UMKM
Pewarta Nusantara, 17 Januari 2025 – Dalam upaya mendorong digitalisasi usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), mahasiswa Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang menyelenggarakan sosialisasi bertajuk "Pemanfaatan Media Sosial untuk Pengembangan UMKM". Kegiatan ini diadakan oleh Kelompok Kuliah Kerja Mahasiswa (KKM) 10 pada 15 Januari 2025 di Balai Desa Ngebruk, Kabupaten Malang.
Acara ini menarik perhatian ibu-ibu anggota Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) serta Kepala Desa Ngebruk, yang hadir untuk mendapatkan pengetahuan praktis dalam memanfaatkan media sosial sebagai alat promosi.
Media Sosial Sebagai Solusi Modern
Arif Rahman Adjulian dan Syaifah Putri Diah Ambari, mahasiswa yang menjadi narasumber utama, memaparkan pentingnya penggunaan platform media sosial, terutama TikTok, sebagai strategi promosi. Dalam sesi interaktif, mereka menjelaskan bagaimana fitur-fitur TikTok dapat dimanfaatkan untuk memperluas jangkauan pemasaran produk-produk lokal, seperti sari jahe dan temulawak.
Para peserta juga diajarkan langkah-langkah praktis membuat konten yang menarik dan relevan. Tidak hanya itu, masukan dari peserta, seperti perbaikan desain kemasan agar tulisan lebih jelas, menjadi salah satu sorotan penting dalam sesi diskusi.
Langkah Kecil, Dampak Besar
Antusiasme yang tinggi dari sekitar 25 peserta membuktikan bahwa pelatihan ini mampu menjawab kebutuhan pelaku UMKM dalam beradaptasi dengan era digital. Para peserta menunjukkan semangat untuk mengimplementasikan ilmu yang telah diperoleh, termasuk cara menjangkau pasar yang lebih luas melalui media sosial.
Dengan inisiatif ini, mahasiswa UIN Malang berharap para pelaku UMKM, khususnya ibu-ibu PKK Desa Ngebruk, dapat memanfaatkan teknologi secara maksimal demi keberlanjutan usaha mereka.
Pewarta Nusantara, Jakarta - Menteri Perdagangan, Zulkifli Hasan, secara tiba-tiba melontarkan kritik yang tajam terhadap parlemen Uni Eropa, menyebut mereka diskriminatif dan kejam.
Pernyataan keras tersebut diungkapkannya saat bertemu dengan anggota parlemen Uni Eropa dalam acara "Bhineka Culture Festival" di Pantai Jerman, Bali, pada Jumat (23/6/2023).
Zulkifli menjelaskan alasan di balik kritiknya terhadap tindakan Uni Eropa yang membatasi akses penjualan produk Indonesia, terutama produk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), dengan mengharuskan sertifikat ramah lingkungan untuk barang yang dijual. Akibat persyaratan ini, beberapa produk UMKM seperti kopi dan sabun mengalami kesulitan untuk masuk ke pasar Uni Eropa.
"Dalam pernyataan saya, saya menyebut mereka jahat dan diskriminatif. Mereka membuat undang-undang tentang deforestasi. Bagaimana bisa kopi, turunan sawit untuk sabun dan kosmetik, serta produk lainnya seperti cokelat, karet, dan lada tidak bisa masuk? Ini adalah hasil produksi petani dan rakyat, mengapa harus ada persyaratan sertifikat? Bagaimana cara mengurusnya? Orang-orang di kampung saya di Lampung diminta untuk mengurus sertifikat, itu tidak mungkin. Jadi, mereka melarang-larang dan menyusahkan," ungkapnya.
Dia juga menambahkan bahwa mereka memang penjajah di masa lalu dan sekarang mereka hanya mengubah modelnya. Meskipun kritiknya membuat anggota parlemen Uni Eropa marah, Zulkifli tidak peduli. Menurutnya, mereka tidak adil dalam kebijakan yang mereka terapkan.
Zulkifli juga mencatat bahwa Uni Eropa seringkali berteriak dan mengkritik di tingkat global ketika kepentingan mereka terganggu, seolah-olah dunia sedang mengalami bencana.
Selain itu, ia juga menyuarakan pertanyaan mengenai dampak lingkungan dari ekspor Uni Eropa, seperti pesawat tempur yang mencemari lingkungan melalui bahan bakar dan suara bisingnya.
"Misalnya pesawat tempur, apakah itu tidak mencemari lingkungan? Bahan bakunya pasti berasal dari tambang. Belum lagi suara bisingnya dan penggunaan minyaknya. Bayangkan saja. Jadi, ini tidak adil. Itulah yang saya sampaikan," tegasnya.
Meskipun mendapat reaksi emosional dari anggota parlemen Uni Eropa, Zulkifli tetap teguh pada pandangannya dan berusaha menyuarakan kepentingan Indonesia serta menyoroti ketidakadilan dalam kebijakan perdagangan Uni Eropa yang dianggapnya merugikan UMKM Indonesia. (*Ibs)
Pewarta Nusantara, Jakarta - Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Kementerian Keuangan terus memberikan dukungan kepada Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dalam upaya meningkatkan ekspor.
DJBC telah mengimplementasikan beberapa program dukungan yang bertujuan untuk membantu UMKM dalam mengembangkan potensi ekspor mereka.
Salah satu program yang diberikan adalah Klinik Ekspor, di mana DJBC memberikan edukasi, literasi, asistensi, dan koordinasi kepada UMKM yang telah terlibat dalam kegiatan ekspor.
Program ini juga memberikan bantuan kepada UMKM yang baru akan memulai perjalanan ekspor mereka. Tujuan dari program ini adalah agar UMKM dapat menjadi pelaku ekspor mandiri dan meningkatkan kualitas dan kuantitas ekspor mereka.
Selain itu, DJBC juga meluncurkan program Interfirm Linkage, yang bertujuan untuk memperkuat kemitraan antara UMKM dengan perusahaan berorientasi ekspor di kawasan berikat.
Program ini membantu UMKM untuk terlibat dalam rantai pasok ekspor dan membangun hubungan yang saling menguntungkan dengan perusahaan besar di sektor industri.
Solusi Logistik juga menjadi perhatian DJBC dalam mendukung UMKM. Kementerian Keuangan memiliki program National Logistic Ecosystem (NLE) yang bertujuan untuk membantu UMKM dalam mengurangi biaya logistik.
Dengan memanfaatkan value chains dan fasilitas tol laut, UMKM di daerah timur Indonesia dapat bersaing secara ekonomi dan mengurangi biaya transportasi, sehingga produk-produk mereka tetap kompetitif saat diekspor.
Selain itu, DJBC juga menggunakan balai laboratorium sebagai fasilitas untuk melakukan pemeriksaan kualitas produk. Balai laboratorium tersebut digunakan untuk menguji produk makanan, minuman, serta produk logam untuk memastikan kepatuhan terhadap standar kualitas dan komposisi.
DJBC telah menyediakan balai laboratorium dan satuan pelayanan (satpel) di berbagai daerah di Indonesia, termasuk Medan, Jakarta, dan Surabaya, untuk memfasilitasi proses pemeriksaan produk secara efisien.
Dukungan DJBC terhadap UMKM dalam hal ekspor menjadi upaya konkret untuk mendorong pertumbuhan bisnis UMKM dan mendorong pengembangan sektor ekspor Indonesia secara keseluruhan.
Melalui program-program ini, diharapkan UMKM dapat semakin terlibat dalam kegiatan ekspor dan meningkatkan daya saing produk-produk Indonesia di pasar internasional. (*Ibs)
Pewarta Nusantara, Jakarta - Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) membuat gebrakan luar biasa dengan mengumumkan pengeluaran dana sebesar Rp550 triliun untuk membeli produk lokal.
Sekretaris Kementerian BUMN, Rabin Indrajad Hattari, mengungkapkan bahwa anggaran tersebut jauh melampaui target awal yang hanya sebesar Rp296 triliun.
Dalam upaya memaksimalkan belanja, sekitar Rp28 triliun dari dana tersebut digunakan untuk mendukung Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) melalui platform Pasar Digital (PaDi) UMKM yang merupakan inisiatif Kementerian BUMN bekerja sama dengan Telkom Indonesia.
PaDi UMKM HYBRID EXPO 2023 menjadi sorotan dalam acara 'Kunjungan Bersama PaDi UMKM HYBRID EXPO 2023' di Sarinah.
Pameran ini telah memasuki penyelenggaraan keempatnya dan berhasil menarik partisipasi 597 UMKM, dengan 201 UMKM tampil secara langsung dan sisanya berpartisipasi secara daring.
Staf Ahli Bidang Keuangan dan Pengembangan UMKM, Loto Srinaita Ginting, berharap pameran ini dapat menjadi platform bagi UMKM untuk meningkatkan pemasaran produknya baik melalui kanal daring maupun offline.
Sejarah sukses penyelenggaraan sebelumnya, di mana omzet meningkat pesat dari Rp1,6 miliar pada tahun pertama menjadi Rp15,8 miliar pada tahun ketiga, memberikan optimisme bahwa tahun ini akan mencapai prestasi yang bahkan lebih gemilang.
Acara ini diharapkan dapat memberikan dorongan besar dalam mengakselerasi pertumbuhan usaha mikro di Indonesia.
Dengan komitmen yang kuat untuk mendukung UMKM melalui belanja produk lokal dan menyelenggarakan pameran berskala nasional, Kementerian BUMN memberikan kontribusi signifikan bagi perekonomian nasional serta memperkuat posisi UMKM dalam persaingan pasar.
Hal ini menunjukkan kepedulian dan perhatian pemerintah terhadap sektor UMKM yang menjadi tulang punggung ekonomi negara. (*Ibs)