Gus Halim
Pewarta Nusantara, Nasional - Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Abdul Halim Iskandar berencana melakukan kolaborasi dengan Menteri Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) yang saat ini dijabat oleh mantan Wakil Menteri Desa, Budi Arie.
Kolaborasi ini bertujuan untuk mempercepat digitalisasi, khususnya dalam pembangunan infrastruktur digital hingga ke pelosok desa.
Digitalisasi di wilayah pedesaan menjadi fokus perhatian pemerintah dalam upaya mencapai inklusivitas teknologi dan memperkuat konektivitas di seluruh Indonesia.
Gus Halim, sapaan akrab dari Abdul Halim Iskandar, mengungkapkan bahwa pihaknya tidak terburu-buru dalam menjalin kerja sama dengan Kemenkominfo setelah Budi Arie menjabat sebagai Menteri.
Hal ini dilakukan untuk menguji komitmen Budi Arie terhadap pembangunan desa dan transmigrasi. Namun, Gus Halim menyatakan bahwa Budi Arie telah menunjukkan keseriusannya dalam memahami tantangan digitalisasi di desa, terbukti dengan keprihatinannya atas 12 ribu desa yang belum memiliki akses internet.
Kerja sama antara Kemendes PDTT dan Kemenkominfo menjadi penting dalam upaya bersama mengatasi masalah ini.
Gus Halim juga mengingatkan Budi Arie untuk menetapkan tolak ukur yang jelas mengenai kategori desa yang memiliki akses internet.
Hal ini penting untuk menghindari asumsi bahwa seluruh desa sudah memiliki akses internet hanya karena satu titik di balai desa sudah terdapat sinyal.
Perlunya penentuan tolak ukur yang tepat akan membantu memastikan bahwa upaya digitalisasi di setiap desa berjalan dengan tepat sasaran dan efisien.
Budi Arie menegaskan bahwa digitalisasi adalah suatu keharusan dan harus terus didorong hingga ke pelosok desa.
Dia menjanjikan dukungan penuh bagi program-program Kemendes PDTT yang berfokus pada pembangunan desa dan transmigrasi.
Sementara itu, Paiman Raharjo, yang menggantikan Budi Arie sebagai Wakil Menteri Desa, menyatakan kesiapannya untuk membantu tugas dan tanggung jawab yang diberikan oleh Presiden Joko Widodo kepada Gus Halim dalam mempercepat pembangunan desa di seluruh Indonesia.
Dia menekankan bahwa kerja sama akan berlandaskan kinerja dan berorientasi pada hasil yang nyata guna mencapai kemajuan yang signifikan di wilayah pedesaan.
Kolaborasi antara Kemendes PDTT dan Kemenkominfo dalam upaya mempercepat digitalisasi merupakan langkah penting untuk mengatasi kesenjangan teknologi antara perkotaan dan pedesaan.
Memastikan seluruh desa memiliki akses internet akan membuka akses ke informasi, pendidikan, dan peluang ekonomi yang lebih luas bagi masyarakat pedesaan.
Upaya bersama ini harus diteruskan dengan komitmen dan sinergi dari berbagai pihak terkait guna mencapai visi pemerintah dalam membangun desa yang modern, mandiri, dan berdaya saing. (*Ibs)
Pewarta Nusantara, Nasional - Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, Abdul Halim Iskandar, memperlihatkan upaya pelokalan SDGs (Sustainable Development Goals) dalam High-Level Political Forum on Sustainable Development yang berlangsung di Markas PBB, New York, Amerika Serikat.
Pelokalan SDGs yang dikenal sebagai SDGs Desa merupakan solusi konkret dalam menerapkan pembangunan berkelanjutan di tingkat lokal.
Indonesia memamerkan hasil implementasi SDGs baik di tingkat nasional maupun di tingkat desa dalam pertemuan yang dihadiri delegasi dari 196 negara.
Selain menjadi peserta, Indonesia juga menjadi tuan rumah seminar dengan tema "Driving Changes at the Local Level: Innovative Approaches to Localize the SDGs".
Gus Halim, seperti yang dikutip dari keterangan pers Kemendes PDTT, menyatakan bahwa hampir semua aspek kehidupan terhenti akibat pandemi COVID-19 pada tahun 2020-2022.
Namun, ia menekankan bahwa SDGs merupakan tujuan pembangunan paling komprehensif yang pernah dipahami oleh manusia.
Meskipun ada pesimisme terkait pencapaian SDGs pada tahun 2030 akibat pandemi dan masalah lainnya. Gus Halim menekankan pentingnya pelokalan SDGs hingga tingkat pemerintahan terendah sebagai alternatif untuk mencapai tujuan tersebut secara efektif dan berkelanjutan.
Dalam pertemuan tersebut, Sekjen PBB Antonio Guterres mengajak pimpinan negara untuk menerjemahkan hasil-hasil pertemuan puncak yang telah dilaksanakan, seperti climate summit, food summit, G20, dan G7, ke dalam tindakan di lapangan.
Ia juga mengharapkan partisipasi aktif setiap negara dalam SDGs Summit yang akan berlangsung pada September 2023.
Presiden Economic and Social Council, Lachezara Stoeva, menambahkan bahwa High-Level Political Forum merupakan platform utama untuk mewujudkan komitmen pencapaian SDGs dan mendorong semua pihak untuk terus menjaga ambisi dalam mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan pada tahun 2030. (*IBs)