Mendes PDTT

Pewarta Nusantara, Nasional - Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Abdul Halim Iskandar berencana melakukan kolaborasi dengan Menteri Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) yang saat ini dijabat oleh mantan Wakil Menteri Desa, Budi Arie.

Kolaborasi ini bertujuan untuk mempercepat digitalisasi, khususnya dalam pembangunan infrastruktur digital hingga ke pelosok desa.

Digitalisasi di wilayah pedesaan menjadi fokus perhatian pemerintah dalam upaya mencapai inklusivitas teknologi dan memperkuat konektivitas di seluruh Indonesia.

Gus Halim, sapaan akrab dari Abdul Halim Iskandar, mengungkapkan bahwa pihaknya tidak terburu-buru dalam menjalin kerja sama dengan Kemenkominfo setelah Budi Arie menjabat sebagai Menteri.

Hal ini dilakukan untuk menguji komitmen Budi Arie terhadap pembangunan desa dan transmigrasi. Namun, Gus Halim menyatakan bahwa Budi Arie telah menunjukkan keseriusannya dalam memahami tantangan digitalisasi di desa, terbukti dengan keprihatinannya atas 12 ribu desa yang belum memiliki akses internet.

Kerja sama antara Kemendes PDTT dan Kemenkominfo menjadi penting dalam upaya bersama mengatasi masalah ini.

Gus Halim juga mengingatkan Budi Arie untuk menetapkan tolak ukur yang jelas mengenai kategori desa yang memiliki akses internet.

Hal ini penting untuk menghindari asumsi bahwa seluruh desa sudah memiliki akses internet hanya karena satu titik di balai desa sudah terdapat sinyal.

Perlunya penentuan tolak ukur yang tepat akan membantu memastikan bahwa upaya digitalisasi di setiap desa berjalan dengan tepat sasaran dan efisien.

Budi Arie menegaskan bahwa digitalisasi adalah suatu keharusan dan harus terus didorong hingga ke pelosok desa.

Dia menjanjikan dukungan penuh bagi program-program Kemendes PDTT yang berfokus pada pembangunan desa dan transmigrasi.

Baca Juga; Keterlibatan Pejabat Tinggi Perekonomian dalam Kasus Ekspor CPO: Dilema Etika dan Implikasi Politik yang Memburamkan Citra Pemerintah

Sementara itu, Paiman Raharjo, yang menggantikan Budi Arie sebagai Wakil Menteri Desa, menyatakan kesiapannya untuk membantu tugas dan tanggung jawab yang diberikan oleh Presiden Joko Widodo kepada Gus Halim dalam mempercepat pembangunan desa di seluruh Indonesia.

Dia menekankan bahwa kerja sama akan berlandaskan kinerja dan berorientasi pada hasil yang nyata guna mencapai kemajuan yang signifikan di wilayah pedesaan.

Kolaborasi antara Kemendes PDTT dan Kemenkominfo dalam upaya mempercepat digitalisasi merupakan langkah penting untuk mengatasi kesenjangan teknologi antara perkotaan dan pedesaan.

Memastikan seluruh desa memiliki akses internet akan membuka akses ke informasi, pendidikan, dan peluang ekonomi yang lebih luas bagi masyarakat pedesaan.

Upaya bersama ini harus diteruskan dengan komitmen dan sinergi dari berbagai pihak terkait guna mencapai visi pemerintah dalam membangun desa yang modern, mandiri, dan berdaya saing. (*Ibs)

Pewarta Nusantara, Nasional - Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, Abdul Halim Iskandar, memperlihatkan upaya pelokalan SDGs (Sustainable Development Goals) dalam High-Level Political Forum on Sustainable Development yang berlangsung di Markas PBB, New York, Amerika Serikat.

Pelokalan SDGs yang dikenal sebagai SDGs Desa merupakan solusi konkret dalam menerapkan pembangunan berkelanjutan di tingkat lokal.

Indonesia memamerkan hasil implementasi SDGs baik di tingkat nasional maupun di tingkat desa dalam pertemuan yang dihadiri delegasi dari 196 negara.

Selain menjadi peserta, Indonesia juga menjadi tuan rumah seminar dengan tema "Driving Changes at the Local Level: Innovative Approaches to Localize the SDGs".

Gus Halim, seperti yang dikutip dari keterangan pers Kemendes PDTT, menyatakan bahwa hampir semua aspek kehidupan terhenti akibat pandemi COVID-19 pada tahun 2020-2022.

Namun, ia menekankan bahwa SDGs merupakan tujuan pembangunan paling komprehensif yang pernah dipahami oleh manusia.

Baca Juga; KPK Akan Panggil Pejabat Bea Cukai untuk Klarifikasi LHKPN: Dugaan Kejanggalan Kepemilikan Harta Ditelusuri

Meskipun ada pesimisme terkait pencapaian SDGs pada tahun 2030 akibat pandemi dan masalah lainnya. Gus Halim menekankan pentingnya pelokalan SDGs hingga tingkat pemerintahan terendah sebagai alternatif untuk mencapai tujuan tersebut secara efektif dan berkelanjutan.

Dalam pertemuan tersebut, Sekjen PBB Antonio Guterres mengajak pimpinan negara untuk menerjemahkan hasil-hasil pertemuan puncak yang telah dilaksanakan, seperti climate summit, food summit, G20, dan G7, ke dalam tindakan di lapangan.

Ia juga mengharapkan partisipasi aktif setiap negara dalam SDGs Summit yang akan berlangsung pada September 2023.

Presiden Economic and Social Council, Lachezara Stoeva, menambahkan bahwa High-Level Political Forum merupakan platform utama untuk mewujudkan komitmen pencapaian SDGs dan mendorong semua pihak untuk terus menjaga ambisi dalam mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan pada tahun 2030. (*IBs)

Pewarta Nusantara, Jakarta - Mendes PDTT, Abdul Halim Iskandar, mengungkapkan bahwa sistem pengelolaan keuangan di tingkat desa adalah yang paling transparan di dunia.

Pengelolaan keuangan di desa melibatkan partisipasi aktif dari seluruh lapisan masyarakat, dimulai dari tahap perencanaan hingga pelaksanaan program-program pembangunan desa.

Gus Halim, panggilan akrab Mendes PDTT, menyampaikan pengalamannya dalam membahas anggaran di tingkat kabupaten dan provinsi, di mana masyarakat seringkali tidak terlibat dalam pengambilan keputusan terkait program pembangunan.

Namun, melalui musyawarah desa (Musdes), desa memberikan kesempatan kepada semua elemen masyarakat, termasuk kelompok marginal, untuk menyampaikan aspirasi dan terlibat dalam proses pengambilan keputusan.

Setelah Rencana Kerja Desa disusun dan disetujui dalam Musdes, pembahasan selanjutnya adalah Anggaran Pembangunan dan Belanja Desa (APBDees), yang juga melibatkan partisipasi dari semua peserta Musdes.

Gus Halim menekankan bahwa APBDes kemudian ditampilkan secara terbuka di Balai Desa agar dapat diakses oleh masyarakat luas.

Dengan demikian, masyarakat dapat mengawasi dan mengevaluasi program-program yang tercantum dalam APBDes, serta memperoleh informasi mengenai dana desa, alokasi dana, dan hibah yang diberikan.

Hal ini menunjukkan bahwa transparansi dalam penyusunan dan evaluasi pengelolaan keuangan desa lebih baik dibandingkan tingkat kabupaten dan provinsi, di mana akses terhadap APBD seringkali sulit bagi masyarakat.

Gus Halim, yang pernah menjabat sebagai Ketua DPRD Provinsi, mengakui kesulitan masyarakat dalam mengakses APBD. Oleh karena itu, pengelolaan keuangan desa yang transparan dan terbuka memberikan kepercayaan kepada masyarakat, serta mengurangi kemungkinan adanya tudingan korupsi.

Gus Halim menegaskan bahwa dana desa tidak perlu menunggu persetujuan pihak manapun untuk menjalankan program, asalkan program tersebut telah disepakati dalam forum Musdes sebagai wakil tertinggi dari masyarakat desa.

Selain itu, dana desa dapat digunakan untuk berbagai kegiatan yang berhubungan langsung dengan pertumbuhan ekonomi dan peningkatan sumber daya masyarakat desa.

Baca juga: Apresiasi Mendes Halim Terhadap Relawan Desa Tanggap Bencana Diwek Jombang: Dukung Mitigasi Bencana dan Gelar Lomba untuk Masyarakat

Gus Halim menegaskan bahwa jika dana desa digunakan sesuai dengan peruntukannya dan dengan administrasi yang jelas, tidak perlu khawatir adanya tuduhan korupsi.

Kerjasama dengan Kejaksaan dan Kepolisian juga telah dilakukan untuk memastikan penyalahgunaan dana desa dapat dihindari, sehingga kepala desa tidak akan menjadi tersangka korupsi asalkan penggunaan dana sesuai dengan ketentuan yang berlaku. (*Ibs)

Pewarta Nusantara, Jombang - Mendes Halim Memberi Apresiasi untuk Relawan Desa Tanggap Bencana di Diwek, Jombang. Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT), Abdul Halim Iskandar, memberikan apresiasi terhadap terbentuknya Relawan Desa Tanggap Bencana (Destana) di Kecamatan Diwek, Kabupaten Jombang. Destana memiliki peran penting dalam memberikan pertolongan dan bantuan darurat kepada korban bencana sebelum bantuan resmi dari pemerintah atau lembaga lainnya tiba. Dalam lokakarya dan pelatihan relawan Destana, Mendes Halim menyampaikan apresiasinya dan berencana mengadakan lomba mitigasi bencana di Kecamatan Diwek sebagai bentuk dukungan dan mendorong partisipasi aktif masyarakat. Destana di Kecamatan Diwek menjadi satu-satunya yang ada di Indonesia, sehingga Mendes Halim berharap lomba ini akan menjadi motivasi bagi masyarakat Desa Diwek dan memberikan contoh terbaik dalam penanganan bencana. Mendes Halim juga menyoroti pentingnya penanganan bencana di tingkat desa. Menurutnya, masalah bencana selalu ada di semua tingkatan, termasuk di desa-desa. Oleh karena itu, mitigasi bencana harus dilakukan secara masif dan tidak hanya terfokus pada bencana alam, tetapi juga bencana non-alam dan bencana sosial. Gus Halim berharap agar penanggulangan bencana dapat dimulai dari upaya mitigasi yang melibatkan pemahaman masyarakat tentang potensi bencana, persiapan evakuasi, dan pengawasan terhadap lingkungan sekitar, termasuk pesantren. Lokakarya dan pelatihan ini dihadiri oleh kepala desa, sekretaris desa, serta jajaran Forkopimda Kabupaten Jombang, dan warga masyarakat Kecamatan Diwek. Baca juga: Presiden Jokowi: Indonesia Emas 2045, Misi Besar yang Harus Dijalankan dengan Kepemimpinan Berkelanjutan! Dengan adanya Destana, diharapkan penanganan bencana di wilayah tersebut dapat ditingkatkan secara efektif dan berkelanjutan. (*IBs)

Pewarta Nusantara, Suroboyo - Gus Halim, Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT), mendorong pemanfaatan teknologi dengan melalui aplikasi digital untuk meningkatkan efisiensi, produktivitas, dan daya saing koperasi di berbagai aspek operasional dan pelayanan kepada masyarakat. Namun, ia menekankan bahwa pemanfaatan teknologi harus senantiasa berakar pada budaya desa. Pesan tersebut disampaikan Gus Halim saat meluncurkan aplikasi digital Koperasi Urun Dana Sejahtera dengan tema "Kebangkitan Pengusaha" di Grand INNA Tunjungan, Surabaya, pada tanggal 14 Juni. Gus Halim menyatakan bahwa aplikasi Koperasi Urun Dana Sejahtera Jawa Timur diimplementasikan untuk kepentingan kesejahteraan warga masyarakat desa. Gus Halim menjelaskan bahwa koperasi dapat membantu mengembangkan potensi ekonomi masyarakat desa dengan menyediakan peluang usaha dan pemasaran bersama. Melalui kerja sama dan kolaborasi, masyarakat desa dapat mengakses sumber daya dan modal yang lebih besar. Dalam peluncuran aplikasi Koperasi Urun Dana Sejahtera ini, Gus Halim berharap bahwa itu dapat memudahkan dan meningkatkan kesejahteraan warga masyarakat desa. Namun, ia juga mengingatkan pentingnya mengikuti perkembangan teknologi sambil tetap berpegang pada akar budaya. Gus Halim menyatakan bahwa koperasi memiliki peran penting dalam meningkatkan perekonomian desa karena seringkali menyediakan akses ke modal dan kredit yang sulit diperoleh oleh individu atau kelompok kecil di desa. Hal ini menjadi alasan mengapa Gus Halim selalu mendukung keberadaan koperasi dalam meningkatkan perekonomian di desa. Ia juga mengungkapkan bahwa, ketika dipanggil oleh Presiden, ada dua hal yang menjadi pesan utama Presiden untuk dilaksanakan, yaitu pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Gus Halim menjelaskan bahwa pertumbuhan ekonomi dan peningkatan sumber daya manusia adalah dua hal yang menjadi fokusnya. Baca juga: JATAM: Kemitraan Eksploitatif JETP Indonesia Tidak Menjawab Krisis Iklim dengan Benar Melalui dana desa yang dialokasikan melalui APBN, ia berusaha untuk memberikan dampak yang signifikan dalam pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia di 74.961 desa di Indonesia. Peluncuran aplikasi Koperasi Urun Dana Sejahtera ini dihadiri oleh puluhan pelaku usaha dan pegiat koperasi yang berasal dari seluruh wilayah Jawa Timur. Acara ini menjadi platform bagi para pelaku usaha dan pegiat koperasi untuk berinteraksi dan berbagi pengalaman serta memperluas jaringan kerja sama di tingkat regional. (*Ibs)