Jokowi

Pewarta Nusantara.com - Ribuan masyarakat yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa dan Masyarakat (AM) Yogyakarta laksanakan aksi demonstrasi di pertigaan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Jumat (6/10/2023).

Pasalnya, aksi yang digelar ini dalam rangka menyikapi situasi demokrasi yang akhir-akhir ini semakin memburuk, apalagi menjelang pemili tahun 2024.

Roby selaku Kordum dari AM mengatakan, bahwa hilangnya nilai-nilai demokrasi berdampak kepada seluruh sektor kehidupan berbangsa dan bernegara.

Ia menyampaikan banyak persoalan yang belum terselesaikan seperti isu pendidikan dan agraria jelang Pilpres 2024.

"Masyarakat justru dihadapkan dengan praktik-praktik politik yang kotor sehingga menjadi pembodohan politik yang terjadi di tengah masyarakat," kata Roby dalam orasinya.

Ia menyayangkan beberapa keputusan yang dikeluarkan oleh Pemerintah saat ini, karena dianggap hanya menguntungkan segelintir orang saja.

Menurutnya situasi ini tidak menunjukkan edukasi politik yang baik bagi generasi muda pelajar, mahasiswa dan masyarakat umum.

Ia menegaskan keserakahan dalam kekuasaan menimbulkan efek buruk terhadap kehidupan bangsa dan bernegara. Menurutnya potensi dibangunnya dinasti politik harus dikritisi.

"Mahasiswa dan masyarakat hari ini harus memiliki peran sebagai agen kontrol pada sistem demokrasi yang berjalan di negara yang katanya menganut prinsip demokrasi ini," tegas Roby.

Ia mengingatkan pemerintah terutama Jokowi untuk tidak mengintervensi MK dalam memutuskan ambang batas umur Calon dan Wakil Presiden. Apalagi yang kita tahu ketua MK adalah ipar Jokowi sekaligaus paman dari gibran.

Selain itu, kata Roby, tidak pantas bagi pemimpin memberikan keuntungan terhadap segelintir orang saja. Terlebih jika hanya memberikan keuntungan kepada keluarga sendiri.

"Hal ini tentu wajib untuk ditolak dan respon cepat agar tidak berdampak pada semakin merosotnya demokrasi di negara yang kita cintai ini," tandasnya.

Pewarta Nusantara, Jakarta - Indonesia Bersiap Masuki Fase Endemi COVID-19: Presiden Jokowi Siap Cabut Status Pandemi dalam Waktu Dekat!.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengumumkan bahwa Indonesia akan segera memasuki fase Endemi Covid-19, dengan rencana pencabutan status pandemi dalam waktu dekat.

Dalam keterangan resminya, Presiden Jokowi menjelaskan bahwa rapat terkait Pandemi Covid-19 telah dilakukan, namun masih ada beberapa kajian yang perlu diselesaikan sebelum pengumuman resmi dapat dilakukan.

Presiden Jokowi menekankan pentingnya menyediakan informasi terperinci mengenai jumlah kasus aktif Covid-19, serta pencapaian dalam program vaksinasi.

Meskipun tanggal pasti pengumuman belum dipastikan, namun keputusan akan segera diambil.

Sebelumnya, rapat mengenai pencabutan status pandemi dilakukan di Istana dan dihadiri oleh sejumlah menteri. Evaluasi terhadap berbagai aspek terkait pandemi telah dilakukan oleh pemerintah, dan keputusan akhir tetap berada di tangan Presiden Jokowi.

Baca juga: Darurat Rabies di Kalimantan Barat: 1.931 Kasus Terdaftar, 11 Korban Meninggal Dunia!

Pandemi Covid-19 telah melanda Indonesia sejak Maret 2020 ketika dua kasus pertama ditemukan di Jakarta. Selama lebih dari dua tahun, berbagai pembatasan sosial telah diberlakukan sebagai upaya untuk mengendalikan penyebaran virus.

Pada Desember 2022, Presiden Jokowi mengumumkan pelonggaran pembatasan sosial, yang mengindikasikan langkah-langkah dalam menghadapi pandemi tersebut. (*IBs)

Pewarta Nusantara, Jakarta - Survei LSN Menunjukkan Peningkatan Tingkat Kepuasan Publik terhadap Kinerja Presiden Jokowi.

Lembaga Survei Nasional (LSN) merilis hasil survei terbaru yang menunjukkan adanya peningkatan tingkat kepuasan publik terhadap kinerja Presiden Joko Widodo (Jokowi) dibandingkan dengan survei sebelumnya.

Direktur Eksekutif LSN, Gema Nusantara Bakry, mengungkapkan bahwa survei yang dilakukan pada 24 Mei hingga 3 Juni mencatat bahwa 72,5 persen responden menyatakan puas dan sangat puas terhadap kinerja Presiden Jokowi.

Gema menjelaskan bahwa sebanyak 24,2 persen responden merasa puas atau sangat puas dengan pembangunan infrastruktur yang merata di berbagai daerah yang dilakukan oleh pemerintahan Jokowi.

Selain itu, sebanyak 18,6 persen responden mengapresiasi program bantuan sosial yang diberikan kepada orang miskin selama pemerintahan Jokowi.

Faktor lain yang signifikan adalah adanya jaminan kesehatan yang mencapai desa-desa dan kesempatan pendidikan yang terbuka untuk orang miskin.

Namun, sebagian responden (20,5 persen) menyatakan ketidakpuasan mereka terhadap kinerja Presiden Jokowi karena kenaikan harga kebutuhan pokok atau sembako yang terus naik.

Selain itu, 15,8 persen responden menyebut ancaman terhadap kebebasan berpendapat sebagai alasan ketidakpuasan mereka. Masalah lain yang disoroti adalah penegakan hukum yang dianggap tebang pilih dan kesulitan mencari pekerjaan.

Peningkatan tingkat kepuasan publik terhadap kinerja Presiden Jokowi ini juga akan berdampak pada persaingan elektabilitas tiga calon presiden papan atas.

Survei sebelumnya yang dilakukan oleh LSN pada November 2022 mencatat tingkat kepuasan publik terhadap kinerja Presiden Jokowi sebesar 65,9 persen, sedangkan pada Maret 2023 angkanya meningkat menjadi 69,2 persen.

Survei LSN ini melibatkan 1.420 responden dari 34 provinsi di Indonesia dengan teknik pengambilan sampel secara acak sistematis.

Baca juga: SBY Menyambut Baik Rencana Pertemuan AHY dan Puan

Responden yang diwawancarai adalah mereka yang memiliki hak pilih dan berusia 17 tahun ke atas atau sudah memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP).

Metode wawancara tatap muka digunakan dalam survei ini, dengan tingkat margin of error sekitar 2,6 persen dan tingkat kepercayaan sebesar 95 persen.

Hasil survei ini memberikan gambaran tentang persepsi dan opinilah yang dimiliki oleh sebagian responden terkait kinerja Presiden Jokowi.

Peningkatan tingkat kepuasan ini dapat dijadikan sebagai informasi penting dalam memahami dinamika politik dan preferensi publik menjelang pemilihan presiden yang akan datang. (*Ibs)

Pewarta Nusantara, Jakarta - Presiden Joko Widodo telah melakukan kunjungan resmi ke Seri Perdana, Putrajaya, kompleks kantor Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim pada Kamis (8/6).

Dalam kunjungan tersebut, terjadi penandatanganan enam nota kesepahaman (Memorandum of Understanding/MoU).

Keenam MoU tersebut meliputi perjanjian lintas batas, perjanjian perdagangan perbatasan, perjanjian batas laut wilayah segmen Selat Malaka Bagian Selatan, perjanjian batas laut wilayah segmen Laut Sulawesi, kerja sama promosi investasi, dan sertifikasi halal.

Presiden Jokowi mengapresiasi hasil perundingan perbatasan yang telah tercapai, terutama dalam menetapkan batas laut teritorial di Laut Sulawesi dan Selat Malaka bagian selatan.

Usaha tersebut memakan waktu negosiasi selama 18 tahun, dan Presiden Jokowi mengungkapkan rasa syukurnya terhadap kerja cepat Perdana Menteri Anwar Ibrahim dan para menteri yang terlibat.

Pada jumpa pers bersama PM Anwar, Presiden Jokowi menyatakan, "Setelah 18 tahun proses negosiasi, 18 tahun, bisa diselesaikan, ini alhamdulillah, berkat Perdana Menteri Seri Anwar Ibrahim yang bekerja cepat dibantu para menteri."

PM Anwar juga mengungkapkan bahwa penandatanganan enam MoU tersebut menjadi bukti bahwa kunjungan Presiden Jokowi bukan hanya sekadar lawatan kerja antara dua pemimpin negara, tetapi juga sebagai kunjungan antara keluarga atau sahabat sejati.

Baca juga: Kemendes PDTT Siap Kawal Inovator Desa Menuju Hak Kekayaan Intelektual (HAKI)

a menjelaskan bahwa kerja sama yang tercapai dalam waktu yang singkat menunjukkan peningkatan kerja sama dan kesepahaman yang luar biasa antara kedua negara.

Selain itu, PM Anwar juga menyebut adanya kerja sama antara Polis Diraja Malaysia (PDRM) dengan Kepolisian RI (Polri) serta antara Menteri Pertahanan RI Prabowo Subianto dengan Menteri Pertahanan Malaysia Dato Seri Mohamad Hasan, meskipun kerja sama tersebut tidak tercatat dalam kesepakatan resmi.

Dengan demikian, kunjungan ke Seri Perdana dan penandatanganan enam MoU Indonesia-Malaysia ini memberikan hasil yang positif dalam meningkatkan kerja sama bilateral antara kedua negara.

Pewarta Nusantara - Pengurus Besar Ikatan Alumni Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PB IKA-PMII) telah mengumumkan rekomendasi yang dihasilkan dari Rapat Kerja Nasional (Rakernas) II IKA-PMII yang diselenggarakan di Kalimantan Barat pada tanggal 26-28 Mei 2023 lalu.

Pada konferensi pers yang diadakan di Jakarta Timur pada Senin (29/05/2023), Ketua Umum IKA-PMII, Ahmad Muqowam, menyampaikan rekomendasi tersebut.

Ahmad Muqowam mengungkapkan bahwa fokus Rakernas II IKA-PMII adalah memperkuat peradaban. Rekomendasi yang diusulkan oleh IKA-PMII menekankan perlunya adanya blueprint untuk mewujudkan Indonesia yang berbudaya dan berperadaban.

Muqowam menekankan pentingnya Pemerintah Presiden Jokowi dalam memastikan adanya visi, misi, dan kebijakan pembangunan yang berorientasi pada peradaban. Rekomendasi ini diharapkan akan menjadi warisan bagi pemerintahan Presiden Jokowi.

Selanjutnya, rekomendasi yang diajukan juga mencakup proses pemilu 2024. IKA-PMII berharap agar ritual demokrasi lima tahunan ini tidak mengganggu kesepakatan nasional dan tidak menimbulkan ketidakpastian politik.

Muqowam menyatakan bahwa politik harus tetap berjalan tanpa menghambat pembangunan lainnya. Dia mengingatkan bahwa proses politik tidak boleh merusak substansi yang berkaitan dengan eksistensi bangsa Indonesia.

Oleh karena itu, IKA-PMII mendorong peserta dan penyelenggara pemilu untuk mengutamakan kontestasi berdasarkan ide dan gagasan, bukan hanya jualan janji dan retorika politik semata.

Proses politik harus dilakukan tanpa menimbulkan pemecahan dan polarisasi yang merugikan. Pendidikan politik terus menerus oleh partai politik dan seluruh elemen masyarakat juga dianggap penting dalam menjalankan proses politik ini.

Rakernas II IKA-PMII juga memberikan rekomendasi terkait pengkaderan PMII yang perlu disesuaikan dengan tuntutan zaman.

Selain itu, Rakernas mendorong para alumni dan kader PMII untuk terlibat dalam kontestasi pemilu 2024. Para alumni yang memiliki kesempatan diharapkan dapat berperan baik dalam pemilihan presiden maupun pemilihan legislatif.

Ketua Bendum PB IKA-PMII, Sudarto, menambahkan bahwa kontestasi kepemimpinan nasional pada tahun 2024 harus dimanfaatkan sebagai momentum strategis dalam membangun demokrasi yang sehat dan memperkuat dasar-dasar kehidupan berbangsa dan bernegara yang beradab.

Rakernas IKA-PMII 2023 juga mendesak pemerintah untuk memastikan keadaban publik di berbagai sektor sebagai kebutuhan dan tuntutan sejarah pendiri bangsa, yang tercermin dalam Pancasila dan pembukaan UUD RI 1945.

Rakernas ini juga mendesak untuk segera mengaktualisasikan Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara, dengan mengintegrasikan nilai-nilai positif yang berkembang di tengah masyarakat, termasuk nilai-nilai yang berasal dari Islam Ahlussunnah wal Jama'ah An Nahdliyah.

Dalam Rakernas II IKA-PMII, Ketua Umum PW IKA-PMII Kalbar, Suib, juga mengungkapkan beberapa isu penting yang dibahas, termasuk isu-isu kedaerahan.

Suib berharap agar isu-isu ini dapat diangkat secara nasional, terutama terkait penggiringan isu DOB (daerah otonomi baru) dan percepatan Ibu Kota Nusantara (IKN) sebagai pusat pemerintahan.

Rakernas ini menjadi sarana bagi kader-kader alumni PMII dari seluruh Indonesia untuk memberikan kontribusi besar kepada bangsa dan negara.

Salah satu upaya yang ditekankan oleh PW IKA-PMII Kalbar adalah mendukung pendirian Universitas Pergerakan di Kalimantan Timur sebagai perimbangan setelah peletakan batu pertama Kantor PBNU.

Pewarta Nusantara, Bogor - Upaya pemerintah Indonesia dalam meningkatkan akses masyarakat terhadap layanan kesehatan berkualitas terus dilakukan melalui transformasi sistem kesehatan.

Salah satu inovasi terbaru adalah pengembangan teknologi Telerobotic Surgery melalui kerja sama antara Indonesia dan Iran.

Pada tahun 2021, Pusat Bedah Robotik di Indonesia telah mulai dikembangkan melalui proyek pilot di RS Hasan Sadikin Bandung dan RS Sardjito Yogyakarta.

Teknologi telerobotic surgery tidak hanya membantu mengatasi kekurangan dokter spesialis bedah, tetapi juga mengeliminasi hambatan geografis dan jarak, sehingga meningkatkan efektivitas dan efisiensi layanan dokter spesialis.

Prof. Dante Saksono Harbuwono, Wakil Menteri Kesehatan, menjelaskan bahwa teknologi ini memberikan layanan bedah yang berkualitas tinggi, mengurangi komplikasi pasca operasi, serta mengurangi beban finansial dan risiko perjalanan jarak jauh.

Keakuratan dan manuver bedah yang lebih baik juga akan membantu para dokter bedah, sementara pasien di daerah terpencil dapat memiliki akses ke prosedur bedah terkini dengan adanya Teknologi telerobotic surgery.

Kerja sama antara Indonesia dan Iran di bidang kesehatan telah berlangsung sejak 2018 melalui Memorandum of Understanding (MoU) yang mencakup berbagai aspek seperti Layanan Kesehatan, Farmasi dan Alat Kesehatan, Penelitian dan Pengembangan Kesehatan, Cakupan Kesehatan Universal, Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular dan Tidak Menular, Pengobatan Tradisional, serta Respons Darurat Kesehatan dan Manajemen Bencana.

Selama kunjungan kenegaraan Presiden Iran, Seyyed Ebrahim Raisi, ke Indonesia tahun ini, sepuluh kesepakatan telah dicapai antara kedua negara di berbagai bidang.

Dalam hal ekonomi, Indonesia dan Iran telah menandatangani perjanjian prevencian thread agreement (PTA) untuk meningkatkan perdagangan bilateral.

Presiden Joko Widodo juga menjelaskan bahwa ada penjajakan kesepakatan B2B (business to business), investasi pembangunan ibu kota baru, serta kerja sama riset, alih teknologi, dan perakitan.

Selain itu, berbagai perjanjian lainnya juga meliputi perdagangan, penanggulangan peredaran narkotika, ilmu pengetahuan dan inovasi, jaminan produk halal, pengembangan sektor energi, serta regulasi produk farmasi, biologi, obat tradisional, kosmetik, dan pangan olahan.

Ada pula perjanjian mengenai pembebasan visa bagi pemegang paspor diplomatik dan dinas, kerja sama kepabeanan, promosi perdagangan, serta program pertukaran kebudayaan.

Dengan adanya kerja sama yang erat antara Indonesia dan Iran, diharapkan terjadi pertukaran pengetahuan, teknologi, dan pengalaman

Pewarta Nusantara - Presiden Jokowi menerima kunjungan resmi Presiden Ebrahim Raisi di Istana Bogor. Kunjungan kenegaraan ini menjadi momen penting dalam hubungan diplomatik antara Indonesia dan Iran.

Presiden Raisi dan rombongan tiba di Istana Kepresidenan Bogor dengan pengawalan yang megah, termasuk pasukan berkuda, pasukan berbusana tradisional, dan marching band pasukan pengamanan presiden.

Kedua presiden menyelenggarakan upacara kenegaraan yang diawali dengan pengumandangan lagu kebangsaan masing-masing negara.

Prosesi dilanjutkan dengan inspeksi jajar kehormatan, di mana kedua pemimpin dapat mengenal anggota delegasi dari masing-masing negara.

Delegasi Indonesia yang hadir meliputi beberapa menteri dan pejabat tinggi, sedangkan delegasi Iran juga terdiri dari beberapa pejabat kunci.

Setelah upacara kenegaraan, Presiden Jokowi mengajak Presiden Raisi ke veranda belakang Istana Bogor untuk berfoto dan berbincang santai.

Mereka juga melakukan penanaman pohon bersama sebagai simbol persahabatan. Kemudian, kembali ke ruangan teratai, kedua pemimpin negara melanjutkan dengan pertemuan tatap muka dan pertemuan bilateral, diikuti dengan pernyataan pers bersama untuk menyampaikan pesan dan hasil pertemuan tersebut.

Kunjungan ini merupakan kesempatan bagi Indonesia dan Iran untuk memperkuat kerjasama bilateral dalam berbagai bidang, termasuk politik, ekonomi, perdagangan, energi, dan teknologi.

Pertemuan antara kedua pemimpin diharapkan dapat memperdalam hubungan kedua negara dan membuka pintu bagi kerjasama yang lebih erat di masa depan.

Pewarta Nusantara - Mantan Wakil Presiden RI, Jusuf Kalla (JK), memberikan pandangannya mengenai beberapa kebijakan yang diambil oleh pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang menurutnya tidak pantas untuk dilanjutkan.

Salah satunya adalah kebijakan subsidi bahan bakar minyak (BBM) yang masih dilakukan oleh pemerintah. Menurut JK, kebijakan subsidi BBM sebaiknya tidak dilanjutkan di masa mendatang.

"Kalau dari sisi pemerintah dan tentu berpengaruh ke ekonomi nasional, pemerintah harus punya daya beli yang kuat. Karena itu, pemerintah seharusnya mengurangi dampak subsidi yang tidak perlu," kata JK dalam sesi Nation Hub, CNBC Indonesia (19/5).

Menurut JK, subsidi BBM sebenarnya dapat diberikan kepada masyarakat yang tidak mampu, namun tidak perlu dilakukan secara terus-menerus.

Ia berpendapat bahwa masyarakat sebenarnya mampu membeli BBM tanpa adanya subsidi. JK juga mengingatkan pengalaman pada tahun 2005 ketika ia menjabat, di mana kenaikan harga BBM hingga 100% diterima oleh masyarakat.

Selain itu, JK juga mengomentari mengenai nilai ekspor yang meningkat tetapi tidak diikuti dengan peningkatan cadangan devisa.

Ia menyatakan bahwa kebijakan hilirisasi yang sedang digencarkan oleh pemerintah saat ini sudah tepat, tetapi dampaknya akan lebih maksimal jika melibatkan usaha nasional secara penuh daripada mengandalkan investor asing.

"Pemerintah siapa pun di masa mendatang harus evaluasi ini. Jangan mengikuti kebijakan pemerintah yang sekarang," pungkasnya.

Baca juga: Heboh Isu Data Nasabah BSI Dicuri Lockbit, Ini Hak Nasabah dalam UU PDP

JK menegaskan bahwa kebijakan pemerintah harus terus dievaluasi, dan pemerintahan selanjutnya tidak harus mengikuti apa yang dilakukan saat ini.

Evaluasi terhadap kebijakan yang diambil saat ini harus dilakukan oleh pemerintah di masa mendatang.