Presiden Joko Widodo

Pewarta Nusantara, Nasional - Hasil Survei Indikator Politik Indonesia (IPI) mengungkapkan tiga masalah yang dianggap mendesak dan harus diatasi oleh calon pemimpin nasional pengganti Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Masalah-masalah tersebut adalah pengendalian harga kebutuhan pokok, lapangan kerja dan pengangguran, serta kemiskinan.

Survei menunjukkan bahwa harga kebutuhan pokok menjadi isu paling menonjol dengan tingkat 27,7%, diikuti oleh lapangan kerja/pengangguran dengan 21,2%, dan kemiskinan dengan 11,8%. Selain itu, pemberantasan korupsi juga menjadi salah satu perhatian masyarakat dengan persentase 10,8%.

Para peneliti menyoroti bahwa tiga masalah utama tersebut berkaitan erat dengan isu-isu ekonomi yang tengah dihadapi oleh masyarakat.

Selanjutnya, survei juga mencatat isu lain yang menjadi perhatian publik adalah pemberantasan korupsi sebesar 10,8%, keamanan atau ketertiban dengan 5,5%, memajukan sektor pertanian sebesar 4,2%, dan pemerataan pendapatan dengan 3,1%.

Isu-isu ini menarik perhatian dari berbagai generasi, dengan aspirasi yang berbeda tergantung pada kelompok usia.

Baca Juga; Prabowo Subianto Unggul dalam Survei Elektabilitas Capres 2024: Ancaman Potensial bagi Ganjar Pranowo dan Anies Baswedan

Survei ini dilakukan pada Juni 2023 dan melibatkan 1.220 responden yang diwawancarai secara tatap muka oleh pewawancara yang telah dilatih.

Metode multistage random sampling digunakan dalam pemilihan sampel, dan survei memiliki margin of error sebesar +/- 2,9% dengan tingkat kepercayaan 95%.

Survei ini memberikan pandangan yang berharga mengenai aspirasi dan perhatian masyarakat terhadap isu-isu krusial yang harus dihadapi oleh calon pemimpin nasional menjelang pemilu 2024, terutama dalam konteks generasi yang berbeda-beda. (*Ibs)

Pewarta Nusantara, Nasional - Hendardi, Ketua Dewan Nasional Setara Institute, mengeluarkan kritik pedas terhadap perombakan kabinet yang dilakukan oleh Presiden Joko Widodo atau Jokowi.

Menurut Hendardi, perombakan ini dianggap sebagai salah satu reshuffle dan peragaan Politik terburuk di ujung masa jabatannya.

Dalam keterangannya kepada pers pada Selasa (18/7/2023), Hendardi menyatakan bahwa Jokowi tidak mencari sosok menteri yang kompeten dan berintegritas sebagai lawan dari pejabat sebelumnya.

Sebaliknya, Jokowi justru menunjuk orang-orang yang tidak memiliki kapasitas dan rekam jejak di bidang yang dibutuhkan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo).

Hendardi melihat bahwa reshuffle ini dilakukan oleh Jokowi untuk memperpanjang pengaruhnya dalam mewujudkan kehendak-kehendak pribadi dan kelompoknya.

Menurutnya, sosok-sosok yang menduduki jabatan baru ini adalah orang-orang yang memiliki hubungan dengan Jokowi, bukan merupakan representasi dari partai koalisi yang seharusnya didiskusikan secara sehat.

Dalam pandangan Hendardi, tujuan utama Jokowi dalam reshuffle ini adalah membentuk konsolidasi kekuatan politik dan infrastruktur untuk Pemilu di akhir masa jabatannya.

Baca Juga; Pemerintah Tingkat Daerah Diharapkan Berperan Aktif dalam Menyelesaikan Masalah Pembangunan Desa

Namun, Hendardi melihat bahwa tujuan ini tidak bertujuan untuk memanfaatkan sisa waktu yang ada untuk membangun keadilan dan kesejahteraan bagi rakyat, melainkan lebih seperti pembentukan jembatan kekuasaan bagi kelompok yang terkait dengan Jokowi, termasuk melindungi kepentingan politik keluarga Jokowi.

Dalam kritiknya, Hendardi juga menyoroti bahwa Jokowi menggunakan hak prerogatifnya tanpa memberikan manfaat yang signifikan bagi negara, meskipun prosesnya dilakukan secara prosedural.

Menurutnya, hak prerogatif ini seharusnya didapatkan melalui suara publik dalam Pemilu, tetapi dalam reshuffle ini, dampak positif yang signifikan tidak terlihat.

Hendardi juga menyoroti bahwa selain sedang menyiapkan anak-anaknya untuk melanjutkan kehendak kekuasaan, Jokowi juga terlibat dalam persiapan kelompok yang terkait dengan partai politik lintas partai politik yang dapat melindunginya setelah masa jabatannya berakhir.

Hal ini menunjukkan bahwa Jokowi merasa menjadi pusat dalam kontestasi politik tahun 2024, meskipun kepemimpinannya semakin tergoyahkan dan melampaui norma-norma politik yang ada.

Dengan kritik tajam ini, Hendardi menyoroti keputusan Jokowi dalam melakukan Reshuffle Kabinet dan menggambarkannya sebagai peragaan politik yang buruk di akhir masa jabatannya. (*Ibs)

Pewarta Nusantara, Jakarta - Jokowi Menegaskan Pentingnya Kepemimpinan Berkelanjutan dan Kesinambungan dalam Mewujudkan Visi Indonesia Emas 2045. Presiden Joko Widodo menekankan pentingnya keberlanjutan dan kesinambungan dalam menjalankan kepemimpinan sebuah negara guna mencapai visi dan mimpi besar bangsa Indonesia. Beliau menyamakan kepemimpinan dengan tongkat estafet yang harus terus berlanjut, bukan seperti meteran pom bensin yang dimulai dari nol. Pernyataan tersebut disampaikan oleh Presiden Jokowi saat memberikan arahan dalam peluncuran rancangan akhir Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045 oleh Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas). Beliau menjelaskan bahwa kepemimpinan yang berkesinambungan merupakan aspek penting dalam mewujudkan visi Indonesia Emas 2045. Selain keberlanjutan, Presiden Jokowi juga menekankan pentingnya menjaga stabilitas sebagai upaya mencapai Indonesia Emas 2045. Menurut beliau, stabilitas merupakan faktor krusial dalam mencapai kemakmuran. Beliau menegaskan bahwa tidak ada satu negara pun yang bisa mencapai kemakmuran jika kondisinya tidak stabil dan terpecah. Presiden Jokowi juga memberikan apresiasi terhadap rancangan akhir RPJPN 2025-2045 yang disusun oleh Kementerian PPN/Bappenas. Beliau menyebut rancangan tersebut sebagai dokumen yang ringkas, langsung mengenai sasaran, serta taktis baik dalam rencana, visi, maupun strategi. Beliau menambahkan bahwa rancangan tersebut akan menjadi panduan untuk mewujudkan cita-cita Indonesia Emas 2045 dan menjadikan Indonesia sebagai salah satu lima besar ekonomi dunia. Selain itu, dalam upaya mencapai Indonesia Emas 2045, terdapat proyeksi pendapatan nasional bruto (PNB) per kapita yang diharapkan mencapai 23.000-30.300 dolar AS, dibandingkan dengan perhitungan PNB per kapita 5.030 dolar AS pada tahun 2023. Baca juga: Menteri Gus Halim Menggebrak Desa-desa dengan Teknologi Canggih: Koperasi Urun Dana Sejahtera Siap Mengubah Nasib! Selain itu, target penurunan tingkat kemiskinan juga menjadi fokus, dengan harapan mengurangi tingkat kemiskinan menjadi 0,5-0,8 persen pada tahun 2045. Presiden Jokowi menegaskan pentingnya kepemimpinan yang berkelanjutan, menjaga stabilitas, dan mengimplementasikan rancangan RPJPN 2025-2045 sebagai langkah menuju Indonesia Emas 2045. (*Ibs)

Pewarta Nusantara - Presiden Joko Widodo (Jokowi) resmi meluncurkan logo Ibu Kota Nusantara (IKN) yang memiliki tema Pohon Hayat pada Selasa (30/05/2023) di Istana Negara, Jakarta.

Dalam peluncuran tersebut, Presiden menjelaskan bahwa logo tersebut mengandung makna sebagai pohon kehidupan yang diharapkan dapat menginspirasi IKN untuk menjadi sumber kehidupan bagi seluruh masyarakat Indonesia.

Logo ini juga memiliki filosofi yang sejalan dengan semangat pembangunan IKN dalam membangkitkan rasa bangga akan identitas bangsa Indonesia serta kesadaran akan pentingnya menjaga alam dan lingkungan.

Logo IKN dengan tema Pohon Hayat dipilih melalui proses sayembara yang melibatkan lebih dari 500 ribu pemilih. Karya Aulia Akbar berhasil memperoleh suara terbanyak dan terpilih sebagai logo resmi IKN.

Presiden menekankan bahwa pemilihan logo dilakukan melalui voting terbuka yang dilakukan oleh rakyat, bukan oleh Presiden sendiri.

Acara peluncuran logo tersebut turut dihadiri oleh beberapa pejabat tinggi, seperti Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Kepala Otorita IKN Bambang Susantono, dan Sekretaris Kabinet Pramono Anung.

Presiden Jokowi juga didampingi oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Suharso Monoarfa, Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Bahlil Lahadalia, Panglima TNI Laksamana Yudo Margono, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Gubernur Kalimantan Timur Isran Noor, serta Pj. Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono. (*ibs)