Pewarta Nusantara
Menu CV Maker Menu

Universitas Paramadina Menggelar Seminar dan Peluncuran Buku untuk Membahas Strategi Komunikasi Politik Jelang Pemilu 2024

Universitas Paramadina Menggelar Seminar dan Peluncuran Buku untuk Membahas Strategi Komunikasi Politik Jelang Pemilu 2024

Pewarta Nusantara, Jakarta - Universitas Paramadina Mengadakan Seminar dan Peluncuran Buku tentang Strategi Komunikasi Politik Jelang Pemilu 2024.

Universitas Paramadina Jakarta menggelar acara yang bertujuan untuk membahas strategi komunikasi politik dalam konteks pemilu yang akan datang.

Acara tersebut dihadiri oleh penulis buku, Erik Ardiyanto, seorang dosen di Program Studi Ilmu Komunikasi Universitas Paramadina.

Selain itu, hadir pula Abdul Malik Gismar, seorang dosen Magister Ilmu Komunikasi Universitas Paramadina, dan Tia Rahmania, seorang psikolog dan aktivis perempuan.

Dalam seminar tersebut, Erik Ardiyanto membahas tentang disiplin ilmu komunikasi politik dan memberikan contoh strategi komunikasi politik yang efektif yang diambil dari pengalaman Bernie Sanders, seorang politisi Amerika Serikat yang dikenal sebagai pembaharu.

Erik Ardiyanto menjelaskan bahwa Sanders berhasil memposisikan dirinya sebagai politisi yang berpihak pada isu-isu lingkungan, kesehatan, kesejahteraan buruh, isu-isu perempuan, dan isu-isu egaliter lainnya. Sanders juga dikenal dengan pendekatannya yang menolak keterlibatan dana oligarki dalam kampanyenya.

Selain itu, Erik Ardiyanto juga menyoroti perjalanan politik Sanders dan keberhasilannya dalam membentuk kelompok minoritas di pemerintahannya, serta perjuangannya terhadap isu kelas berbasis minoritas, imigrasi, veteran, dan rasisme.

Erik Ardiyanto menganggap strategi komunikasi politik Sanders, termasuk penggunaan crowdfunding dalam kampanye politiknya, berhasil memberikan pengaruh psikologi yang signifikan dalam mendukung perubahan politik.

Selanjutnya, Abdul Malik Gismar membahas tentang kondisi politik saat ini di negara-negara liberal demokrasi seperti Amerika Serikat, Inggris. Dia menyoroti beberapa masalah yang dihadapi oleh sistem politik liberal demokrasi, seperti mandegnya proses pembuatan keputusan di kongres dan kesulitan dalam menghadapi isu-isu yang membutuhkan tindakan cepat, seperti masalah kekerasan senjata.

Abdul Malik Gismar juga menunjukkan adanya keinginan publik yang kuat terkait perlunya undang-undang yang efektif terkait kebijakan senjata, namun deadlock di kongres dan pengaruh lobi pro senjata yang kuat membuat upaya tersebut terkendala.

Baca juga: DPR Akan Mengubah Masa Jabatan Kepala Desa Menjadi 9 Tahun dalam Revisi UU Desa

Menurut Abdul Malik Gismar, kondisi politik saat ini memunculkan pemikiran untuk mengganti model sistem politik yang sudah terbukti tidak efektif. Ia merujuk pada model sistem politik seperti yang ada di China dan Singapura yang disebut sebagai "The Mandarinite Government/system".

Sistem ini dikenal karena kekuatannya dalam menjaga integritas dan melawan korupsi, namun kurang memberikan ruang untuk partisipasi dan keadilan.

Abdul Malik Gismar berpendapat bahwa Indonesia perlu mempertimbangkan model-model sistem politik tersebut, namun juga perlu memperhatikan kelemahan yang ada dalam birokrasi Indonesia.

Ia menekankan pentingnya upaya serius dalam mengelola birokrasi agar menjadi lebih efektif, berintegritas, dan melayani kepentingan publik.

Dalam seminar tersebut, para pembicara menyoroti pentingnya strategi komunikasi politik yang efektif dalam konteks pemilu 2024.

Mereka membahas pengalaman Bernie Sanders sebagai contoh sukses dalam membangun komunikasi politik yang kuat dan memberikan pengaruh nyata dalam perubahan politik.

Diskusi ini memberikan wawasan dan pemahaman yang berharga bagi peserta seminar dalam menghadapi tantangan politik di masa depan.

Dengan demikian, seminar dan peluncuran buku yang diadakan oleh Universitas Paramadina merupakan upaya untuk menganalisis dan membahas strategi komunikasi politik yang relevan dalam menyongsong pemilu 2024.

Melalui pembelajaran dari pengalaman Bernie Sanders dan pemikiran kritis terhadap kondisi politik saat ini, diharapkan dapat ditemukan pendekatan yang lebih efektif dalam membangun politik alternatif yang mampu melayani kepentingan publik secara lebih baik. (*Ibs)

132