Nasional
Blitar,- Ribuan petani yang berasal dari berbagai daerah yang masuk dalam wilayah KPH Blitar melakukan aksi demo di Kantor KPH Blitar, Kejaksaan serta DPRD Kabupaten Blitar, Selasa (31/10/2023). Aksi Demo petani tersebut mengatasnamakan Serikat Petani Jawa Selatan Menggugat (SPJSM).
Aksi demo ribuan petani tersebut dimulai dari Jalan Sukarno-Hatta menuju Kantor KPH Blitar dengan melakukan longmarch dengan pengawalan ketat aparat kepolisian. Setibanya di depan Kantor KPH Blitar puluhan aparat kepolisian sudah berjaga untuk mengantisipasi para pendemo.
Aksi ini dipimpin langsung oleh mohammad Trijanto dari Ratu Adil dan Joko Agus Prastyo sebagai kordinator SPJSM. Dalam orasinya Mohammad Trijanto mengatakan kepada para petani untuk melawan mafia tanah dan mafia hutan.
Beberapa tuntutan yang disuarakan saat diantaranya adalah pelaksanaan Program Perhutanan Sosial dan Reforma Agraria Tanpa KKN, tangkap dan pecat oknum Perum Perhutani di Kabupaten Blitar yang terbukti menghambat dan menggagalkan kebijakan KHDPK, tangkap oknum Perhutani yang terbukti mengintimidasi petani, merevisi Peta Indikatif Area Perhutanan Sosial yang ke- 8 (PIAPS 8) serta Bongkar konspirasi tambak udang illegal di kawasan hutan lindung KPH Perum Perhutani Blitar.
Menurut Trijanto bahwa di Blitar telah terjadi adanya dugaan pembangkangan terhadap pemerintah pusat. Pada 22 april 2022 Kementrian KLHK sudah menetapkan area KHDPK yang dikeluarkan dari area kerja Perum Perhutani. Perhutani telah menggugat KLHK tapi kalah. Namun faktanya saat ini Perhutani dan Kejaksaan telah menakuti masyarakat. Agar masyarakat di wilayah KHDPK untuk menandatangani PKS. Padahal area kehutanan kewenangan blada di kementrian. Maka untuk itu akan dilaporkan ke presiden kementrian dan kepolisian terkait hal ini.
" Padahal hutan lindung bisa dibuat komersil oleh pemilik modal. Salah satunya adalah tambak udang. Dan saat ini masyarakat yang mengelola KHDPK di takut takuti pihak Perhutani dan Kejaksaan. Maka hal ini harus diusut tuntas adanya dugaan permainan ini." Ujar Trijanto.
Sementara itu ADM KPH Perhutani Blitar Muklisin mengatakan bahwa para pendemo melakukan aksi merupakan hak yang dilindungi undang-undang, berpendapat di muka umumSelain itu pihak Perhutani juga sudah melaksanakan penertiban.
" Artinya kita tetap berbenah dengan kondisi saat ini. Dimana Perhutani KPH Blitar maka berusaha agar bisa memberikan kontribusi kepada negara." Ujar Muklisin.
Para peserta aksi demo ini setelah melakukan aksi di Kantor KPH Perhutani Blitar kemudian melanjutkan aksi menuju Kejaksaan Negeri Blitar untuk memberikan informasi dan bukti terkait dengan dugaan permasalahan terkait dengan lahan.(af)
Pewarta Nusantara, Nasional - Jumlah Orang Miskin di Indonesia masih mencapai 25,9 juta jiwa pada Maret 2023, menurut laporan Badan Pusat Statistik (BPS).
Meskipun terjadi penurunan jumlah orang miskin di seluruh wilayah kecuali Sulawesi, Pulau Jawa dan Sumatera masih menjadi daerah dengan jumlah orang miskin terbanyak.
Dalam konferensi pers yang diselenggarakan pada Senin (17/7/2023), Sekretaris Utama BPS, Atqo Mardiyanto, menyampaikan informasi ini.
Ia menjelaskan bahwa penduduk miskin masih terkonsentrasi di Pulau Jawa dan Sumatera pada bulan Maret 2023.
Data BPS menunjukkan bahwa di Pulau Jawa terdapat 13,62 juta jiwa yang hidup dalam kemiskinan, yang merupakan 52,59 persen dari total jumlah orang miskin di Indonesia.
Sementara itu, di Sumatera terdapat 5,67 juta jiwa atau 21,89 persen dari total penduduk miskin pada akhir Maret 2023.
Pulau Kalimantan memiliki jumlah orang miskin terendah, yaitu hanya 970 ribu jiwa. Secara keseluruhan, tingkat kedalaman dan keparahan kemiskinan di Indonesia menunjukkan penurunan baik di perkotaan maupun perdesaan, yang menandakan adanya perbaikan kondisi kehidupan masyarakat dibandingkan dengan tahun sebelumnya.
"Atqo menjelaskan, 'Pada Maret 2023, baik indeks kedalaman maupun keparahan kemiskinan menunjukkan penurunan dibandingkan dengan September 2022,'" pungkasnya.
Baca Juga; Nasional di Jawa Tengah Capai Rp258 Triliun, Ciptakan 66 Ribu Lapangan Kerja" href="https://www.pewartanusantara.com/proyek-strategis-nasional-di-jawa-tengah-capai-rp258-triliun-ciptakan-66-ribu-lapangan-kerja/" rel="bookmark">Proyek Strategis Nasional di Jawa Tengah Capai Rp258 Triliun, Ciptakan 66 Ribu Lapangan Kerja
Meskipun terjadi penurunan jumlah orang miskin, penting untuk terus melaksanakan upaya penanggulangan kemiskinan guna mencapai target penurunan yang lebih signifikan dan memastikan kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia.
Di tengah penurunan jumlah orang miskin yang terjadi, upaya penanggulangan kemiskinan tetap harus terus dilakukan untuk mencapai target penurunan yang lebih signifikan dan memastikan kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia.
Kendati demikian, perlu dipahami bahwa mengatasi masalah kemiskinan tidaklah mudah dan membutuhkan kerja sama dari berbagai pihak, baik pemerintah, sektor swasta, maupun masyarakat sipil.
Pemerintah perlu memperkuat kebijakan dan program-program yang mampu meratakan distribusi pendapatan, meningkatkan akses terhadap layanan dasar seperti pendidikan dan kesehatan, serta memberdayakan masyarakat melalui pelatihan dan program peningkatan keterampilan.
Selain itu, diperlukan pula kerjasama dengan sektor swasta dalam menciptakan lapangan kerja yang berkualitas dan berkelanjutan.
Baca Juga; Susi Pudjiastuti Bantah Jadi Cawapres Prabowo: ‘Prabowo Tidak Cukup Gila untuk Memilih Orang Gila’
Masyarakat juga memiliki peran penting dalam mengatasi kemiskinan. Dukungan dan partisipasi aktif dari masyarakat dalam program-program pengentasan kemiskinan dapat mempercepat proses pemulihan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan.
Selain itu, kesadaran sosial juga perlu ditingkatkan agar masyarakat lebih peduli dan membantu sesama yang membutuhkan.
Dalam hal ini, sinergi antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat menjadi kunci utama dalam mengatasi masalah kemiskinan.
Diperlukan upaya bersama untuk memastikan bahwa tidak ada lagi warga negara yang hidup dalam kondisi miskin, sehingga setiap individu memiliki kesempatan yang sama untuk menggapai kualitas hidup yang lebih baik. (*Ibs)
Pewarta Nusantara, Nasional - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, dan Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo, telah melakukan pertemuan untuk membahas pelaksanaan proyek strategis Nasional (PSN) di Jawa Tengah.
Airlangga mengungkapkan bahwa telah ada 37 proyek PSN yang telah berjalan di Jawa Tengah dengan total investasi sebesar Rp258,76 triliun dan menciptakan 66 ribu lapangan kerja.
Beberapa proyek yang telah dilakukan di Jawa Tengah meliputi Jalan Tol Trans Jawa, Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Batang, Waduk Kitaban, Bendungan Randu Gunting, dan pengembangan Bandara Cilacap.
Airlangga juga menyebut bahwa Tol Semarang-Demak, selain sebagai jalan tol, juga berperan sebagai tanggul penangkal banjir rob. Hal ini penting mengingat tingginya ketinggian banjir rob yang telah mencapai 200 cm di wilayah tersebut.
Dalam mengatasi permasalahan banjir rob, Kementerian PPN/Bappenas telah melakukan kajian untuk mengembangkan proyek giant sea wall sepanjang Tol Semarang-Demak.
Hal ini diharapkan dapat membantu dalam mengatasi banjir rob yang sering terjadi di wilayah tersebut. Meskipun demikian, Airlangga menekankan bahwa prioritas utama saat ini adalah menyelesaikan pembangunan Tol Semarang-Demak sebelum melanjutkan proyek giant sea wall.
Baca Juga; Susi Pudjiastuti Bantah Jadi Cawapres Prabowo: ‘Prabowo Tidak Cukup Gila untuk Memilih Orang Gila’
Ganjar Pranowo, sebagai Gubernur Jawa Tengah, juga mengungkapkan beberapa kendala yang dihadapinya dalam menyelesaikan proyek PSN, terutama terkait masalah ganti rugi lahan kepada warga yang terdampak.
Ganjar menjelaskan bahwa sebagai pejabat daerah, tugas utamanya adalah terkait perizinan dan eksekusi proyek, termasuk pembebasan lahan.
Saat ini, pihaknya tengah melakukan sosialisasi kepada masyarakat terkait proses ganti rugi agar masyarakat terlindungi dengan baik.
Airlangga menjelaskan bahwa pertemuan ini diadakan dengan Ganjar Pranowo karena masa jabatannya sebagai gubernur Jawa Tengah akan berakhir dalam waktu dekat.
Hal ini membuat Airlangga ingin memastikan bahwa tidak ada tugas yang terbengkalai dan menjaga kelancaran proyek PSN di Jawa Tengah.
Selain itu, Airlangga menekankan bahwa Jawa Tengah termasuk salah satu daerah yang memiliki Peraturan Presiden (perpres) terkait PSN, bersama dengan Jawa Timur dan Jawa Barat.
Evaluasi proyek-proyek yang akan berakhir pada tahun 2024 dan penentuan proyek-proyek yang diperlukan ke depan juga menjadi fokus dalam pertemuan ini. (*Ibs)
Pewarta Nusantara, Nasional - Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD DKI Jakarta, Gembong Warsono, mengungkapkan bahwa partainya sedang mempertimbangkan nama-nama yang berpotensi menjadi calon gubernur (cagub) DKI Jakarta.
Salah satu nama yang mendapat perhatian adalah Wali Kota Solo, Gibran Rakabuming Raka. Gembong menyatakan bahwa PDIP mengakui kemampuan Gibran dalam memimpin kota Solo.
PDIP melakukan evaluasi terhadap sejumlah kepala daerah yang dianggap sukses dan mampu membawa kemajuan bagi wilayah yang dipimpinnya.
Menurut Gembong, Gibran adalah salah satu kepala daerah yang berhasil menyinergikan pemerintahan sebelumnya dengan kepemimpinannya saat ini.
Gembong menyampaikan, "Salah satunya yang menonjol bagi kami adalah Gibran mampu membangun kesinambungan pemerintahan, dari pemerintah sebelumnya dengan sekarang yang dijalankan Gibran dengan memodifikasi kekurangan-kekurangan yang dilakukan oleh sebelumnya,".
Selain Gibran, Hendrar Prihadi, Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Republik Indonesia, juga masuk dalam radar Cagub DKI Jakarta dari PDIP. Gembong menyebut bahwa Hendi mampu membawa kota Semarang menjadi lebih maju, dengan memasang CCTV di setiap RT.
Gembong juga menyebutkan Hasto Wardoro, Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), yang dinilai berhasil membawa perubahan saat menjabat sebagai Bupati Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta.
Menurut Gembong, Hasto Wardoro berhasil meningkatkan kualitas pelayanan air minum di Kulon Progo dengan memperkenalkan PAM yang mampu bersaing dengan perusahaan terkenal. Gembong menjelaskan, "Warga masyarakat Kulon Progo justru diharuskan menggunakan produk air minum yang diproduksi PAM Jaya,".
Selain itu, Gembong juga menyebut bahwa PDIP sedang membahas kemungkinan mencalonkan Tri Rismaharini (Risma), mantan Wali Kota Surabaya, sebagai cagub DKI Jakarta.
Sementara itu, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi (PANRB), Abdullah Azwar Anas, yang sebelumnya menjabat sebagai Bupati Banyuwangi, Jawa Timur, juga menjadi salah satu nama yang dibahas oleh PDIP.
Terkait nama Risma, Gembong mengungkapkan bahwa PDIP telah membahas kemungkinan pencalonannya sebagai cagub DKI Jakarta.
Hal ini menunjukkan bahwa partai tersebut sedang melakukan proses seleksi yang cermat untuk menentukan calon terbaik yang dapat mewakili dan memimpin DKI Jakarta dengan baik.
Selain itu, Abdullah Azwar Anas, yang sebelumnya menjabat sebagai Bupati Banyuwangi, Jawa Timur, juga menjadi perbincangan dalam diskusi internal PDIP.
Dengan membahas beberapa nama yang memiliki catatan prestasi dan kontribusi positif di wilayah yang mereka pimpin, PDIP ingin memastikan bahwa calon cagub yang diusung memiliki rekam jejak yang kuat dan terpercaya.
Partai ini secara jelas mengutamakan kemampuan kepemimpinan dan kemajuan yang telah dicapai oleh kandidat-kandidat yang mereka pertimbangkan.
Proses pemilihan calon cagub DKI Jakarta oleh PDIP ini menunjukkan bahwa partai tersebut serius dalam memilih pemimpin yang dapat mewujudkan visi dan misi partai untuk memajukan DKI Jakarta.
Seluruh kandidat yang masuk dalam radar partai ini memiliki prestasi yang mengesankan di bidang kepemimpinan dan berhasil membawa perubahan positif dalam wilayah yang mereka pimpin.
Namun, keputusan akhir mengenai calon cagub DKI Jakarta dari PDIP masih akan ditentukan melalui tahapan seleksi yang lebih lanjut. (*Ibs)
Pewarta Nusantara, Nasional - Menko Polhukam Mahfud MD Bersyukur Menyelesaikan Tugas sebagai Plt. Menkominfo: Pengalaman Mengurus Surat-Surat di Kementerian Raksasa.
Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD mengungkapkan rasa syukurnya.
Setelah menyelesaikan tugas sebagai Pelaksana Tugas Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) setelah Presiden Joko Widodo (Jokowi) melantik Budi Arie Setiadi sebagai Menkominfo menggantikan Johnny G Plate.
Meskipun dalam jangka waktu yang singkat, Mahfud MD mengakui bahwa tugasnya sebagai Plt. Menkominfo sangatlah melelahkan. Pada acara serah terima jabatan di Kantor Kementerian Kominfo, ia membagikan pengalamannya selama dua bulan bertugas.
"Bagi saya pribadi, saya bersyukur bisa mencapai acara hari ini, selama dua bulan di sini, sangatlah sibuk," ujar Mahfud pada Senin (17/7).
Menurut Mahfud MD, saat menjabat, meja kerjanya dipenuhi dengan surat-surat yang masuk secara terus-menerus. Dari pengalaman tersebut, ia menyebut Kementerian Kominfo sebagai salah satu kementerian yang memiliki tugas yang sangat besar.
"Saya ingin menyampaikan bahwa surat-surat yang masuk ke kantor ini sangatlah banyak. Salah satu kantor besar di kementerian adalah Kominfo," ungkapnya.
Mahfud juga mengungkapkan bahwa setiap harinya diawali dengan menangani surat-surat untuk Kominfo dan diakhiri dengan surat-surat dari Kominfo. "Keesokan harinya, saat bangun tidur, sudah ada lagi. Datang lagi dari kantor, harus dibaca," tambahnya.
"Hari ini, Presiden telah melantik Bapak Budi Arie dan Nezar sebagai Menteri dan Wakil Menteri Kominfo untuk menyelesaikan sisa masa jabatan. Masing-masing akan menjabat sebagai Menteri dan Wakil Menteri," jelas Mahfud.
Baca Juga; Video Viral di Tiktok: Seseorang Klaim Anies Baswedan Sebagai Imam Mahdi, Mendapat Ribuan Respon
Tercatat, Kementerian Kominfo telah mengalami perombakan menyeluruh setelah terlibat dalam kasus korupsi BTS 4G. Presiden Jokowi tidak hanya menunjuk menteri baru sebagai pengganti Johnny G. Plate, tetapi juga menugaskan seorang wakil menteri sebagai pendamping.
Pada hari ini, Senin (17/7), Presiden Jokowi secara resmi melantik Budi Arie Setiadi sebagai Menteri Komunikasi dan Informatika di Istana Negara. Budi akan mengisi posisi yang sebelumnya dijabat sementara oleh Menko Polhukam Mahfud MD setelah kekosongan akibat kasus Johnny G. Plate.
Johnny bersama dengan beberapa pejabat Kemenkominfo lainnya, termasuk mantan Direktur Utama Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi Anang Latif, saat ini tengah menjalani persidangan atas kasus korupsi BTS 4G di pengadilan.
Pada saat yang sama, Presiden juga menunjuk Nezar Patria sebagai Wakil Menteri Komunikasi dan Informatika. Kursi Wakil Menteri Kominfo sebelumnya tidak pernah diisi sejak berdirinya kementerian tersebut. (*Ibs)
Pewarta Nusantara, Nasional - Sebuah video ceramah viral di media sosial Tiktok menampilkan seseorang yang mengklaim bahwa Anies Baswedan adalah sosok Imam Mahdi yang diyakini oleh umat Islam sebagai penyelamat manusia di akhir zaman.
Video berdurasi 59 detik ini diunggah oleh akun @portalnews007 pada Senin (17/7/2023). Dalam video tersebut, terlihat seorang pria yang mengaku sebagai 'abah' mengenakan jas merah, baju putih, dan songkok merah putih.
Pada video tersebut, seseorang tersebut dengan bersemangat mengatakan, "Lawan Dajjal itu Imam Mahdi. Itulah sudah deklarasi di 2024 memenangkan Anies Baswedan sebagai Presiden," yang disambut dengan riuh oleh para pendengarnya.
Bahkan, pria tersebut menyatakan bahwa siapa pun di dunia ini dianggap haram jika tidak mendukung Anies Baswedan, dan menurutnya mereka dianggap sebagai dajjal.
"Semua sedunia haram kalau tidak mendukung Presiden Indonesia di 2024. Dajjal! Imam (Masjid) Nabawi, Imam (Masjid) Aqsa, (dan) imam-imam seluruh (dunia) Dajjal," tegasnya. Dia juga menambahkan, "Karena Imam Mahdi, Profesor Doktor Anies Rasyid Baswedan itu Imam Mahdi."
Hingga Selasa (18/7/2023), postingan tersebut telah mendapatkan 1963 suka dan 4670 komentar, namun juga diabaikan sebanyak 797 kali.
Sampai saat tulisan ini dibuat, belum ada verifikasi mengenai identitas sebenarnya dari orang yang mengaku sebagai 'abah' tersebut. (*Ibs)
Pewarta Nusantara, Nasional - Menko Polhukam, Mahfud MD, mengungkapkan keprihatinannya terkait dugaan penodaan Agama yang dilakukan oleh Panji Gumilang, yang dikaitkan dengan rasa nyaman yang dirasakannya di pesantren Al Zaytun.
Mahfud menjelaskan bahwa Panji merasa sangat nyaman sejak pesantren tersebut didirikan pada tahun 1996 dan telah berhasil menarik banyak donatur dengan menjadi entitas yang berlawanan dengan gerakan Negara Islam Indonesia (NII).
Menurut Mahfud, pada masa itu, mantan Presiden RI ke-2, B.J. Habibie, berencana menyumbangkan Rp1,2 triliun untuk membangun Al Zaytun.
Rencana ini didukung oleh Menteri Agama Malik Fajar dan Badan Intelijen Negara (BIN). Pesantren Al Zaytun yang didirikan oleh Panji sebenarnya merupakan strategi untuk memecah sisa gerakan Darul Islam atau NII.
Mahfud menjelaskan bahwa Panji memiliki keterikatan dengan Komandemen Wilayah (KW) 9 yang dibentuk pada tahun 1985 sebagai upaya pemerintah untuk memecah belah NII dari dalam.
Strategi ini berhasil, NII pecah dan Al Zaytun berdiri. Namun, banyak anggota NII yang kemudian melarikan diri dan mengungkapkan bahwa Al Zaytun sebenarnya terkait dengan NII.
Baca Juga; Gus Yusuf Apresiasi Pondok Pesantren Kreatif Baitul Kilmah Adakan Halaqah Pendidikan Politik Santri
Pesantren Al Zaytun terus berkembang dan mendapatkan dukungan kuat dari pemerintah. Dengan nuansa nasionalis, pesantren ini menampilkan atribut kebangsaan seperti penamaan gedung dengan nama tokoh Nasional, penerapan kurikulum kewarganegaraan, dan penanaman ideologi Pancasila.
Mahfud melihat Al Zaytun sebagai kota santri modern. Namun, belakangan ini pesantren ini menjadi sorotan publik karena dugaan penodaan agama yang terkait dengan Panji Gumilang.
Bareskrim Polri sedang menyelidiki dugaan tindak pidana penistaan agama, ujaran kebencian, dan penyebaran berita bohong yang dilakukan oleh Panji Gumilang.
Selain itu, Panji juga diduga terlibat dalam kasus pencucian uang (TPPU), yang saat ini sedang diselidiki oleh penyidik setelah menerima laporan hasil analisis rekening atas nama Panji Gumilang.
Kuasa hukum Panji Gumilang, Hendra Effendi, merespons tuduhan dugaan TPPU kliennya dengan meminta pemerintah untuk lebih bijak dalam menanggapi polemik yang melibatkan Al Zaytun. (*Ibs)