Pilpres 2024
Pewarta Nusantara, Nasional - Lembaga Survei Indonesia (LSI) baru-baru ini merilis hasil survei terbaru mereka yang melibatkan sejumlah aspek isu nasional, termasuk pemilihan presiden pada tahun 2024.
Hasil survei tersebut menunjukkan bahwa elektabilitas Anies Baswedan, bakal calon presiden dari Koalisi Perubahan, terus mengalami penurunan yang konsisten.
Sementara itu, elektabilitas Prabowo Subianto dari Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya (KIR) dan Ganjar Pranowo dari PDI-P terus meningkat.
Direktur Eksekutif LSI, Djayadi Hanan, menyampaikan bahwa terdapat tren penguatan dukungan terhadap Prabowo yang konsisten sejak Januari 2023 hingga sekarang.
Dalam survei terbaru, elektabilitas Prabowo meningkat dari 30,3% pada April menjadi 35,8% pada Juli. Selain itu, elektabilitas Ganjar Pranowo juga mengalami peningkatan dari 26,9% pada April menjadi 32,2% pada Juli.
Namun, elektabilitas Anies Baswedan mengalami penurunan dari 25,3% pada April menjadi 21,4% pada Juli. Dalam simulasi 19 nama calon presiden pada 2024, Prabowo Subianto menempati posisi pertama dengan perolehan 25,3%, diikuti oleh Ganjar Pranowo dengan 25,1%, dan Anies Baswedan dengan 15,4%.
Dalam simulasi dengan hanya 3 nama calon presiden, Prabowo masih menduduki posisi teratas dengan perolehan 35,8%, diikuti oleh Ganjar Pranowo dengan 32,2%, dan Anies Baswedan dengan 21,4%.
Survei LSI ini dilakukan melalui metode random digit dialing (RDD) dengan melibatkan 1.242 responden yang dipilih secara acak.
Margin of error survei ini diperkirakan sekitar ±2,8% pada tingkat kepercayaan 95%. Survei dilaksanakan pada periode 1-8 Juli 2023 dan melibatkan populasi warga negara Indonesia yang berusia 17 tahun ke atas atau sudah menikah dan memiliki telepon/cellphone. (*Ibs)
Pewarta Nusantara, Jakarta - Walhi Curiga Ada Kaitan Pilpres 2024 dalam Pembukaan Izin Ekspor Pasir Laut: Mengancam Keberlangsungan Pulau-pulau Kecil.
Faizal Ratuela, Direktur Eksekutif Walhi Maluku Utara, menyampaikan kecurigaannya terkait keputusan pemerintah yang membuka keran ekspor pasir laut menjelang Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.
Faizal mengungkapkan bahwa Walhi melihat adanya kecenderungan bahwa menjelang Pilpres, banyak izin diberikan dan peraturan yang terkait akan menjadi sangat kuat.
Keluarnya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 26 Tahun 2023, yang mengizinkan ekspor pasir laut setelah 20 tahun dilarang, mengancam keberlangsungan pulau-pulau kecil di daerah seperti Maluku Utara, Nusa Tenggara Barat (NTB), Nusa Tenggara Timur (NTT), dan Maluku.
Faizal juga mengkritik pandangan Presiden Jokowi yang hanya membanggakan pertumbuhan ekonomi Maluku Utara dari segi sumber daya alam (SDA) tanpa memperhatikan aspek kemanusiaan.
Baca juga: Kemenkeu Ajukan Pagu Indikatif Rp48,35 Triliun untuk Tahun Anggaran 2024
Menurutnya, perubahan lingkungan yang signifikan dan degradasi nasional yang parah tidak mendapatkan perhatian yang cukup.
Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono, menjelaskan bahwa kebijakan Presiden Jokowi mengizinkan ekspor pasir laut bertujuan untuk mendukung proyek pembangunan nasional dan pasar luar negeri, namun dengan prioritas utama memenuhi kebutuhan dalam negeri.
Meskipun demikian, keputusan ini telah menuai penolakan dari berbagai pihak, termasuk pegiat lingkungan dan mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti.
Keputusan pembukaan izin ekspor pasir laut ini telah mencetuskan kontroversi dan mendapatkan penolakan luas dari kalangan yang peduli terhadap lingkungan.
Kritik juga disampaikan oleh Susi Pudjiastuti, mantan Menteri Kelautan dan Perikanan, yang melihat kebijakan ini sebagai pembukaan luka masa lalu kelam Indonesia. (*IBs)