Abdul Halim Iskandar

Pewarta Nusantara, Jakarta - Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (PDTT), Abdul Halim Iskandar, mengungkapkan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) untuk tahun 2023 mengalami peningkatan menjadi Rp 124 triliun. Jumlah ini meningkat dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang mencapai Rp 117 triliun.

"Dalam kurun waktu satu dekade, pada tahun 2013, APB Desa hanya sebesar Rp 21 triliun. Namun, pada tahun ini angka tersebut melonjak menjadi Rp 124 triliun, atau meningkat enam kali lipat dalam waktu sepuluh tahun," ungkap Abdul Halim Iskandar dalam keterangan tertulis yang dikutip pada Jumat (29/6).

Menurut Menteri Abdul Halim, alokasi anggaran terbesar tersebut bertujuan untuk mendorong pemerataan pembangunan di desa, sesuai dengan amanat yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

"Dalam era sebelum berlakunya UU Nomor 6/2014 tentang Desa, dana pembangunan tidak mencakup seluruh desa. Pada tahun 2011 saja, hanya 54% desa yang terjangkau. Oleh karena itu, amanat UU Desa dijalankan dengan menyalurkan Dana Desa ke seluruh desa, atau setara dengan 100% desa. Dengan demikian, tujuan dari dana desa adalah untuk memeratakan pembangunan," jelasnya.

Lebih lanjut, Abdul Halim menjelaskan bahwa proporsi dana desa masih mendominasi anggaran pendapatan dari tujuh sumber pendapatan desa, yaitu sebesar 54,70%. Posisi kedua diisi oleh alokasi dana desa yang ditransfer dari pemerintah kabupaten/kota, dengan jumlah sebesar 29,45%.

Selain itu, terdapat pula bantuan keuangan dari pemerintah kabupaten/kota yang mencapai 4,03%, sedangkan dari pemerintah provinsi sebesar 2,82%.

Penerimaan dari bagi hasil pajak dan retribusi kabupaten/kota mencapai 3,62%, serta penerimaan lain-lain dan sisa anggaran tahun sebelumnya sebesar 2,74%. Pendapatan asli desa juga berkontribusi sebesar 2,65%.

"Yang menarik, komposisi rencana penggunaan dana desa tahun ini telah bergeser untuk fokus pada pembangunan. Hal ini menandakan bahwa tahun ini desa sedang bangkit dan berupaya keras dalam pembangunan kembali," tegasnya.

Abdul Halim juga menjelaskan bahwa pagu dana desa untuk tahun 2022 mencapai Rp 70 triliun, yang akan ditransfer dalam dua tahap.

Dari jumlah tersebut, sebesar Rp 68 triliun telah ditetapkan untuk ditransfer terlebih dahulu, sementara Rp 2 triliun sisanya akan ditransfer oleh Kementerian Keuangan berdasarkan tingkat kinerja keuangan desa pada tahun tersebut.

Dari besaran pagu dana desa yang telah diterima, sebagian terbesar dialokasikan untuk pelaksanaan pembangunan dengan jumlah Rp 35,9 triliun atau 52,87%.

Persentase ini mengalami peningkatan dari angka sebesar Rp 23,0 triliun atau 33,84% pada tahun 2022.

"Sejalan dengan keputusan pandemi COVID-19, dana desa untuk penanggulangan bencana non alam dan Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa mengalami penurunan dari Rp 29,1 triliun atau 42,90% pada tahun 2022, menjadi Rp 12,0 triliun atau 17,75% pada tahun 2023," paparnya.

Abdul Halim juga menjelaskan bahwa dana desa untuk pemberdayaan masyarakat pada tahun ini mencapai Rp 10,8 triliun atau sekitar 16,98%.

Sedangkan untuk pembinaan kemasyarakatan, dana yang dialokasikan adalah sebesar Rp 3,6 triliun atau 5,35%.

Dana desa yang direncanakan untuk mendukung kegiatan pemerintahan desa mencapai Rp 5,4 triliun atau 8,05% dari total anggaran. (*Ibs)

Baca Juga: Kritik Netizen terhadap Pakaian Ayu Ting Ting saat Potong Daging Kurban: Pantaskah untuk Hari Raya Idul Adha?

Pewarta Nusantara, Jakarta - Mendes PDTT, Abdul Halim Iskandar, mengungkapkan bahwa sistem pengelolaan keuangan di tingkat desa adalah yang paling transparan di dunia.

Pengelolaan keuangan di desa melibatkan partisipasi aktif dari seluruh lapisan masyarakat, dimulai dari tahap perencanaan hingga pelaksanaan program-program pembangunan desa.

Gus Halim, panggilan akrab Mendes PDTT, menyampaikan pengalamannya dalam membahas anggaran di tingkat kabupaten dan provinsi, di mana masyarakat seringkali tidak terlibat dalam pengambilan keputusan terkait program pembangunan.

Namun, melalui musyawarah desa (Musdes), desa memberikan kesempatan kepada semua elemen masyarakat, termasuk kelompok marginal, untuk menyampaikan aspirasi dan terlibat dalam proses pengambilan keputusan.

Setelah Rencana Kerja Desa disusun dan disetujui dalam Musdes, pembahasan selanjutnya adalah Anggaran Pembangunan dan Belanja Desa (APBDees), yang juga melibatkan partisipasi dari semua peserta Musdes.

Gus Halim menekankan bahwa APBDes kemudian ditampilkan secara terbuka di Balai Desa agar dapat diakses oleh masyarakat luas.

Dengan demikian, masyarakat dapat mengawasi dan mengevaluasi program-program yang tercantum dalam APBDes, serta memperoleh informasi mengenai dana desa, alokasi dana, dan hibah yang diberikan.

Hal ini menunjukkan bahwa transparansi dalam penyusunan dan evaluasi pengelolaan keuangan desa lebih baik dibandingkan tingkat kabupaten dan provinsi, di mana akses terhadap APBD seringkali sulit bagi masyarakat.

Gus Halim, yang pernah menjabat sebagai Ketua DPRD Provinsi, mengakui kesulitan masyarakat dalam mengakses APBD. Oleh karena itu, pengelolaan keuangan desa yang transparan dan terbuka memberikan kepercayaan kepada masyarakat, serta mengurangi kemungkinan adanya tudingan korupsi.

Gus Halim menegaskan bahwa dana desa tidak perlu menunggu persetujuan pihak manapun untuk menjalankan program, asalkan program tersebut telah disepakati dalam forum Musdes sebagai wakil tertinggi dari masyarakat desa.

Selain itu, dana desa dapat digunakan untuk berbagai kegiatan yang berhubungan langsung dengan pertumbuhan ekonomi dan peningkatan sumber daya masyarakat desa.

Baca juga: Apresiasi Mendes Halim Terhadap Relawan Desa Tanggap Bencana Diwek Jombang: Dukung Mitigasi Bencana dan Gelar Lomba untuk Masyarakat

Gus Halim menegaskan bahwa jika dana desa digunakan sesuai dengan peruntukannya dan dengan administrasi yang jelas, tidak perlu khawatir adanya tuduhan korupsi.

Kerjasama dengan Kejaksaan dan Kepolisian juga telah dilakukan untuk memastikan penyalahgunaan dana desa dapat dihindari, sehingga kepala desa tidak akan menjadi tersangka korupsi asalkan penggunaan dana sesuai dengan ketentuan yang berlaku. (*Ibs)

Pewarta Nusantara, Jombang - Mendes Halim Memberi Apresiasi untuk Relawan Desa Tanggap Bencana di Diwek, Jombang. Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT), Abdul Halim Iskandar, memberikan apresiasi terhadap terbentuknya Relawan Desa Tanggap Bencana (Destana) di Kecamatan Diwek, Kabupaten Jombang. Destana memiliki peran penting dalam memberikan pertolongan dan bantuan darurat kepada korban bencana sebelum bantuan resmi dari pemerintah atau lembaga lainnya tiba. Dalam lokakarya dan pelatihan relawan Destana, Mendes Halim menyampaikan apresiasinya dan berencana mengadakan lomba mitigasi bencana di Kecamatan Diwek sebagai bentuk dukungan dan mendorong partisipasi aktif masyarakat. Destana di Kecamatan Diwek menjadi satu-satunya yang ada di Indonesia, sehingga Mendes Halim berharap lomba ini akan menjadi motivasi bagi masyarakat Desa Diwek dan memberikan contoh terbaik dalam penanganan bencana. Mendes Halim juga menyoroti pentingnya penanganan bencana di tingkat desa. Menurutnya, masalah bencana selalu ada di semua tingkatan, termasuk di desa-desa. Oleh karena itu, mitigasi bencana harus dilakukan secara masif dan tidak hanya terfokus pada bencana alam, tetapi juga bencana non-alam dan bencana sosial. Gus Halim berharap agar penanggulangan bencana dapat dimulai dari upaya mitigasi yang melibatkan pemahaman masyarakat tentang potensi bencana, persiapan evakuasi, dan pengawasan terhadap lingkungan sekitar, termasuk pesantren. Lokakarya dan pelatihan ini dihadiri oleh kepala desa, sekretaris desa, serta jajaran Forkopimda Kabupaten Jombang, dan warga masyarakat Kecamatan Diwek. Baca juga: Presiden Jokowi: Indonesia Emas 2045, Misi Besar yang Harus Dijalankan dengan Kepemimpinan Berkelanjutan! Dengan adanya Destana, diharapkan penanganan bencana di wilayah tersebut dapat ditingkatkan secara efektif dan berkelanjutan. (*IBs)

Pewarta Nusantara, Jakarta - Mendes Halim Mendorong Tercapainya Target Program Kerja Tahun 2023. Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Abdul Halim Iskandar menegaskan pentingnya mencapai semua target program kerja dan kegiatan yang telah direncanakan pada tahun 2023. Dalam Rakernis Direktorat Jenderal Pengembangan Ekonomi dan Investasi Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi. Mendes Halim memotivasi pegawai untuk memahami peran dan tanggung jawab mereka serta berkontribusi secara maksimal untuk mencapai target-target tersebut. Mendes Halim menggarisbawahi bahwa tahun 2023 menjadi tahun yang krusial, karena merupakan tahun keempat kepemimpinannya sebagai Menteri dan tahun kesembilan bagi pemerintahan Presiden Jokowi dalam memimpin bangsa. Oleh karena itu, ia berharap semua kinerja di tahun tersebut dapat dioptimalkan untuk mencapai hasil yang baik. Selain itu, Mendes Halim juga menekankan pentingnya penggunaan dana desa secara optimal untuk pertumbuhan ekonomi dan peningkatan sumber daya manusia (SDM) di desa. Meskipun dana desa masih menjadi sorotan publik, Mendes Halim menginginkan agar tren Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes) tahun 2023 segera diselesaikan dengan membandingkannya dengan tren APBDes tahun sebelumnya. Hal ini diharapkan dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan yang muncul terkait pemanfaatan dana desa di seluruh desa di Indonesia. Rakernis ini juga membahas prioritas Kemendes PDTT melalui Direktorat Jenderal Pengembangan Ekonomi dan Investasi Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, termasuk memfasilitasi desa ekspor, transformasi ekonomi kampung terpadu, bantuan sarana prasarana kesejahteraan desa, pelatihan bagi pelaku usaha di desa, pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa), gerakan nasional Bangga Buatan Indonesia, dan lainnya. Selama Rakernis, terjadi penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) dan Perjanjian Kerja Bersama (PKB) antara Kemendes PDTT dengan beberapa pihak, termasuk Komunitas Konservasi Indonesia-WARSI, Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Hasanuddin Makassar, serta Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang dan Universitas Pancasila. Baca juga: Kemendes PDTT dan UINSU Medan Jalin Kerja Sama Percepat Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Rakernis ini dihadiri oleh sejumlah pejabat tinggi Kemendes PDTT, seperti Sekjen Taufik Madjid, Inspektur Jenderal Teguh, Dirjen Pengembangan Ekonomi dan Investasi Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Harlina Sulistyorini, Dirjen Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi Danton Ginting, Plt Dirjen Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal Rafdinal, serta Staf Ahli Bidang Pengembangan Wilayah H.M. Nurdin. (*Ibs)

Pewarta Nusantara, Jakarta - Mendes Halim Mendorong Pegawai Desa untuk Mewujudkan Kesejahteraan: Kualitas dan Kuantitas Kerja Harus Seimbang. Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Mendes PDTT), Abdul Halim Iskandar, mengajak seluruh pegawai untuk memberikan totalitas dalam pembangunan desa dan mencapai kesejahteraan yang diharapkan. Mendes Halim juga menekankan pentingnya kepatuhan terhadap waktu dalam mencapai target pekerjaan yang telah direncanakan. Dalam upaya meningkatkan kualitas dan kinerja, Mendes Halim menggarisbawahi pentingnya pelayanan yang berkualitas kepada masyarakat, yang harus menjadi prioritas utama. Dalam sebuah apel gabungan di Lapangan Kemendes PDTT, Mendes Halim menyampaikan pesannya kepada seluruh pegawai untuk terus memantau dan meningkatkan kualitas kerja, serta memperhatikan apa yang perlu dilakukan selama waktu yang tersisa. Mendes Halim menekankan bahwa kuantitas dan kualitas kerja harus seimbang. Hal ini dapat dicapai dengan terus meningkatkan kapasitas diri agar perencanaan pembangunan desa dapat terlaksana secara maksimal. Selain itu, Mendes Halim juga meminta pegawai tidak mengabaikan tugas mereka di semester kedua tahun anggaran 2023. Waktu yang tersisa harus dimanfaatkan dengan baik agar tidak ada rencana kerja yang terhenti atau gagal dilaksanakan. Dalam penutup arahannya, Mendes Halim menekankan pentingnya totalitas pegawai dalam menjalankan tugas sesuai dengan fungsi dan peran masing-masing. Baca juga: Pastikan Jemaah Lansia Terlayani dengan Baik, Kemenag Mendorong Penerapan 4 Pasti di Haji Hal ini menjadi kunci penting dalam pembangunan tidak hanya di 74.961 desa, tetapi juga di seluruh Indonesia. Mendes Halim meyakini bahwa dengan niat yang tulus untuk bangsa dan negara, nilai-nilai tak terhingga akan diperoleh, karena setiap individu memiliki peran penting dalam pembangunan desa dan Indonesia secara keseluruhan. Dalam mencapai kesejahteraan desa, penting bagi pegawai desa untuk memberikan totalitas dalam bekerja sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Kesadaran akan waktu dan kualitas kerja menjadi landasan utama dalam pembangunan yang berkelanjutan dan berhasil. (*Ibs)