Wahid Foundation Perkuat Perdamaian Berkelanjutan Melalui Pemberdayaan Perempuan di 7 Desa di Bima

Pewartanusantara.com - Wahid Foundation dan La Rimpu mengadakan Diskusi Partisipatif dengan tema “Perempuan Berdaya untuk Perdamaian Berkelanjutan: Aksi Kemanusiaan Damai untuk Meningkatkan Resiliensi Masyarakat di Kota/Kabupaten Bima” di Hotel Marina Inn, Kota Bima.

Kegiatan ini menandai dimulainya program baru "Pemberdayaan Perempuan untuk Perdamaian Berkelanjutan: Nexus Perdamaian-Kemanusiaan untuk Meningkatkan Ketangguhan Masyarakat di Indonesia," yang didukung oleh UN Women dan Korea International Cooperation Agency (KOICA).

Diskusi tersebut bertujuan untuk melibatkan para pemangku kepentingan strategis dalam program ini, serta membahas berbagai pandangan mengenai pemberdayaan perempuan, perdamaian, aksi kemanusiaan, dan lingkungan di Kota/Kabupaten Bima. Pemilihan wilayah program di Nusa Tenggara Barat didasarkan pada Scoping dan Baseline Study yang dilakukan oleh UN Women pada tahun 2022. Studi ini menunjukkan beberapa aspek risiko dan kerentanan di wilayah tersebut, seperti bencana alam, konflik sosial, dan ekstremisme kekerasan.

Siti Kholisoh, Plh. Managing Director Wahid Foundation, menyampaikan bahwa Wahid Foundation bersama dengan UN Women sejak 2017 telah mendorong inisiatif lokal untuk memperkuat partisipasi perempuan dalam mempromosikan perdamaian.

"Program yang kami inisiasi di Kota/Kabupaten Bima akan menekankan strategi pelibatan multipihak baik pemerintah maupun pemangku kepentingan di masyarakat. Dalam implementasinya kami akan bekerjasama dengan La Rimpu sebagai mitra lokal," tuturnya seperti dikutip dari rilis resmi Wahid Foundation, Kamis (11/7/).

Diskusi dan kick-off program hari ini melibatkan multi-stakeholder dari berbagai Organisasi Pemerintah Daerah (OPD) seperti DMPD, BPBD, DP3AP2KB, Kesbangpol, Dinas Sosial Kota dan Kabupaten Bima, serta perwakilan dari tujuh desa/kelurahan di Kota dan Kabupaten Bima.

Juga hadir organisasi keagamaan, kelompok perempuan, lembaga dan dinas terkait, komunitas, serta perwakilan kelompok disabilitas dan anak muda. Diharapkan kegiatan ini menghasilkan rekomendasi strategis dan rencana aksi dalam pemberdayaan perempuan untuk perdamaian berkelanjutan.

Atun Wardatun, Direktur Eksekutif La Rimpu, menyatakan, “Kami sangat menerima dengan baik kolaborasi Wahid Foundation dan UN Women. Program ini bertujuan meningkatkan kapasitas perempuan desa, pengetahuan, keterampilan, dan komitmen mereka untuk terlibat dalam ruang publik dan agenda advokasi di berbagai desa.”

Pujawan, Sekretaris Dinas Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bima, menyambut baik program ini. “Pihaknya menyambut dengan baik dapat terlibat dalam program ini, karena memiliki tujuan akhir yang sama yaitu mengurangi dampak dari bencana. Dalam mitigasi bencana ada tiga tahap yaitu pra bencana, saat bencana, dan setelahnya. Di situ peran perempuan ini terutama ingin kami libatkan. Harapannya ke depan program ini melalui Wahid Foundation dan UN Women bisa berkelanjutan dan terus bekerja sama dengan pemerintah lokal.”

Kegiatan yang berlangsung selama satu hari ini diharapkan akan menghasilkan rumusan tentang peluang, tantangan, dan isu-isu penting terkait pemberdayaan perempuan, perdamaian, aksi kemanusiaan, dan lingkungan di Kota/Kabupaten Bima. Selain itu, juga diharapkan dapat menghasilkan peta pemangku kepentingan strategis yang dilibatkan dalam program pemberdayaan perempuan untuk perdamaian berkelanjutan.

Program ini dijalankan sejak 26 Juni 2023 hingga 31 Desember 2026 di tiga provinsi, yakni Sulawesi Tengah, Nusa Tenggara Timur (NTT), dan Nusa Tenggara Barat (NTB), dengan tujuan meningkatkan ketangguhan masyarakat dan mengurangi kerentanan pada situasi darurat bencana alam di wilayah rentan konflik. Program ini bekerjasama dengan berbagai kementerian strategis dan organisasi lokal seperti La Rimpu dan LP2DER, menyasar tujuh desa/kelurahan di Bima yang dipilih berdasarkan asesmen tim Wahid Foundation dan La Rimpu.

Program ini melibatkan berbagai kegiatan pelatihan terkait kesiapsiagaan bencana, pencegahan konflik sosial, dan promosi perdamaian untuk mencegah intoleransi dan ekstremisme kekerasan. Kelompok perempuan muda juga difasilitasi untuk meningkatkan kapasitas terkait kepemimpinan, advokasi kebijakan, dan keterlibatan dalam pencegahan bencana dan konflik sosial. Aparatur pemerintah desa dan kelurahan juga diberikan pelatihan perencanaan dan penganggaran desa yang responsif gender.