Prabowo Subianto
Jakarta – Presiden Prabowo Subianto mengumumkan keputusan pemerintah terkait kenaikan upah minimum nasional tahun 2025. Dalam keterangan pers yang disampaikan di Kantor Presiden, Presiden menyatakan bahwa setelah mempertimbangkan usulan awal dari Menteri Tenaga Kerja dan mendengarkan masukan dari berbagai pihak, termasuk pimpinan buruh, pemerintah menetapkan kenaikan rata-rata UMP sebesar 6,5 persen.
"Menteri Tenaga Kerja mengusulkan kenaikan upah minimum sebesar 6 persen. Namun, setelah membahas juga dan melaksanakan pertemuan-pertemuan dengan pimpinan buruh, kita ambil keputusan untuk menaikkan rata-rata UMR pada tahun 2025 sebesar 6,5 persen," ujar Presiden Prabowo dalam pernyataannya.
Lebih lanjut, Presiden menegaskan bahwa upah minimum sektoral akan ditetapkan oleh Dewan Pengupahan di tingkat provinsi, kota, dan kabupaten. "Ketentuan lebih rinci terkait upah minimum akan diatur oleh Peraturan Menteri Ketenagakerjaan," tambahnya.
Kebijakan ini diambil setelah mempertimbangkan kondisi ekonomi nasional, daya beli masyarakat, serta keseimbangan antara kepentingan pekerja dan pengusaha. Keputusan ini diharapkan mampu memberikan kepastian bagi para pekerja dan mendukung pemulihan ekonomi di tahun mendatang.
Dengan kenaikan ini, pemerintah berharap kesejahteraan tenaga kerja dapat semakin meningkat, sementara sektor usaha dapat terus berkembang secara berkelanjutan.
Pewarta Nusantara, Nasional - Lembaga Survei Indikator Politik Indonesia (IPI) baru saja merilis hasil survei terbaru tentang elektabilitas calon presiden (Capres) untuk pemilu 2024.
Dalam survei tersebut, Prabowo Subianto berhasil meraih posisi teratas dalam empat simulasi yang dilakukan. Ia mengungguli dua bakal calon presiden potensial lainnya, yaitu Ganjar Pranowo dan Anies Baswedan.
Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia, Burhanudin Muhtadi, menjelaskan hasil survei tersebut pada Minggu (23/7).
Dalam simulasi 19 nama calon presiden semi terbuka, Prabowo mendapatkan persentase dukungan tertinggi dengan angka 33,4 persen, diikuti oleh Ganjar dengan 31,5 persen, dan Anies dengan 17,4 persen.
Kemudian, dalam simulasi 10 nama calon presiden, Prabowo tetap memimpin dengan perolehan 33,5 persen, disusul oleh Ganjar dengan 32,8 persen, dan Anies berada di posisi ketiga dengan 17,8 persen.
Terakhir, dalam simulasi tiga nama calon presiden, Prabowo kembali unggul dengan perolehan 36,8 persen, diikuti oleh Ganjar dengan 35,7 persen, dan Anies dengan 21,5 persen.
Burhan menjelaskan bahwa meskipun Prabowo berhasil unggul dalam tiga simulasi nama calon, perbedaan antara Prabowo dan Ganjar masih cukup ketat, khususnya dalam simulasi tiga nama calon.
Anies, yang berada di posisi ketiga, masih memiliki selisih sekitar 14 persen lebih rendah dibandingkan Ganjar. Survei tersebut dilakukan oleh Indikator pada 20-24 Juni 2023 dengan melibatkan 1.220 responden.
Pewawancara yang telah dilatih melakukan wawancara tatap muka dengan para responden. Sampel yang diambil menggunakan metode multistage random sampling. Adapun margin of error survei ini sebesar +/- 2,9% dengan tingkat kepercayaan 95%.
Survei nasional ini berjudul "Kepemimpinan Nasional dan Dinamika Elektoral Jelang 2024 di Mata Generasi Muda".
Hasil dari survei ini menjadi perhatian penting bagi masyarakat, politisi, dan pengamat politik untuk mengantisipasi perkembangan politik dan calon presiden yang berpotensi maju dalam Pemilu 2024. (*Ibs)
Pewarta Nusantara, Nasional - Dalam Rapat Paripurna DPR RI, Revisi UU tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa disetujui menjadi RUU inisiatif DPR.
Rapat ini dihadiri oleh perwakilan fraksi, organisasi perangkat desa, serta pimpinan DPR. Setelah masing-masing fraksi menyampaikan pandangannya, RUU tersebut disahkan dengan persetujuan peserta rapat.
Keputusan ini membawa perubahan penting, seperti perpanjangan masa jabatan kepala desa dari 6 tahun untuk 3 periode menjadi 9 tahun untuk 2 periode. Selain itu, kenaikan dana desa sebesar 20 persen dari dana transfer daerah juga disepakati oleh Baleg DPR.
Usulan perubahan ini telah melalui proses pembahasan yang melibatkan berbagai fraksi di DPR. Fraksi Partai Gerindra, Fraksi Partai Demokrat, Fraksi PKS, dan Fraksi PPP menyampaikan usulan untuk meningkatkan alokasi dana desa sebesar 20 persen.
Sementara itu, Fraksi PKB mengusulkan kenaikan dana desa sebesar 30 persen. Keputusan ini diharapkan dapat memberikan dukungan lebih besar bagi pembangunan desa serta memperpanjang masa jabatan kepala desa untuk meningkatkan kontinuitas dan stabilitas dalam pengelolaan pemerintahan desa. (*Ibs)
Survei Terbaru LSI: Prabowo Subianto Unggul dalam Simulasi 19 dan 3 Nama Bacapres 2024
Prabowo Subianto Unggul dalam Simulasi 19 dan 3 Nama Bacapres 2024
Lembaga Survei Indonesia (LSI) merilis hasil survei terbaru mengenai isu-isu nasional, termasuk Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.
Dalam survei tersebut, Prabowo Subianto menempati posisi teratas dalam simulasi 19 nama dan 3 nama Bacapres 2024.
Menurut Direktur Eksekutif LSI, Djayadi Hanan, Prabowo Subianto meraih perolehan suara tertinggi dengan persentase yang signifikan.
Dalam simulasi 19 nama, Prabowo Subianto memperoleh 25,3 persen suara, disusul oleh Ganjar Pranowo dengan 25,1 persen, dan Anies Baswedan dengan 15,4 persen.
Djayadi Hanan menekankan bahwa Prabowo Subianto mengalami peningkatan dukungan yang konsisten sejak awal tahun 2023 hingga saat ini.
Baca Juga; Kemenkeu Siapkan Cadangan Fantastis Rp 478,9 Triliun untuk Mengatasi Kelesuan Ekonomi Tahun 2023!
Di sisi lain, Anies Baswedan mengalami penurunan dukungan dibandingkan dengan hasil survei sebelumnya. Hasil simulasi 3 nama juga menunjukkan keunggulan Prabowo Subianto dengan perolehan suara 35,8 persen, diikuti oleh Ganjar Pranowo dengan 32,2 persen, dan Anies Baswedan dengan 21,4 persen.
Survei LSI ini dilakukan pada bulan Juli 2023 dengan target populasi warga negara Indonesia yang berusia 17 tahun ke atas atau sudah menikah dan memiliki telepon/cellphone.
Sampel survei sebanyak 1.242 responden dipilih secara acak menggunakan metode random digit dialing (RDD), dengan margin of error sekitar ±2.8% pada tingkat kepercayaan 95%.
Hasil survei ini memberikan gambaran tentang tren dukungan masyarakat terhadap para calon presiden dalam Pilpres 2024. (*Ibs)
Pewarta Nusantara, Jakarta - Prabowo Subianto, Ketua Umum Partai Gerindra, menggarisbawahi pentingnya akses berobat gratis bagi setiap warga negara Indonesia.
Dalam acara konsolidasi pemilu 2024 yang dihadiri ribuan kader Gerindra, Prabowo menyampaikan bahwa setiap orang harus bisa mendapatkan perawatan medis tanpa harus membayar biaya yang terlalu tinggi, bahkan jika memungkinkan, tanpa harus membayar sama sekali.
Selain itu, Prabowo juga menyoroti pentingnya akses pendidikan yang baik bagi anak-anak Indonesia. Ia berharap agar setiap orang tua tidak perlu khawatir tentang masa depan pendidikan anak-anak mereka.
Prabowo berkomitmen untuk memastikan bahwa anak-anak Indonesia dan setiap warga negara, baik laki-laki maupun perempuan, dapat tidur dengan nyenyak tanpa kekhawatiran tentang hari esok.
Prabowo menegaskan bahwa Partai Gerindra hadir untuk melawan demi kepentingan seluruh rakyat Indonesia, bukan hanya segelintir orang.
Ia mengajak seluruh pimpinan partai Gerindra untuk tetap setia kepada rakyat dan tidak mengkhianati mereka. Prabowo menyoroti pentingnya menjaga kesetiaan terhadap kader-kader dan rakyat Indonesia.
Prabowo juga mengingatkan bahwa perbaikan kehidupan rakyat tidak bisa hanya dilakukan dengan mengomel atau saling menghujat.
Ia memperingatkan akan dampak fatal dari pemilihan pemimpin yang salah di masa depan. Menurut Prabowo, kekayaan sumber daya alam Indonesia harus dikelola secara bijaksana agar dapat dinikmati oleh seluruh rakyat, dan kesalahan dalam memilih wakil dan pemimpin jangan disalahkan jika mengakibatkan nasib anak dan cucu kita tidak baik.
Baca juga: Ribuan Warga Korsel Turun ke Jalan, Desak Jepang Tampung Air Terkontaminasi Nuklir di Darat
Prabowo Subianto dalam pidatonya menyampaikan komitmen Gerindra untuk melindungi kepentingan dan kesejahteraan rakyat Indonesia melalui akses berobat gratis dan pendidikan yang berkualitas. (*Ibs)
Pewarta Nusantara, Jakarta - Presiden Joko Widodo telah melakukan kunjungan resmi ke Seri Perdana, Putrajaya, kompleks kantor Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim pada Kamis (8/6).
Dalam kunjungan tersebut, terjadi penandatanganan enam nota kesepahaman (Memorandum of Understanding/MoU).
Keenam MoU tersebut meliputi perjanjian lintas batas, perjanjian perdagangan perbatasan, perjanjian batas laut wilayah segmen Selat Malaka Bagian Selatan, perjanjian batas laut wilayah segmen Laut Sulawesi, kerja sama promosi investasi, dan sertifikasi halal.
Presiden Jokowi mengapresiasi hasil perundingan perbatasan yang telah tercapai, terutama dalam menetapkan batas laut teritorial di Laut Sulawesi dan Selat Malaka bagian selatan.
Usaha tersebut memakan waktu negosiasi selama 18 tahun, dan Presiden Jokowi mengungkapkan rasa syukurnya terhadap kerja cepat Perdana Menteri Anwar Ibrahim dan para menteri yang terlibat.
Pada jumpa pers bersama PM Anwar, Presiden Jokowi menyatakan, "Setelah 18 tahun proses negosiasi, 18 tahun, bisa diselesaikan, ini alhamdulillah, berkat Perdana Menteri Seri Anwar Ibrahim yang bekerja cepat dibantu para menteri."
PM Anwar juga mengungkapkan bahwa penandatanganan enam MoU tersebut menjadi bukti bahwa kunjungan Presiden Jokowi bukan hanya sekadar lawatan kerja antara dua pemimpin negara, tetapi juga sebagai kunjungan antara keluarga atau sahabat sejati.
Baca juga: Kemendes PDTT Siap Kawal Inovator Desa Menuju Hak Kekayaan Intelektual (HAKI)
a menjelaskan bahwa kerja sama yang tercapai dalam waktu yang singkat menunjukkan peningkatan kerja sama dan kesepahaman yang luar biasa antara kedua negara.
Selain itu, PM Anwar juga menyebut adanya kerja sama antara Polis Diraja Malaysia (PDRM) dengan Kepolisian RI (Polri) serta antara Menteri Pertahanan RI Prabowo Subianto dengan Menteri Pertahanan Malaysia Dato Seri Mohamad Hasan, meskipun kerja sama tersebut tidak tercatat dalam kesepakatan resmi.
Dengan demikian, kunjungan ke Seri Perdana dan penandatanganan enam MoU Indonesia-Malaysia ini memberikan hasil yang positif dalam meningkatkan kerja sama bilateral antara kedua negara.