Politik
Pewarta Nusantara, Nasional - Hendardi, Ketua Dewan Nasional Setara Institute, mengeluarkan kritik pedas terhadap perombakan kabinet yang dilakukan oleh Presiden Joko Widodo atau Jokowi.
Menurut Hendardi, perombakan ini dianggap sebagai salah satu reshuffle dan peragaan Politik terburuk di ujung masa jabatannya.
Dalam keterangannya kepada pers pada Selasa (18/7/2023), Hendardi menyatakan bahwa Jokowi tidak mencari sosok menteri yang kompeten dan berintegritas sebagai lawan dari pejabat sebelumnya.
Sebaliknya, Jokowi justru menunjuk orang-orang yang tidak memiliki kapasitas dan rekam jejak di bidang yang dibutuhkan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo).
Hendardi melihat bahwa reshuffle ini dilakukan oleh Jokowi untuk memperpanjang pengaruhnya dalam mewujudkan kehendak-kehendak pribadi dan kelompoknya.
Menurutnya, sosok-sosok yang menduduki jabatan baru ini adalah orang-orang yang memiliki hubungan dengan Jokowi, bukan merupakan representasi dari partai koalisi yang seharusnya didiskusikan secara sehat.
Dalam pandangan Hendardi, tujuan utama Jokowi dalam reshuffle ini adalah membentuk konsolidasi kekuatan politik dan infrastruktur untuk Pemilu di akhir masa jabatannya.
Baca Juga; Pemerintah Tingkat Daerah Diharapkan Berperan Aktif dalam Menyelesaikan Masalah Pembangunan Desa
Namun, Hendardi melihat bahwa tujuan ini tidak bertujuan untuk memanfaatkan sisa waktu yang ada untuk membangun keadilan dan kesejahteraan bagi rakyat, melainkan lebih seperti pembentukan jembatan kekuasaan bagi kelompok yang terkait dengan Jokowi, termasuk melindungi kepentingan politik keluarga Jokowi.
Dalam kritiknya, Hendardi juga menyoroti bahwa Jokowi menggunakan hak prerogatifnya tanpa memberikan manfaat yang signifikan bagi negara, meskipun prosesnya dilakukan secara prosedural.
Menurutnya, hak prerogatif ini seharusnya didapatkan melalui suara publik dalam Pemilu, tetapi dalam reshuffle ini, dampak positif yang signifikan tidak terlihat.
Hendardi juga menyoroti bahwa selain sedang menyiapkan anak-anaknya untuk melanjutkan kehendak kekuasaan, Jokowi juga terlibat dalam persiapan kelompok yang terkait dengan partai politik lintas partai politik yang dapat melindunginya setelah masa jabatannya berakhir.
Hal ini menunjukkan bahwa Jokowi merasa menjadi pusat dalam kontestasi politik tahun 2024, meskipun kepemimpinannya semakin tergoyahkan dan melampaui norma-norma politik yang ada.
Dengan kritik tajam ini, Hendardi menyoroti keputusan Jokowi dalam melakukan Reshuffle Kabinet dan menggambarkannya sebagai peragaan politik yang buruk di akhir masa jabatannya. (*Ibs)
Pewarta Nusantara, Pangandaran - Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) sebelumnya di Kabinet Kerja (2014-2019), Susi Pudjiastuti, menjadi pendamping Menteri Pertahanan, Prabowo Subianto, dalam kunjungan kerja di Pangandaran, Jawa Barat.
Ketika ditanya oleh awak media mengenai isu kemungkinan menjadi Calon Wakil Presiden (Cawapres) Prabowo, Susi Pudjiastuti dengan tegas membantahnya. Dia menyatakan bahwa Prabowo tidak akan memilih seseorang yang "gila" untuk posisi tersebut.
Prabowo, yang berada di sampingnya, merespons dengan tawa dan meminta agar pembicaraan mengenai Politik tidak terlalu banyak.
Susi juga menegaskan bahwa dia bukanlah seorang politikus dan tidak memiliki keterlibatan politis dalam kunjungan Menhan ke Pangandaran. Dia menjelaskan bahwa dia dan Prabowo sudah berteman lama.
Setelah kunjungan di Pangandaran, Prabowo langsung kembali ke Jakarta untuk melanjutkan sejumlah kegiatan. Prabowo menegaskan bahwa kunjungannya hanya sebatas kunjungan biasa.
Setelah kunjungan di Pangandaran, Prabowo Subianto kembali ke Jakarta untuk melanjutkan berbagai kegiatan yang menanti.
Meskipun isu mengenai Calon Wakil Presiden (Cawapres) Prabowo sempat mencuat, Susi Pudjiastuti dengan tegas membantah kemungkinan tersebut.
Dalam pernyataannya, Susi menegaskan bahwa Prabowo tidak akan memilih seseorang yang dianggap "gila" untuk mendampinginya.
Meskipun begitu, suasana keakraban terlihat antara Susi dan Prabowo, dengan Prabowo merespons jawaban Susi dengan tawa.
Kunjungan ini juga menjadi bukti bahwa hubungan antara Susi Pudjiastuti dan Prabowo Subianto sudah terjalin lama dan bukan semata-mata terkait politik.
Susi menekankan bahwa dirinya bukanlah seorang politikus, dan kunjungan Menhan ke Pangandaran bukanlah tentang urusan politik.
Keduanya terlihat saling mendukung dalam menjaga suasana santai dan tidak terlalu banyak membahas politik.
Dalam perjalanan politik yang kompleks, pertemuan antara Susi Pudjiastuti dan Prabowo Subianto di Pangandaran memberikan gambaran tentang hubungan personal yang erat di antara mereka.
Meskipun isu politik terus bergulir, kunjungan ini menunjukkan bahwa ada hubungan yang lebih dalam di antara mereka, yang dibangun atas dasar persahabatan dan pengertian satu sama lain. (*Ibs)
Pewarta Nusantara, Nasional - Mantan Ketua Umum Partai Demokrat, Anas Urbaningrum, akhirnya dinyatakan bebas murni setelah menjalani cuti menjelang bebas selama tiga tahun.
Pada hari Senin (10/7), Anas secara resmi selesai menjalani CMB dan menerima sertifikat kebebasannya. Setelah keluar dari lembaga pemasyarakatan, Anas menyatakan niatnya untuk kembali terjun ke dunia Politik.
Dalam pernyataannya kepada wartawan, Anas mengungkapkan kebebasannya secara emosional dengan menyebut statusnya setelah bebas sebagai "cumlaude".
Meskipun tidak ada pelanggaran, Anas menegaskan bahwa dirinya merasa merdeka dan siap untuk kembali aktif dalam dunia politik.
Baca Juga; Ariel NOAH dan Melly Mono: Kisah Cinta SMA yang Menyimpan Lagu ‘Yang Terdalam’
Meskipun belum memberikan rincian yang lebih spesifik, Anas menyatakan bahwa ia akan bergabung kembali dengan komunitas politiknya dan akan segera mengumumkan langkahnya di tempat lain.
Masyarakat pun akan menantikan perjalanan politik selanjutnya dari Anas Urbaningrum setelah bebas murni dari penjara. (*Ibs)