Joko Widodo
Pewarta Nusantara, Jakarta - Presiden Joko Widodo dengan tegas menekankan pentingnya memanfaatkan peluang yang ada untuk mewujudkan visi besar Indonesia Emas 2045.
Dalam peluncuran Rancangan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045, Presiden Jokowi menyoroti bonus demografi yang akan dialami oleh Indonesia pada tahun 2030-an, di mana jumlah penduduk usia produktif akan mencapai 68,3 persen dari total populasi.
Presiden mengingatkan bahwa bonus demografi seperti ini hanya terjadi sekali dalam sejarah sebuah negara, dan oleh karena itu, pengelolaannya harus dilakukan dengan baik agar tidak menjadi bencana.
Presiden Jokowi juga menyampaikan keyakinannya bahwa Indonesia memiliki potensi untuk menjadi salah satu ekonomi terbesar di dunia.
Namun, dia mengakui bahwa tantangan untuk mencapai tujuan tersebut tidaklah mudah. Menurut perhitungan dari berbagai lembaga seperti Bappenas, McKinsey, IMF, dan Bank Dunia, angka-angka yang dibutuhkan sudah ada, namun implementasinya memerlukan upaya yang besar.
Dalam upaya mencapai Indonesia Emas 2045, Presiden menekankan pentingnya peningkatan Pendapatan Nasional Bruto (PNB) atau Gross National Income (GNI) serta penurunan tingkat kemiskinan.
Visi tersebut mengarah pada PNB per kapita yang diperkirakan mencapai US$23.000 hingga US$30.300, sementara tingkat kemiskinan diharapkan turun hingga 0,5 hingga 0,8 persen pada tahun 2045.
Presiden Jokowi menggarisbawahi bahwa meskipun tingkat kemiskinan saat ini sudah berada di angka satu digit, masih diperlukan upaya lebih lanjut untuk mencapai tingkat yang lebih rendah.
Baca juga: Keputusan Sensasional Mahkamah Konstitusi Terhadap Sistem Pemilu: Bawaslu Siap Mengawal!
Dengan kepemimpinan yang tegas dan visi jangka panjang yang terencana, Presiden Jokowi mendorong seluruh rakyat Indonesia untuk bekerja keras dalam memanfaatkan peluang yang ada dan menjadikan Indonesia sebagai negara yang gemilang pada tahun 2045. (*IBs)
Pewarta Nusantara, Jakarta - Indonesia Bersiap Masuki Fase Endemi COVID-19: Presiden Jokowi Siap Cabut Status Pandemi dalam Waktu Dekat!.
Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengumumkan bahwa Indonesia akan segera memasuki fase Endemi Covid-19, dengan rencana pencabutan status pandemi dalam waktu dekat.
Dalam keterangan resminya, Presiden Jokowi menjelaskan bahwa rapat terkait Pandemi Covid-19 telah dilakukan, namun masih ada beberapa kajian yang perlu diselesaikan sebelum pengumuman resmi dapat dilakukan.
Presiden Jokowi menekankan pentingnya menyediakan informasi terperinci mengenai jumlah kasus aktif Covid-19, serta pencapaian dalam program vaksinasi.
Meskipun tanggal pasti pengumuman belum dipastikan, namun keputusan akan segera diambil.
Sebelumnya, rapat mengenai pencabutan status pandemi dilakukan di Istana dan dihadiri oleh sejumlah menteri. Evaluasi terhadap berbagai aspek terkait pandemi telah dilakukan oleh pemerintah, dan keputusan akhir tetap berada di tangan Presiden Jokowi.
Baca juga: Darurat Rabies di Kalimantan Barat: 1.931 Kasus Terdaftar, 11 Korban Meninggal Dunia!
Pandemi Covid-19 telah melanda Indonesia sejak Maret 2020 ketika dua kasus pertama ditemukan di Jakarta. Selama lebih dari dua tahun, berbagai pembatasan sosial telah diberlakukan sebagai upaya untuk mengendalikan penyebaran virus.
Pada Desember 2022, Presiden Jokowi mengumumkan pelonggaran pembatasan sosial, yang mengindikasikan langkah-langkah dalam menghadapi pandemi tersebut. (*IBs)
Pewarta Nusantara - Pemerintah telah mengumumkan logo bernama Pohon Hayat sebagai representasi Ibu Kota Negara Nusantara. Logo ini merupakan hasil karya Aulia Akbar, seorang warga Bandung, Jawa Barat.
Aulia, yang merupakan alumnus Institut Teknologi Nasional (Itenas), mengungkapkan bahwa ia tidak membuat logo ini sendirian.
Dia bekerja sebagai bagian dari tim yang terdiri dari beberapa teman dan anggota komunitas yang memberikan kontribusi ide-ide untuk logo Pohon Hayat.
Tim perancang logo IKN terdiri dari alumni dari berbagai universitas, termasuk Itenas, Institut Teknologi Bandung (ITB), Telkom University, dan Binus University.
Proses pembuatan logo Pohon Hayat dilakukan oleh Aulia dan timnya selama sekitar sebulan setelah mereka mengetahui tentang sayembara pembuatan logo IKN.
Mereka melakukan riset dan mencari simbol dan makna yang mewakili Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Logo ini diharapkan dapat mewakili Indonesia secara menyeluruh.
Setelah Pohon Hayat terpilih sebagai Logo IKN Nusantara, Aulia dan timnya menerima hadiah sebesar Rp 185 juta. Namun, bagi mereka, yang lebih penting adalah rasa terhormat dan pengalaman berharga yang mereka dapatkan dari kesempatan ini.
Aulia selalu berharap bahwa desain grafis Indonesia dapat mendukung pemerintah dalam menciptakan kualitas desain grafis Indonesia yang diakui di tingkat global.
Baca juga: Joko Widodo Meluncurkan Logo Baru Ibu Kota Nusantara yang Didesain oleh Mas Aulia Akbar" href="https://www.pewartanusantara.com/presiden-joko-widodo-meluncurkan-logo-baru-ibu-kota-nusantara-yang-didesain-oleh-mas-aulia-akbar/" rel="bookmark">Presiden Joko Widodo Meluncurkan Logo Baru Ibu Kota Nusantara yang Didesain oleh Mas Aulia Akbar
Logo Pohon Hayat dipilih berdasarkan hasil sayembara yang diumumkan oleh Presiden Joko Widodo. Logo ini memiliki makna yang mendalam, dengan lima akar yang melambangkan Pancasila, tujuh batang yang melambangkan tujuh pulau besar Indonesia, dan bunga dengan 17 kelopak yang melambangkan tanggal kemerdekaan RI.
Dengan logo Pohon Hayat ini, diharapkan Ibu Kota Negara Nusantara dapat memiliki identitas yang kuat dan dapat mencerminkan kekayaan budaya, alam, dan keberagaman Indonesia.
Logo ini menjadi simbol yang mempersatukan dan menggambarkan semangat dan nilai-nilai bangsa dalam membangun masa depan yang cerah.
Pewarta Nusantara, Jakarta - Presiden Joko Widodo telah meluncurkan Logo baru Ibu Kota Nusantara (IKN) dengan tema Pohon Hayat.
Logo IKN ini dipilih melalui partisipasi masyarakat dalam pemilihan desain yang berlangsung dari 4 April hingga 20 Mei 2023.
Presiden mengklarifikasi bahwa logo terpilih adalah hasil pilihan masyarakat, bukan keputusan pribadi.
Sebanyak 500.260 orang dari berbagai provinsi di Indonesia ikut berpartisipasi dalam pemilihan logo tersebut.
Logo yang terpilih didesain oleh Mas Aulia Akbar dan menggambarkan pohon hayat sebagai simbol kehidupan.
Presiden berharap logo ini akan memberikan inspirasi bagi IKN untuk menciptakan tempat baru yang menjadi sumber kehidupan bagi seluruh masyarakat Indonesia.
Proses pemilihan logo ini melibatkan Asosiasi Desain Grafis Indonesia (ADGI) sebagai mitra Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN).
Lebih dari 500 desainer berpartisipasi dalam pengumuman terbuka, dan dari 10 desainer terpilih, 5 logo terbaik dipilih oleh Presiden untuk kemudian dipilih oleh masyarakat melalui voting terbuka secara online.
Peluncuran logo baru ini juga melibatkan Kepala OIKN, Bambang Susantono, yang melaporkan kepada Presiden Joko Widodo tentang partisipasi publik dalam proses persiapan dan pembangunan IKN.
Hal ini sejalan dengan arahan Presiden untuk membangun rasa memiliki yang kuat terhadap Ibu Kota Nusantara sebagai refleksi dari kerjasama seluruh masyarakat Indonesia.
Selain meluncurkan logo baru, Bank Negara Indonesia (BNI) juga berperan dalam proses pemilihan logo IKN ini. BNI merasa terhormat dapat berkontribusi dalam sejarah pembuatan logo tersebut.
Sebagai bank yang proaktif dalam transformasi digital, BNI sedang mempersiapkan solusi perbankan yang dibutuhkan untuk mempercepat pembangunan IKN dan mendukung pertumbuhan ekonomi nasional.
Seluruh proses pemilihan logo ini merupakan langkah penting dalam pembangunan Ibu Kota Nusantara. Dengan melibatkan masyarakat dan para desainer, diharapkan identitas visual IKN dapat mencerminkan semangat kebhinekaan, kebersamaan, dan kekayaan maritim Indonesia.
Selain itu, logo Pohon Hayat IKN ini juga diharapkan dapat menjadi simbol kemerdekaan yang abadi dan menginspirasi seluruh masyarakat Indonesia.
Pewarta Nusantara - Presiden mendorong percepatan pengembangan ekosistem Baterai Listrik demi keberlanjutan Energi Hijau.
Presiden Joko Widodo (Jokowi) memberikan dorongan kuat untuk mempercepat investasi dalam pengembangan ekosistem baterai mobil listrik di Kawasan Industri Hijau Bantaeng, Sulawesi Selatan, dan Papua Barat.
Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Bahlil Lahadalia, mengungkapkan hal ini setelah menghadiri rapat yang dipimpin oleh Presiden Jokowi di Istana Merdeka, Jakarta.
Investasi ini akan dilakukan dalam kawasan industri yang berfokus pada energi hijau, dengan pemanfaatan tenaga angin di Sulawesi Selatan dan tambang nikel di Papua.
Bahlil menekankan bahwa percepatan investasi ini harus mematuhi mekanisme dan peraturan perundangan yang berlaku.
Investasi tersebut melibatkan konsorsium dari Inggris dan beberapa perusahaan, termasuk Glencore dari Swiss, Envision dari Inggris, serta Umicore dari Belgia.
Total nilai investasinya diperkirakan mencapai sekitar 9 miliar dolar AS. Dengan kerja sama ini, diharapkan produksi baterai listrik dapat memenuhi kebutuhan domestik dan juga diekspor ke luar negeri, terutama ke Eropa. (setkab.go.id)
Dorongan Presiden ini menunjukkan komitmen pemerintah dalam mengembangkan sektor energi terbarukan dan mempercepat transisi ke mobilitas berkelanjutan.
Dengan pengembangan ekosistem baterai listrik yang lebih maju, diharapkan Indonesia dapat menjadi pusat produksi dan ekspor baterai listrik yang ramah lingkungan, sehingga memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pengurangan emisi gas rumah kaca dan mendukung keberlanjutan energi hijau di masa depan. (*Ibs)
Pewarta Nusantara - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menerima Panitia Seleksi (Pansel) Pemilihan Calon Anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada Selasa (30/05/2023), di Istana Merdeka, Jakarta.
Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani, selaku Ketua Panitia Seleksi, menyampaikan bahwa pansel bertemu dengan Presiden untuk melaporkan hasil seleksi calon anggota Dewan Komisioner OJK sesuai dengan undang-undang.
Menkeu menjelaskan bahwa seleksi dilakukan untuk mengisi dua jabatan baru dalam Dewan Komisioner OJK, yaitu Kepala Eksekutif (KE) pengawas lembaga pembiayaan perusahaan modal ventura, lembaga keuangan mikro, dan lembaga jasa keuangan lainnya, serta Kepala Eksekutif (KE) pengawas inovasi teknologi sektor keuangan, aset keuangan digital, dan aset kripto.
Proses seleksi dimulai pada tanggal 29 Maret 2023 dengan pembukaan pendaftaran calon secara terbuka. Dari 1.345 pendaftar, sebanyak 118 orang memenuhi persyaratan dan berhasil lolos ke tahap seleksi selanjutnya.
Setelah melalui serangkaian tahapan seleksi, delapan orang calon terpilih untuk mengikuti tahap wawancara. Dari delapan calon tersebut, enam nama diantaranya, yaitu Agusman, Adi Budiarso, Budi Santoso, Hasan Fawzi, Erwin Haryono, dan Mardianto Eddiwan Danusaputro, direkomendasikan oleh pansel kepada Presiden.
Selanjutnya, Presiden akan memilih empat dari enam nama tersebut yang akan diserahkan kepada DPR untuk melalui tahap fit and proper test dalam waktu maksimal 45 hari.
Diharapkan bahwa kedua Kepala Eksekutif OJK ini akan dipilih dan dilantik pada tanggal 11 Agustus 2023, sesuai dengan harapan Sri Mulyani. (*Ibs)
Pewarta Nusantara - Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) memimpin rapat terbatas (ratas) di Istana Merdeka, Jakarta pada Senin (29/05/2023), untuk membahas kebijakan golden visa yang ditujukan bagi warga negara asing.
Kebijakan ini bertujuan untuk menarik lebih banyak talenta berkualitas dari berbagai bidang, seperti digitalisasi, kesehatan, riset, dan teknologi.
Menurut Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Sandiaga Salahuddin Uno, kebijakan golden visa ini diharapkan tidak hanya akan menciptakan lapangan kerja, tetapi juga menjadikan Indonesia sebagai pusat pergerakan ekonomi di masa depan, termasuk dalam hal keberlanjutan.
Sandiaga menyatakan bahwa dunia saat ini membutuhkan banyak talenta baru, terutama di sektor ekonomi digital. Oleh karena itu, dengan kebijakan golden visa, diharapkan Indonesia dapat menjadi episentrum dalam pergerakan ekonomi ke depan.
Sandiaga juga berharap bahwa kebijakan ini dapat membawa perubahan yang signifikan bagi Indonesia serta mampu menarik minat dan investasi dari talenta global.
Kebijakan golden visa dengan jangka waktu 5 sampai 10 tahun ini diharapkan menjadi game changer dan mendorong lebih banyak wisatawan, seperti digital nomad dan pengusaha digital, untuk berinvestasi di Indonesia.
Menyinggung mengenai payung hukum kebijakan ini, Menparekraf menyatakan bahwa Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) akan memastikan adanya peraturan yang jelas terkait kebijakan visa ini, termasuk peraturan turunan yang akan diterapkan.
Hal ini disampaikan karena kebijakan visa melibatkan aspek hukum yang harus dipastikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Keputusan mengenai hal ini akan diumumkan oleh Kementerian Hukum dan HAM, termasuk peraturan-peraturan turunannya yang akan diterapkan. (*ibs)