Peraturan Presiden
Pewarta Nusantara, Nasional - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, dan Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo, telah melakukan pertemuan untuk membahas pelaksanaan proyek strategis Nasional (PSN) di Jawa Tengah.
Airlangga mengungkapkan bahwa telah ada 37 proyek PSN yang telah berjalan di Jawa Tengah dengan total investasi sebesar Rp258,76 triliun dan menciptakan 66 ribu lapangan kerja.
Beberapa proyek yang telah dilakukan di Jawa Tengah meliputi Jalan Tol Trans Jawa, Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Batang, Waduk Kitaban, Bendungan Randu Gunting, dan pengembangan Bandara Cilacap.
Airlangga juga menyebut bahwa Tol Semarang-Demak, selain sebagai jalan tol, juga berperan sebagai tanggul penangkal banjir rob. Hal ini penting mengingat tingginya ketinggian banjir rob yang telah mencapai 200 cm di wilayah tersebut.
Dalam mengatasi permasalahan banjir rob, Kementerian PPN/Bappenas telah melakukan kajian untuk mengembangkan proyek giant sea wall sepanjang Tol Semarang-Demak.
Hal ini diharapkan dapat membantu dalam mengatasi banjir rob yang sering terjadi di wilayah tersebut. Meskipun demikian, Airlangga menekankan bahwa prioritas utama saat ini adalah menyelesaikan pembangunan Tol Semarang-Demak sebelum melanjutkan proyek giant sea wall.
Baca Juga; Susi Pudjiastuti Bantah Jadi Cawapres Prabowo: ‘Prabowo Tidak Cukup Gila untuk Memilih Orang Gila’
Ganjar Pranowo, sebagai Gubernur Jawa Tengah, juga mengungkapkan beberapa kendala yang dihadapinya dalam menyelesaikan proyek PSN, terutama terkait masalah ganti rugi lahan kepada warga yang terdampak.
Ganjar menjelaskan bahwa sebagai pejabat daerah, tugas utamanya adalah terkait perizinan dan eksekusi proyek, termasuk pembebasan lahan.
Saat ini, pihaknya tengah melakukan sosialisasi kepada masyarakat terkait proses ganti rugi agar masyarakat terlindungi dengan baik.
Airlangga menjelaskan bahwa pertemuan ini diadakan dengan Ganjar Pranowo karena masa jabatannya sebagai gubernur Jawa Tengah akan berakhir dalam waktu dekat.
Hal ini membuat Airlangga ingin memastikan bahwa tidak ada tugas yang terbengkalai dan menjaga kelancaran proyek PSN di Jawa Tengah.
Selain itu, Airlangga menekankan bahwa Jawa Tengah termasuk salah satu daerah yang memiliki Peraturan Presiden (perpres) terkait PSN, bersama dengan Jawa Timur dan Jawa Barat.
Evaluasi proyek-proyek yang akan berakhir pada tahun 2024 dan penentuan proyek-proyek yang diperlukan ke depan juga menjadi fokus dalam pertemuan ini. (*Ibs)
Pewarta Nusantara, Jakarta - Presiden Joko Widodo (Jokowi) baru-baru ini menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 40 Tahun 2023 yang bertujuan untuk mempercepat pencapaian swasembada gula nasional dan penyediaan bioetanol sebagai bahan bakar nabati (biofuel).
Tujuan dari Perpres ini adalah untuk memastikan ketersediaan gula yang cukup, bahan baku industri, dan meningkatkan kesejahteraan petani tebu.
Selain itu, perpres ini juga bertujuan untuk mencapai ketahanan energi dan mendorong penggunaan energi bersih melalui penggunaan biofuel yang dihasilkan dari tebu.
Penerbitan Perpres ini didasarkan pada pertimbangan yang tercantum dalam dokumen tersebut, yang mencakup pertimbangan mengenai ketahanan pangan dan energi.
Perpres ini mulai berlaku pada tanggal 16 Juni 2023, dan tugas pelaksanaan percepatan swasembada gula nasional dan bioetanol akan dilakukan oleh berbagai lembaga pemerintah, pemerintah daerah, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, dan/atau badan usaha swasta sesuai dengan bidang tugas dan kewenangannya masing-masing.
Perpres 40/2023 juga mencakup peta jalan yang berisi langkah-langkah yang harus diambil untuk mencapai tujuan tersebut.
Langkah-langkah ini meliputi peningkatan produktivitas tebu, penambahan areal lahan perkebunan tebu, peningkatan efisiensi dan kapasitas pabrik gula, peningkatan kesejahteraan petani tebu, dan peningkatan produksi bioetanol yang berasal dari tanaman tebu. Perpres ini juga mengatur mengenai perolehan sumber lahan kawasan hutan yang akan digunakan untuk perkebunan tebu.
Diharapkan bahwa dengan implementasi Perpres ini, swasembada gula untuk kebutuhan konsumsi dan industri dapat tercapai pada tahun 2028, sementara peningkatan produksi bioetanol dari tebu diharapkan tercapai pada tahun 2030.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian akan bertanggung jawab dalam menetapkan peta jalan berdasarkan koordinasi dengan berbagai pihak terkait.
Perpres ini menggarisbawahi komitmen pemerintah untuk mencapai swasembada gula nasional dan penggunaan energi bersih melalui bioetanol.
Langkah-langkah yang tercantum dalam Perpres ini diharapkan dapat memperbaiki produktivitas tebu, meningkatkan kesejahteraan petani, dan memberikan kontribusi terhadap ketahanan pangan dan energi negara. (*Ibs)