Bank Indonesia
Pewarta Nusantara, Jakarta - Bank Indonesia (BI) Siapkan Dana Rp 93 Triliun untuk Memenuhi Kebutuhan Uang Tunai Selama Libur Idul Adha.
Bank Indonesia (BI) telah menyiapkan dana sebesar Rp 93 triliun untuk memenuhi kebutuhan uang tunai selama libur Idul Adha.
Hal ini didasarkan pada proyeksi peningkatan kebutuhan uang pada bulan Juni-Juli 2023, yang mengalami kenaikan sebesar 11,3% dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya.
Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi BI, Erwin Haryono, menjelaskan bahwa BI telah mengambil tiga langkah strategis untuk menjaga ketersediaan uang Rupiah bagi masyarakat.
Pertama, BI memastikan pemenuhan kebutuhan uang tunai sesuai dengan proyeksi yang telah ditetapkan. Kedua, BI berkoordinasi dan bekerja sama dengan berbagai pihak dalam pengedaran uang untuk memastikan kelancaran proses tersebut.
Dan ketiga, BI meningkatkan edukasi mengenai pentingnya "Cinta, Bangga, Paham Rupiah" kepada masyarakat.
BI mencatat bahwa penarikan uang secara nasional di Bank Indonesia sebelum libur Iduladha telah terpenuhi dengan optimal sebesar Rp 18,2 triliun.
Erwin menekankan bahwa BI terus berkoordinasi dan bekerja sama dengan berbagai pihak untuk memastikan ketersediaan uang tunai, sambil mendorong masyarakat untuk beralih ke pembayaran non-tunai.
Selain itu, BI juga melakukan perkuatan koordinasi dan kerja sama dengan perbankan di seluruh Indonesia melalui kantor perwakilan BI di daerah.
Langkah ini diambil untuk memastikan bahwa perbankan memiliki pasokan uang tunai yang cukup guna memenuhi kebutuhan masyarakat selama libur Iduladha.
BI juga memberikan instruksi kepada perbankan untuk memperhatikan kebutuhan uang tunai di daerah yang diperkirakan akan mengalami lonjakan permintaan selama libur panjang ini.
Ketersediaan uang tunai tersebut termasuk pada terminal ATM/CRM di seluruh Indonesia, yang diupayakan agar tetap beroperasi dengan baik demi kenyamanan masyarakat.
Selain upaya tersebut, BI bekerja sama dengan TNI Angkatan Laut (AL) dalam memenuhi kebutuhan uang tunai di wilayah 3T (terdepan, terpencil, dan tertinggal), termasuk untuk mengantisipasi selama libur Idul Adha.
Pada tahun 2023, BI dan TNI AL telah menargetkan sebanyak 17 kali Ekspedisi Rupiah Berdaulat (ERB) untuk memenuhi kebutuhan uang tunai di 85 pulau yang termasuk dalam wilayah 3T.
Hingga bulan Juni 2023, telah dilakukan 8 kali kegiatan ERB yang meliputi 41 pulau, dengan total uang yang telah diedarkan sebesar Rp 90,1 miliar. Selain itu, BI juga mendorong masyarakat untuk semakin mengoptimalkan transaksi pembayaran non-tunai.
Langkah-langkah yang diambil antara lain adalah menggunakan QRIS, memperluas kepesertaan BI-FAST, dan mendorong Penyedia Jasa Pembayaran (PJP) untuk mempersiapkan infrastruktur yang memadai guna menghadapi peningkatan transaksi.
BI mengambil langkah strategis untuk memastikan kelancaran sistem pembayaran non-tunai, termasuk memastikan ketersediaan dan keandalan sistem dan layanan kritikal BI, serta memantau sistem peserta dalam memberikan pelayanan transaksi pembayaran kepada masyarakat.
Semua langkah ini diambil demi menjaga stabilitas dan kenyamanan dalam transaksi keuangan selama libur Iduladha. (*Ibs)
Baca Juga: Dana Desa Tahun 2023 Meningkat Tajam: Perubahan Paradigma Menuju Pemerataan Pembangunan di Desa
Pewarta Nusantara, Jakarta - Menurut data terbaru dari Bank Indonesia (BI), utang luar negeri (ULN) Indonesia pada akhir April 2023 mengalami penurunan menjadi US$403,1 miliar.
Meskipun terjadi kontraksi sebesar 1,3 persen secara tahunan, struktur ULN Indonesia tetap sehat dan terkendali berkat penerapan prinsip kehati-hatian dalam pengelolaannya.
Singapura menempati posisi teratas dalam daftar negara pemberi utang terbesar bagi Indonesia dengan jumlah mencapai US$57,43 miliar.
Diikuti oleh Amerika Serikat di posisi kedua dengan total pinjaman sebesar US$31,67 miliar, dan Jepang menempati posisi ketiga dengan pinjaman sebesar US$23,58 miliar.
China dan Hong Kong lainnya juga turut berperan sebagai pemberi utang signifikan, dengan masing-masing jumlah pinjaman sebesar US$20,42 miliar dan US$17,71 miliar.
Erwin Haryono, Kepala Departemen Komunikasi Bank Indonesia, menekankan bahwa Bank Indonesia dan Pemerintah terus melakukan koordinasi dan pengawasan terhadap ULN Indonesia.
Mereka berupaya menjaga struktur ULN tetap sehat dengan mengoptimalkan peran ULN dalam mendukung pembiayaan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi nasional yang berkelanjutan, sambil meminimalisir risiko yang dapat mempengaruhi stabilitas perekonomian.
Daftar negara pemberi utang terbesar tersebut mencerminkan pentingnya hubungan dan kerjasama ekonomi antara Indonesia dan negara-negara tersebut.
Memiliki struktur ULN yang sehat dan terkendali memberikan kepercayaan kepada investor dan menciptakan stabilitas dalam perekonomian Indonesia.
Di tengah perkembangan ini, perlu juga diperhatikan bahwa penggunaan dana dari pemberi utang harus dilakukan secara bijak dan efektif.
Pemerintah Indonesia perlu mengelola utang dengan hati-hati dan memastikan bahwa dana yang dipinjamkan digunakan untuk investasi yang produktif dan pembangunan yang berkelanjutan.
Selain itu, dengan adanya keterlibatan negara-negara seperti Singapura, Amerika Serikat, Jepang, China, dan Hong Kong sebagai pemberi utang terbesar, dapat terbuka peluang untuk memperkuat kerjasama bilateral dalam berbagai sektor, termasuk perdagangan, investasi, dan transfer teknologi.
Hal ini dapat memberikan manfaat jangka panjang bagi pertumbuhan ekonomi dan pembangunan Indonesia. Namun, di sisi lain, penting juga bagi pemerintah dan Bank Indonesia untuk memantau dengan cermat tingkat keberlanjutan utang.
Perencanaan keuangan yang matang dan pengelolaan risiko yang efektif menjadi kunci dalam menjaga stabilitas keuangan negara dan mencegah terjadinya krisis utang yang dapat berdampak buruk pada perekonomian.
Seiring dengan penurunan ULN Indonesia dan komitmen dalam pengelolaan utang yang bijaksana, diharapkan bahwa pemerintah akan terus berupaya mengoptimalkan penggunaan dana pinjaman untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, memperkuat infrastruktur, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Dalam hal ini, transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan utang menjadi kunci utama untuk memastikan bahwa dana yang dipinjamkan digunakan dengan tepat dan memberikan manfaat maksimal bagi pembangunan negara. (*Ibs)
Pewarta Nusantara, Jakarta - Utang Luar Negeri Pemerintah Indonesia Meningkat Hampir Rp3000 Triliun, Sementara Utang Swasta Mengalami Kontraksi.
Bank Indonesia (BI) mengumumkan bahwa Utang Luar Negeri pemerintah Indonesia mengalami peningkatan sebesar 1,8 persen secara tahunan, mencapai US$194,1 miliar atau sekitar Rp2.905,1 triliun pada akhir April 2023.
Peningkatan ini terjadi setelah mengalami kontraksi sebesar 1,1 persen year-on-year pada bulan Maret sebelumnya.
Erwin Haryono, Kepala Departemen Komunikasi Bank Indonesia, menjelaskan bahwa pertumbuhan utang luar negeri pemerintah ini dipengaruhi oleh penempatan investasi portofolio di pasar Surat Berharga Negara (SBN) domestik.
Sentimen positif dari pelaku pasar global yang tetap terjaga turut berkontribusi dalam peningkatan tersebut. Pemerintah fokus dalam memanfaatkan utang luar negeri untuk mendukung pembiayaan sektor produktif dan prioritas guna menjaga momentum pemulihan ekonomi Indonesia di tengah ketidakpastian perekonomian global.
Pemerintah juga menjaga komitmen untuk mengelola utang luar negeri dengan hati-hati, efisien, dan akuntabel, termasuk dalam menjaga kredibilitas dalam memenuhi kewajiban pembayaran pokok dan bunga tepat waktu.
Berdasarkan data, utang luar negeri pemerintah terbagi dalam berbagai sektor, seperti sektor jasa kesehatan dan kegiatan sosial, administrasi pemerintah, pertahanan, dan jaminan sosial wajib, jasa pendidikan, konstruksi, serta jasa keuangan dan asuransi.
Di sisi lain, utang luar negeri swasta mengalami kontraksi pertumbuhan. Pada April 2023, jumlah utang swasta mencapai US$199,6 miliar, mengalami penurunan dibandingkan dengan bulan sebelumnya.
Secara keseluruhan, total utang luar negeri Indonesia per April 2023 mencapai US$403,1 miliar atau sekitar Rp6.026,34 triliun, juga mengalami penurunan dari bulan sebelumnya.
Data ini menunjukkan perubahan dalam struktur utang luar negeri Indonesia, dengan pemerintah mengalami peningkatan utang untuk mendukung pemulihan ekonomi, sementara utang swasta mengalami kontraksi.
Penting bagi pemerintah untuk terus memantau dan mengelola utang dengan bijaksana guna menjaga stabilitas keuangan negara dan memastikan keberlanjutan pertumbuhan ekonomi yang sehat. (*Ibs)