Ma’ruf Amin
Pewarta Nusantara, Semarang - Wakil Presiden (Wapres) Ma'ruf Amin mengungkapkan bahwa pemerintah terus menggiatkan program dan upaya untuk mencegah Kriminalitas Anak di Indonesia.
Salah satu caranya adalah melalui berbagai upaya kolaborasi dengan berbagai instansi terkait. Dalam acara Puncak Peringatan Hari Anak Nasional tahun 2023 dengan tema 'Anak Terlindungi, Indonesia Maju' dan tagline #BeraniKarenaPeduli yang diadakan di Semarang.
Wapres Ma'ruf menegaskan bahwa pemerintah telah aktif menggiatkan berbagai program yang melibatkan Menteri Pemberdayaan Anak dan Perempuan, kerja sama dengan kepolisian, serta pemerintah daerah.
Peningkatan kegiatan semacam ini menjadi momentum penting dalam meningkatkan perlindungan terhadap anak-anak di Indonesia, termasuk melibatkan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) sebagai mitra.
Wapres Ma'ruf juga memberikan penghargaan kepada pemerintah daerah yang telah dinilai sebagai kota dan kabupaten yang layak untuk anak-anak.
Penghargaan Kabupaten/Kota Layak Anak 2023 diberikan kepada 360 kabupaten/kota yang terdiri dari beberapa kategori.
Sementara itu, Penghargaan Provinsi Layak Anak (Provila) diberikan kepada 14 provinsi yang telah berupaya keras dalam mewujudkan kota layak anak dan melibatkan kabupaten/kota di wilayahnya.
Selain itu, pemerintah juga fokus pada pengembangan daerah-daerah perbatasan yang sering disebut sebagai daerah 3T (Terdepan, Terluar, dan Tertinggal), seperti di Timor Leste, Papua Nugini, dan Kalimantan.
Dengan memperbaiki infrastruktur dan fasilitas pendidikan, pemerintah berharap anak-anak di perbatasan tidak lagi mencari pendidikan di negara tetangga.
Baca Juga; Gaya Kepemimpinan Jokowi Menjadi Patokan Mayoritas Publik dalam Memilih Calon Presiden Selanjutnya
Meskipun pemerintah telah berupaya keras dalam melindungi anak-anak, catatan Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) menunjukkan adanya 2.302 kasus kriminalitas anak sebagai pelaku.
Kejahatan pencurian mendominasi dengan 36 persen dari total kasus, diikuti oleh penyalahgunaan narkotika sebesar 15 persen, dan penganiayaan sebesar 10 persen.
Kasus lainnya melibatkan senjata tajam atau bahan peledak, pencabulan atau pelecehan, pembunuhan, pemerkosaan, serta kasus terkait pornografi, penipuan, dan pengancaman dengan kekerasan.
Menghadapi realitas tersebut, kolaborasi dan upaya pencegahan yang lebih kuat menjadi kunci untuk menjaga keamanan dan perlindungan bagi anak-anak Indonesia. (*Ibs)
Pewarta Nusantara, Nasional - Wapres Ma'ruf Amin menegaskan bahwa anak-anak adalah aset berharga bagi bangsa Indonesia dan hak-hak mereka harus dijamin untuk tumbuh dan berkembang tanpa kekerasan dan diskriminasi.
Dalam acara Anugerah Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) Tahun 2023 secara daring, Wapres menyoroti pentingnya UU Perlindungan Anak sebagai bentuk jaminan negara atas hak asasi anak-anak.
Meskipun demikian, Wapres juga menyoroti beberapa tantangan yang perlu diatasi, terutama terkait data pengaduan yang perlu ditangani dengan segera.
Hal ini menjadi prihatin, terutama ketika lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif memiliki tingkat pengaduan tertinggi.
Oleh karena itu, Wapres menekankan pentingnya menjadikan keluarga dan pengasuhan alternatif sebagai lingkungan yang aman dan nyaman bagi perkembangan anak.
Dalam konteks perkembangan anak di Indonesia, Wapres mengutip hasil riset dari World Health Organization (WHO) dan United Nations International Children's Emergency Fund (Unicef) tahun 2020 yang menempatkan Indonesia di peringkat ke-17 dari 180 negara, tertinggal dari beberapa negara tetangga seperti Singapura, Malaysia, Vietnam, dan Thailand.
Indeks tersebut mengukur berbagai aspek kesehatan dan kesejahteraan anak, termasuk pertumbuhan anak, kelangsungan hidup, pendidikan, kekerasan, dan gizi anak.
Dengan hal ini, Wapres menegaskan perlunya penguatan komitmen dan kolaborasi dari seluruh elemen bangsa untuk memastikan pemenuhan hak dan perlindungan anak-anak di Indonesia.
KPAI juga diharapkan untuk memainkan peran yang kuat dalam berbagai upaya perlindungan anak, termasuk penanganan stunting, pelecehan seksual, kekerasan, dan pernikahan dini.
Dalam hal ini, advokasi hukum dan pemulihan korban menjadi hal yang penting. Selain itu, kesadaran masyarakat mengenai hak-hak anak harus ditingkatkan melalui kampanye publik yang efektif, termasuk pencegahan perundungan siber.
Wapres juga mendorong peran orang tua dalam melindungi anak-anak dari segala bentuk pelecehan dan kekerasan serta melaporkan kasus-kasus yang terjadi.
Wapres berharap bahwa kegiatan Anugerah KPAI 2023 dapat menjadi evaluasi terhadap kemajuan perlindungan anak di Indonesia dan menginspirasi seluruh elemen bangsa untuk aktif dan peduli dalam upaya perlindungan anak-anak.
Semua pihak, baik pemerintah, lembaga, maupun masyarakat, diharapkan dapat bersinergi untuk menciptakan lingkungan yang aman dan kondusif bagi tumbuh kembang anak-anak Indonesia. (*Ibs)
Pewarta Nusantara, Nasional - Wakil Presiden, Ma'ruf Amin, mengajukan tantangan kepada pemerintah kabupaten di seluruh Indonesia untuk memperkuat peluang ekonomi dan keuangan syariah.
Visi ambisius Indonesia sebagai Pusat Halal Dunia pada 2024 memerlukan kolaborasi aktif dari tingkat daerah. Dalam Rapat Kerja Nasional Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi) ke-15.
Wapres Ma'ruf menekankan pentingnya inovasi kebijakan dan efektifitas penggunaan anggaran untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif dan berkelanjutan.
Selain fokus pada penguatan ekonomi syariah, Wapres Ma'ruf juga mendorong pemerintah kabupaten untuk menciptakan ekosistem usaha yang ramah investor dan memperkuat rantai pasok lokal hingga mencapai pasar global.
Penekanan ini bertujuan untuk memberdayakan perekonomian lokal dan meningkatkan daya saing daerah di kancah internasional.
Baca Juga; Pemerintah Menegaskan Pentingnya Investasi Pendidikan melalui Beasiswa LPDP
Dalam upaya menuju visi Indonesia sebagai Pusat Halal Dunia, Wapres Ma'ruf menggarisbawahi peran penting Apkasi Otonomi Expo sebagai platform untuk mempromosikan destinasi wisata, komoditas, dan investasi unggulan daerah, termasuk produk dan jasa halal.
Kekayaan wisata halal Indonesia yang menarik dan jumlah wisatawan Muslim dunia yang terus meningkat memberikan potensi besar bagi pertumbuhan ekonomi dan perkembangan sektor pariwisata.
Dengan membangun bisnis wisata yang berkelanjutan, diharapkan akan meningkatkan lapangan kerja dan penghasilan bagi masyarakat setempat serta melestarikan kekayaan budaya lokal.
Komitmen pemerintah kabupaten untuk memperkuat ekonomi syariah dan sektor pariwisata halal merupakan langkah strategis untuk mendukung visi besar Indonesia sebagai Pusat Halal Dunia pada 2024.
Kolaborasi antara pemerintah daerah, masyarakat, dan pelaku usaha diharapkan dapat mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkesinambungan serta memperkuat citra Indonesia sebagai destinasi halal yang menarik bagi wisatawan internasional. (*Ibs)
Transformasi Sukses: Wapres Ma'ruf Amin Tinjau Program Peremajaan Kelapa Sawit Rakyat di Papua Barat
Pewarta Nusantara, Nasional - Wapres Ma'ruf Amin melaksanakan kunjungan penting ke Kampung Wasegi Indah, Distrik Prafi, Kabupaten Manokwari, Papua Barat untuk mengawasi dan mengevaluasi Program Peremajaan Kelapa Sawit Rakyat yang berhasil mengubah lahan seluas 2.044 hektar menjadi kebun kelapa sawit yang produktif.
Program ini merupakan Program Strategis Nasional yang bertujuan untuk meningkatkan produktivitas perkebunan kelapa sawit di seluruh Indonesia.
Dalam kunjungannya, Wapres mengungkapkan bahwa Program PSR memiliki misi penting untuk mengembalikan produktivitas kebun kelapa sawit yang telah mengalami penurunan produktivitas akibat usia yang tua.
Dalam keterangannya, Wapres menjelaskan, "Sawit di daerah ini seluas 9.000 hektar sudah mulai tidak produktif karena usia tua. Dengan adanya Program PSR sejak tahun 2021, diharapkan dapat mengubahnya menjadi produktif lagi dan menghasilkan hasil yang lebih besar."
Selain itu, Wapres juga memberikan dukungan penuh terhadap percepatan pembangunan pabrik kelapa sawit di Papua, dengan harapan hasil panen dapat diolah secara mandiri. Wapres menegaskan, "Saya memerintahkan agar pembangunannya dipercepat dan tidak ditunda-tunda lagi."
Dalam acara tersebut, Wapres juga menyaksikan momen penting seperti Pencanangan dan Penyerahan Rekomendasi Teknis (Rekomtek) Pabrik Kelapa Sawit Rakyat dari Direktur Tanaman Kelapa Sawit dan Aneka Palma Kementerian Pertanian, Ardi Praptono, kepada Ketua Koperasi Produsen Sawit Arfak Sejahtera, Dorteus Paiki.
Baca Juga; Gus Yusuf Apresiasi Pondok Pesantren Kreatif Baitul Kilmah Adakan Halaqah Pendidikan Politik Santri
Wapres juga secara langsung terlibat dalam penanaman bibit kelapa sawit sebagai bentuk dukungan nyata terhadap Program Peremajaan Sawit Rakyat.
Selain itu, dalam kunjungan tersebut, Wapres juga memberikan bantuan dari Program Sosial Bank Indonesia kepada kelompok tani di Kabupaten Manokwari.
Bantuan tersebut meliputi Bantuan Sarana dan Prasarana Kandang Komunal Sapi di Lahan Replanting Sawit kepada Kelompok Tani Sumber Rejeki Kabupaten Manokwari, Bantuan Replikasi Best Practices Metode Sungkup pada Lahan Pertanian Bawang Merah kepada Kelompok Tani Sinar Tani Manokwari, serta Bantuan Sarana dan Prasarana Pendukung Ibadah kepada Masjid Al Muttaqin dan Masjid An Nur Manokwari.
Turut hadir dalam acara tersebut adalah Pj. Gubernur Papua Barat, Paulus Waterpauw, para kepala desa, dan petani kelapa sawit di Kabupaten Manokwari, Papua Barat.
Kunjungan ini menjadi bukti komitmen pemerintah dalam memajukan sektor perkebunan kelapa sawit, serta memberikan dukungan dan bantuan langsung kepada masyarakat lokal. (*Ibs)