Airlangga Hartarto
Pewarta Nusantara, Nasional - Menteri Koordinator Perekonomian RI, Airlangga Hartarto, telah selesai memberikan keterangan sebagai saksi dalam kasus ekspor crude palm oil (CPO) atau bahan baku minyak goreng.
Dalam sesi tanya jawab dengan Kejaksaan Agung (Kejagung), Airlangga mengungkap bahwa telah menjawab 46 pertanyaan dengan penuh tanggung jawab.
Dia menghadiri jumpa pers di Kejagung, Jakarta Selatan, dan menyatakan bahwa jawabannya telah diberikan dengan sebaik-baiknya.
Namun, Airlangga menyatakan bahwa hal-hal lain terkait jawaban tersebut akan dijelaskan oleh penyidik pada waktu yang akan datang.
Sebelumnya, Airlangga dipanggil oleh Kejagung sebagai saksi terkait kasus ekspor CPO, tetapi pada panggilan pertama, dia tidak hadir.
Namun, setelah Kejagung melayangkan surat pemanggilan kembali, Airlangga akhirnya menghadiri panggilan kedua pada Senin (24/7) pagi.
Kasus ekspor CPO ini juga telah menjerat tiga korporasi sebagai tersangka, yaitu Wilmar Group, Permata Hijau Group, dan Musim Mas Group.
Selain itu, dalam perkembangan kasus ini, lima terdakwa yang terlibat dalam ekspor CPO juga telah divonis dengan hukuman 1-3 tahun penjara.
Hakim meyakini bahwa kelima terdakwa terbukti secara sah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama.
Para terdakwa tersebut adalah mantan Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan (Kemendag) RI, Indra Sari Wisnu Wardhana; Weibinanto Halimdjati alias Lin Che Wei; Komisaris WNI, Master Parulian Tumanggor; Senior Manager Corporate Affair PT VAL, Stanley MA; dan General Manager (GM) Bagian General Affair PT MM, Pierre Togar Sitanggang.
Kasus ekspor CPO ini menarik perhatian publik karena melibatkan sejumlah tokoh dan perusahaan besar. Dengan keterangan yang telah diberikan oleh Menteri Koordinator Perekonomian, Airlangga Hartarto, diharapkan kasus ini dapat terungkap dengan baik dan tindak pidana korupsi dapat diatasi dengan tegas.
Pemeriksaan oleh Kejagung dan proses peradilan memberikan harapan bagi masyarakat untuk melihat keadilan ditegakkan dalam kasus ini.
Tersangka dan terdakwa akan menghadapi konsekuensi dari tindakan mereka, dan keadilan harus diupayakan agar kasus serupa tidak terulang di masa depan.
Semua pihak berharap bahwa penguatan hukum dan penegakan keadilan akan memberikan dampak positif bagi perekonomian negara dan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga-lembaga pemerintah. (*Ibs)
Pewarta Nusantara, Solo - Airlangga Hartarto memastikan dirinya akan memenuhi panggilan dari Kejaksaan Agung terkait kasus ekspor crude palm oil (CPO) atau bahan baku minyak goreng.
Saat dimintai konfirmasi mengenai persiapan untuk menghadiri panggilan tersebut, Airlangga hanya berkelakar dengan menjawab bahwa ia membawa bekal untuk makan siang.
Pada kesempatan itu, Airlangga enggan memberikan rincian lebih lanjut terkait panggilan dari Kejagung. Sebelumnya, Kejaksaan Agung telah mengagendakan panggilan terhadap Airlangga untuk dimintai keterangan dalam kasus ekspor CPO pada Selasa pekan lalu.
Namun, Airlangga tidak hadir memenuhi panggilan tersebut dan tidak memberikan konfirmasi alasan mengenai ketidakhadirannya.
Oleh karena itu, Kejaksaan Agung akan melakukan pemanggilan kembali terhadap Airlangga, dan dia diagendakan ulang untuk dimintai keterangan pada hari Senin mendatang.
Kasus ekspor CPO atau bahan baku minyak goreng menjadi sorotan karena melibatkan Airlangga Hartarto, seorang Menteri Koordinator yang berada di jajaran pemerintahan.
Kehadiran Airlangga untuk memberikan keterangan diharapkan dapat memberikan klarifikasi dan kejelasan terkait peristiwa tersebut.
Publik tentu menanti dengan perhatian untuk melihat bagaimana perkembangan selanjutnya dari kasus ini dan bagaimana tanggapan Airlangga terhadap panggilan dari Kejaksaan Agung. Semoga proses hukum ini dapat berjalan dengan transparan dan adil demi kepentingan publik. (*Ibs)
Pewarta Nusantara, Nasional - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, dan Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo, telah melakukan pertemuan untuk membahas pelaksanaan proyek strategis Nasional (PSN) di Jawa Tengah.
Airlangga mengungkapkan bahwa telah ada 37 proyek PSN yang telah berjalan di Jawa Tengah dengan total investasi sebesar Rp258,76 triliun dan menciptakan 66 ribu lapangan kerja.
Beberapa proyek yang telah dilakukan di Jawa Tengah meliputi Jalan Tol Trans Jawa, Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Batang, Waduk Kitaban, Bendungan Randu Gunting, dan pengembangan Bandara Cilacap.
Airlangga juga menyebut bahwa Tol Semarang-Demak, selain sebagai jalan tol, juga berperan sebagai tanggul penangkal banjir rob. Hal ini penting mengingat tingginya ketinggian banjir rob yang telah mencapai 200 cm di wilayah tersebut.
Dalam mengatasi permasalahan banjir rob, Kementerian PPN/Bappenas telah melakukan kajian untuk mengembangkan proyek giant sea wall sepanjang Tol Semarang-Demak.
Hal ini diharapkan dapat membantu dalam mengatasi banjir rob yang sering terjadi di wilayah tersebut. Meskipun demikian, Airlangga menekankan bahwa prioritas utama saat ini adalah menyelesaikan pembangunan Tol Semarang-Demak sebelum melanjutkan proyek giant sea wall.
Baca Juga; Susi Pudjiastuti Bantah Jadi Cawapres Prabowo: ‘Prabowo Tidak Cukup Gila untuk Memilih Orang Gila’
Ganjar Pranowo, sebagai Gubernur Jawa Tengah, juga mengungkapkan beberapa kendala yang dihadapinya dalam menyelesaikan proyek PSN, terutama terkait masalah ganti rugi lahan kepada warga yang terdampak.
Ganjar menjelaskan bahwa sebagai pejabat daerah, tugas utamanya adalah terkait perizinan dan eksekusi proyek, termasuk pembebasan lahan.
Saat ini, pihaknya tengah melakukan sosialisasi kepada masyarakat terkait proses ganti rugi agar masyarakat terlindungi dengan baik.
Airlangga menjelaskan bahwa pertemuan ini diadakan dengan Ganjar Pranowo karena masa jabatannya sebagai gubernur Jawa Tengah akan berakhir dalam waktu dekat.
Hal ini membuat Airlangga ingin memastikan bahwa tidak ada tugas yang terbengkalai dan menjaga kelancaran proyek PSN di Jawa Tengah.
Selain itu, Airlangga menekankan bahwa Jawa Tengah termasuk salah satu daerah yang memiliki Peraturan Presiden (perpres) terkait PSN, bersama dengan Jawa Timur dan Jawa Barat.
Evaluasi proyek-proyek yang akan berakhir pada tahun 2024 dan penentuan proyek-proyek yang diperlukan ke depan juga menjadi fokus dalam pertemuan ini. (*Ibs)
Pewarta Nusantara, Nasional - Ketua Umum Partai Golkar, Airlangga Hartarto, memberikan tanggapan terkait isu mengenai kemungkinan diadakannya Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) untuk menggantikan posisinya dalam partai tersebut.
Menurut Airlangga, isu Munaslub tersebut tidak benar karena mekanisme pergantian ketua umum tidak termasuk dalam struktur Partai Golkar.
Dalam pernyataannya kepada wartawan, Airlangga menjelaskan bahwa Munaslub bukanlah bagian dari mekanisme yang ada di Partai Golkar.
Pergantian ketua umum hanya dapat dilakukan melalui forum tertinggi seperti Rakernas, Rapim, dan Munas yang diadakan secara berkala.
Airlangga juga menanggapi isu Munaslub yang bertujuan untuk mencopotnya dari posisi calon presiden Partai Golkar dengan mengatakan bahwa penentuan calon presiden masih menunggu dinamika yang terjadi dalam koalisi.
Baca Juga; Ariel NOAH dan Melly Mono: Kisah Cinta SMA yang Menyimpan Lagu ‘Yang Terdalam’
Dewan Pakar Partai Golkar juga telah mengadakan rapat internal pada akhir pekan lalu, yang membahas sejumlah rekomendasi terkait pemilu 2024.
Salah satu materi yang dibahas dalam rapat tersebut adalah keputusan Munas Partai Golkar pada tahun 2019 yang menetapkan Airlangga Hartarto sebagai calon presiden dari partai tersebut.
Ridwan Hisjam, anggota Dewan Pakar Partai Golkar, menyatakan bahwa kemungkinan adanya Munaslub untuk mencopot Airlangga Hartarto tidak diabaikan, tergantung pada pemilik suara yang ada.
Dengan adanya penjelasan dari Airlangga Hartarto dan tanggapan Ridwan Hisjam, isu Munaslub dalam Partai Golkar masih menjadi perbincangan dan menarik perhatian publik terkait dinamika politik di dalam partai tersebut. (*Ibs)