UNICEF
Pewarta Nusantara, Nasional - Wapres Ma'ruf Amin menegaskan bahwa anak-anak adalah aset berharga bagi bangsa Indonesia dan hak-hak mereka harus dijamin untuk tumbuh dan berkembang tanpa kekerasan dan diskriminasi.
Dalam acara Anugerah Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) Tahun 2023 secara daring, Wapres menyoroti pentingnya UU Perlindungan Anak sebagai bentuk jaminan negara atas hak asasi anak-anak.
Meskipun demikian, Wapres juga menyoroti beberapa tantangan yang perlu diatasi, terutama terkait data pengaduan yang perlu ditangani dengan segera.
Hal ini menjadi prihatin, terutama ketika lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif memiliki tingkat pengaduan tertinggi.
Oleh karena itu, Wapres menekankan pentingnya menjadikan keluarga dan pengasuhan alternatif sebagai lingkungan yang aman dan nyaman bagi perkembangan anak.
Dalam konteks perkembangan anak di Indonesia, Wapres mengutip hasil riset dari World Health Organization (WHO) dan United Nations International Children's Emergency Fund (Unicef) tahun 2020 yang menempatkan Indonesia di peringkat ke-17 dari 180 negara, tertinggal dari beberapa negara tetangga seperti Singapura, Malaysia, Vietnam, dan Thailand.
Indeks tersebut mengukur berbagai aspek kesehatan dan kesejahteraan anak, termasuk pertumbuhan anak, kelangsungan hidup, pendidikan, kekerasan, dan gizi anak.
Dengan hal ini, Wapres menegaskan perlunya penguatan komitmen dan kolaborasi dari seluruh elemen bangsa untuk memastikan pemenuhan hak dan perlindungan anak-anak di Indonesia.
KPAI juga diharapkan untuk memainkan peran yang kuat dalam berbagai upaya perlindungan anak, termasuk penanganan stunting, pelecehan seksual, kekerasan, dan pernikahan dini.
Dalam hal ini, advokasi hukum dan pemulihan korban menjadi hal yang penting. Selain itu, kesadaran masyarakat mengenai hak-hak anak harus ditingkatkan melalui kampanye publik yang efektif, termasuk pencegahan perundungan siber.
Wapres juga mendorong peran orang tua dalam melindungi anak-anak dari segala bentuk pelecehan dan kekerasan serta melaporkan kasus-kasus yang terjadi.
Wapres berharap bahwa kegiatan Anugerah KPAI 2023 dapat menjadi evaluasi terhadap kemajuan perlindungan anak di Indonesia dan menginspirasi seluruh elemen bangsa untuk aktif dan peduli dalam upaya perlindungan anak-anak.
Semua pihak, baik pemerintah, lembaga, maupun masyarakat, diharapkan dapat bersinergi untuk menciptakan lingkungan yang aman dan kondusif bagi tumbuh kembang anak-anak Indonesia. (*Ibs)
Pewarta Nusantara, Beirut - Lebanon menghadapi Krisis Sosial Ekonomi yang parah, yang memaksa lebih dari 10 persen keluarga untuk mengirim anak-anak mereka bekerja demi mencukupi kebutuhan hidup.
Bahkan, beberapa anak yang masih berusia enam tahun pun terpaksa terlibat dalam pekerjaan. Laporan yang dirilis oleh UNICEF pada Selasa (20/6/23) menyoroti dampak buruk dari krisis ini terhadap anak-anak di negara tersebut.
Edouard Beigbeder, perwakilan UNICEF di Lebanon, menyatakan bahwa krisis yang semakin parah telah menciptakan beban yang berat bagi anak-anak.
Mereka kehilangan semangat, mengalami gangguan kesehatan mental, dan melihat harapan mereka akan masa depan yang lebih baik terancam sirna. Situasi ini sangat mengkhawatirkan dan membutuhkan perhatian serius dari semua pihak.
Selain isu pekerja anak, laporan tersebut juga mengungkapkan bahwa 15 persen rumah tangga di Lebanon telah menghentikan pendidikan anak-anak mereka, meningkat dari angka 10 persen pada tahun sebelumnya.
Lebih dari separuh rumah tangga juga terpaksa mengurangi pengeluaran untuk pendidikan. Kemiskinan dan ketegangan yang meningkat sangat mempengaruhi kesehatan mental anak-anak di negara tersebut, dengan hampir separuh wali mereka melaporkan bahwa anak-anak mereka merasa sangat sedih atau tertekan setiap minggu.
UNICEF dengan tegas mendesak pemerintah Lebanon untuk menginvestasikan sumber daya dalam sektor pendidikan. Langkah ini diharapkan dapat memastikan akses yang inklusif dan berkualitas terhadap pendidikan bagi semua anak, terutama mereka yang berada dalam kondisi paling rentan.
Peningkatan investasi dalam layanan-layanan penting seperti pendidikan, kesehatan, dan perlindungan sosial akan membantu mengurangi dampak negatif dari krisis ini, menjaga kesejahteraan anak-anak, serta berkontribusi pada pemulihan ekonomi negara.
Krisis sosial ekonomi yang melanda Lebanon telah menimbulkan konsekuensi serius bagi anak-anak, yang merupakan aset berharga bagi masa depan bangsa.
Baca juga: Kapal Selam Wisata Titanic Hilang, Pencarian Dipercepat untuk Menemukan Penumpangnya
Upaya kolaboratif dan tindakan nyata dari pemerintah dan masyarakat secara keseluruhan sangat diperlukan untuk melindungi hak-hak anak, memberikan mereka akses terhadap pendidikan yang layak, serta memastikan kehidupan yang lebih baik bagi generasi mendatang. (*Ibs)