IMF

Pewarta Nusantara, Nasional - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengungkapkan bahwa kondisi Perekonomian Global saat ini masih sulit, dengan 96 negara atau setengah dari total negara di dunia menjadi 'pasien' Dana Moneter Internasional (IMF).

Hal ini disampaikan oleh Presiden Jokowi dalam Pidato Politiknya di Rakernas Relawan Arus Bawah di Bogor. Jokowi membandingkan dengan krisis ekonomi pada tahun 1997/1998, di mana saat itu hanya ada 10 negara yang menjadi 'pasien' IMF, termasuk Indonesia yang mengalami kehancuran di sektor ekonomi dan pemerintahan.

Meskipun demikian, Jokowi merasa bersyukur bahwa Indonesia masih berada dalam posisi yang baik, dengan pertumbuhan ekonomi yang solid. Pertumbuhan ekonomi tahun lalu mencapai 5,3 persen dan pada kuartal I 2023 mencapai 5,03 persen.

Tingkat inflasi domestik juga terjaga dengan baik, dengan penurunan dari 5 persen menjadi 3,5 persen pada akhir bulan lalu. Jokowi menyampaikan harapannya bahwa dengan mempertahankan kondisi ini, Indonesia dapat menjadi yang terbaik di seluruh dunia dan saat ini sudah menjadi yang terbaik di dalam G20.

Jokowi juga mengingatkan bahwa tidak banyak negara yang dapat bertahan seperti Indonesia dalam menghadapi kondisi sulit. Beberapa negara lain harus menghadapi inflasi tinggi dan lonjakan harga barang yang tidak wajar.

Baca Juga; Gus Yusuf Apresiasi Pondok Pesantren Kreatif Baitul Kilmah Adakan Halaqah Pendidikan Politik Santri

Presiden juga mengungkapkan betapa pentingnya stabilitas harga barang-barang kebutuhan masyarakat, seperti bahan bakar minyak dan pangan, dan menjelaskan bahwa kenaikan harga yang signifikan dapat memicu ketidakpuasan dan aksi demonstrasi.

Oleh karena itu, Jokowi menegaskan bahwa pemerintah fokus bekerja keras untuk menjaga kondisi ekonomi Indonesia agar tetap baik dan tidak tergolong sebagai negara yang mengalami kesulitan ekonomi.

Dalam kesimpulannya, Jokowi menekankan bahwa kondisi di mana 96 negara menjadi 'pasien' IMF, hampir setengah dari jumlah negara di dunia, adalah sesuatu yang sangat mengerikan. Hal ini menjadi motivasi bagi pemerintah untuk terus berupaya menjaga stabilitas ekonomi dan memperkuat posisi Indonesia di kancah global. (*Ibs)

Pewarta Nusantara - Menteri Investasi/BKPM Desak IMF Tidak Ikut Campur dalam Kebijakan Hilirisasi dan Larangan Ekspor.

Dalam suatu konferensi pers di Jakarta, Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia menegaskan bahwa Dana Moneter Internasional (IMF) tidak seharusnya ikut campur dalam kebijakan pemerintah Indonesia terkait dengan larangan ekspor komoditas dan upaya hilirisasi.

Meskipun mengapresiasi pandangan dan rekomendasi IMF mengenai pertumbuhan makro ekonomi di Indonesia, Bahlil menilai sikap IMF sebagai standar ganda, yang sekaligus mendukung hilirisasi namun menentang kebijakan larangan ekspor.

Bahlil menjelaskan bahwa pandangan IMF mengenai kerugian yang akan dialami oleh Indonesia akibat kebijakan larangan ekspor tidaklah tepat.

Baginya, hilirisasi telah membawa penciptaan nilai tambah yang tinggi bagi Indonesia. Sebagai contoh, ekspor nikel pada 2017-2018 hanya mencapai 3,3 juta dolar AS, tetapi dengan menghentikan ekspor nikel dan fokus pada hilirisasi, nilai ekspor Indonesia pada 2022 mencapai hampir 30 miliar dolar AS.

Selain itu, kebijakan hilirisasi juga membawa surplus dalam neraca perdagangan selama 25 bulan berturut-turut dan pertumbuhan signifikan dalam sektor tenaga kerja hingga mencapai 26,9 persen dalam empat tahun terakhir.

Menteri Bahlil menegaskan bahwa kebijakan hilirisasi dan larangan ekspor tetap akan dilakukan oleh Indonesia sebagai upaya untuk meningkatkan kedaulatan negara. Bagi pemerintah Republik Indonesia, hilirisasi bukan hanya tentang menambah nilai ekonomi semata, tetapi juga berhubungan erat dengan kedaulatan dan kemandirian negara.

Bahlil menolak adanya campur tangan negara atau institusi lain dalam menentukan kebijakan dalam negeri Indonesia dan menegaskan pentingnya menjaga integritas dan kesuveranitas negara dalam proses pembangunan dan transformasi ekonomi.

Pandangan IMF mengenai kebijakan larangan ekspor dan hilirisasi tertuang dalam laporan yang berjudul 'IMF Executive Board Concludes 2023 Article IV Consultation with Indonesia,' yang diterbitkan pada Senin (26/6).

Laporan tersebut mencakup tiga poin utama yang menjadi sorotan Kementerian Investasi/BKPM, yaitu pengakuan IMF atas pertumbuhan ekonomi Indonesia di atas 5 persen, pengakuan bahwa investasi langsung asing (FDI) di Indonesia akan terus meningkat sekitar 19 persen.

Dan dukungan terhadap tujuan hilirisasi Indonesia untuk mencapai transformasi struktural dan penciptaan nilai tambah, sambil tetap menentang kebijakan larangan ekspor. (*Ibs)

Baca Juga: Balai Litbang Agama Jakarta dan LD PBNU Gelar Festival Film Pendek Moderasi Beragama 2023

Pewarta Nusantara, Internasional - Pakistan Dapatkan Kucuran Dana $3 Miliar dari IMF dalam Kesepakatan Baru, Meringankan Krisis Keuangan yang Mengancam Kebangkrutan.

Pakistan akhirnya mendapatkan bantuan dana senilai $3 miliar dari Dana Moneter Internasional (IMF) setelah masa penantian yang panjang.

Kesepakatan ini memberikan kelegaan bagi negara yang hampir menghadapi kebangkrutan dan menghadapi krisis pembayaran serta penurunan cadangan devisa.

Meskipun kesepakatan tersebut masih perlu disetujui oleh dewan IMF pada bulan Juli, Menteri Keuangan Pakistan, Ishaq Dar, meresponnya dengan ungkapan kelegaan dan harapan bahwa kesepakatan tersebut segera tercapai.

Bantuan dana senilai $3 miliar ini memberikan angin segar bagi Pakistan yang menghadapi tantangan ekonomi yang serius, termasuk inflasi yang tinggi dan cadangan devisa yang terbatas.

Negara ini sedang menunggu pembebasan sisa $2,5 miliar dari paket bailout senilai $6,5 miliar yang disepakati sebelumnya.

Program standby arrangement baru ini didasarkan pada program tahun 2019 dan mengakui tantangan yang dihadapi oleh Pakistan, termasuk dampak banjir dan kenaikan harga komoditas pasca-perang di Ukraina.

Selain bantuan keuangan, IMF juga meminta Pakistan untuk melakukan reformasi di sektor energi dan mengambil langkah-langkah kebijakan yang mencakup pengurangan subsidi, kenaikan harga energi dan bahan bakar, serta peningkatan suku bunga kebijakan.

Penyesuaian yang diperlukan ini telah menyebabkan inflasi mencapai rekor tertinggi sepanjang masa, namun diharapkan dapat mengembalikan kepercayaan investor dan memulihkan kestabilan ekonomi.

Meskipun bantuan ini memberikan kelegaan sementara, masih ada ketidakpastian mengenai masa depan setelah bulan Juni 2023 dengan adanya pemerintahan baru yang akan berkuasa. (*Ibs)

Baca Juga: IMF Menyetujui Pencairan Bantuan $890 Juta untuk Ukraina

Pewarta Nusantara, Internasional - Dana Moneter Internasional (IMF) mengumumkan pada Kamis (29/6) bahwa mereka telah menyetujui pencairan cicilan bantuan sebesar $890 juta untuk Ukraina.

Pinjaman ini merupakan tahap kedua dari paket bantuan senilai $15,6 miliar yang telah diberikan oleh IMF pada bulan Maret.

Ukraina sebelumnya telah menerima $2,7 miliar pada bulan April setelah menyelesaikan peninjauan pertama terhadap pengaturan yang diperpanjang di bawah Fasilitas Dana yang Diperpanjang (EFF) untuk Ukraina.

Pada tanggal 29 Juni, IMF mengumumkan bahwa rezim Kiev telah membuat kemajuan yang signifikan dalam memenuhi komitmen mereka di bawah program bantuan tersebut, meskipun menghadapi situasi yang sulit.

Menurut laporan dari Sputnik News, Ukraina dapat memenuhi syarat untuk menerima bantuan selanjutnya sebesar $890 juta dari IMF pada bulan Oktober, asalkan negara tersebut memenuhi persyaratan yang diperlukan, termasuk reformasi anti-korupsi.

Pada awalnya, Ukraina mengajukan tawaran untuk bergabung dengan Uni Eropa pada awal tahun lalu, tetapi ambisinya belum memperoleh prospek yang jelas.

Pada Juni 2022, Komisi Eropa menetapkan tujuh syarat, dan pemimpin-pemimpin Uni Eropa kemudian menyatakan Ukraina sebagai negara kandidat untuk bergabung dengan blok tersebut.

Namun, Brussels telah menekankan bahwa proses tersebut sangat rumit dan teknis, yang mungkin memakan waktu bertahun-tahun.

Berita tentang pencairan bantuan IMF muncul di tengah serangan balasan yang goyah dari Ukraina, yang dilaporkan membuat pihak-pihak Barat menjadi kecewa.

Mereka tampaknya menginginkan agar bantuan militer bernilai miliaran yang mereka berikan untuk perang proksi melawan Rusia di Ukraina memberikan hasil yang lebih signifikan.

Pihak berwenang di Kiev semakin marah melihat mitra-mitra Barat mereka mendorong mereka untuk melakukan operasi yang lebih intensif.

"Beberapa mitra mengatakan kepada kami untuk maju dan berperang dengan keras, tetapi mereka juga meluangkan waktu untuk mengirimkan peralatan dan senjata yang kami butuhkan," ujar seorang sumber di intelijen militer Ukraina seperti dikutip dalam laporan media Inggris.

Jenderal AS, Christopher Cavoli, juga mengakui bahwa pasukan Ukraina menghadapi kesulitan dalam melawan pertahanan Rusia.

Ukraina meluncurkan serangan balasan pada awal Juni setelah mengalami beberapa penundaan. Kementerian Pertahanan Rusia telah berulang kali menyatakan bahwa pasukan Ukraina mencoba maju ke arah Donetsk Selatan, Artemovsk (Bakhmut), dan Zaporozhye, tetapi tidak berhasil.

Presiden Rusia, Vladimir Putin, mengungkapkan bahwa Ukraina telah kehilangan 259 tank dan 780 kendaraan lapis baja sejak dimulainya serangan balasan.

Aliran bantuan militer ke Ukraina terus berlanjut, dengan Departemen Pertahanan AS mengumumkan paket bantuan militer tambahan senilai $500 juta pada hari Selasa.

Bantuan tersebut mencakup 30 kendaraan tempur infanteri Bradley, 25 pengangkut personel lapis baja Stryker, sistem anti-pesawat Stinger, serta amunisi tambahan untuk sistem pertahanan Patriot dan sistem HIMARS.

Meskipun Ukraina menerima dukungan senjata yang signifikan, pasukan mereka masih berjuang melawan pertahanan kompleks Rusia yang meliputi parit infanteri, ranjau anti-personel dan anti-tank, pertahanan udara, dan hambatan lainnya.

Perwakilan Tetap Rusia untuk Dewan Keamanan PBB, Vasily Nebenzia, menyatakan bahwa orang-orang Ukraina dikirim ke medan perang seperti "anak domba yang akan disembelih selama 'serangan balasan' Kiev."

Ia juga menekankan bahwa keputusan kolektif Barat untuk memprovokasi konfrontasi langsung dengan kekuatan nuklir adalah tindakan yang tidak realistis dan berbahaya. (*Ibs)

Baca Juga: Laporan PBB Mengungkap Kasus Penyiksaan oleh Pasukan Keamanan Ukraina:

Pewarta Nusantara, Internasional - IMF Menganalisis Fragmentasi Ekonomi Dunia yang Tidak Terhindarkan dalam Penggunaan Dolar sebagai Senjata Perdagangan.

Direktur Eksekutif Rusia di Dana Moneter Internasional (IMF), Aleksei Mozhin, menyampaikan pandangannya bahwa penggunaan dolar oleh Barat sebagai alat perdagangan internasional telah menciptakan fragmentasi Ekonomi Dunia yang tak terhindarkan.

Menurutnya, hal ini tidak hanya tidak bisa diubah, tetapi juga telah memengaruhi dinamika global secara luas. Mozhin menyoroti bahwa perwakilan Barat di IMF berupaya menghindari masalah ini, sementara kepemimpinan organisasi internasional tidak dapat mengabaikan tekanan yang ditimbulkan oleh negara-negara Barat.

Salah satu contoh konkret dari fragmentasi ekonomi dunia yang disebabkan oleh penggunaan dolar sebagai senjata perdagangan adalah sanksi yang diberlakukan oleh Barat terhadap Rusia.

Mozhin menekankan bahwa Rusia telah belajar dari pengalaman tersebut dan tidak akan lagi tergantung pada impor, terutama dalam sektor-sektor ekonomi strategis.

Hal ini mencerminkan kesadaran global bahwa globalisasi telah memaksa negara-negara untuk mengikuti jalur spesialisasi yang menghambat diversifikasi ekonomi, dan proses deglobalisasi diyakini akan berlanjut di masa depan.

Pandangan Mozhin menggambarkan dinamika kompleks dalam hubungan ekonomi global, di mana penggunaan mata uang tertentu sebagai alat perdagangan memiliki konsekuensi yang signifikan terhadap fragmentasi ekonomi dunia.

Baca juga: Temuan Sisa Jasad Manusia di Pegunungan California Tempat Aktor Julian Sands Hilang

Perkembangan ini mengingatkan pentingnya menjaga keseimbangan kekuatan dan kerjasama internasional yang adil, sehingga negara-negara dapat memperjuangkan kepentingan mereka sambil mempertahankan stabilitas global. (*Ibs)

Pewarta Nusantara, Accra - Tim staf Dana Moneter Internasional (IMF) mengumumkan bahwa ekonomi Ghana mulai menunjukkan tanda-tanda stabilitas setelah dimulainya program dukungan tiga tahun IMF.

Dalam kunjungan kerja selama seminggu di negara Afrika Barat tersebut, tim IMF menyatakan bahwa Ghana saat ini mengalami pelemahan inflasi, peningkatan cadangan internasional, dan nilai tukar yang kurang stabil.

Kesimpulan positif ini diperoleh berkat restrukturisasi yang tepat waktu oleh pemerintah Ghana dengan kreditornya. "Sangat penting untuk mengamankan manfaat yang diharapkan dari program yang didukung Dana," ujar tim IMF.

Sejak tahun lalu, Ghana telah menghadapi masalah utang yang meningkat, inflasi yang meroket, depresiasi mata uang yang berkelanjutan, serta kondisi kehidupan yang semakin memburuk bagi warga negara. Oleh karena itu, pemerintah Ghana meminta bantuan dari IMF.

Dalam laporan yang dilansir oleh Xinhua News, Dewan Eksekutif IMF menyetujui pinjaman sebesar 3 miliar dolar AS kepada Ghana pada 17 Mei.

Baca juga: Inovasi Pemuda China dalam Pertanian Cerdas Mendorong Revitalisasi Pedesaan

Pinjaman tersebut bertujuan untuk mendukung program reformasi pemerintah yang berfokus pada pemulihan stabilitas ekonomi makro dan keberlanjutan utang.

Dengan melibatkan reformasi yang luas untuk membangun ketahanan dan mengokohkan dasar ekonomi yang lebih kuat serta pertumbuhan yang inklusif. (*Ibs)

Pewarta Nusantara - Pakistan Menerima Kiriman minyak mentah Rusia Senilai 45.000 Metrik Ton untuk Mengatasi Krisis Energi.

Pakistan menyambut dengan gembira kedatangan kiriman minyak mentah Rusia sebanyak 45.000 metrik ton, sesuai dengan perjanjian yang ditandatangani antara kedua negara pada bulan April.

Menteri Junior Perminyakan Pakistan, Musadik Malik, menyatakan bahwa pasokan rutin minyak mentah dari Rusia akan membantu menurunkan harga bensin di negara tersebut, memberikan dampak positif bagi masyarakat.

Pengiriman pertama telah tiba di Karachi pada hari Minggu, dan kiriman selanjutnya sebanyak 50.000 metrik ton diperkirakan akan tiba akhir pekan ini.

Kedatangan minyak mentah Rusia dianggap sebagai momen penting bagi Pakistan yang sedang menghadapi krisis ekonomi yang serius.

Perdana Menteri Shehbaz Sharif menyambut kedatangan minyak tersebut sebagai "hari transformatif" bagi negara yang tengah berjuang.

Ia menyebutnya sebagai langkah awal dari hubungan baru antara Pakistan dan Federasi Rusia. Rusia, yang terkena sanksi dari Barat karena konflik di Ukraina, melihat kesepakatan ini sebagai peluang baru untuk memasuki pasar minyak Pakistan setelah India dan China.

Pakistan, sebagai negara terpadat kelima di dunia, sedang menghadapi krisis ekonomi yang parah. Negara ini mengalami kekurangan mata uang asing untuk membayar impor bahan bakar, dan cadangan devisa yang terbatas menjadi perhatian serius.

Dalam upaya untuk mengatasi krisis tersebut, Pakistan juga sedang menunggu paket dana talangan senilai $1,1 miliar dari Dana Moneter Internasional (IMF).

Kiriman minyak mentah dari Rusia diharapkan dapat memberikan bantuan dalam menjaga pasokan energi dan meringankan beban ekonomi negara.

Dengan adanya pasokan minyak mentah dari Rusia, Pakistan berharap dapat mengurangi ketergantungan terhadap pasokan energi dari sumber lain dan mencapai stabilitas ekonomi jangka panjang.

Baca juga: Gunung Berapi Mayon Meletus, Ribuan Orang Filipina Mengungsi untuk Menjaga Keselamatan

Kiriman minyak tersebut memberikan harapan baru bagi negara yang sedang berjuang dalam menghadapi tantangan ekonomi yang kompleks. (*Ibs)