Pemerintah Rencanakan Impor KRL Baru dari Jepang untuk Peremajaan PT Kereta Commuter Indonesia
Pewarta Nusantara, Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves), Luhut Binsar Pandjaitan, mengumumkan bahwa pemerintah akan mengimpor tiga set kereta rel listrik (KRL) baru dari Jepang.
Langkah ini diambil guna memenuhi kebutuhan peremajaan PT Kereta Commuter Indonesia. Luhut menjelaskan bahwa Impor KRL baru ini dilakukan untuk menghindari pelanggaran aturan impor barang bekas yang berumur di atas 20 tahun.
Hal ini sesuai dengan peraturan yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat melalui Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) serta peraturan di Kementerian Perhubungan.
"KRL tersebut akan diimpor dari Jepang. Tujuan kami adalah untuk menghindari impor barang bekas karena itu melanggar peraturan pemerintah terkait impor barang di atas 20 tahun serta peraturan dari Kementerian Perhubungan," ujar Luhut pada Jumat (23/6/2023).
Selain itu, Luhut menegaskan bahwa penolakan terhadap impor KRL bekas sejalan dengan upaya pemerintah untuk membangun industri dalam negeri.
Dalam konteks ini, pemerintah dengan tegas menolak opsi impor KRL bekas dan lebih memilih untuk mendorong produksi KRL dalam negeri.
Langkah ini sejalan dengan upaya untuk mengembangkan industri perkeretaapian nasional yang sudah mampu dan kompeten dalam memenuhi kebutuhan dalam negeri.
Luhut menjelaskan bahwa saat ini pemerintah sedang mendorong PT KCI (Kereta Commuter Indonesia) untuk melakukan pengaturan alur rangkaian kereta guna mencegah terjadinya kepadatan yang menjadi kekhawatiran banyak pihak.
"Meskipun kemungkinan ada kekurangan, yang terpenting adalah kita mengimpor yang baru, bukan yang bekas. Sebanyak tiga set kereta akan diimpor. Selain itu, kami juga akan menyiapkan penyangga tambahan jika diperlukan. Tidak ada masalah," tambahnya.
Meskipun Luhut tidak mengetahui nilai pasti impor KRL baru tersebut, ia memastikan bahwa pengajuan impor akan segera dilakukan, meskipun estimasi waktu kedatangan rangkaian kereta tersebut tidak akan dalam waktu dekat.
Baca juga: Mendag Zulkifli Hasan Kritik Parlemen Uni Eropa atas Kebijakan Diskriminatif
"Tidak bisa dilakukan tahun ini. Namun, itu tidak masalah. Hingga saat ini, semuanya berjalan baik. Jadi, kami akan memindahkan kereta dari rute yang tidak terlalu padat ke rute yang lebih padat," ungkapnya. (*Ibs)
