Pewarta Nusantara - Panglima TNI, Laksamana TNI Yudo Margono, mengonfirmasi bahwa negosiasi tetap menjadi opsi utama dalam upaya membebaskan pilot Susi Air, Philip Mark Mehrtens, yang diculik oleh kelompok separatis di Papua.
Menurut Panglima TNI, negosiasi tersebut melibatkan peran penting masyarakat sipil, seperti tokoh agama dan tokoh masyarakat.
Yudo menyampaikan bahwa pihak TNI telah berkoordinasi dengan pemerintah daerah, melalui Panglima Daerah Militer (Pangdam) Cendrawasih dan Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan (Pangkogabwilhan) III, untuk melaksanakan negosiasi dengan melibatkan tokoh agama dan tokoh masyarakat.
Ia menjelaskan bahwa pilihan kekerasan atau kontak senjata bukanlah jalan terbaik dalam upaya membebaskan pilot Susi Air tersebut, karena akan berdampak buruk bagi masyarakat di sekitarnya.
Panglima TNI meminta kesabaran dari masyarakat dan menunggu hasil dari proses negosiasi yang sedang berlangsung.
Ia menegaskan bahwa negosiasi tersebut akan terus dilakukan dengan melibatkan tokoh agama dan tokoh masyarakat, yang saat ini dipimpin oleh Pejabat Bupati Nduga.
Panglima TNI berharap hasil negosiasi tersebut dapat membawa kebebasan bagi pilot Susi Air. Kelompok separatis terafiliasi dengan Organisasi Papua Merdeka (OPM), yang juga dikenal sebagai kelompok kriminal bersenjata (KKB) atau kelompok separatis teroris (KST) di bawah pimpinan Egianus Kogoya.
Secara terang-terangan mengancam akan membunuh Philip Marhtens jika pemerintah tidak segera berunding dengan OPM hingga tanggal 1 Juli 2023.
Philip telah diculik dan disandera oleh kelompok separatis tersebut sejak tanggal 7 Februari 2023, ketika ia mendaratkan pesawatnya di Lapangan Terbang Paro, Nduga, Papua Pegunungan. Satuan tugas gabungan TNI/Polri terus melakukan pencarian, terutama di daerah Nduga, Papua Pegunungan.
Kapolda Papua, Irjen Pol. Mathius D Fakhiri, pada tanggal 16 Juni 2023 mengungkapkan bahwa Philip dan kelompok yang menyandera dirinya diperkirakan berada di perbatasan antara Nduga dan Lanny Jaya di Papua Pegunungan. (*Ibs)
Pewarta Nusantara - Menteri Investasi/BKPM Desak IMF Tidak Ikut Campur dalam Kebijakan Hilirisasi dan Larangan Ekspor.
Dalam suatu konferensi pers di Jakarta, Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia menegaskan bahwa Dana Moneter Internasional (IMF) tidak seharusnya ikut campur dalam kebijakan pemerintah Indonesia terkait dengan larangan ekspor komoditas dan upaya hilirisasi.
Meskipun mengapresiasi pandangan dan rekomendasi IMF mengenai pertumbuhan makro ekonomi di Indonesia, Bahlil menilai sikap IMF sebagai standar ganda, yang sekaligus mendukung hilirisasi namun menentang kebijakan larangan ekspor.
Bahlil menjelaskan bahwa pandangan IMF mengenai kerugian yang akan dialami oleh Indonesia akibat kebijakan larangan ekspor tidaklah tepat.
Baginya, hilirisasi telah membawa penciptaan nilai tambah yang tinggi bagi Indonesia. Sebagai contoh, ekspor nikel pada 2017-2018 hanya mencapai 3,3 juta dolar AS, tetapi dengan menghentikan ekspor nikel dan fokus pada hilirisasi, nilai ekspor Indonesia pada 2022 mencapai hampir 30 miliar dolar AS.
Selain itu, kebijakan hilirisasi juga membawa surplus dalam neraca perdagangan selama 25 bulan berturut-turut dan pertumbuhan signifikan dalam sektor tenaga kerja hingga mencapai 26,9 persen dalam empat tahun terakhir.
Menteri Bahlil menegaskan bahwa kebijakan hilirisasi dan larangan ekspor tetap akan dilakukan oleh Indonesia sebagai upaya untuk meningkatkan kedaulatan negara. Bagi pemerintah Republik Indonesia, hilirisasi bukan hanya tentang menambah nilai ekonomi semata, tetapi juga berhubungan erat dengan kedaulatan dan kemandirian negara.
Bahlil menolak adanya campur tangan negara atau institusi lain dalam menentukan kebijakan dalam negeri Indonesia dan menegaskan pentingnya menjaga integritas dan kesuveranitas negara dalam proses pembangunan dan transformasi ekonomi.
Pandangan IMF mengenai kebijakan larangan ekspor dan hilirisasi tertuang dalam laporan yang berjudul 'IMF Executive Board Concludes 2023 Article IV Consultation with Indonesia,' yang diterbitkan pada Senin (26/6).
Laporan tersebut mencakup tiga poin utama yang menjadi sorotan Kementerian Investasi/BKPM, yaitu pengakuan IMF atas pertumbuhan ekonomi Indonesia di atas 5 persen, pengakuan bahwa investasi langsung asing (FDI) di Indonesia akan terus meningkat sekitar 19 persen.
Dan dukungan terhadap tujuan hilirisasi Indonesia untuk mencapai transformasi struktural dan penciptaan nilai tambah, sambil tetap menentang kebijakan larangan ekspor. (*Ibs)
Baca Juga: Balai Litbang Agama Jakarta dan LD PBNU Gelar Festival Film Pendek Moderasi Beragama 2023
Pewarta Nusantara - Kemenkoinfo Siapkan Panduan Daring untuk pemilu 2024. Direktur Jenderal Informasi Komunikasi Publik Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkoinfo), Usman Kansong, mengumumkan bahwa Direktorat Jendral IKP sedang menyiapkan panduan daring khusus untuk publik terkait Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.
Panduan ini merupakan upaya dalam mendukung komunikasi publik yang efektif. Usman menjelaskan bahwa e-book panduan khusus Pemilu 2024 akan berisi informasi penting seperti jadwal pemilu, jumlah peserta, partai politik yang terlibat, dan sebagainya.
Selain itu, panduan ini juga akan memberikan informasi tentang cara mengidentifikasi informasi, termasuk hoaks politik.
Panduan daring tersebut akan memiliki format "living document," yang berarti informasinya dapat diperbaharui mengikuti perkembangan situasi dan kondisi terkait acara tersebut.
Panduan daring ini diharapkan dapat memberikan informasi yang lengkap dan jelas kepada masyarakat mengenai Pemilu Serentak 2024.
Selain itu, diharapkan bahwa panduan ini dapat mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam pesta demokrasi terbesar di Indonesia.
Panduan khusus Pemilu 2024 ini bukanlah panduan daring pertama yang disiapkan oleh Direktorat Jendral IKP. Sebelumnya, mereka telah menerbitkan beberapa panduan daring untuk acara-acara penting di Indonesia.
Contohnya adalah G20pedia yang merangkum kegiatan G20 saat berlangsung di Indonesia pada 2022, ASEANPedia yang mengulas sejarah dan Keketuaan Indonesia dalam ASEAN 2023, dan yang terbaru adalah panduan daring "Mudik Aman Berkesan 2023" yang berkaitan dengan pelaksanaan mudik.
Pemilu Serentak 2024, yang telah ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU), akan dilaksanakan pada 14 Februari 2024.
Pada pemilu ini, masyarakat akan memilih Presiden dan Wakil Presiden, anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD), anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi (DPRD Provinsi), serta anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota (DPRD Kabupaten/Kota). (*Ibs)
Baca Juga: Balai Litbang Agama Jakarta dan LD PBNU Gelar Festival Film Pendek Moderasi Beragama 2023
Pewarta Nusantara, Jakarta - Balai Litbang Agama Jakarta (BLAJ) dan Lembaga Dakwah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (LD PBNU) akan menyelenggarakan Festival Film Pendek Moderasi Beragama tingkat pelajar 2023 (FFPMB 2023).
Festival ini bertujuan untuk mendorong pemahaman dan penguatan moderasi beragama di kalangan pelajar. Kepala BLAJ, Samidi, menjelaskan bahwa melalui festival ini, mereka percaya bahwa film pendek memiliki kekuatan untuk menginspirasi dan menyampaikan pesan-pesan penting secara efektif kepada generasi muda di Indonesia.
Melalui film, mereka berharap dapat menyosialisasikan moderasi beragama kepada audiens yang lebih luas, sehingga masyarakat dapat memahami moderasi beragama sebagai landasan yang kuat untuk menciptakan harmoni sosial.
Ketua LD PBNU, KH Abdullah Syamsul Arifin, memberikan apresiasi yang tinggi terhadap penyelenggaraan FFPMB. Baginya, festival ini merupakan inisiatif penting dalam mempromosikan kehidupan beragama yang damai dan harmonis.
Abdullah Syamsul berharap festival ini dapat menjadi kesempatan bagi pelajar di seluruh Indonesia untuk mengekspresikan pemikiran mereka tentang moderasi beragama melalui medium film pendek.
Dia juga berharap festival ini dapat meningkatkan kesadaran dan penghargaan yang lebih besar terhadap keragaman agama di lingkungan sekolah, pesantren, dan masyarakat sekitar.
Pendaftaran untuk Festival Film Pendek Moderasi Beragama Tingkat Pelajar 2023 akan dibuka mulai tanggal 1 Juli hingga 1 Agustus 2023.
Pengumuman pemenang festival akan dilakukan pada akhir September 2023. Para peserta akan dinilai oleh juri yang terdiri dari tokoh-tokoh film, tokoh agama, dan budayawan.
Festival ini memiliki tiga kategori pemenang, yaitu kategori Pelajar, kategori Mahasiswa, dan kategori Film Favorit. Para pemenang dalam masing-masing kategori akan mendapatkan total hadiah sebesar 60 juta rupiah. (*Ibs)
Syarat dan Ketentuan FFPMB 2023
- Terbuka untuk pelajar SLTA, santri pondok pesantren, dan mahasiswa (dibuktikan dengan kartu anggota/surat rekomendasi pimpinan lembaga).
- Peserta merupakan kelompok dengan jumlah minimal 3 orang dan maksimal 15 orang.
- Perwakilan kelompok mengisi link pendaftaran di linktree (menyesuaikan).
- Durasi Film minimal 3 menit dan maksimal 10 menit (sudah termasuk opening dan closing title).
- Video dikirimkan dalam format landscape, MP4, dengan Resolusi 1280 x 720 25 Fps (720p).
- Video yang dikirim merupakan video produksi tahun 2023 dan belum dipublikasikan di media manapun juga belum pernah diikutkan dalam lomba, festival, dan kompetisi manapun.
- Video merupakan karya original, bebas dari plagiarisme dan hak cipta pihak manapun.
- Video peserta lomba yang dinyatakan menang, menjadi hak milik penuh panitia.
- Video peserta tidak mengandung ujaran kebencian, kekerasan, tidak bertentangan dengan SARA, dan menjunjung tinggi nilai kesetaraan dan kemanusiaan.
- Materi video berisi cerita bebas dengan muatan nilai-nilai moderasi beragama.
- Peserta wajib mengikuti akun sosial media dan dibuktikan dengan screenshot, pada saat pendaftaran: instagram: @blajakarta ; subscribe youtube channel blajakarta; facebook Balai Litbang Agama Jakarta; dan twitter @bla_jakart
- Peserta wajib mengikuti semua syarat dan ketentuan yang berlaku.
- Video peserta boleh berupa film dokumenter dan film drama.
- Tema materi video; moderasi beragama.
- Video peserta akan diunggah di youtube channel blaJakarta, link akan dikirimkan kepada peserta untuk dipromosikan pada medsos peserta dengan hastag #ffpmoderasiberagam2023 dan di tag ke Instagram @blajakarta.
Kriteria Penilaian:
- Kesesuaian dengan tema besar yaitu Moderasi Beragama.
- Kualitas video dan audio.
- Orisinalitas keaslian karya.
- Kesesuaian scenario, penyutradaraan, acting, editing.
- Pemenang untuk kategori film favorit dilihat dari akumulasi jumlah viewers, like, share, dan comment di semua sosial media Balai Litbang Agama Jakarta.
Pewarta Nusantara, Internasional - Sebuah Robot Android bernama Ever 6 telah mengambil peran sebagai konduktor dalam pertunjukan Orkestra nasional Korea Selatan di Seoul.
Robot yang memiliki dua lengan ini, dirancang oleh Institut Teknologi Industri Korea, membuat debutnya di Teater Nasional Korea dengan memimpin para musisi dalam orkestra nasional negara tersebut.
Robot dengan wajah humanoid tersebut memulai pertunjukannya dengan memberikan penghormatan kepada penonton dan kemudian mengayunkan tangannya untuk mengatur tempo pertunjukan secara langsung.
Choi Soo-yeoul, yang juga memimpin pertunjukan tersebut, mengungkapkan bahwa gerakan seorang konduktor sangatlah detail, dan ia terkesan dengan kemampuan robot tersebut dalam menyajikan gerakan yang sangat mendetail.
Namun, Choi juga mencatat bahwa "kelemahan kritis" Ever 6 adalah ketidakmampuannya untuk mendengarkan.
Seorang penonton bernama Lee Young-ju, yang memiliki latar belakang dalam musik tradisional Korea, mengungkapkan bahwa meskipun gerakan robot tersebut sempurna dalam menjaga ritme, namun kurang memiliki "nafas" atau kemampuan untuk membuat orkestra siap terlibat secara kolektif dan instan, yang menurutnya sangat penting dalam sebuah pertunjukan.
Beberapa penonton lainnya juga mengungkapkan pandangan serupa. Song In-ho, seorang penonton lainnya, menyebut penampilan Ever 6 terlihat seperti masih berada pada tingkat dasar.
Namun, dia berpendapat bahwa robot tersebut mungkin dapat melakukan semua hal secara mandiri jika dilengkapi dengan kecerdasan buatan untuk memahami dan menganalisis musik.
Meskipun robot humanoid ini memimpin tiga dari lima bagian yang ditampilkan dalam pertunjukan malam itu, termasuk satu yang dilakukan bersama dengan Choi.
Choi sendiri mengungkapkan bahwa itu adalah resital yang menunjukkan bahwa robot dan manusia dapat hidup berdampingan dan saling melengkapi, bukan saling menggantikan. (*Ibs)
Baca Juga: Angkatan Udara Norwegia dan Kongsberg Defense & Aerospace Bangun Fasilitas Perawatan Jet Tempur F-35
Pemimpin Uni Eropa Prihatin dengan Ketegangan di Selat Taiwan dan Mengonfirmasi Kebijakan Satu China
Pewarta Nusantara, Internasional - Para Pemimpin Uni Eropa telah mengungkapkan kekhawatiran mereka terhadap situasi yang sangat tegang di sekitar Selat Taiwan dan mengulangi komitmen blok tersebut terhadap kebijakan Satu China.
Dokumen yang merangkum hasil pertemuan puncak dua hari di Brussel menegaskan bahwa Uni Eropa prihatin dengan meningkatnya ketegangan di Selat Taiwan. Dan menentang segala upaya sepihak untuk mengubah status quo dengan kekerasan atau paksaan.
Mereka juga menegaskan kembali kebijakan Satu China yang telah menjadi konsisten dari Uni Eropa. Perdana Menteri Estonia, Kaja Kallas, juga menekankan pentingnya Uni Eropa memiliki pendekatan sendiri terhadap China, mengingat bahwa mitra transatlantik mereka memiliki pandangan yang sangat kuat tentang masalah tersebut.
Kallas menyatakan bahwa China semakin dilihat sebagai saingan sistemik, dan Uni Eropa harus mempertimbangkan risiko yang ada.
Namun, ia juga menggarisbawahi pentingnya adanya pendekatan Eropa yang seragam dalam hubungan dengan China, di samping pandangan mitra transatlantik.
Selama pertemuan puncak, Dewan Eropa membahas berbagai isu, termasuk perkembangan terkini dalam konflik Ukraina, kerja sama antara UE dan NATO.
Serta hubungan dengan China dalam konteks pertemuan yang akan datang antara UE dan Komunitas Negara Amerika Latin dan Karibia (CELAC). Perwakilan NATO, Jens Stoltenberg, juga turut berpartisipasi dalam pertemuan tersebut.
Konflik mengenai status Taiwan telah berlangsung selama beberapa dekade. Taiwan telah memerintah secara independen dari China daratan sejak tahun 1949, tetapi Beijing menganggap pulau itu sebagai provinsi yang harus bersatu dengan China.
Meskipun Taiwan menyatakan dirinya sebagai entitas otonom, mereka tidak mengumumkan kemerdekaan formal. China menentang setiap kontak resmi dengan Taiwan oleh negara asing dan mempertahankan klaim kedaulatan mereka terhadap pulau itu. (*Ibs)
Baca Juga: Stasiun Radio Pro-Demokrasi Hong Kong Ditutup Akibat Tekanan Politik dan Pembekuan Rekening Bank
Angkatan Udara Norwegia dan Kongsberg Defense & Aerospace Bangun Fasilitas Perawatan Jet Tempur F-35
Pewarta Nusantara, Internasional - Angkatan Udara Norwegia bekerja sama dengan perusahaan Kongsberg Defense & Aerospace telah mengumumkan rencana untuk membangun fasilitas pendukung baru di pangkalan udara Rygge dekat Oslo, Norwegia.
Fasilitas tersebut, yang memiliki nilai sebesar NOK 500 juta ($46,5 juta), akan menjadi pusat perawatan dan solusi terkait untuk armada Jet Tempur F-35 Lightning II di Norwegia.
Selain pemeliharaan rutin, fasilitas ini juga akan menawarkan modifikasi, peningkatan, dan perbaikan sepanjang masa pakai pesawat.
Presiden Pertahanan & Dirgantara Kongsberg, Eirik Lie, menjelaskan bahwa pembangunan depot perawatan di Norwegia merupakan langkah penting untuk mempertahankan dan mengembangkan keahlian dan kapasitas dalam melakukan perawatan dan peningkatan pesawat tempur Norwegia.
Dalam perjanjian ini, Kongsberg Defense & Aerospace berharap dapat memperkuat peran perusahaan sebagai pemasok layanan pemeliharaan di sektor pertahanan.
Selain itu, depot perawatan baru ini juga diharapkan mampu melayani negara-negara Eropa lainnya, termasuk Denmark, Finlandia, Jerman, Belanda, Swiss, Inggris, Italia, dan Polandia.
Fasilitas baru ini dijadwalkan untuk mulai beroperasi pada paruh kedua tahun 2025. Saat ini, Norwegia sudah memiliki pusat perawatan F-35 di pangkalan utama angkatan udara di Orland.
Namun, dengan peningkatan jumlah pesawat F-35 yang dipesan, perluasan fasilitas perawatan menjadi kebutuhan yang mendesak.
Masalah kekurangan mekanik dalam Angkatan Udara Norwegia telah diungkapkan oleh Komisi Pertahanan Norwegia, dan peningkatan fasilitas perawatan ini diharapkan dapat mengatasi tantangan tersebut.
Namun, tantangan lain yang dihadapi adalah merekrut dan mempertahankan tenaga teknis yang cukup untuk pesawat tempur.
Menteri Pertahanan Norwegia, Bjorn Arild Gram, telah menyadari masalah ini dan telah mencoba mencari solusi jangka pendek dan jangka panjang untuk mengatasi kekurangan tersebut. (*Ibs)
Pewarta Nusantara, Internasional - Pemerintah Inggris telah mengumumkan rencana untuk meningkatkan jumlah tempat pemenjaraan di seluruh negeri. Dan salah satu langkah yang diambil adalah melibatkan Narapidana dalam proses pembangunan penjara.
Menurut Sekretaris Negara untuk Kehakiman Inggris, Alex Chalk, narapidana akan terlibat dalam pekerjaan Konstruksi seperti membangun fondasi beton untuk blok rumah penjara lainnya.
Hal ini dianggap sebagai bentuk keadilan di mana mereka yang telah melanggar hukum dan merugikan masyarakat akan membangun tempat yang akan menjadi harta kustodian mereka.
Media Inggris melaporkan bahwa HMP Fosse Way, sebuah penjara baru di Leicestershire, akan melibatkan narapidana dalam program ini.
Mereka akan belajar mengemudikan kendaraan konstruksi melalui simulator dan akan mendapatkan bayaran mingguan sebesar 12,5 hingga 15 pound ($15,7 - $19) untuk pekerjaan yang mereka lakukan di lokasi konstruksi.
Sekretaris Negara Chalk menegaskan bahwa melibatkan narapidana dalam pembangunan penjara memberikan manfaat ganda.
Di satu sisi, mereka mendapatkan kualifikasi dan keterampilan yang dapat mereka gunakan setelah bebas dari penjara, sehingga meningkatkan peluang mereka untuk memulai hidup baru dan menghindari kembali ke dunia kejahatan.
Di sisi lain, masyarakat juga diuntungkan karena upaya ini membantu mengatasi masalah penjara yang penuh sesak dan memperluas kapasitas sistem Penjara di Inggris Raya.
Meskipun pemerintah telah mengalokasikan dana sebesar 4 miliar pound untuk membangun 20.000 tempat pemenjaraan, hingga Juni 2023, baru sekitar 5.200 penjara yang telah dibangun dalam program tersebut.
Ini menunjukkan bahwa masih banyak pekerjaan yang perlu dilakukan untuk mencapai target yang ditetapkan. Upaya ini merupakan bagian dari upaya yang lebih besar untuk memperbaiki sistem penegakan hukum dan keadilan pidana di Inggris Raya.
Termasuk upaya untuk mengurangi tingkat kejahatan, memperbaiki rehabilitasi narapidana, dan memastikan bahwa hukuman yang diberikan sejalan dengan tujuan pemasyarakatan yang efektif. (*Ibs)
Pewarta Nusantara, Internasional - Stasiun Radio Warga online pro-demokrasi Hong Kong akan menghentikan operasinya pada hari Jumat sebagai respons terhadap tekanan politik yang dianggap oleh pendirinya sebagai situasi yang "berbahaya", serta pembekuan rekening bank milik stasiun radio tersebut.
Sejak diluncurkan pada tahun 2005 oleh aktivis veteran Tsang Kin-shing, stasiun penyiaran berbahasa Kanton ini telah menjadi tempat yang banyak diikuti oleh pendengar.
Dengan acara bincang-bincangnya yang kritis terhadap pihak berwenang dan kampanye yang gigih untuk kebebasan pers.
Namun, penutupan stasiun radio ini dianggap sebagai kerugian lebih lanjut bagi keragaman media di Hong Kong. Undang-undang keamanan nasional yang diberlakukan oleh China telah menyebabkan penutupan outlet liberal lainnya, termasuk surat kabar Apple Daily dan Stand News.
Tsang menyatakan dalam posting Facebook-nya bahwa stasiun Radio Warga tidak memiliki pilihan lain selain menangguhkan siaran karena meningkatnya tekanan di Hong Kong.
Pihak berwenang telah menekan perbedaan pendapat dan menangkap aktivis sejak gerakan pro-demokrasi pada tahun 2019 yang melibatkan jutaan orang.
Selain tekanan politik, Tsang juga menyebutkan bahwa rekening bank stasiun radio telah dibekukan. Tanpa memberikan rincian lebih lanjut, Tsang mengungkapkan bahwa pembayaran sewa stasiun hanya dapat dilakukan hingga bulan Agustus.
Pihak berwenang Hong Kong telah berulang kali menegaskan bahwa kebebasan media dihormati dan dijaga oleh undang-undang.
Namun, kelompok hak media Reporters Without Borders (RSF) menurunkan peringkat Hong Kong dalam indeks kebebasan media global tahun ini menjadi peringkat 140 dari 180, menunjukkan adanya erosi kebebasan media seiring dengan pemberlakuan undang-undang keamanan nasional pada tahun 2020.
Radio Warga sendiri telah mengajukan permohonan izin penyiaran pada tahun 2005, namun hingga kini permohonan tersebut tidak pernah diberikan.
Stasiun radio ini juga pernah digerebek oleh Kantor Otoritas Komunikasi (OFCA) karena diduga menggunakan pemancar radio ilegal untuk penyiaran FM. Meskipun demikian, stasiun tersebut tetap beroperasi secara online.
Kejadian serupa juga pernah terjadi pada tahun 2019, ketika empat pria bertopeng memasuki stasiun radio dengan senjata palu dan kelelawar setelah merusak pintu kaca.
Meskipun tidak ada penangkapan yang dilakukan, kasus-kasus ini menunjukkan situasi yang sulit bagi media pro-demokrasi di Hong Kong.
Perjanjian "satu negara, dua sistem" yang mengatur pemerintahan Hong Kong di bawah China hingga tahun 2047 bertujuan untuk menjaga kebebasan dan otonomi kota tersebut.
Namun, dengan perkembangan terkini, banyak yang khawatir akan terjadi penurunan kebebasan media dan demokrasi di Hong Kong. (*Ibs)
Baca Juga: Pakistan Dapatkan Kucuran Dana $3 Miliar dari IMF, Memberikan Kelegaan pada Krisis Keuangan
Pewarta Nusantara, Internasional - Mitra Rusia dalam blok BRICS memahami bahwa pembahasan penyelesaian konflik Ukraina tanpa keterlibatan Moskow akan sia-sia.
Demikian dikatakan oleh Pavel Knyazev, duta besar Kementerian Luar Negeri Rusia dan sous-sherpa Rusia di BRICS, kepada Sputnik pada Jumat (30/6).
Pertemuan di Kopenhagen yang dihadiri oleh keamanan nasional dan penasihat politik dari sejumlah negara, termasuk Brasil, Kanada, Denmark, Uni Eropa, Prancis, Jerman, India, Italia, Ukraina, Arab Saudi, Afrika Selatan, Inggris Raya, Amerika Serikat, Turki, dan Jepang, menjadi ajang untuk membahas penyelesaian konflik Ukraina.
Menurut Andriy Yermak, kepala kantor Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky, kedua belah pihak sepakat untuk melanjutkan konsultasi dalam format ini.
Yermak juga menyatakan keinginan Ukraina untuk menjadi tuan rumah KTT perdamaian global guna membahas Rencana Perdamaian Kiev.
Knyazev menanggapi pertemuan tersebut dengan mengatakan, "Tentang inisiatif ini - ini, seperti yang Anda ketahui, adalah upaya untuk mempromosikan ultimatum yang diusulkan Zelensky dan garis yang dipromosikan oleh pelanggannya di Barat. Semua orang, termasuk mitra BRICS kami, memahami bahwa diskusi mengenai situasi semacam itu di Ukraina atau penyelesaian antara Ukraina dan Rusia tanpa keterlibatan Rusia akan sia-sia."
Pernyataannya menegaskan pentingnya peran Rusia dalam menyelesaikan konflik Ukraina dan mengakui bahwa mitra Rusia dalam blok BRICS juga memahami hal tersebut. (*Ibs)
Baca Juga: IMF Menyetujui Pencairan Bantuan $890 Juta untuk Ukraina