turut hadir dalam rapat pleno terbuka ini perwakilan dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Kementerian Luar Negeri (Kemenlu), Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham), Kementerian Agama (Kemenag), DPR, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), dan TNI-Polri.
Ketua KPU RI, Hasyim Asy'ari, menjelaskan bahwa KPU di tingkat kabupaten dan kota memiliki kewenangan untuk menetapkan DPT untuk Pemilu 2024, sementara pemilih yang berada di luar negeri didata oleh Panitia Pemilihan Luar Negeri (PPLN).
Data yang diumumkan tersebut merupakan hasil dari proses pengumpulan data yang dilakukan oleh KPU di tingkat provinsi dan kemudian direkapitulasi secara nasional di kantor KPU pusat.
Jumlah total pemilih yang tercatat menunjukkan partisipasi yang signifikan dalam proses demokrasi, dengan lebih dari 204 juta orang yang memiliki hak suara untuk memilih dalam Pemilu 2024. (*Ibs)
Baca Juga: KPU Tetapkan Jumlah TPS untuk Pemilu 2024:
Pewarta Nusantara, Nasional - Penumpang MRT di DKI Jakarta tidak lagi dapat menggunakan GoPay, Ovo, Dana, dan LinkAja sebagai metode pembayaran tiket.
Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta menjelaskan bahwa hal ini disebabkan oleh berakhirnya kontrak kerjasama antara MRT dan keempat penyedia dompet digital tersebut.
Kepala Dishub DKI, Syafrin Liputo, menjelaskan bahwa saat ini belum ada kesepakatan bisnis yang mencapai perpanjangan kontrak kerjasama setelah tanggal 1 Juli 2023.
MRT Jakarta tetap membuka opsi untuk melanjutkan kerja sama dengan penyedia dompet digital, tetapi keputusan akhir berada pada tangan mitra tersebut.
Syafrin menekankan pentingnya memberikan berbagai pilihan pembayaran kepada pengguna MRT agar semakin memberikan kemudahan.
Meskipun demikian, Dishub menghormati keputusan dan pertimbangan dari mitra-mitra tersebut. Untuk memberikan alternatif pembayaran, MRT Jakarta menyediakan beberapa pilihan sistem pembayaran lainnya.
Pengguna masih dapat menggunakan Kartu Jelajah Berganda (multitrip) dan kartu single trip yang dapat dibeli di seluruh Stasiun MRT Jakarta, serta menggunakan sistem pembayaran JakLingko.
Selain itu, pengguna juga dapat menggunakan kartu uang elektronik dari bank seperti Brizzi, flazz, e-money, tapcash, dan jakcard. Pembayaran melalui Kode QR juga dapat dilakukan melalui aplikasi MRT-J menggunakan AstraPay, i.Saku, dan blu.
Dengan berbagai opsi pembayaran yang tersedia, diharapkan pengguna MRT tetap dapat menikmati layanan transportasi yang nyaman dan efisien.
Dishub DKI Jakarta terus berupaya menjalin kerja sama yang bermanfaat dengan mitra-mitra lainnya untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.
Meskipun perubahan ini mungkin menimbulkan dampak bagi sebagian penumpang, pihak Dishub menyampaikan permintaan maaf atas ketidaknyamanan yang terjadi. (*Ibs)
Baca Juga: KPU Tetapkan Jumlah TPS untuk Pemilu 2024:
Pewarta Nusantara, Nasional - Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI mengumumkan bahwa generasi milenial akan mendominasi jumlah pemilih pada Pemilihan Umum (Pemilu) 2024, dengan jumlah mencapai 68.822.389 orang atau 33,60 persen dari total Daftar Pemilih Tetap (DPT).
Angka ini menempatkan mereka sebagai kelompok terbesar yang berhak memberikan suara dalam pemilihan tersebut.
Komisioner KPU, Betty Epsilon Idroos, mengungkapkan data ini saat rapat pleno terbuka rekapitulasi DPT tingkat nasional untuk pemilu 2024.
Selain itu, data yang dirilis juga menunjukkan bahwa kelompok Gen X berada di posisi kedua dengan jumlah 57.486.482 orang atau 28,07 persen dari DPT.
Sedangkan kelompok baby boomer, pre-boomer, dan Gen Z masing-masing memiliki persentase pemilih yang lebih rendah.
Jumlah pemilih Gen Z mencapai 22,85 persen dari DPT atau sekitar 46.800.161 orang, sedangkan baby boomer dan pre-boomer memiliki persentase masing-masing sebesar 13,73 persen dan 1,74 persen.
Lebih lanjut, Betty juga memaparkan data DPT berdasarkan rentang usia. Pemilih dengan usia 40 tahun ke atas menjadi kelompok terbanyak untuk Pemilu 2024, mencapai 48,07 persen dari total DPT atau sekitar 98.448.775 orang.
Pemilih usia 17 hingga 30 tahun berada di posisi kedua dengan jumlah 63.953.031 orang atau 31,23 persen, diikuti oleh pemilih usia 31 hingga 40 tahun sebanyak 42.398.719 orang atau 20,70 persen.
Sementara itu, pemilih berusia di bawah 17 tahun memiliki jumlah paling sedikit. Total rekapitulasi DPT Pemilu 2024 yang diumumkan oleh KPU mencapai 204.807.222 pemilih.
Angka ini terdiri dari 203.056.748 pemilih di dalam negeri dan 1.750.474 pemilih di luar negeri. Lebih lanjut, data menunjukkan bahwa jumlah pemilih laki-laki, baik di dalam maupun di luar negeri, mencapai 102.218.503 orang, sedangkan pemilih perempuan berjumlah 102.588.719 orang.
Data yang dirilis ini memberikan gambaran tentang profil pemilih yang akan berpartisipasi dalam Pemilu 2024.
Generasi milenial sebagai kelompok yang paling besar diharapkan dapat memberikan pengaruh signifikan dalam menentukan arah politik di masa mendatang. (*Ibs)
Baca Juga: KPU Tetapkan Jumlah TPS untuk Pemilu 2024:
Pewarta Nusantara, Nasional - Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas dan Menteri Haji dan Umrah Arab Saudi Taufiq F Al Rabiah mengadakan pertemuan khusus sebelum menghadiri Hafl al-Haj al-Khitamy 1444 H.
Sebuah acara perayaan setelah puncak ibadah haji, di Kantor Kementerian Haji dan Umrah di Makkah pada Jumat (30/6) malam.
Pertemuan ini merupakan kesempatan bagi Menag Yaqut untuk menyampaikan apresiasi terhadap kemudahan yang diberikan kepada jemaah haji Indonesia selama beribadah haji.
Selama pertemuan tersebut, Menag Yaqut juga mengungkapkan beberapa masalah yang dihadapi oleh jemaah haji Indonesia, terutama saat berada di Muzdalifah dan Mina.
Hilman Latief, Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah, menyatakan bahwa Menag Yaqut mengajukan beberapa masalah yang muncul kepada Menteri Haji Saudi.
Salah satu masalah yang dihadapi adalah keterlambatan keberangkatan jemaah dari Muzdalifah menuju Mina. Jemaah terakhir baru dapat berangkat ke Mina pada pukul 13.30 waktu Arab Saudi.
Keterlambatan ini menyebabkan jemaah merasa tidak nyaman karena suhu yang tinggi di Muzdalifah. Masalah lain muncul saat jemaah berada di Mina, di mana sanitasi di sejumlah maktab yang ditempati oleh jemaah haji Indonesia sangat buruk.
Air bersih di dapur di beberapa maktab tidak mengalir dengan baik, yang berdampak pada keterlambatan persiapan makanan dan distribusinya.
Hilman menjelaskan bahwa Menteri Haji Saudi, Taufiq, telah mendengar sejumlah masalah yang dialami oleh jemaah haji Indonesia.
Beliau berjanji akan melakukan perbaikan-perbaikan yang diperlukan dan tidak akan membiarkan masalah tersebut terulang kembali.
Pertemuan ini dihadiri oleh beberapa pejabat, termasuk Sekjen Kemenag Nizar Ali, Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah Hilman Latief, Irjen Kemenag Faisal AH, Staf Khusus Menag Ishfah Abidal Aziz, Direktur Pelayanan Haji Luar Negeri Subhan Cholid, serta Konsul Haji KJRI Jeddah Nasrullah Jasam.
Selain itu, sejumlah menteri dan delegasi dari negara-negara pengirim jemaah haji juga turut hadir dalam pertemuan ini. (*Ibs)
Baca Juga: KPU Tetapkan Jumlah TPS untuk Pemilu 2024:
Pewarta Nusantara, Nasional - Kejaksaan Agung (Kejagung RI) telah menetapkan jadwal pemeriksaan terhadap Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora).
Dito Bimo Nandito Ariotedjo sebagai saksi dalam penyidikan perkara dugaan korupsi penyediaan infrastruktur Base Transceiver Station (BTS) dan infrastruktur pendukung Komunikasi dan Informatika (Kominfo) periode 2020-2022.
Penyidik Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus), Febrie Adriansyah, mengonfirmasi bahwa pemeriksaan tersebut akan dilaksanakan pada hari ini (3/7).
Kasus ini mencuat setelah Kejagung menetapkan delapan orang tersangka yang diduga terlibat dalam merugikan keuangan negara sebesar Rp8,32 triliun.
Hingga saat ini, enam dari delapan tersangka telah berstatus terdakwa dan tengah menjalani proses pembuktian di persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta Pusat.
Di antara para terdakwa tersebut antara lain;
- Anang Achmad Latif (AAL) selaku Direktur Utama BAKTI Kementerian Komunikasi dan Informatika
- Galubang Menak (GMS) selaku Direktur Utama PT Mora Telematika Indonesia
- Yohan Suryanto (YS) sebagai tenaga ahli Human Development (HUDEV) Universitas Indonesia pada tahun 2020
- Mukti Ali (MA) yang merupakan tersangka dari pihak PT Huwaei Technology Investment
- Irwan Hermawan (IH) selaku Komisaris PT Solitchmedia Synergy pada tanggal 22 Mei 2023.
- Mantan Menteri Komunikasi dan Informatika, Johnny G Plate, juga menjadi salah satu tersangka dalam kasus ini.
Namun, ada dua tersangka lainnya yang masih dalam proses melengkapi berkas perkara, yaitu Windi Purnama, orang kepercayaan dari tersangka Irwan Hermawan (IH), serta Muhammad Yusrizki, Direktur PT Basis Utama Prima (BUP) yang juga menjabat sebagai Ketua Komite Tetap Energi Terbarukan Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin).
Sidang dakwaan baru-baru ini digelar untuk tiga terdakwa, yakni Johnny G Plate, Anang Achmad Latif, dan Yohan Suryanto, sementara sidang dakwaan untuk Irwan Hermawan dan tersangka lainnya akan diadakan pada Selasa (4/7) mendatang.
Kasus ini menjadi sorotan publik karena melibatkan pejabat tinggi pemerintahan dan jumlah kerugian negara yang sangat besar. (*Ibs)
Baca Juga: KPU Tetapkan Jumlah TPS untuk Pemilu 2024:
Pewarta Nusantara, Nasional - Hasil survei terbaru dari lembaga Indikator Politik menunjukkan bahwa mayoritas warga berpendidikan rendah memiliki pandangan positif terhadap upaya pemberantasan Korupsi Di Indonesia.
Survei nasional yang dilakukan oleh Indikator Politik pada tanggal 20-24 Juni 2023 mengungkapkan hal tersebut.
Lebih dari setengah responden yang hanya menempuh pendidikan dasar (SD) atau setingkatnya, yaitu sebanyak 47,8 persen, menyatakan bahwa upaya pemberantasan korupsi berjalan baik.
Sementara itu, 26 persen responden merasa kondisinya sedang, 20,2 persen menganggapnya buruk, dan 6 persen sisanya tidak memberikan jawaban.
Namun demikian, pandangan tersebut berbeda dengan mayoritas responden yang memiliki Pendidikan Tinggi atau pernah menempuh pendidikan di perguruan tinggi.
Dalam survei tersebut, terungkap bahwa 42,3 persen responden yang berpendidikan tinggi memberikan penilaian buruk terhadap kondisi pemberantasan korupsi.
Sementara itu, 31,9 persen responden menyatakan kondisinya baik, 24,9 persen menganggapnya sedang, dan 1 persen sisanya tidak memberikan jawaban.
Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia, Burhanuddin Muhtadi, menyampaikan bahwa semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang, semakin negatif pandangannya terhadap upaya pemberantasan korupsi.
Dia juga menyoroti peran penting yang dimiliki aparat penegak hukum dalam hal ini. Selain perbedaan pandangan berdasarkan tingkat pendidikan, survei ini juga menunjukkan pola yang serupa dalam melihat upaya pemberantasan korupsi berdasarkan pekerjaan responden.
Mayoritas responden yang memiliki latar belakang sebagai pegawai (negeri/swasta), guru/dosen, profesional, wiraswasta, pengusaha, dan mahasiswa menyatakan bahwa upaya pemberantasan korupsi di Indonesia buruk.
Sebagai contoh, mayoritas responden yang berprofesi sebagai pegawai (negeri/swasta), guru/dosen, dan profesional (41,9 persen) memberikan penilaian buruk terhadap upaya pemberantasan korupsi di Indonesia.
Sementara 30,4 persen responden menyatakan kondisinya baik, 25,6 persen menganggapnya sedang, dan 2,1 persen sisanya tidak memberikan jawaban.
Di sisi lain, mereka yang bekerja sebagai petani, peternak, atau buruh kasar cenderung memberikan pandangan positif terhadap upaya pemberantasan korupsi.
Survei Indikator Politik ini melibatkan responden yang berusia 17 tahun ke atas atau sudah menikah. Jumlah sampel yang digunakan sebanyak 1.220 orang yang berasal dari seluruh provinsi di Indonesia dengan pendistribusian yang proporsional.
Metode pengambilan sampel menggunakan metode multi stage random sampling dengan toleransi kesalahan atau margin of error sekitar ±2,9 persen dan tingkat kepercayaan 95 persen. Responden yang terpilih kemudian diwawancarai secara tatap muka.
Sebelumnya, Lembaga Transparency International Indonesia (TII) telah merilis Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia tahun 2022 yang menunjukkan penurunan skor sebesar empat poin dibandingkan tahun sebelumnya.
Skor tersebut berada pada angka 34, dan Indonesia menempati peringkat 110 dari 180 negara yang ikut terlibat dalam indeks tersebut. (*Ibs)
Baca Juga: KPU Tetapkan Jumlah TPS untuk Pemilu 2024:
Pewarta Nusantara, Nasional - Hasil Survei Terbaru dari lembaga Indikator Politik mengungkapkan bahwa mayoritas warga yang memiliki pendidikan tinggi atau pernah menempuh pendidikan di perguruan tinggi merasa bahwa kondisi pemberantasan Korupsi di Indonesia buruk.
Survei nasional yang dilakukan oleh Indikator Politik pada tanggal 20-24 Juni 2023 menunjukkan hasil tersebut. Dalam survei tersebut, terungkap bahwa 42,3 persen responden yang berpendidikan tinggi memberikan penilaian buruk terhadap kondisi pemberantasan korupsi.
Sementara itu, 31,9 persen responden menyatakan kondisinya baik, 24,9 persen menganggapnya sedang, dan 1 persen sisanya tidak memberikan jawaban.
Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia, Burhanuddin Muhtadi, menyampaikan bahwa tingkat pendidikan yang tinggi menunjukkan persepsi negatif terhadap upaya pemberantasan korupsi, dan ia menegaskan bahwa ini menjadi tantangan bagi aparat penegak hukum di Indonesia.
Di sisi lain, mayoritas responden yang memiliki pendidikan rendah justru merasa bahwa upaya pemberantasan korupsi di Indonesia berjalan baik.
Burhan menjelaskan bahwa 47,8 persen responden yang hanya menempuh pendidikan dasar (SD) menyatakan bahwa upaya pemberantasan korupsi berjalan dengan baik.
Sedangkan 26 persen menyatakan kondisinya sedang, 20,2 persen merasa buruk, dan 6 persen sisanya tidak memberikan jawaban.
Dalam hal ini, terlihat bahwa semakin rendah tingkat pendidikan seseorang, semakin positif persepsi mereka terhadap upaya pemberantasan korupsi.
Selain itu, survei juga menunjukkan pola yang serupa berdasarkan pekerjaan responden dalam melihat upaya pemberantasan korupsi.
Responden yang memiliki latar belakang sebagai pegawai (negeri/swasta), guru/dosen, profesional, wiraswasta, pengusaha, dan mahasiswa mayoritas menganggap upaya pemberantasan korupsi di Indonesia buruk.
Sebagai contoh, mayoritas responden yang berprofesi sebagai pegawai (negeri/swasta), guru/dosen, dan profesional (41,9 persen) menyatakan bahwa upaya pemberantasan korupsi di Indonesia buruk.
Sedangkan 30,4 persen menyatakan kondisinya baik, 25,6 persen merasa sedang, dan 2,1 persen sisanya tidak memberikan jawaban.
Sementara itu, mereka yang bekerja sebagai petani, peternak, atau buruh kasar cenderung memberikan persepsi yang positif terhadap upaya pemberantasan korupsi.
Survei Indikator Politik ini melibatkan responden yang berusia 17 tahun ke atas atau sudah menikah. Jumlah sampel yang digunakan sebanyak 1.220 orang yang berasal dari seluruh provinsi di Indonesia dengan pendistribusian yang proporsional.
Metode pengambilan sampel yang digunakan adalah multi stage random sampling dengan margin of error sekitar ±2,9 persen dan tingkat kepercayaan 95 persen. Responden yang terpilih kemudian diwawancarai secara tatap muka.
Sebelumnya, Lembaga Transparency International Indonesia (TII) telah menerbitkan Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia tahun 2022 dengan skor 34, mengalami penurunan empat poin dari tahun sebelumnya. Indonesia menempati peringkat 110 dari 180 negara yang terlibat dalam indeks tersebut. (*Ibs)
Baca Juga: KPU Tetapkan Jumlah TPS untuk Pemilu 2024:
Pewarta Nusantara, Nasional - Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah mengambil keputusan bersejarah dengan menetapkan jumlah Tempat Pemungutan Suara (TPS) sebanyak 823.220 untuk pemilu 2024.
Keputusan tersebut diumumkan setelah Rapat Pleno Terbuka rekapitulasi daftar pemilih tetap (DPT) Pemilu 2024 di Kantor KPU RI, Jakarta.
Komisioner KPU RI, Betty Epsilon Idroos, menyatakan bahwa jumlah TPS tersebut akan melayani pemilih baik di dalam maupun luar negeri.
Penetapan ini merupakan langkah maju dalam memastikan setiap warga negara memiliki akses dan kesempatan untuk memberikan suara mereka pada pemilu mendatang.
Menurut Betty, TPS tersebut akan tersebar di 514 kabupaten/kota dan 128 negara perwakilan. Dari jumlah tersebut, sebanyak 820.161 TPS akan digunakan untuk pemilihan di dalam negeri, sementara 3.059 TPSLN akan disediakan untuk pemilih luar negeri.
Dengan demikian, KPU berkomitmen untuk memberikan fasilitas yang memadai bagi seluruh pemilih, tanpa terkecuali.
Selain menetapkan jumlah TPS, KPU juga telah memastikan jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) pada Pemilu 2024 mencapai 204.807.222 pemilih.
Data ini berasal dari total rekapitulasi nasional pemilih dalam dan luar negeri, yang akan dilibatkan dalam proses pemilu.
Betty menjelaskan bahwa DPT tersebut mencakup 203.056.748 pemilih yang berada di dalam negeri, yang terdiri dari 101.467.243 pemilih laki-laki dan 101.589.505 pemilih perempuan.
Selain itu, ada 1.750.474 pemilih yang berada di luar negeri, tersebar di 128 negara perwakilan. Pemilu 2024 dijadwalkan akan berlangsung pada 14 Februari 2024 secara serentak.
Pada hari tersebut, masyarakat akan diberikan lima surat suara sekaligus di tempat pemungutan suara (TPS). Surat suara tersebut mencakup calon presiden-wakil presiden, calon anggota DPR, calon anggota DPRD provinsi, calon anggota DPRD kabupaten/kota, serta calon anggota DPD.
Partai politik peserta pemilu telah ditetapkan oleh KPU, sementara penetapan pasangan calon presiden-wakil presiden akan dilakukan pada 25 November 2023.
Semua pihak diharapkan bersiap dan berpartisipasi aktif dalam menjalankan hak demokrasi mereka demi masa depan bangsa dan negara. (*Ibs)
Pewarta Nusantara, Internasional - Rahasia Terkubur Selama 2.000 Tahun Terungkap, Altar dan Relik Yunani Kuno Ditemukan di Situs Arkeologi Segesta, Sisilia.
Para arkeolog telah mengungkapkan penemuan menakjubkan di situs arkeologi Segesta di Pulau Sisilia, Italia. Sebuah Altar kuno yang berusia lebih dari 2.000 tahun untuk ibadah keluarga ditemukan di area Acropolis Selatan situs tersebut.
Altar ini diyakini berasal dari periode puncak pengaruh budaya Hellenic, tepat sebelum munculnya kekaisaran Romawi pada abad pertama sebelum Masehi.
Selama berabad-abad, altar tersebut terkubur di bawah lapisan tanah dan vegetasi beberapa sentimeter, hingga akhirnya terungkap oleh para arkeolog.
Menteri Kebudayaan daerah Sisilia, Francesco Paolo Scarpinato, mengungkapkan kekagumannya terhadap situs Segesta yang terus memberikan penemuan-penemuan menarik dan penting bagi pemahaman tentang peradaban masa lampau.
Temuan altar ini memberikan perspektif baru dan interpretasi yang lebih mendalam tentang peradaban Yunani kuno di wilayah tersebut.
Selain altar, para arkeolog juga menemukan relik berbentuk serupa yang diduga sebagai penyangga untuk sebuah patung, menjadi salah satu penemuan terawetkan dengan sempurna.
Situs Segesta yang terkenal dengan Kuil Abad Ke-5 SM telah menjadi tempat yang menarik bagi para peneliti dan sejarawan, dan penemuan-penemuan baru seperti ini semakin memperkaya pengetahuan tentang sejarah dan budaya kuno di pulau Sisilia.
Proses penggalian dan analisis lebih lanjut terhadap temuan ini akan memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang bagaimana kehidupan dan ritual berlangsung di masa lalu, serta hubungan antara peradaban Yunani dan pengaruh Romawi di wilayah tersebut. (*Ibs)
Baca Juga: Polda Kalimantan Timur Bersama OIKN Gencarkan Penertiban Tambang Ilegal