PDIP
Pewarta Nusantara, Nasional - Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD DKI Jakarta, Gembong Warsono, mengungkapkan bahwa partainya sedang mempertimbangkan nama-nama yang berpotensi menjadi calon gubernur (cagub) DKI Jakarta.
Salah satu nama yang mendapat perhatian adalah Wali Kota Solo, Gibran Rakabuming Raka. Gembong menyatakan bahwa PDIP mengakui kemampuan Gibran dalam memimpin kota Solo.
PDIP melakukan evaluasi terhadap sejumlah kepala daerah yang dianggap sukses dan mampu membawa kemajuan bagi wilayah yang dipimpinnya.
Menurut Gembong, Gibran adalah salah satu kepala daerah yang berhasil menyinergikan pemerintahan sebelumnya dengan kepemimpinannya saat ini.
Gembong menyampaikan, "Salah satunya yang menonjol bagi kami adalah Gibran mampu membangun kesinambungan pemerintahan, dari pemerintah sebelumnya dengan sekarang yang dijalankan Gibran dengan memodifikasi kekurangan-kekurangan yang dilakukan oleh sebelumnya,".
Selain Gibran, Hendrar Prihadi, Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Republik Indonesia, juga masuk dalam radar Cagub DKI Jakarta dari PDIP. Gembong menyebut bahwa Hendi mampu membawa kota Semarang menjadi lebih maju, dengan memasang CCTV di setiap RT.
Gembong juga menyebutkan Hasto Wardoro, Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), yang dinilai berhasil membawa perubahan saat menjabat sebagai Bupati Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta.
Menurut Gembong, Hasto Wardoro berhasil meningkatkan kualitas pelayanan air minum di Kulon Progo dengan memperkenalkan PAM yang mampu bersaing dengan perusahaan terkenal. Gembong menjelaskan, "Warga masyarakat Kulon Progo justru diharuskan menggunakan produk air minum yang diproduksi PAM Jaya,".
Selain itu, Gembong juga menyebut bahwa PDIP sedang membahas kemungkinan mencalonkan Tri Rismaharini (Risma), mantan Wali Kota Surabaya, sebagai cagub DKI Jakarta.
Sementara itu, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi (PANRB), Abdullah Azwar Anas, yang sebelumnya menjabat sebagai Bupati Banyuwangi, Jawa Timur, juga menjadi salah satu nama yang dibahas oleh PDIP.
Terkait nama Risma, Gembong mengungkapkan bahwa PDIP telah membahas kemungkinan pencalonannya sebagai cagub DKI Jakarta.
Hal ini menunjukkan bahwa partai tersebut sedang melakukan proses seleksi yang cermat untuk menentukan calon terbaik yang dapat mewakili dan memimpin DKI Jakarta dengan baik.
Selain itu, Abdullah Azwar Anas, yang sebelumnya menjabat sebagai Bupati Banyuwangi, Jawa Timur, juga menjadi perbincangan dalam diskusi internal PDIP.
Dengan membahas beberapa nama yang memiliki catatan prestasi dan kontribusi positif di wilayah yang mereka pimpin, PDIP ingin memastikan bahwa calon cagub yang diusung memiliki rekam jejak yang kuat dan terpercaya.
Partai ini secara jelas mengutamakan kemampuan kepemimpinan dan kemajuan yang telah dicapai oleh kandidat-kandidat yang mereka pertimbangkan.
Proses pemilihan calon cagub DKI Jakarta oleh PDIP ini menunjukkan bahwa partai tersebut serius dalam memilih pemimpin yang dapat mewujudkan visi dan misi partai untuk memajukan DKI Jakarta.
Seluruh kandidat yang masuk dalam radar partai ini memiliki prestasi yang mengesankan di bidang kepemimpinan dan berhasil membawa perubahan positif dalam wilayah yang mereka pimpin.
Namun, keputusan akhir mengenai calon cagub DKI Jakarta dari PDIP masih akan ditentukan melalui tahapan seleksi yang lebih lanjut. (*Ibs)
Pewarta Nusantara, Jakarta - Partai Demokrat Terbuka untuk Kerja Sama dengan PDIP: Membangun Dialog Masa Depan Bangsa yang Bersatu.
Sekretaris Jenderal Partai Demokrat, Teuku Riefky Harsya, menyatakan bahwa partainya siap menjalin kerja sama dengan semua partai politik dalam pemilihan umum 2024.
Pernyataan ini merespons ajakan dialog dari Sekjen PDIP, Hasto Kristiyanto. Partai Demokrat yang saat ini tergabung dalam Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP) bersama Partai Nasdem dan PKS, membuka peluang untuk berkomunikasi dengan PDIP.
Teuku Riefky menyatakan bahwa partainya menghargai pintu komunikasi yang dibuka oleh PDIP dan melihat dialog ini sebagai kesempatan untuk membahas berbagai persoalan bangsa yang dapat dihadapi bersama.
Hasto Kristiyanto, dalam menyambut ajakan dialog tersebut, mengungkapkan bahwa PDI-P memiliki semangat gotong royong dan ingin merangkul pihak lain dalam dunia politik.
Menurutnya, tidak ada yang salah jika PDIP berdialog dengan Partai Demokrat meskipun berada dalam koalisi yang berbeda. PDI-P akan menghormati etika politik dan menjaga kerja sama dengan partai politik lain yang telah bekerja bersama menuju Pemilu 2024.
Pertemuan antara Ketua DPP PDI-P, Puan Maharani, dan Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), juga dijadwalkan dalam waktu dekat sebagai bentuk rekonsiliasi dan semangat persatuan.
Hubungan antara Partai Demokrat dan Partai Nasdem sedang mengalami ketegangan akibat belum diumumkannya calon wakil presiden (cawapres) yang akan mendampingi Anies Baswedan.
Partai Nasdem mengungkapkan bahwa Partai Demokrat meminta AHY menjadi cawapres Anies, namun keengganan Anies dalam menetapkan cawapres diduga berdampak negatif terhadap elektabilitas koalisi Perubahan.
Namun, Hasto tetap berpandangan bahwa dialog dengan Partai Demokrat adalah hal yang tidak salah dan penting untuk kepentingan rakyat, bangsa, dan negara.
Baca juga: Islami Fest 2023: Membangun Literasi Digital yang Inklusif dan Peduli Anak di Ruang Digital
PDI-P akan melanjutkan dialog dengan sikap menghormati partai politik lain dan memprioritaskan persatuan dan semangat gotong royong.
Pertemuan antara Partai Demokrat dan PDIP menjadi langkah awal dalam membangun dialog masa depan bangsa yang bersatu.
Meskipun ada perbedaan koalisi, partai politik ini menjunjung tinggi semangat rekonsiliasi dan persatuan dalam menghadapi pemilu 2024.
Dialog ini menjadi wadah untuk membahas visi dan misi masa depan serta berbagai persoalan bangsa yang perlu diatasi bersama.
Partai Demokrat, dengan sikap terbuka, menunjukkan kesiapannya dalam menjalin kerja sama dengan partai politik lain demi kebaikan bangsa dan negara. (*Ibs)